Hasan di Tiro

Artikel ini memiliki beberapa masalah. Tolong bantu memperbaikinya atau diskusikan masalah-masalah ini di halaman pembicaraannya. (Pelajari bagaimana dan kapan saat yang tepat untuk menghapus templat pesan ini) Artikel ini membutuhkan lebih banyak rujukan. Mohon bantu kami mengembangkan artikel ini dengan cara menambahkan rujukan ke sumber tepercaya. Pernyataan tak bersumber bisa saja dipertentangkan dan dihapus. Cari sumber: "Hasan di Tiro" – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR (September 2026) Artikel ini sudah memiliki referensi, tetapi tidak disertai kutipan yang cukup. Anda dapat membantu mengembangkan artikel ini dengan menambahkan lebih banyak kutipan pada teks artikel. (September 2026) (Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini) (Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini)

Teungku Hasan Muhammad di Tiro
Hasan di Tiro
Wali Negara/Wali Nanggroe Aceh[a]
Masa jabatan 4 Desember 1976 –3 Juni 2010
Pendahulu	Maat di Tiro[b]
Pengganti	Malik Mahmud[c]
Pendiri dan pemimpin Gerakan Aceh Merdeka
Masa jabatan 4 Desember 1976 –15 Agustus 2005
Pendahulu	Jabatan dibentuk
Pengganti	Jabatan berakhir setelah Kesepakatan Helsinki
Informasi pribadi
Lahir	Hasan bin Leube Muhammad (1925-09-25)25 September 1925[d] Tanjong Bungong, Pidie, Gubernemen Aceh dan Daerah Takluknya, Hindia Belanda
Meninggal	3 Juni 2010(2010-06-03) (umur 84) Banda Aceh, Aceh, Indonesia
Sebab kematian	Sindrom disfungsi multiorgan
Makam	Mureu, Indrapuri, Aceh Besar
Kewarganegaraan	Indonesia[e] Swedia
Suami/istri	Dora A. Tiro
Anak	Karim di Tiro
Orang tua	Leube Muhammad Tanjong Bungong (ayah) Fathimah binti Mahyiddin di Tiro (ibu)
Kerabat	Mahyiddin di Tiro (kakek) Teungku Chik di Tiro Muhammad Saman (kakek buyut) Teungku Umar Tiro (paman)
Pendidikan	Pendidikan PUSA di Aceh Studi hukum di Yogyakarta[f] Universitas Columbia University of Plano, Texas (hukum internasional)
Pekerjaan	Politikus, penulis, pengusaha, pemimpin gerakan
Dikenal karena	Pendiri Gerakan Aceh Merdeka dan deklarator Acheh-Sumatra pada 4 Desember 1976

Hasan Muhammad di Tiro (lahir Hasan bin Leube Muhammad; 25 September 1925 – 3 Juni 2010), lebih dikenal sebagai Hasan di Tiro atau Hasan Tiro, adalah seorang politikus, penulis dan pemimpin gerakan politik Aceh yang mendirikan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 1976. Dalam struktur politik yang dibentuknya, ia menggunakan gelar Wali Negara atau Head of State dan memandang gerakan tersebut sebagai kelanjutan perjuangan politik serta bersenjata Aceh sejak masa Perang Aceh.^[1]

Hasan berasal dari keluarga ulama Tiro melalui garis ibunya. Ibunya, Fathimah, merupakan putri Teungku Mahyiddin di Tiro, salah seorang putra Teungku Chik di Tiro Muhammad Saman. Dengan demikian Hasan merupakan cicit Muhammad Saman, ulama dan pemimpin Perang Aceh yang kemudian ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia.^[2]

Pada masa mudanya, Hasan terlibat dalam lingkungan nasionalis Indonesia dan memperoleh pendidikan di Aceh dan Yogyakarta sebelum melanjutkan studi ke Amerika Serikat. Pada awal 1950-an, ia bekerja untuk perwakilan Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setelah pemberontakan Daud Beureueh di Aceh bergabung dengan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia, pandangan politik Hasan berubah. Dari Amerika Serikat, ia tampil sebagai pendukung gerakan tersebut dan menyebut dirinya sebagai menteri luar negeri Negara Islam Indonesia.^[3]

