Jumat, 20 November 2026
17:44 WIB
TERKINI
Bandar Lampung Jaksa Ungkap Dana Tantiem Mengalir ke Politisi di Kasus Korupsi Migas Lampung Pringsewu Anggota DPRD Pringsewu Pantau Ketat Perbaikan Jalan Raden Intan Wonodadi Pesawaran Pesawaran Prioritaskan Kesehatan Atlet di Porprov X Lampung 2026 dengan Tim Medis Khusus Tanggamus Polres Tanggamus Ungkap Pembobolan Rumah Rp45 Juta, Satu Pelaku Ditangkap di Wonosobo Nasional Era Baru Pemberantasan Korupsi: RUU Perampasan Aset Resmi Jadi Undang-Undang Lampung Timur Pendekatan Humanis Operasi Zebra Krakatau: Pelajar Lampung Timur Dididik Lewat Lagu Kebangsaan Bandar Lampung Bendungan Batutegi Kritis, BBWS Mesuji Sekampung Gelar Modifikasi Cuaca Jelang Musim Tanam Nasional Bareskrim Geledah Rumah Irjen Eko Terkait Dugaan Makar Eks Kapolri Listyo Sigit Ekonomi Dan Bisnis Harga Emas Antam 18 November 2026: Turun Tipis, Ini Rincian Lengkapnya Advertorial Layanan Publik Makin Dekat: Natar Kini Miliki Samsat Drive Thru dan MPP Mini Bandar Lampung Jaksa Ungkap Dana Tantiem Mengalir ke Politisi di Kasus Korupsi Migas Lampung Pringsewu Anggota DPRD Pringsewu Pantau Ketat Perbaikan Jalan Raden Intan Wonodadi Pesawaran Pesawaran Prioritaskan Kesehatan Atlet di Porprov X Lampung 2026 dengan Tim Medis Khusus Tanggamus Polres Tanggamus Ungkap Pembobolan Rumah Rp45 Juta, Satu Pelaku Ditangkap di Wonosobo Nasional Era Baru Pemberantasan Korupsi: RUU Perampasan Aset Resmi Jadi Undang-Undang Lampung Timur Pendekatan Humanis Operasi Zebra Krakatau: Pelajar Lampung Timur Dididik Lewat Lagu Kebangsaan Bandar Lampung Bendungan Batutegi Kritis, BBWS Mesuji Sekampung Gelar Modifikasi Cuaca Jelang Musim Tanam Nasional Bareskrim Geledah Rumah Irjen Eko Terkait Dugaan Makar Eks Kapolri Listyo Sigit Ekonomi Dan Bisnis Harga Emas Antam 18 November 2026: Turun Tipis, Ini Rincian Lengkapnya Advertorial Layanan Publik Makin Dekat: Natar Kini Miliki Samsat Drive Thru dan MPP Mini
Arnold Achmad Baramuli

Arnold Achmad Baramuli

pengusaha dan politikus Indonesia

Bagikan:
Ini adalah nama Minahasa, marganya adalah Baramuli.
Arnold Achmad Baramuli
250px-Official_Portrait_of_Arnold_Achmad_Baramuli_%281999%29.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Potret resmi, 1999
Ketua Dewan Pertimbangan Agungke-10
Masa jabatan
21 Mei 1998 –20 Oktober 1999
PresidenBacharuddin Jusuf Habibie
PendahuluSudomo
PenggantiAchmad Tirtosudiro
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Masa jabatan
29 Januari 1980 –30 September 1997
Pengganti Antar Waktu hingga 30 September 1982
PendahuluMartono
PenggantiDaerah pemilihan multi anggota
Daerah pemilihanSulawesi Selatan
Gubernur Sulawesi Utarake-1
Masa jabatan
23 Maret 1960 –15 Juli 1962
PresidenSukarno
PendahuluJabatan dibentuk
PenggantiFrits Johannes Tumbelaka
Informasi pribadi
Lahir(1930-07-20)20 Juli 1930
Meninggal11 Oktober 2006(2006-10-11) (umur 76)
Partai politikGolkar (Iramasuka)
Suami/istriAlbertina Kaunang
HubunganArdi Putra Baramuli (cucu)
Pekerjaan

Arnold Achmad Baramuli (20 Juli 1930 – 11 Oktober 2006) adalah seorang pengusaha, politikus, mantan Gubernur Sulawesi Utara, dan jaksa Indonesia. Berasal dari Partai Golkar, ia adalah pendiri Grup Poleko yang pernah berusaha dalam industri kimia.

