Pembuktian dalam hukum acara adalah proses ketika alat bukti dipergunakan, diajukan, atau dipertahankan menurut hukum acara yang berlaku. Membuktikan berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara agar hakim memperoleh kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Alat bukti adalah sesuatu yang digunakan untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil atau pendirian.[1]
Dalam hukum acara perdata Indonesia, aturan pokok pembuktian terdapat dalam bagian "Tentang Bukti" Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Pasal 162–177,[2]: Pasal 162–177 dalam titel tentang bukti dalam perkara perdata Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) yang dimulai dari Pasal 282,[3]: Pasal 282 dan dalam Buku Keempat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1865–1945.[4]: Pasal 1865–1945 Peradilan pidana dan peradilan tata usaha negara memakai daftar alat bukti sendiri, masing-masing dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.
Beban pembuktian
Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebut suatu peristiwa untuk menguatkan haknya atau membantah hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.[2]: Pasal 163 [4]: Pasal 1865 [3]: Pasal 283 Menurut pedoman Mahkamah Agung (Buku II), dalil yang dibantah wajib dibuktikan oleh pihak yang mendalilkannya, sedangkan dalil yang tidak disangkal tidak perlu dibuktikan.[5]: 72
Alat bukti
HIR mengenal lima alat bukti dalam perkara perdata, yaitu bukti dengan surat, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.[2]: Pasal 164 Daftar yang sama terdapat dalam RBg dan KUHPerdata. KUHPerdata menyebutnya "alat pembuktian".[3]: Pasal 284 [4]: Pasal 1866
Surat
Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan autentik atau tulisan di bawah tangan.[4]: Pasal 1867 Akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat.[4]: Pasal 1868 Bagi para pihak, ahli warisnya, dan orang yang mendapat hak dari mereka, akta autentik memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.[4]: Pasal 1870 [2]: Pasal 165 Tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya, atau yang secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti akta autentik bagi para penanda tangan, ahli warisnya, dan orang yang mendapat hak dari mereka.[4]: Pasal 1875
Akta autentik dan akta notaris
Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebut "akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh" yang berperan penting dalam setiap hubungan hukum di masyarakat. Penjelasan yang sama menyatakan, "Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa."[6]: Penjelasan Umum
Untuk akta notaris, penjelasan itu menegaskan bahwa "Akta Notaris sebagai akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh". Kalimat lain dalam penjelasan yang sama berbunyi, "Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan."[6]: Penjelasan Umum
Saksi
Pembuktian dengan saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan undang-undang.[4]: Pasal 1895 Keterangan seorang saksi saja, tanpa alat bukti lain, tidak dapat dipercaya.[2]: Pasal 169 [4]: Pasal 1905 Kesaksian beberapa orang yang masing-masing berdiri sendiri tentang beberapa peristiwa tetap dapat menguatkan suatu peristiwa tertentu bila kesaksian itu bersesuaian dan berhubungan satu sama lain. Kekuatan kesaksian seperti itu diserahkan pada pertimbangan hakim.[2]: Pasal 170 [4]: Pasal 1906
Setiap kesaksian harus memuat sebab pengetahuan saksi. Pendapat atau persangkaan istimewa yang disusun dengan akal bukan kesaksian.[2]: Pasal 171 Menurut Buku II, keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain (testimonium de auditu) dapat dipakai sebagai sumber persangkaan.[5]: 75 Orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi dan orang yang boleh mengundurkan diri dari memberi kesaksian ditentukan dalam HIR.[2]: Pasal 145 dan Pasal 146
Persangkaan
Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. KUHPerdata membedakan persangkaan yang berdasarkan undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang.[4]: Pasal 1915
Persangkaan berdasarkan undang-undang dihubungkan oleh undang-undang dengan perbuatan atau peristiwa tertentu. Contohnya adalah perbuatan yang dinyatakan batal karena dari sifat dan wujudnya dianggap dilakukan untuk menghindari undang-undang, pernyataan undang-undang yang menyimpulkan adanya hak milik atau pembebasan utang dari keadaan tertentu, kekuatan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, dan kekuatan pengakuan atau sumpah salah satu pihak.[4]: Pasal 1916 Persangkaan ini membebaskan pihak yang diuntungkan dari pembuktian lebih lanjut. Dalam hal tertentu, persangkaan ini tidak dapat dibantah dengan pembuktian sebaliknya.[4]: Pasal 1921 Kekuatan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan, dan hanya dapat digunakan bila soal yang dituntut sama, tuntutan didasarkan pada alasan yang sama, serta diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama.[4]: Pasal 1917
Persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang disebut juga persangkaan hakim.[7] Persangkaan ini diserahkan pada pertimbangan dan kewaspadaan hakim, dan hanya boleh diperhatikan bila undang-undang mengizinkan pembuktian dengan saksi, atau bila suatu perbuatan atau akta dibantah dengan alasan iktikad buruk atau penipuan.[4]: Pasal 1922 Menurut HIR, persangkaan seperti itu hanya diperhatikan bila penting, saksama, tertentu, dan satu sama lain bersesuaian.[2]: Pasal 173 [3]: Pasal 310
Pengakuan
Pengakuan dapat diberikan di dalam atau di luar sidang pengadilan.[4]: Pasal 1923 Pengakuan di hadapan hakim merupakan bukti sempurna terhadap orang yang memberikannya, baik sendiri maupun melalui orang yang diberi kuasa khusus untuk itu.[4]: Pasal 1925 [2]: Pasal 174 Pengakuan harus diterima seluruhnya. Hakim tidak boleh menerima sebagian dan menolak sebagian lainnya sehingga merugikan orang yang mengaku, kecuali bila debitur, untuk membebaskan dirinya, mengemukakan peristiwa yang ternyata palsu.[4]: Pasal 1924 [2]: Pasal 176