Pada 4 Desember 1976, Hasan mendeklarasikan berdirinya gerakan yang ia sebut National Liberation Front of Acheh Sumatra, kemudian lebih dikenal sebagai Gerakan Aceh Merdeka. Berbeda dari pemberontakan Darul Islam sebelumnya yang menuntut pembentukan negara Islam Indonesia, gerakan Hasan menempatkan sejarah kedaulatan Aceh sebelum kolonialisme, identitas bangsa Aceh, dan hak menentukan nasib sendiri sebagai dasar utama tuntutannya.^[1][4]

Setelah mengalami tekanan militer pemerintah Indonesia, Hasan meninggalkan Aceh dan akhirnya menetap di Swedia, tempat ia memimpin jaringan politik GAM di pengasingan selama beberapa dasawarsa. Konflik antara GAM dan pemerintah Indonesia berlangsung secara berulang hingga ditandatanganinya Nota Kesepahaman Helsinki pada 15 Agustus 2005. Perjanjian tersebut mengakhiri perjuangan bersenjata GAM, mengatur pelucutan senjata, penarikan sebagian pasukan nonorganik, amnesti, reintegrasi, serta membuka jalan bagi pembentukan partai politik lokal di Aceh.

Hasan kembali mengunjungi Aceh pada Oktober 2008 setelah sekitar tiga dasawarsa berada di luar negeri. Pada 2009, ia kembali dan menetap di Aceh. Pemerintah Indonesia memulihkan kewarganegaraan Indonesianya pada 2010, beberapa saat sebelum ia meninggal dunia di Banda Aceh pada 3 Juni 2010.

Biografi

Kelahiran dan keluarga

Hasan lahir di Tanjong Bungong, Pidie. Tanggal kelahirannya umumnya dicatat sebagai 25 September 1925. Tanggal tersebut digunakan dalam sejumlah biografi, pemberitaan ketika ia meninggal, dan dokumen biografis modern.^[2]

Namun terdapat persoalan kronologi. Dalam The Price of Freedom, Hasan sendiri mencatat tanggal 4 September sebagai hari ulang tahunnya. Dalam catatan tanggal 4 September 1977 ia menyatakan sedang merayakan ulang tahun ke-47.^[1] Jika pernyataan tersebut dihitung secara literal, tanggal kelahirannya menjadi 4 September 1930.

Perbedaan ini belum sepenuhnya dapat diselesaikan. Karena 25 September 1925 merupakan tanggal yang paling luas digunakan dalam sumber biografis dan pemberitaan sezaman dengan kematiannya, artikel ini menggunakan tanggal tersebut sebagai tanggal utama dengan mencatat variasinya.

Ayah Hasan adalah Leube Muhammad Tanjong Bungong, seorang tokoh agama setempat. Ibunya adalah Fathimah atau Pocut Fathimah, putri Teungku Mahyiddin di Tiro.^[2]

Pendidikan

Pendidikan awal Hasan berlangsung dalam lingkungan sekolah Islam modernis Aceh. Ia bersekolah dalam lingkungan pendidikan yang dipengaruhi PUSA dan Daud Beureueh.^[3] Pada masa pendudukan Jepang dan awal Revolusi Indonesia, Hasan telah terlibat dalam organisasi pemuda dan lingkungan politik Aceh.

Setelah Revolusi Indonesia dimulai, ia melanjutkan pendidikan ke Yogyakarta. Sejumlah biografi menyebut ia belajar hukum di Universitas Islam Indonesia, sedangkan karya internasional umumnya menyebutnya sebagai studi hukum di Yogyakarta sebelum berangkat ke Amerika Serikat.

Hasan kemudian memperoleh kesempatan belajar di Amerika Serikat. Ia belajar di Universitas Columbia di New York dan selanjutnya memperoleh gelar dalam bidang hukum internasional dari University of Plano di Texas.^[5] Selama berada di Amerika Serikat ia juga mengembangkan kegiatan bisnis dan menulis mengenai sejarah, demokrasi, hukum internasional, dan status politik Aceh.