Awal karier

Baramuli memulai karier di jalur birokrasi. Ia memulai kariernya sebagai jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Jakarta pada tahun 1954 dan menetap di sana selama dua tahun. Ia menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Makassar di Sulawesi Selatan pada tahun 1956. Selanjutnya, ia mendapat kenaikan jabatan menjadi Letnan Kolonel dan diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas Kejaksaan Tinggi Sulawesi. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Oditur Tinggi Militer Indonesia Timur. Baramuli menyelidiki klaim penyelundupan di Makassar oleh oknum pemilik bisnis yang berasal dari kalangan orang asing yang menyimpan uang mereka di luar negeri seperti di Singapura dan Hong Kong. Baharuddin Lopa, yang kemudian menjadi jaksa agung, adalah bagian dari tim investigasi Baramuli.[1]

Baramuli lalu menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara dari tanggal 23 Maret 1960 hingga 15 Juli 1962. Pada saat ia menjabat, wilayah Sulawesi Utara masih mencakup pula wilayah Sulawesi Tengah.[2] Ia menjabat pada usia 29 tahun. Setelah itu, Baramuli menjabat sebagai Penasihat Menteri Dalam Negeri (1963-1965), Kepala Tim Ekonomi dan Keuangan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) (1970-1973).

Karier politik

Berdedikasi di wilayah Sulawesi membuatnya sempat menjadi gubernur termuda ketika diangkat menjadi gubernur provinsi Sulawesi Utara-Tengah tanggal 23 Maret 1960, pada usia 29 tahun.[3] Provinsi ini akhirnya dibagi menjadi dua provinsi yang berbeda. Mengemban amanat sebagai gubernur memberikan Baramuli banyak peluang kekuasaan, tetapi ia menyatakan bahwa amanatnya memberikan tuntutan harus mengembangkan provinsi baru dengan sedikit bantuan anggaran dari pemerintah pusat.

Pada saat itu Baramuli merasa kesulitan untuk memberikan gaji bulanan bagi pegawai negeri sipil di Sulawesi Utara. Di sisi lain karena kondisi negara belum lama merdeka, Baramuli juga harus menghadapi pemberontakan Permesta yang dipimpin oleh Ventje Sumual. Pencapaiannya di Manado, Baramuli berhasil memelopori penyediaan perumahan di Bumi Beringin untuk para pegawai kantor gubernur. Pada tahun-tahun terakhir kepemimpinan Presiden Sukarno, Baramuli menjabat sebagai penasihat menteri dalam negeri dari tahun 1963 hingga 1965.[4]

Masih pada tahun 1965, ketika Soemarno Sosroatmodjo menjadi menteri dalam negeri, Baramuli diangkat menjadi kepala Badan Pengawas Perusahaan Daerah (Bappeda). Badan ini dibentuk pada tahun 1958 untuk mengambil alih kendali atas banyak perusahaan Belanda yang berbasis di daerah, yang telah dinasionalisasi. Perusahaan-perusahaan Bappeda dioperasikan oleh para gubernur provinsi, yang biasanya adalah perwira militer. Penunjukan Baramuli sebagai pimpinan Bappeda membuatnya dipandang sebagai "jenderal keuangan" di lembaga tersebut.

Setelah Amir Machmud menjadi Menteri Dalam Negeri pada tahun 1969, Baramuli melanjutkan dedikasinya di Jakarta sebagai staf ahli yang bertanggung jawab atas aset-aset negara di daerah. Pada tahun-tahun awal masa kepemimpinan Presiden Suharto, Baramuli menjabat sebagai kepala tim ekonomi dan keuangan Departemen Dalam Negeri dari tahun 1970 hingga 1973. Dia kemudian menjadi wakil ketua Dewan Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan kementerian tersebut dari tahun 1973 hingga 1974. Prestasinya membuat Baramuli kemudian ditunjuk sebagai wakil ketua Komite Indonesia-Jepang pada tahun 1974.

