Keadaan memaksa atau keadaan kahar (bahasa Prancis:force majeure; bahasa Belanda:overmacht) adalah keadaan yang terjadi setelah perjanjian dibuat, yang menghalangi debitur memenuhi prestasinya, tanpa debitur dapat dipersalahkan dan tanpa ia dapat menduganya pada waktu perjanjian dibuat.[1]: 173 Akhmad Budi Cahyono mengutip rumusan Subekti, yaitu kejadian yang tak terduga, tak disengaja, dan tak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.[2] Menurutnya, keadaan memaksa pada intinya adalah pembelaan debitur yang wanprestasi.[3]
Istilah keadaan kahar dipakai dalam peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah.[4]
Dasar hukum dalam KUHPerdata
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur keadaan memaksa dalam bagian tentang penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Debitur harus dihukum mengganti biaya, kerugian, dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan atau keterlambatannya disebabkan oleh hal tak terduga yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya, walaupun tidak ada iktikad buruk padanya. Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga apabila debitur terhalang memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan perbuatan yang terlarang baginya, karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan.[5]: Pasal 1244–1245
Menurut J. Satrio, sebagaimana dikutip Hukumonline, kedua pasal itu memuat empat unsur, yaitu peristiwa yang tidak terduga, tidak dapat dipersalahkan kepada debitur, tidak disengaja, dan tidak ada iktikad buruk.[3] Rizky Amalia menyimpulkan bahwa peristiwa itu harus terjadi di luar kesalahan debitur dan menghalangi pemenuhan prestasi sebelum debitur lalai. Dalil keadaan memaksa tidak dapat dipakai apabila debitur sudah lalai, apabila hambatan itu dapat diduga pada waktu kontrak dibuat, atau apabila hambatan itu disebabkan kesalahan orang yang dilibatkan debitur atau cacat benda yang digunakannya.[6]
Ketentuan terkait
Amalia juga menyebut ketentuan tentang musnahnya barang dan ketentuan keadaan memaksa dalam perjanjian tertentu.[6] Perikatan hapus apabila barang tertentu yang menjadi pokok persetujuan musnah, tidak dapat diperdagangkan, atau hilang di luar kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya. Debitur wajib membuktikan kejadian tak terduga yang dikemukakannya.[5]: Pasal 1444 Dalam tukar-menukar, apabila barang yang dijanjikan musnah di luar kesalahan pemiliknya, persetujuan dianggap gugur.[5]: Pasal 1545 Dalam sewa-menyewa, persetujuan gugur demi hukum apabila barang yang disewakan musnah sama sekali dalam masa sewa karena kejadian yang tidak disengaja. Apabila hanya sebagian yang musnah, penyewa dapat meminta pengurangan harga atau pembatalan sewa, tetapi tidak berhak atas ganti rugi.[5]: Pasal 1553 [3]
Akibat
Menurut Daryl John Rasuh, dalam keadaan memaksa kreditur tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi dan debitur tidak lagi dinyatakan wanprestasi. Debitur juga tidak harus menanggung risiko.[1]: 173, 176 Rasuh mengutip Subekti, yang mengartikan risiko sebagai kewajiban memikul kerugian yang disebabkan kejadian di luar kesalahan salah satu pihak.[1]: 177
Keadaan memaksa absolut dan relatif
Rasuh membedakan keadaan memaksa absolut (absolute overmacht) atau objektif dan keadaan memaksa relatif (relatieve overmacht) atau subjektif. Keadaan memaksa absolut berdasar pada ketidakmungkinan (impossibility) memenuhi prestasi, misalnya karena bendanya lenyap atau musnah, sehingga setiap orang sama sekali tidak mungkin memenuhi perikatan. Keadaan memaksa relatif berdasar pada kesulitan (difficultas) memenuhi prestasi karena ada peristiwa yang menghalangi debitur berbuat.[1]: 173–174
Amalia menghubungkan pembedaan itu dengan akibatnya. Keadaan memaksa yang absolut dan permanen membuat prestasi tidak mungkin dilaksanakan, sehingga hubungan hukum para pihak hapus. Keadaan memaksa yang relatif dan temporer membuat pelaksanaan prestasi ditunda, atau para pihak bernegosiasi apabila objeknya musnah atau sebagian prestasi terkendala.[6] Cahyono membedakan keadaan memaksa, ketika prestasi tidak mungkin dilaksanakan, dari hardship, ketika prestasi masih mungkin dilaksanakan tetapi menjadi sangat memberatkan.[2]
Pengadaan barang/jasa pemerintah
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mendefinisikan keadaan kahar sebagai keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Definisi dalam Pasal 1 angka 52 itu tidak berubah oleh Perpres Nomor 12 Tahun 2021.[4] Perubahan kedua dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tidak mengubah angka 52 itu.[7]
