Hollandsche Javansche School atau Sekolah Jawa masih sebangsa dengan Tweede Inlandsche School yang ada di Pulau Jawa (bagian Tengah dan Timur, Termasuk DIY) dan dengan pengantar Bahasa lokal (Jawa).
Peraturan Pendidikan 1848, 1892, dan Politik Etis 1901
Peraturan pendidikan dasar untuk masyarakat pada waktu Hindia Belanda pertama kali dikeluarkan pada tahun 1848, dan disempurnakan pada tahun 1892 di mana pendidikan dasar harus ada pada setiap Karesidenan, Kabupaten, Kawedanaan, atau pusat-pusat kerajinan, perdagangan, atau tempat yang dianggap perlu.[1] Peraturan yang terakhir (1898) diterapkan pada tahun 1901 setelah adanya Politik Etis atau Politik Balas Budi dari Kerajaan Belanda, yang diucapkan pada pidato penobatan Ratu Belanda Wilhelmina pada 17 September 1901, yang intinya ada 3 hal penting: irigrasi, transmigrasi, pendidikan.[2]
Pada zaman Hindia Belanda, anak masuk HIS pada usia 6 tahun dan tidak ada Kelompok Bermain (speel groep) atau Taman Kanak-Kanak (Voorbels), sehingga langsung masuk dan selama 7 tahun belajar. Setelah itu dapat melanjutkan ke MULO, HBS, atau Kweekschool. Bagi masyarakat keturunan Tionghoa biasanya memilih jalur HCS (Hollands Chinesche School) karena selain bahasa pengantar Belanda, juga diberikan bahasa Tionghoa. Di luar jalur resmi Pemerintah Hindia Belanda, maka masih ada pihak swasta seperti Taman Siswa, Perguruan Rakyat, Kristen dan Katolik. Pada jalur pendidikan Islam ada pendidikan yang diselenggrakan oleh Muhammadiyah, Pondok Pesantren, dlsb.