Masa Revolusi Indonesia

Pada masa Revolusi Nasional Indonesia, Hasan pada mulanya merupakan pendukung Republik Indonesia. Ia terlibat dalam lingkungan pemuda yang mendukung perjuangan kemerdekaan dan kemudian pergi ke Yogyakarta, ibu kota Republik pada masa revolusi.^[3] Hasan mempunyai hubungan dengan Syafruddin Prawiranegara dan lingkungan pemerintahan Republik. Dalam sejumlah biografi ia disebut pernah menjadi staf Syafruddin dan ikut terlibat dalam jaringan pemerintahan Republik ketika menghadapi agresi militer Belanda.

Pada periode ini tulisan-tulisan awal Hasan menunjukkan identifikasinya dengan perjuangan Indonesia. Anthony Reid mencatat bahwa pada 1948 Hasan telah menulis sebuah karya mengenai Perang Aceh dan menerjemahkan karya mengenai prinsip-prinsip negara Islam.^[4] Perubahan pandangan politiknya terhadap Republik Indonesia baru menjadi semakin tajam setelah hubungan pemerintah pusat dengan Aceh memburuk pada awal 1950-an.

Amerika Serikat

Sekitar 1950 Hasan berangkat ke Amerika Serikat dengan beasiswa. Di New York ia bekerja paruh waktu dalam lingkungan Misi Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa sambil melanjutkan studinya.^[3]

Ia kemudian menetap cukup lama di Amerika dan membangun kehidupan profesional sebagai pengusaha dan konsultan. Hasan menikah dengan seorang perempuan Amerika bernama Dora. Mereka mempunyai seorang putra tunggal bernama Karim di Tiro.

Karim kemudian menetap di Amerika Serikat dan menjadi akademisi.^[6]

Keterlibatan dengan Darul Islam

Hubungan Hasan dengan pemerintah Republik memburuk setelah Daud Beureueh menyatakan Aceh bergabung dengan Negara Islam Indonesia pada September 1953. Dari Amerika Serikat, Hasan mendukung perjuangan tersebut dan tampil sebagai salah seorang juru bicara internasionalnya. Ia menggunakan kedudukan menteri luar negeri bagi gerakan Darul Islam/NII dan berusaha mendapatkan perhatian internasional terhadap konflik Aceh.^[7]

Aktivitas tersebut menimbulkan konflik dengan pemerintah Indonesia. Kewarganegaraan Indonesianya dicabut dan ia pernah ditahan selama beberapa bulan di Ellis Island sebagai persoalan keimigrasian di Amerika Serikat.^[5] Walaupun demikian, gerakan Hasan pada 1976 berbeda secara ideologis dari Darul Islam. Darul Islam bertujuan membentuk negara Islam yang mencakup Indonesia, sedangkan Hasan kemudian mengembangkan gagasan bahwa Aceh merupakan bangsa dan negara tersendiri yang menurut pandangannya tidak pernah secara sah menyerahkan kedaulatannya kepada Republik Indonesia.

Perkembangan pemikiran politik

Pada akhir 1940-an ia masih menulis dalam kerangka perjuangan nasional Indonesia. Pada dekade 1950-an ia mulai mengkritik struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pada tulisan-tulisannya kemudian semakin menekankan gagasan federalisme, sejarah politik Aceh, dan akhirnya kemerdekaan Aceh.

Dalam Demokrasi untuk Indonesia, ia mengkritik konsentrasi kekuasaan politik dan mengajukan bentuk pemerintahan yang lebih federal. Pada karya-karya selanjutnya, terutama sejak 1960-an, Hasan semakin memandang konsep Indonesia sebagai konstruksi yang lahir dari batas administratif kolonial Hindia Belanda.