Baramuli pernah aktif di Kadin dan juga merupakan anggota Dewan Kehormatan Golkar. Dari pernikahannya dengan Albertina Kaunang, Baramuli mendapatkan lima orang anak dan seorang di antaranya telah meninggal. Ia mempunyai 10 orang cucu dan seorang cicit.[5]

Baramuli mulai menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 1971 mewakili Golkar.[butuh rujukan]. Pada tahun 1997 hingga 2004, Baramuli adalah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) utusan daerah Sulawesi Selatan. Jabatan terakhir yang diembannya adalah pegawai utama madya Departemen Dalam Negeri.

Ia juga pernah menjabat Ketua DPA semasa pemerintahan Habibie, penunjukkan berhubungan dengan kedekatan Baramuli dengan presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Pada masa menjelang pemilihan presiden 1999, ia memimpin faksi Iramasuka dalam penggalangan dukungan politik untuk pencalonan Habibie.[6] Popularitas Presiden Habibie saat itu menurun lantaran sejumlah kebijakan tidak populernya seperti referendum Timor Timur dan penyelesaian kasus korupsi Suharto, akibatnya laporan pertanggungjawaban Habibie–laporan yang menjadi penentu Habibie melanjutkan pencalonan presidennya atau tidak–ditolak oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan selisih tipis. Baramuli yang juga mengetuai Iramasuka,[7] yang telah bergerilya di dalam dan luar Golkar untuk menghimpunan dukungan persetujuan laporan pertanggungjawaban Habibie memprotes Ketua Umum Partai Golkar, Akbar Tanjung dan Wakil Ketua MPR, Ginanjar Kartasasmita yang diduga telah melakukan serangkaian manuver politik sehingga membuat laporan pertanggungjawaban Habibie ditolak MPR.[8][9]

Dewan Pertimbangan Agung

Kepala DPA dan kepala staf Habibie Baramuli dekat dengan B.J. Habibie karena mereka memiliki kesamaan etnis dan politik. Ketika Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, Habibie menjadi presiden dan Baramuli diangkat menjadi kepala Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Dalam posisi ini, ia dianggap juga sebagai kepala staf de facto Habibie.14 Ia dituduh menggunakan politik uang untuk mendukung kampanye pemilihan kembali Golkar dan Habibie. Ia memimpin DPA hingga 20 Oktober 1999, ketika Habibie kalah dalam pemilihan presiden. Sebagai ketua DPA, Baramuli dilaporkan menolak gaji dan fasilitas negara, seperti mobil dan rumah. Ketika ia melakukan perjalanan ke Singapura untuk berobat, ia menolak tawaran fasilitas negara, dengan alasan tidak ingin membebani negara.

Baramuli, yang banyak berpengalaman di bidang politik maupun birokrasi, semasa menjabat anggota DPR pernah mengungkap kasus korupsi di PT Golden Key senilai Rp 1,3 triliun. Pada Pemilu 2004, Baramuli berupaya mencalonkan diri untuk menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Sulawesi Selatan, tetapi KPU Sulawesi Selatan memberi catatan sehingga KPU mencoret namanya dari daftar calon karena faktor domisili.[10]

Kiprah di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Pada tahun 1993, Baramuli merupakan anggota perdana Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Baramuli memimpin delegasi Komnas HAM yang pada bulan Januari 1994 menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia dalam protes terhadap pembangunan Nirwana Resort di Tanah Lot, Kabupaten Tabanan, Bali. Proyek di atas tanah seluas 121 hektar ini merupakan usaha patungan antara Bakrie Group milik Aburizal Bakrie, konglomerat pribumi terbesar di Indonesia, dan Timeswitch Investments Ltd. yang berbasis di Inggris.[11]

Seperti Baramuli, Bakrie adalah anggota Golkar dan Kadin. Para petani di wilayah proyek diminta untuk menjual tanah mereka untuk kepentingan nasional serta diatasnamakan sebagai proyek pemerintah. Kemudian, kepemilikan sebenarnya dari pembangunan tersebut terungkap, penduduk lokal Bali melakukan protes, mengatakan bahwa mereka tidak ingin pembangunan komersial di dekat situs-situs pura Hindu yang penting. Pemerintah setempat menanggapi dengan mengancam akan memutus air irigasi untuk mengurangi nilai tanah tersebut.

