Artikel ini berisi tentang wilayah administratif di Indonesia dalam kurun waktu 1991–2003. Untuk kelurahan di Sulawesi Selatan, lihat Watampone, Tanete Riattang, Bone.
Kota Administratif Watampone | |
|---|---|
| 1991–2003 | |
| Status | Kota administratif |
| Ibu kota | Watampone |
| Bahasa umum | |
| Kelompok etnik | Bugis (dominan) |
| Agama | Islam (mayoritas) |
| Sejarah | |
• Didirikan | 2 Oktober 1991 |
• Dibubarkan | 8 Juli 2003 |
| Luas | |
• Total | 126,35 km2 (48,78 sq mi) |
Kota Administratif Watampone adalah kota administratif yang pernah ada di Indonesia dengan wilayah induk Bone, Sulawesi Selatan.[1] Sebelum ditingkatkan statusnya menjadi kota administratif, Watampone merupakan nama dari sebuah desa di Kabupaten Bone. Pada tahun 2003, Watampone bergabung kembali dengan wilayah induk Bone sebagai sebuah ibu kota kabupaten sekaligus salah satu kelurahan di Tanete Riattang, Bone.[2]
Pemerintahan
Pembagian administratif
- Kecamatan Tanete Riattang
- Kelurahan Biru
- Kelurahan Ta (pusat pemerintahan kecamatan)
- Kelurahan Watampone (pusat pemerintahan kota administratif)
- Kelurahan Bukaka
- Desa Pappolo
- Kecamatan Tanete Riattang Barat
- Desa Macege
- Desa Mattiro Walie
- Desa Macanang (pusat pemerintahan kecamatan)
- Desa Majang
- Desa Bulu Tempe
- Kecamatan Tanete Riattang Timur
- Desa Bajoe (pusat pemerintahan kecamatan)
- Desa Cellu
- Desa Panyula
- Desa Waetuo
- Desa Pallette
Wali kota administratif
Sebelum menjadi sebuah kota, Watampone merupakan kota administratif dan merupakan bagian dari Kabupaten Bone.
| № | Potret | Wali Kota Administratif | Mulai jabatan | Akhir jabatan | Lama menjabat | Orsospol[a] | Ref | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Mahmud, Andi BasoAndi Baso Mahmud | 17 Juni 1992 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Golkar | [4][5] | |
Lihat pula
Referensi
- ↑ "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 1991". Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Diakses tanggal 16 April 2024.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2003". Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 16 April 2024.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Golkar Bukan Hanya Milik Pegawai Negeri". Berita Yudha. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. 1986-08-01. Diakses tanggal 2024-05-17.
- ↑ "Nama Walikotatif Watampone Masih Diproses di Jakarta". Fajar. Watampone: Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. 1992-03-13. hlm. 4. Diakses tanggal 2024-01-25.
- ↑ "Tidak Perlu Proses, Pelanggaran Kampanye Ketiga OPP Seimbang". Bali Post. Ujungpandang: Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. 1992-06-19. hlm. 1. Diakses tanggal 2024-01-25.
Catatan
- ↑ Golongan Karya merupakan organisasi sosial politik nonpartai selama kurun waktu 1964 sampai 1998. Golkar adalah rumpun golongan karya yang membawahi beberapa Kelompok Induk Organisasi (KINO), termasuk Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang di antaranya adalah pegawai negeri sipil.[3] Seluruh pejabat di masa ini dahulu merupakan seorang birokrat di Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia yang "dikaryakan" sebagai wali kota administratif sekaligus sebagai anggota Golkar.
| ||
| Kabupaten |  | |
| Kota | ||
| Topik | ||