Pemikirannya kemudian berkembang menjadi nasionalisme Aceh yang menekankan:

• sejarah Aceh sebagai kesultanan berdaulat;
• perang Aceh melawan Belanda;
• hak menentukan nasib sendiri;
• identitas sejarah dan politik Aceh;
• serta ketidakpuasan terhadap distribusi kekayaan alam Aceh.

Edward Aspinall melihat perubahan tersebut sebagai pergeseran dari politik Islam yang diwarisi dari lingkungan Darul Islam menuju suatu bentuk nasionalisme Aceh yang semakin bersifat teritorial dan etnonasional.^[3]

Kembali ke Aceh

Setelah sekitar seperempat abad berada di luar Aceh, Hasan kembali secara diam-diam pada 1976. Dalam catatan hariannya ia menyatakan bahwa ia tiba kembali di Aceh pada akhir Oktober 1976 dan bergerak menuju kawasan pegunungan bersama sejumlah pendukung.^[1]

Ia memilih tanggal 4 Desember 1976 untuk deklarasi politik gerakannya. Hasan menghubungkan tanggal tersebut secara simbolis dengan kematian Ma'at di Tiro, cucu Muhammad Saman yang gugur pada 3 Desember 1911 di Alue Bhot, Tangse.^[1]

Pembentukan Gerakan Aceh Merdeka

Pada 4 Desember 1976, Hasan mengumumkan deklarasi yang menyatakan Aceh terpisah dari Republik Indonesia. Organisasi yang dibentuknya menggunakan nama National Liberation Front of Acheh Sumatra atau Acheh-Sumatra National Liberation Front (ASNLF),^{[butuh rujukan]} sedangkan di Indonesia gerakan tersebut lebih umum dikenal sebagai Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Hasan menempatkan dirinya sebagai ketua organisasi sekaligus Wali Negara atau Head of State.

Dalam pandangannya, deklarasi 1976 bukan pendirian sebuah negara baru melainkan pemulihan kembali kedaulatan Aceh yang menurut interpretasinya terputus akibat kolonialisme Belanda dan pembentukan Indonesia.^[1]

Faktor ekonomi dan sumber daya

Kemunculan GAM juga bertepatan dengan berkembangnya industri gas alam di Aceh Utara. Cadangan gas Arun dan pembangunan industri Lhokseumawe menghasilkan pendapatan besar, sementara sebagian kelompok di Aceh menilai manfaat ekonomi yang diterima masyarakat setempat tidak sebanding dengan eksploitasi sumber daya tersebut.

Pada 1970-an Hasan juga terlibat dalam usaha bisnis dan pernah mengajukan kontrak terkait proyek industri gas. Sejumlah biografi mengaitkan kegagalannya memperoleh kontrak dengan meningkatnya kekecewaan terhadap pemerintah pusat.^[8] Namun kelahiran GAM tidak dapat dijelaskan semata-mata oleh persoalan kontrak bisnis. Kajian akademik menempatkannya dalam konteks yang lebih luas, yaitu hubungan pusat-daerah, pengalaman Darul Islam, sentralisasi pemerintahan, eksploitasi sumber daya alam, sejarah perang Aceh, serta pembentukan kembali identitas politik Aceh.^[3]

Konflik pertama dan meninggalkan Aceh

Pada tahap awal GAM merupakan organisasi yang relatif kecil. Pemerintah Indonesia merespons gerakan tersebut dengan operasi keamanan. Hasan diburu oleh militer dan pada 1977 terluka akibat tembakan pada bagian kaki.^[5]

Tekanan militer menyebabkan banyak tokoh awal GAM tewas, ditangkap atau meninggalkan Aceh. Hasan akhirnya keluar dari Aceh melalui luar negeri dan kemudian menetap di Swedia.

Pengasingan di Swedia

Sejak akhir 1970-an, Hasan menjalani sebagian besar hidupnya dalam pengasingan di Swedia. Stockholm menjadi pusat kepemimpinan politik GAM di luar negeri. Sejumlah tokoh penting seperti Malik Mahmud, Zaini Abdullah, dan anggota kepemimpinan lainnya kemudian berada dalam jaringan yang sama. Hasan berfungsi terutama sebagai simbol dan pemimpin tertinggi gerakan, sementara kegiatan operasional di Aceh dijalankan oleh struktur militer lokal.