Proyek ini kemudian terhenti selama delapan bulan hingga militer turun tangan dan para pengunjuk rasa terluka saat polisi menggunakan kekerasan untuk membubarkan unjuk rasa. Militer mengklaim bahwa para pengunjuk rasa terinspirasi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) yang telah lama dilarang. Dengan Baramuli sebagai ketua tim investigasi, Komnas HAM menyimpulkan bahwa satu-satunya pelanggaran hak yang terjadi adalah hilangnya pekerjaan para buruh akibat penundaan proyek. Komnas HAM juga mendesak komisi analisis yang menangani dampak lingkungan daerah Bali untuk segera menyelesaikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang sebelumnya ditolak oleh masyarakat.[12]

Keberhasilan membongkar kasus Eddy Tansil

Pada bulan Februari 1994, sebagai anggota Komisi VII DPR RI, Baramuli membongkar skandal penipuan perbankan yang melibatkan Eddy Tansil. Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi VII dan Gubernur Bank Indonesia Sudrajad Djiwandono, Baramuli mengajukan pertanyaan mengenai kredit macet Tansil di Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo). Ia mengatakan bahwa prosedur pinjaman tersebut cacat atau tidak memenuhi prosedur karena Tansil tidak memberikan agunan. Tansil, dibantu oleh rekan bisnisnya Tommy Suharto, telah memperoleh pinjaman sebesar $430 juta dari Bapindo untuk perusahaan Golden Key untuk membangun pabrik petrokimia, tetapi pabrik tersebut tidak pernah dibangun dan pinjaman tersebut tidak dilunasi. Tansil pada bulan Agustus 1994 dijatuhi hukuman 17 tahun penjara, tetapi pada tahun 1996 Tansil berhasil keluar dari penjara dan meninggalkan Indonesia.[13]

Kasus kredit macet Indover Bank

Pada awal tahun 2000, auditor Indonesia menemukan bahwa dari tahun 1993 hingga 1998, sekitar $1 miliar dana dari Bank Indonesia, bank sentral, telah dialirkan ke sebuah afiliasi di Belanda, yaitu Indover Bank di Amsterdam. Kejaksaan Agung menduga bahwa dana tersebut telah disalurkan melalui Indover Bank kepada kerabat dan kroni Suharto. Salah satu penerima diidentifikasi sebagai perusahaan Baramuli, PT United Coconut Indonesia (Unicotin), yang gagal membayar pinjaman sebesar $ 1,5 juta.[14]

Pada bulan Januari 2001, Kejaksaan Agung menanyakan kepada Baramuli mengenai kredit macet tersebut. Baramuli, yang memiliki sekitar 70% saham Unicotin, mengatakan bahwa ia secara pribadi menjamin pinjaman tersebut. Ia mengatakan bahwa pinjaman yang diberikan pada tahun 1995 itu dimaksudkan untuk ekspansi Unicotin di industri agro-bisnis, tetapi perusahaan tersebut bangkrut karena krisis keuangan Asia tahun 1997. Baramuli mengatakan kepada para wartawan bahwa ia siap bertanggung jawab secara pribadi jika perusahaannya tidak mampu membayar kembali utang tersebut. Ia membantah bahwa pinjaman ini diberikan karena kedekatannya dengan Soedrajad Djiwandono, gubernur Bank Indonesia pada saat itu.[15]

Kematian

250px-A.A._Baramuli_-_TMP_Kalibata_1.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Makam Baramuli di Taman Makam Pahlawan Kalibata