Pengakuan di hadapan hakim tidak dapat dicabut, kecuali bila dibuktikan bahwa pengakuan itu diberikan karena kekeliruan mengenai peristiwa yang terjadi. Pengakuan juga tidak dapat dicabut dengan dalih kekeliruan dalam menerapkan hukum.[4]: Pasal 1926 Pengakuan lisan di luar sidang hanya dapat dipakai bila pembuktian dengan saksi diizinkan, dan kekuatannya ditentukan oleh hakim.[4]: Pasal 1927 dan Pasal 1928
Sumpah
KUHPerdata mengenal dua macam sumpah di hadapan hakim, yaitu sumpah yang diperintahkan pihak yang satu kepada pihak lain untuk memutus perkara, yang disebut sumpah pemutus, dan sumpah yang diperintahkan hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak.[4]: Pasal 1929 Hasanah, mengutip Harahap, membedakan tiga jenis sumpah, yaitu sumpah pemutus (decisoir), sumpah tambahan (suppletoir), dan sumpah penaksir (aestimatoire).[8]
Sumpah pemutus dapat diperintahkan pada setiap tingkatan perkara, bahkan bila tidak ada upaya pembuktian apa pun, asalkan mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang bersumpah.[4]: Pasal 1930 ayat (2) dan Pasal 1931 [2]: Pasal 156 Pihak yang diperintahkan bersumpah, tetapi enggan bersumpah dan enggan mengembalikan sumpah itu kepada lawannya, dikalahkan.[4]: Pasal 1932 Setelah sumpah pemutus diangkat, pihak lawan tidak boleh membuktikan kepalsuan sumpah itu.[4]: Pasal 1936
Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan sumpah bila kebenaran gugatan atau pembelaan tidak cukup terang, tetapi ada juga kebenarannya, dan tidak ada jalan lain untuk menguatkannya. Sumpah itu dipakai untuk memutus perkara atau untuk menentukan jumlah uang yang akan dikabulkan.[2]: Pasal 155 ayat (1) [4]: Pasal 1940 Sumpah untuk menetapkan harga barang yang dituntut hanya dapat diperintahkan kepada penggugat bila harga itu tidak dapat ditentukan dengan cara lain. Hakim menetapkan sampai jumlah berapa penggugat dapat dipercaya berdasarkan sumpahnya.[4]: Pasal 1942 [2]: Pasal 155 ayat (2) Pihak yang telah bersumpah tidak dapat diminta bukti lain untuk menguatkan kebenaran yang disumpahkannya.[2]: Pasal 177
Pemeriksaan setempat dan keterangan ahli
Selain kelima alat bukti itu, HIR mengatur pemeriksaan setempat dan keterangan ahli. Ketua pengadilan dapat mengangkat satu atau dua komisaris untuk melihat keadaan atau melakukan pemeriksaan di tempat, yang hasilnya dapat menjadi keterangan bagi hakim.[2]: Pasal 153 Untuk perkara tanah, Buku II mewajibkan pemeriksaan setempat atas objek perkara agar putusannya dapat dilaksanakan.[5]: 78–79
Ketua pengadilan dapat mengangkat ahli, karena jabatannya atau atas permintaan para pihak, bila perkara dapat dijelaskan dengan pemeriksaan atau penetapan ahli. Orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi tidak dapat diangkat sebagai ahli, dan ketua tidak wajib mengikuti pendapat ahli bila berlawanan dengan keyakinannya.[2]: Pasal 154
Dalam persidangan elektronik, bukti surat diunggah ke sistem informasi pengadilan sebelum sidang pembuktian, dan saksi atau ahli dapat diperiksa dari jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual.[9]: Pasal I angka 13 (Pasal 24)
Bukti elektronik
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Alat bukti itu merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.[10]: Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2)
Pembuktian di peradilan tata usaha negara
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenal lima alat bukti, yaitu surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim. Keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan.[11]: Pasal 100 Surat terdiri atas akta otentik, akta di bawah tangan, dan surat lain yang bukan akta.[11]: Pasal 101
Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, dan penilaian pembuktian. Pembuktian sah bila didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim.[11]: Pasal 107
Perbandingan dengan hukum acara pidana
Dalam hukum acara pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026, menentukan bahwa alat bukti terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.[12]: Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 369 Undang-undang itu mencabut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,[12]: Pasal 362 yang mengenal lima alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.[13]: Pasal 184 ayat (1)
Lihat pula
Referensi
- ↑ Ramlan, Prilla Geonestri (2022-06-30). "Mengenal Jenis Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata". Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-11-10.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Staatsblad 1941 Nomor 44.
- 1 2 3 4 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), Staatsblad 1927 Nomor 227. 1927.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië), Staatsblad 1847 Nomor 23.
- 1 2 3 Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007. Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2008.
- 1 2 "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris". JDIH BPK RI. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-11-14.
- ↑ Hasanah, Sovia (2018-01-23). "Perbedaan Persangkaan Undang-Undang dengan Persangkaan Hakim". Hukumonline. Diakses tanggal 2026-11-10.
- ↑ Hasanah, Sovia (2017-02-08). "Arti Sumpah Decisoir, Suppletoir, dan Aestimatoire". Hukumonline. Diakses tanggal 2026-11-10.
- ↑ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1039. Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2022.
- ↑ "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". JDIH Kementerian Komunikasi dan Digital. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-11-10.
- 1 2 3 "Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara". JDIH BPK RI. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-11-14.
- 1 2 "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana" (PDF). JDIH Kementerian Ketenagakerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-11-10.
- ↑ "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lanjutan)". JDIH Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-11-10.
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
| Lain-lain | |