Pada masa-masa berikutnya, Malik Mahmud menjadi salah seorang pembantu politik terpenting Hasan dan memainkan peranan besar dalam diplomasi serta proses perdamaian.

Kebangkitan kembali GAM

Setelah gelombang pertama GAM melemah pada akhir 1970-an, gerakan tersebut muncul kembali dengan kekuatan yang lebih besar pada akhir 1980-an.

Pemerintah Indonesia kemudian melakukan operasi keamanan besar di Aceh. Periode yang kemudian dikenal luas sebagai masa Daerah Operasi Militer berlangsung dengan kekerasan berat dan meninggalkan trauma yang mendalam pada masyarakat.

Setelah jatuhnya pemerintahan Suharto pada 1998, tuntutan politik di Aceh berkembang semakin luas dan konflik bersenjata kembali meningkat.

GAM pada masa tersebut mempunyai sayap bersenjata yang jauh lebih besar dibandingkan pada masa awal Hasan membentuk gerakan pada 1976.

Upaya perdamaian

Pada akhir 1990-an dan awal 2000-an, sejumlah upaya perundingan dilakukan. Hasan masih menjadi figur simbolis tertinggi GAM, tetapi kondisi kesehatan dan usianya menyebabkan peranan praktis dalam negosiasi semakin banyak dijalankan oleh tokoh lain, terutama Malik Mahmud dan Zaini Abdullah.

Pembicaraan yang dimediasi Henry Dunant Centre menghasilkan beberapa kesepakatan sementara, tetapi konflik kembali meningkat. Pada Mei 2003, pemerintah Indonesia memberlakukan darurat militer di Aceh dan melancarkan operasi militer besar terhadap GAM.

Kembali ke Aceh

Setelah Kesepakatan Helsinki dan sekitar tiga dasawarsa di luar negeri, Hasan kembali ke Aceh pada 11 Oktober 2008. Kedatangannya disambut oleh ribuan orang. Karena kondisi kesehatannya telah menurun setelah mengalami stroke, pidatonya pada acara penyambutan dibacakan oleh Malik Mahmud.

Dalam pesan tersebut Hasan menekankan pentingnya menjaga perdamaian Aceh dan menyampaikan penghargaan kepada berbagai pihak yang terlibat dalam proses perdamaian. Setelah tinggal sekitar dua minggu, ia kembali ke Swedia.

Pada 2009, Hasan kembali ke Aceh dan kemudian menetap di Banda Aceh sampai akhir hayatnya.

Kewarganegaraan Indonesia

Selama masa pengasingannya, Hasan menjadi warga negara Swedia. Menjelang akhir hidupnya, muncul keinginan agar status kewarganegaraan Indonesianya dipulihkan.

Pada akhir Mei–awal Juni 2010, pemerintah Indonesia menyetujui permohonan tersebut. Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menandatangani surat kewarganegaraan Hasan, dan surat itu kemudian diserahkan kepada keluarganya ketika Hasan sedang dirawat di rumah sakit.^[9]

Kematian

Pada akhir Mei 2010, Hasan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin di Banda Aceh karena kondisi kesehatannya memburuk. Ia meninggal dunia pada 3 Juni 2010 sekitar tengah hari.^[10]

Jenazahnya dimakamkan di kompleks makam keluarga Tiro di Mureu, Indrapuri, Aceh Besar, di dekat makam kakek buyutnya Muhammad Saman.^[11]

Gelar

Salah satu persoalan historiografis dalam biografi Hasan adalah penggunaan gelar Wali Negara dan Wali Nanggroe.

Dalam deklarasi 4 Desember 1976 Hasan menggunakan gelar:

Chairman, National Liberation Front of Acheh Sumatra and Head of State.

Dalam terminologi Aceh yang digunakan gerakannya, kedudukan Head of State tersebut diterjemahkan sebagai Wali Negara.