Baramuli meninggal pada tanggal 11 Oktober 2006 pukul 21.31 di Jakarta. Jenazah diberangkatkan pada pukul 10.00 untuk kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama. Kepergian Baramuli diiringi oleh kerabat yang datang melayat seperti BJ Habibie, dan mantan Ketua DPR/MPR Harmoko.[16] Pada bulan Januari 2006, Baramuli dirawat di rumah sakit di Singapura selama tiga hari. Setelah itu, ia secara rutin mengunjungi Singapura untuk berobat. Pada tanggal 11 Oktober 2006 pukul 21.31 di Jakarta, ia meninggal dunia pada usia 76 tahun di kediamannya di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Adiknya Baramuli, Eddy, mengatakan bahwa ia meninggal karena penyakit hati setelah menderita hepatitis. Di antara tokoh-tokoh terkemuka yang mengunjungi rumahnya untuk melayat adalah Habibie, Harmoko, Jusuf Kalla, Ryaas Rasyid, dan Pangkostrad Suzetta. Tokoh-tokoh yang hadir dalam pemakamannya antara lain Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Ginandjar Kartasasmita dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.[16]

Referensi

  1. ↑ "A.A. Baramuli". Tempo (dalam bahasa Inggris). 2002-04-15. Diakses tanggal 2023-11-18.
  2. ↑ Tinungki, I., dkk. (2021). Saelangi, S., dkk. (ed.). Mengapa Harus Memilih?: Partisipasi Masyarakat Sulut Saat Pilkada di Tengah Pandemi (PDF). Manado: KPU Provinsi Sulawesi Utara. hlm. 39. ISBN 978-623-6183-16-8.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Banyak nama: daftar penulis (link) Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
  3. ↑ "Daftar Nama 16 Gubernur, 8 Wagub dan 18 Sekprov Sulut Sepanjang Masa". TribunManado Wiki. Diakses tanggal 2023-11-18.
  4. ↑ Indonesia, Tokoh (2006-10-11). "Wafat, Mantan Ketua DPA - TOKOH INDONESIA | TokohIndonesia.com | Tokoh.id" (dalam bahasa American English). Diakses tanggal 2023-11-18.
  5. ↑ Liputan6.com (2001-07-02). "Berjaga, Mencari Orang Nomor Dua". liputan6.com. Diakses tanggal 2023-11-18.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Nama numerik: daftar penulis (link)
  6. ↑ "Baramuli, Sang Operator". Tempo. 24 Agustus 1999.
  7. ↑ https://www.liputan6.com/news/read/26953/baramuli-golkar-harus-menggelar-munaslub
  8. ↑ https://www.politikindonesia.id/dana-bulog-yang-tercerai-berai
  9. ↑ https://pepnews.com/politik/p-31560855e841923/sidang-istimewa-mpr-1999-2-teladan-habibie
  10. ↑ O'Rourke, Kevin (2002). Reformasi: The Struggle for Power in Post-Soeharto Indonesia (dalam bahasa Inggris). Allen & Unwin. ISBN 978-1-86508-754-2.
  11. ↑ Nordholt, Henk Schulte (2007). Bali: An Open Fortress, 1995-2005 : Regional Autonomy, Electoral Democracy and Entrenched Identities (dalam bahasa Inggris). NUS Press. ISBN 978-9971-69-375-6.
  12. ↑ "Bali menggugat nirwana". Tempo (dalam bahasa Inggris). 1994-01-29. Diakses tanggal 2023-11-18.
  13. ↑ RS, Zen. "Siapa Eddy Tansil dan Mengapa Ia Menghilang?". tirto.id. Diakses tanggal 2023-11-18.
  14. ↑ Liputan6.com (2001-01-15). "Baramuli Kembali Diperiksa". liputan6.com. Diakses tanggal 2023-11-18.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Nama numerik: daftar penulis (link)
  15. ↑ "Indonesia: Where Did The Billions Go?". Bloomberg.com (dalam bahasa Inggris). 2000-02-28. Diakses tanggal 2023-11-18.
  16. 1 2 "A.A. Baramuli Meninggal Dunia". Tempo (dalam bahasa Inggris). 2006-10-12. Diakses tanggal 2023-11-18.

Pranala luar

Jabatan pemerintahan
Didahului oleh:
Sudomo
Ketua Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia
1998–1999
Diteruskan oleh:
Achmad Tirtosudiro
Jabatan politik
Didahului oleh:
Andi Pangerang Pettarani
sebagai Gubernur Sulawesi
Gubernur Sulawesi Utara
1960–1962
Diteruskan oleh:
F. J. Tumbelaka
Konten disalin dari Wikipedia Bahasa Indonesia (lisensi CC BY-SA) Lihat versi asli di Wikipedia

Rekomendasi Pilihan