Sabtu, 21 November 2026
14:37 WIB
TERKINI
Bandar Lampung Pengangguran Bandar Lampung Turun Signifikan, Tetapi Puluhan Ribu Warga Masih Mencari Kerja Lampung Selatan Bakauheni Makin Ketat: Sinergi Aparat Berantas Narkoba Lintas Sumatera-Jawa Bandar Lampung UMP Lampung 2027 Resmi Naik 7,79 Persen, Lampaui Jakarta Bandar Lampung UMP Lampung 2027 Ditetapkan, Buruh Anggap Jauh dari Kebutuhan Hidup Layak Bandar Lampung Dosen Unila Peringatkan Potensi PHK Massal Akibat Kenaikan UMP Lampung 7,79% Bandar Lampung Jaksa Ungkap Dana Tantiem Mengalir ke Politisi di Kasus Korupsi Migas Lampung Pringsewu Anggota DPRD Pringsewu Pantau Ketat Perbaikan Jalan Raden Intan Wonodadi Pesawaran Pesawaran Prioritaskan Kesehatan Atlet di Porprov X Lampung 2026 dengan Tim Medis Khusus Tanggamus Polres Tanggamus Ungkap Pembobolan Rumah Rp45 Juta, Satu Pelaku Ditangkap di Wonosobo Nasional Era Baru Pemberantasan Korupsi: RUU Perampasan Aset Resmi Jadi Undang-Undang Bandar Lampung Pengangguran Bandar Lampung Turun Signifikan, Tetapi Puluhan Ribu Warga Masih Mencari Kerja Lampung Selatan Bakauheni Makin Ketat: Sinergi Aparat Berantas Narkoba Lintas Sumatera-Jawa Bandar Lampung UMP Lampung 2027 Resmi Naik 7,79 Persen, Lampaui Jakarta Bandar Lampung UMP Lampung 2027 Ditetapkan, Buruh Anggap Jauh dari Kebutuhan Hidup Layak Bandar Lampung Dosen Unila Peringatkan Potensi PHK Massal Akibat Kenaikan UMP Lampung 7,79% Bandar Lampung Jaksa Ungkap Dana Tantiem Mengalir ke Politisi di Kasus Korupsi Migas Lampung Pringsewu Anggota DPRD Pringsewu Pantau Ketat Perbaikan Jalan Raden Intan Wonodadi Pesawaran Pesawaran Prioritaskan Kesehatan Atlet di Porprov X Lampung 2026 dengan Tim Medis Khusus Tanggamus Polres Tanggamus Ungkap Pembobolan Rumah Rp45 Juta, Satu Pelaku Ditangkap di Wonosobo Nasional Era Baru Pemberantasan Korupsi: RUU Perampasan Aset Resmi Jadi Undang-Undang

Hukum perburuhan

aturan tertulis dan tak tertulis

Bagikan:
60px-Question_book-new.svg.png?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Artikel ini tidak memiliki referensi atau sumber tepercaya sehingga isinya tidak bisa dipastikan. Tolong bantu perbaiki artikel ini dengan menambahkan referensi yang layak. Tulisan tanpa sumber dapat dipertanyakan dan dihapus sewaktu-waktu.
Cari sumber: "Hukum perburuhan" – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR

Hukum perburuhan adalah seperangkat aturan dan norma, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur pola hubungan industrial antara pemberi kerja (pengusaha, perusahaan, atau badan hukum) di satu sisi dan penerima kerja (pekerja atau buruh) di sisi yang lain.

Hukum perburuhan terletak di antara hukum publik dan hukum privat. Dikatakan hukum privat karena mengatur hubungan antara dua individu (pemberi kerja dan penerima kerja), dan dikatakan hukum publik karena negara melakukan campur tangan melalui pengikatan aturan yang mengurus hubungan antara dua individu.

Hukum perburuhan terbagi menjadi:

  1. hukum perburuhan individu (mengenai kontrak kerja), dan
  2. hukum perburuhan kolektif (mengenai serikat buruh, pemogokan, dan lain-lain),

yang secara bersama-sama membentuk hukum sosial.