Hasan menghubungkan kedudukannya dengan garis kepemimpinan keluarga Teungku Chik di Tiro pada masa Perang Aceh. Dalam The Price of Freedom, ia memandang deklarasi 1976 sebagai kesinambungan perjuangan setelah gugurnya Ma'at di Tiro pada 3 Desember 1911.^[1]

Persoalan penomoran

Penomoran Wali Negara atau Wali Nanggroe tidak seragam.

Sejumlah literatur modern menyebut Hasan sebagai Wali Nanggroe kedelapan. Penomoran semacam ini kemudian juga berkaitan dengan penggunaan nomor Wali Nanggroe ke-9 ketika Malik Mahmud dikukuhkan dalam lembaga Wali Nanggroe Aceh modern.

Namun rekonstruksi silsilah pemimpin Tiro menghasilkan beberapa susunan berbeda. Perbedaannya antara lain disebabkan oleh:

• apakah Tuanku Hasyim Banta Muda dihitung;
• apakah Abdussalam bin Muhammad Saman dianggap sebagai tokoh historis;
• apakah Muhammad Ali Zainal Abidin/Teungku di Buket dihitung sebagai kepala negara;
• serta apakah Muhammad Hasan/Ulee Tutue dimasukkan sebelum Ma'at.

Kevakuman 1911–1976

Hasan menganggap Ma'at di Tiro sebagai pemegang terakhir otoritas keluarga Tiro sebelum dirinya. Ma'at gugur pada 3 Desember 1911, sedangkan Hasan baru membuat deklarasi pada 4 Desember 1976. Dengan demikian terdapat selang waktu sekitar 65 tahun tanpa pemerintahan efektif yang dipimpin keluarga Tiro.

Penyebutan Hasan sebagai “penerus” Ma'at karena itu merupakan konsep suksesi politik dan historiografis yang dikembangkan oleh Hasan dan lingkungan gerakannya, bukan pergantian jabatan pemerintahan yang berlangsung secara langsung pada 1911.

Hubungan dengan lembaga Wali Nanggroe modern

Setelah Perjanjian Helsinki, Aceh memperoleh kerangka pemerintahan dan kelembagaan baru berdasarkan hukum Republik Indonesia. Lembaga Wali Nanggroe kemudian dibentuk dan diatur melalui qanun Aceh sebagai lembaga adat, pemersatu masyarakat, dan penjaga nilai-nilai keistimewaan Aceh. Lembaga modern tersebut secara hukum berbeda dari kedudukan Wali Negara yang diklaim GAM pada masa konflik.

Pada 2013, Malik Mahmud dikukuhkan sebagai Wali Nanggroe ke-9 dalam kerangka kelembagaan Aceh tersebut.

Kehidupan pribadi

Hasan menikah dengan Dora, seorang perempuan berkewarganegaraan Amerika Serikat. Pasangan tersebut mempunyai seorang putra tunggal, Karim di Tiro. Ketika Hasan kembali ke Aceh untuk memulai gerakan pada 1976, Dora dan Karim tetap tinggal di Amerika Serikat.

Dalam catatan hariannya, Hasan menggambarkan keputusan meninggalkan istri dan putranya sebagai salah satu pengorbanan pribadi terbesar dalam perjuangan politiknya.^[1] Karim kemudian menjadi akademisi di Amerika Serikat dan tidak mengambil alih kepemimpinan politik ayahnya setelah Hasan meninggal.^[6]

Karya

Selain aktivitas politik, Hasan menghasilkan sejumlah tulisan mengenai sejarah, hukum internasional, demokrasi dan nasionalisme Aceh. Di antara karya-karyanya adalah:

• Perang Atjeh 1873–1927 M (1948);
• Demokrasi untuk Indonesia (1958);
• The Political Future of the Malay Archipelago atau tulisan yang kemudian dikenal dalam bahasa Indonesia sebagai Masa Depan Politik Dunia Melayu;
• Atjeh Bak Mata Donja (1968);
• The Drama of Achehnese History 1873–1978 (1979);
• The Legal Status of Acheh-Sumatra under International Law (1980);
• The Price of Freedom: The Unfinished Diary of Tengku Hasan di Tiro (1984);
• Jum Meurdehka: Seunurat Njang Gohlom Lheuh Nibak Tengku Hasan di Tiro; dan
• Perkara dan Alasan Perjuangan Angkatan Aceh-Sumatera Merdeka.