Penanganan keadaan kahar termasuk tahap pelaksanaan kontrak. Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan kontrak dapat dihentikan. Apabila pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak dapat mengubah kontrak. Perpanjangan waktu penyelesaian kontrak karena keadaan kahar dapat melewati tahun anggaran, dan tindak lanjut setelah keadaan kahar diatur dalam kontrak.[4]: Pasal 52 ayat (1) huruf j dan Pasal 55 [7]
Pandemi COVID-19
Pada tanggal 13 April 2020, Presiden Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.[2] Menurut Hamalatul Qurani, Keppres itu mendorong banyak pihak mendalilkan keadaan memaksa, dan banyak debitur mencoba membatalkan kontrak alih-alih menunda pelaksanaan prestasi.[8]
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu, Mahfud MD, menyatakan pada tanggal 22 April 2020 bahwa status COVID-19 sebagai bencana nonalam tidak bisa langsung dijadikan alasan pembatalan kontrak dengan dalil keadaan memaksa. Menurutnya, kontrak yang ada tetap mengikat berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata sampai para pihak menyepakati kontrak baru.[9] Cahyono berpendapat bahwa Keppres itu tidak secara langsung menghalangi debitur berprestasi, tetapi dapat menghalangi secara tidak langsung melalui kebijakan seperti pembatasan sosial berskala besar. Ia menilai doktrin perubahan keadaan atau hardship lebih relevan untuk banyak perkara, dan para pihak dapat merundingkan ulang kontrak dengan iktikad baik berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata.[2]
Qurani mencatat bahwa mayoritas pakar dan guru besar hukum perdata yang pandangannya diamati Hukumonline tidak setuju dengan pembatalan, karena hambatan akibat pandemi dipandang sementara. Banyak pakar dan praktisi menganjurkan renegosiasi, bukan pembatalan perjanjian.[8]
Perbandingan
Dalam Burgerlijk Wetboek Belanda, kekurangan dalam pemenuhan perikatan tidak dapat dipertanggungkan kepada debitur apabila tidak terjadi karena kesalahannya dan tidak menjadi tanggungannya menurut undang-undang, perbuatan hukum, atau pandangan yang berlaku dalam pergaulan (Pasal 6:75).[10] Bürgerliches Gesetzbuch Jerman menghapus hak menuntut prestasi sejauh prestasi itu tidak mungkin bagi debitur atau bagi siapa pun (§ 275 ayat (1)). Debitur juga dapat menolak berprestasi apabila prestasi itu memerlukan biaya yang sangat tidak seimbang dengan kepentingan kreditur, dengan memperhatikan isi perikatan dan asas iktikad baik (§ 275 ayat (2)).[11] Menurut Cahyono, Belanda, Jerman, dan Prancis mempunyai aturan yang lebih lentur berdasarkan perubahan keadaan atau hardship, yang dapat membebaskan debitur walaupun prestasinya tidak mustahil.[2]
Lihat pula
Referensi
- 1 2 3 4 Rasuh, Daryl John (2016). "Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" (PDF). Lex Privatum. 4 (2): 173–179. Diakses tanggal 2026-11-10.
- 1 2 3 4 5 Cahyono, Akhmad Budi (2020-04-22). "Keppres 12/2020 Sebagai Dalil Force Majeure, Benarkah?". Hukumonline (kolom opini). Diakses tanggal 2026-11-10.
- 1 2 3 Rizki, Mochammad Januar (2021-01-12). "Nasib Konsumen Saat Terjadi Force Majeure Terhadap Perusahaan". Hukumonline. Diakses tanggal 2026-11-10.
- 1 2 3 "Matriks Perbandingan Perpres 12 Tahun 2021 dan Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa" (PDF). BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-11-10.
- 1 2 3 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië), Staatsblad 1847 Nomor 23 (terjemahan tidak resmi).
- 1 2 3 Amalia, Rizky (2025-07-28). "Apa Saja Syarat Terjadinya Force Majeure?". Klinik Hukumonline. Diakses tanggal 2026-11-10.
- 1 2 "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah" (PDF). PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. Diakses tanggal 2026-11-10.
- 1 2 Qurani, Hamalatul (2020-11-18). "Force Majeure Absolut dan Force Majeure Relatif". Hukumonline. Diakses tanggal 2026-11-10.
- ↑ Rizki, Mochamad Januar (2020-04-23). "Penjelasan Prof Mahfud Soal Force Majeure Akibat Pandemi Corona". Hukumonline. Diakses tanggal 2026-11-10.
- ↑ "Burgerlijk Wetboek Boek 6, artikel 75". wetten.overheid.nl (dalam bahasa Belanda). Overheid.nl. Diakses tanggal 2026-11-10.
- ↑ "Bürgerliches Gesetzbuch, § 275 Ausschluss der Leistungspflicht". Gesetze im Internet (dalam bahasa Jerman). Bundesministerium der Justiz. Diakses tanggal 2026-11-10.
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
| Lain-lain | |