Hal-hal yang diurusi

  1. Pembentukan dan pemutusan kontrak kerja
  2. Perlindungan orang yang dipekerjakan
  3. Hak mutlak dan kewajiban yang timbul dari pekerjaan
  4. Sistem tanggung jawab kedisiplinan dan material
  5. Pelaksanaan hubungan kerja
  6. Hak berserikat pekerja (bagi para pekerja) dan berasosiasi pengusaha (bagi para pengusaha)
  7. Kesepakatan bersama
  8. Kontrol negara atas pelaksanaan hukum perburuhan

Perkembangan

Pada zaman ekonomi liberal, hubungan buruh sewa dimasukkan ke dalam hubungan kontrak yang bersifat wajib dan berkembang menjadi rincian baku dalam hukum perdata.

Pada abad ke-19, kaum pekerja semakin memberikan tekanan kepada negara hukum (Britania Raya, Prancis, Jerman), maka diadopsilah hukum mengenai perburuhan dan hubungan perburuhan.

Setelah Perang Dunia Pertama, hak-hak para buruh diatur oleh hukum, di mana perwakilan para buruh dan serikat dagang mengambil bagian.

Pada awal abad ke-20, pihak-pihak yang memberi kontrak bebas menentukan pasal-pasal kontrak. Perbedaan yang besar dalam kekuasaan, yang sering kali ada di antara pemberi kerja dan penerima kerja di dalam konteks industrial, mengarah pada salah-urus. Secara bertahap, kebebasan kontraktual dari pihak-pihak yang berkepentingan kemudian dibatasi oleh hukum. Pada tahun 1919, Organisasi Buruh Internasional didirikan.

Setelah Perang Dunia Kedua, diaturlah perlindungan buruh dan keikutsertaannya dalam pengelolaan entitas ekonomi. Pada awal abad ke-21, terdapat sedikit kebebasan kontrak, dan para pekerja/buruh menikmati perlindungan berjangkauan luas, misalnya dalam hal perlindungan dari pemutusan hubungan kerja, jaminan sosial, kecelakaan kerja, dst. Perkembangan ini telah menjadi faktor penting dalam hal pemerataan kesejahteraan.

Hukum perburuhan telah menjadi produk hukum sejak zaman dahulu. Dalam hukum Romawi, kontrak jasa (locatio conductio operarum) hanya menjadi peran sub-ordinat, karena begitu luasnya perbudakan. Di Jerman Zaman Pertengahan, hubungan pekerjaan sering kali melibatkan urusan pribadi. Meskipun kerja berskala kecil di beberapa bagian dunia telah hadir, paro kedua abad ke-18 dipandang sebagai permulaan sejarah perburuhan. Pada zaman itu sebagian besar populasi Eropa berkembang menjadi kaum yang bergantung pada para pekerja (proletariat) dan pertanyaan sosial (pauperisme) muncul ke permukaan. Keluhan sosial industrialisasi pada abad ke-19 juga dipandang sebagai hasil dari otonomi-pribadi meskipun adanya ketidakseimbangan kekuasaan pihak-pihak yang menjalin kontrak.

Pengembangan hak buruh dimulai di Inggris pada tahun 1833 dengan adanya hukum mengenai pabrik. Mereka membatasi masa kerja bagi anak-anak antara 9 sampai 13 tahun untuk bekerja maksimal selama delapan jam, dan anak-anak antara 14 sampai 18 tahun untuk bekerja maksimal selama 12 jam. Anak-anak di bawah umum 9 tahun harus bersekolah.

Hukum perburuhan di Indonesia

Artikel utama: Hukum ketenagakerjaan

Tidak ada definisi baku mengenai hukum perburuhan di Indonesia. Buku-buku hukum perburuhan didominasi oleh karya-karya Profesor Imam Soepomo, guru besar hukum perburuhan di Universitas Indonesia. Karya Imam Soepomo antara lain: "Pengantar Hukum Perburuhan" dan "Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja dan Hukum Perburuhan".[1]

Setelah Reformasi, sebagian kalangan menilai karya Imam Soepomo tidak lagi mutakhir karena banyak peraturan telah berubah, antara lain dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Meski demikian, buku-bukunya masih dipakai sebagai salah satu rujukan mahasiswa fakultas hukum.[1]