Tulisan-tulisan tersebut merupakan sumber penting untuk memahami pandangan politik Hasan, tetapi karena sebagian diterbitkan oleh organisasi yang dipimpinnya, penggunaannya sebagai sumber sejarah perlu dibedakan dari penelitian independen mengenai konflik Aceh.

Warisan

Hasan di Tiro merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dan sekaligus kontroversial dalam sejarah Aceh modern. Bagi para pendukung GAM, ia dipandang sebagai tokoh yang menghidupkan kembali kesadaran politik dan sejarah Aceh serta meneruskan perjuangan keluarga Teungku Chik di Tiro. Bagi pemerintah Indonesia selama masa konflik, gerakan yang dipimpinnya merupakan pemberontakan separatis terhadap negara.

Kajian akademik kemudian menempatkan Hasan sebagai tokoh penting dalam perubahan nasionalisme Aceh. Gerakan yang dibentuknya menggeser orientasi pemberontakan Aceh dari gagasan negara Islam Indonesia pada masa Darul Islam menuju tuntutan nasionalisme teritorial Aceh.^[3]

Perdamaian Helsinki pada 2005 mengubah kembali posisi politik gerakan tersebut. Mantan anggota GAM kemudian memasuki politik elektoral dan pemerintahan lokal melalui mekanisme yang disediakan dalam sistem Indonesia. Hasan sendiri pada akhir hidupnya mendukung perdamaian dan ketika kembali ke Aceh pada 2008 menyerukan agar masyarakat menjaga perdamaian yang telah tercapai.

Lihat pula

• Teungku Chik di Tiro Muhammad Saman
• Teungku Chik Mahjiddin di Tiro
• Teungku Chik Muadz di Tiro
• Daud Beureueh
• Gerakan Aceh Merdeka
• Pemberontakan di Aceh
• Nota Kesepahaman Helsinki
• Wali Negara Aceh
• Wali Nanggroe
• Malik Mahmud
• Zaini Abdullah

Catatan

Referensi

Daftar pustaka

• Aspinall, Edward (2009). Islam and Nation: Separatist Rebellion in Aceh, Indonesia. Stanford: Stanford University Press.
• di Tiro, Hasan Muhammad (1984). The Price of Freedom: The Unfinished Diary of Tengku Hasan di Tiro. Information Department, National Liberation Front of Acheh Sumatra.
• van Dijk, Cornelis (1981). Rebellion under the Banner of Islam: The Darul Islam in Indonesia. The Hague: Martinus Nijhoff.
• Nessen, William (2006). "Aceh's National Liberation Movement". Dalam Reid, Anthony (ed.). Verandah of Violence: The Background to the Aceh Problem. Singapore: Singapore University Press.
• Reid, Anthony (2004). "War, Peace and the Burden of History in Aceh". Asian Ethnicity. 5 (3): 301–314. doi:10.1080/1463136042000259761.
• Zahrina, Cut (2008). "Profil Hasan Tiro: Salah Seorang Tokoh Pendiri GAM di Aceh". Haba (46). Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh.

Bacaan lebih lanjut

• di Tiro, Hasan Muhammad. The Legal Status of Acheh-Sumatra under International Law. National Liberation Front of Acheh Sumatra, 1980.
• di Tiro, Hasan Muhammad. The Price of Freedom: The Unfinished Diary of Tengku Hasan di Tiro. 1984.
• Aspinall, Edward. Islam and Nation: Separatist Rebellion in Aceh, Indonesia. Stanford University Press, 2009.
• Reid, Anthony. “War, Peace and the Burden of History in Aceh”. Asian Ethnicity, 2004.