Selasa, 17 November 2026
19:57 WIB
TERKINI
Bandar Lampung Agenda Strategis Pemprov Lampung 6 November 2026: Revitalisasi Stadion Jadi Prioritas Bandar Lampung Harga Beras di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung Merangkak Naik, Stok Aman Bandar Lampung Disdag Bandar Lampung Jamin Pasokan Beras Aman hingga Akhir 2026 Insight Komitmen Pembangunan Negeri, PTBA Sabet Penghargaan Kepatuhan PNBP ESDM 2026 Pemprov Lampung Gubernur Mirza Canangkan Mulang Maya Jadi Magnet Wisata Budaya Unggulan Lampung Tuba Barat Mewujudkan Haji: Pemkab Tubaba dan BSI Ajak Masyarakat Menabung Sejak Dini Lampung Timur Bupati Ela Dekatkan Diri dengan Siswa, Pastikan Kualitas Pendidikan dan Gizi di Lampung Timur Tuba Barat Kemitraan Strategis Pemkab Tubaba dan Kejari: Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Akuntabel Bandar Lampung Mantan Ketua DPRD Lampung Bersaksi dalam Sidang Arinal Djunaidi Bandar Lampung Senator Bustami Zainudin dan Staf DPD Lampung Ikuti Program Cek Kesehatan Gratis Bandar Lampung Agenda Strategis Pemprov Lampung 6 November 2026: Revitalisasi Stadion Jadi Prioritas Bandar Lampung Harga Beras di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung Merangkak Naik, Stok Aman Bandar Lampung Disdag Bandar Lampung Jamin Pasokan Beras Aman hingga Akhir 2026 Insight Komitmen Pembangunan Negeri, PTBA Sabet Penghargaan Kepatuhan PNBP ESDM 2026 Pemprov Lampung Gubernur Mirza Canangkan Mulang Maya Jadi Magnet Wisata Budaya Unggulan Lampung Tuba Barat Mewujudkan Haji: Pemkab Tubaba dan BSI Ajak Masyarakat Menabung Sejak Dini Lampung Timur Bupati Ela Dekatkan Diri dengan Siswa, Pastikan Kualitas Pendidikan dan Gizi di Lampung Timur Tuba Barat Kemitraan Strategis Pemkab Tubaba dan Kejari: Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Akuntabel Bandar Lampung Mantan Ketua DPRD Lampung Bersaksi dalam Sidang Arinal Djunaidi Bandar Lampung Senator Bustami Zainudin dan Staf DPD Lampung Ikuti Program Cek Kesehatan Gratis
Bivitri Susanti

Bivitri Susanti

pakar hukum tata negara Indonesia (lahir 1974)

Bagikan:
Artikel ini memiliki beberapa masalah. Tolong bantu memperbaikinya atau diskusikan masalah-masalah ini di halaman pembicaraannya. (Pelajari bagaimana dan kapan saat yang tepat untuk menghapus templat pesan ini)
Artikel ini membutuhkan lebih banyak rujukan. Mohon bantu kami mengembangkan artikel ini dengan cara menambahkan rujukan ke sumber tepercaya. Pernyataan tak bersumber bisa saja dipertentangkan dan dihapus.
Cari sumber: "Bivitri Susanti" – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR
(Februari 2025)
60px-Question_book-new.svg.png?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Artikel ini tidak memiliki referensi atau sumber tepercaya sehingga isinya tidak bisa dipastikan. Tolong bantu perbaiki artikel ini dengan menambahkan referensi yang layak. Tulisan tanpa sumber dapat dipertanyakan dan dihapus sewaktu-waktu.
Cari sumber: "Bivitri Susanti" – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR
(Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini)
Bivitri Susanti
250px-Bivitri_Susanti_HUT_AJI_30_%281%29_%28cropped%29.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Lahir5 Oktober 1974 (umur 52)
AlmamaterUniversitas Indonesia
University of Warwick
Universitas Washington
PekerjaanDosen, akademikus
Dikenal karenaPakar hukum tata negara

Bivitri Susanti (lahir 5 Oktober 1974) adalah akademisi dan pakar hukum tata negara berkebangsaan Indonesia. Ia merupakan salah satu pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK).[1][2][3]. Bersama PSHK ia menghasilkan berbagai penelitian dan produk, seperti penelitian tentang sistem bikameral, perpustakaan Daniel S. Lev, pelatihan perancangan peraturan perundang-undangan, dan juga situs web parlemen.net.[4]

Bivitri Susanti dan rekan-rekannya di PSHK mendirikan sekolah hukum bernama Jentera. Ia berharap Jentera bisa menjadi roda penggerak perubahan hukum. Pertengahan September 2015 perkuliahan dimulai dengan menerima mahasiswa melalui jalur pendaftaran dan beasiswa.[2] Kurikulum Jentera menitik beratkan pada pemahaman terhadap hukum-hukum dasar, baik pidana maupun perdata.[2]

Sosok Bivitri Susanti turut menjadi sorotan setelah film Dirty Vote viral. Film dokumenter tersebut menampilkan tiga pakar hukum yang menjabarkan adanya dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sedang berkuasa. Sebagai satu-satunya ahli hukum perempuan di film tersebut, nama Bivitri Susanti sukses menarik perhatian publik.[5]

Bivitri Susanti bergabung dalam Serikat Pekerja Kampus sejak 2023.[butuh rujukan]

Referensi

  1. ↑ "Bivitri Susanti: Modal Enam Juta dan Kegelisahan". hukumonline.com. Diakses tanggal 2016-12-08.
  2. 1 2 3 SkunkWorks. "Bivitri Susanti, Sosok Inspirasional di tengah Dunia Hukum Indonesia". www.dewimagazine.com. Diakses tanggal 2016-12-08.
  3. ↑ "Founders". pshk.or.id.{{cite news}}: Kutipan memiliki parameter tidak dikenal yang kosong: |1=
  4. ↑ "Bivitri Susanti | PSHK – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia". www.pshk.or.id. Diakses tanggal 2016-12-08.
  5. ↑ Nasuha, Witri (12 Februari 2024). "Profil 3 Pakar Hukum yang Tampil dalam Film Dirty Vote: Zainal Arifin, Bivitri, dan Feri Amsari". olenka.id. Olenka. Diakses tanggal 13 Februari 2024.

Pranala luar

Wikikutip memiliki koleksi kutipan yang berkaitan dengan: Bivitri Susanti.
Konten disalin dari Wikipedia Bahasa Indonesia (lisensi CC BY-SA) Lihat versi asli di Wikipedia

Rekomendasi Pilihan