Sejarah hukum perburuhan

Setelah Reformasi, hukum perburuhan banyak berubah, baik secara regulasi, politik, maupun ideologi, termasuk karena pengaruh ekonomi global. Proses industrialisasi sebagai bagian dari gerak historis ekonomi politik suatu bangsa dalam perkembangannya mulai menuai momentumnya. Hukum perburuhan berfungsi antara lain sebagai peredam konflik kepentingan antara pekerja dan pengusaha.[butuh rujukan]

Peran itu memiliki keterbatasan. Sejumlah hak normatif pekerja masih kerap diperselisihkan.[butuh rujukan] Penegakan ketentuan pidana perburuhan dalam Pasal 183–188 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juga dinilai lemah. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mencatat hanya sedikit perkara yang berujung sanksi bagi pengusaha.[2]

Masa Orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto membatasi gerakan serikat buruh dan serikat pekerja. Saat itu organisasi buruh dibatasi hanya pada satu organisasi, yaitu Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).[3]: 273, 280 [4]

Pola penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada masa itu dinilai tidak adil dan cenderung represif, antara lain karena aparat militer ikut terlibat dalam penyelesaiannya.[3]: 273  Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 342/Men/1986 memberi dasar bagi keterlibatan satuan teritorial militer dalam penanganan pemogokan, sampai keputusan itu dicabut pada tanggal 16 Januari 1994.[4] Salah satu kasus buruh yang dikenal luas dari masa itu adalah kasus Marsinah di Jawa Timur.[3]: 273 

Hukum Perburuhan di Era Reformasi

Era Reformasi membuka ruang demokrasi yang lebih luas, dan hukum perburuhan diperbarui secara bertahap. Pembaruan itu terwujud dalam tiga undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh,[5] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,[6] dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), yang diundangkan tanggal 14 Januari 2004 dan mulai berlaku tanggal 14 Januari 2005.[7]

Dalam pengertian ini, hukum perburuhan adalah seperangkat aturan dan norma, tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur pola hubungan industrial antara pemberi kerja (pengusaha, perusahaan, atau badan hukum) dan penerima kerja (pekerja atau buruh).[butuh rujukan]

Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan

Sebelum tahun 2026, banyak ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah diubah melalui klaster ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.[8]: Penjelasan Umum  Sejak tanggal 28 Oktober 2026, ketenagakerjaan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Undang-undang ini mencabut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan sebagian klaster ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.[8]: Menimbang huruf e, Pasal 311, Pasal 313 

Lihat pula

Referensi

  1. 1 2 "Mengenalkan Wajah Hukum Perburuhan". Hukumonline. 2011-09-03. Diakses tanggal 2026-11-16.
  2. ↑ Thea, Ady (2015-05-20). "Penegakan Pidana Perburuhan Lemah". Hukumonline. Diakses tanggal 2026-11-16.
  3. 1 2 3 Zuhdan, Muhammad (Maret 2014). "Perjuangan Gerakan Buruh Tidak Sekedar Upah: Melacak Perkembangan Isu Gerakan Buruh di Indonesia Pasca Reformasi". Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 17 (3): 272–290. ISSN 1410-4946. Diakses tanggal 2026-11-16.
  4. 1 2 Masduki, Teten. "Workers rights in Indonesia in the era of export oriented industry: a background briefing" (dalam bahasa Inggris). Diterjemahkan oleh James Balowski. Asia-Pacific Solidarity Network. Diakses tanggal 2026-11-16.
  5. ↑ "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh". JDIH BPK. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2000-08-04. Diakses tanggal 2026-11-16.
  6. ↑ "Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan". JDIH BPK. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2003. Diakses tanggal 2026-11-16.
  7. ↑ "Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial". JDIH BPK. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2004-01-14. Diakses tanggal 2026-11-16.
  8. 1 2 "Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan". JDIH BPK. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 179. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2026-10-28. Diakses tanggal 2026-11-16.
Konten disalin dari Wikipedia Bahasa Indonesia (lisensi CC BY-SA) Lihat versi asli di Wikipedia

Rekomendasi Pilihan