| Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia Wantimpres | |
|---|---|
| Gambaran umum | |
| Singkatan | Wantimpres |
| Didirikan | 10 April 2007;19 tahun lalu (2007-04-10) |
| Dasar hukum pendirian | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2006 |
| Struktur | |
| Ketua | Pratikno |
| Wakil Ketua | Hatta Rajasa |
| Sekretaris | Muhammad Qodari |
| Kantor pusat | |
| Jalan Veteran III Jakarta Pusat DKI Jakarta, Indonesia | |
| Situs web | |
| wantimpres.go.id | |
Dewan Pertimbangan Presiden (biasa disingkat Wantimpres) adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Wantimpres pertama kali dibentuk oleh Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2007. Lembaga ini merupakan kelanjutan dari Dewan Pertimbangan Agung yang dibubarkan setelah Perubahan Ke-4 UUD 1945.
Landasan konstitusional Wantimpres adalah Pasal 16 UUD 1945, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2006, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) adalah lembaga pemerintah yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Wantimpres berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.[1]
Tugas Wantimpres
Tugas Wantimpres adalah untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Pemberian nasihat dan pertimbangan tersebut Wajib dilakukan oleh Wantimpres baik diminta ataupun tidak oleh Presiden. Penyampaian nasihat dan pertimbangan tersebut dapat dilakukan secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan nasihat dan pertimbangan seluruh anggota dewan.
Dalam menjalankan tugasnya, Wantimpres melaksanakan fungsi nasihat dan pertimbangan yang terkait dengan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, Wantimpres tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan, dan/atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun.
Atas permintaan Presiden, Wantimpres dapat mengikuti sidang kabinet serta kunjungan kerja dan kunjungan kenegaraan. Dalam melaksanakan tugasnya, Wantimpres dapat meminta informasi dari instansi pemerintah terkait dan lembaga negara lainnya. Selain itu, kepada Ketua dan Anggota Wantimpres diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan yang diberikan kepada Menteri Negara.
Gaji dan tunjangan

Gaji Anggota Wantimpres diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2026 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 3 Perpres 15 tahun 2026, gaji Ketua Wantimpres adalah Rp76.500.000 per bulan.[2]
Selain mendapatkan gaji pokok, Anggota Wantimpres mendapatkan fasilitas seperti menteri.
Di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sebelumnya gaji anggota Wantimpres adalah Rp17.500.000 per bulan dan diatur berdasarkan Perpres Nomor 15 Tahun 2007 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia.[3]
Keanggotaan
Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Wantimpres, masing-masing Anggota Wantimpres, dibantu oleh satu orang Sekretaris Anggota Wantimpres. Sekretaris Anggota Wantimpres mempunyai tugas memberikan masukan dan/atau telaahan berdasarkan keahliannya kepada Anggota Wantimpres yang dibantunya. Akan tetapi, Sekretaris Anggota Wantimpres tidak dapat bertindak atas nama dan/atau mewakili Wantimpres.[4]
Anggota awalnya Wantimpres berjumlah 9 orang, di mana salah satunya merangkap sebagai ketua, namun jumlah anggota diubah menjadi tidak terbatas diatur dalam Undang-Undang 64 tahun 2026.[5] Jabatan ketua dapat dijabat secara bergantian oleh para anggota. Anggota Wantimpres diangkat paling lambat 3 bulan sejak pelantikan presiden, dan berakhir masa jabatannya bersamaan dengan masa jabatan presiden atau karena diberhentikan oleh presiden.
Anggota Wantimpres saat ini
Pada Oktober 2024, salah satu penasihat khusus presiden Dudung Abdurachman mengatakan bahwa tugas penasihat dialihkan ke Penasihat Khusus Presiden dengan bidang masing-masing.[6]
Namun, 2 tahun kemudian, Wantimpres diaktifkan kembali. Tepat pada 2 Oktober 2026, sebanyak 26 Anggota Wantimpres dilantik.[7]
| Anggota Dewan Pertimbangan Presiden 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pratikno Ketua |
Hatta Rajasa Wakil Ketua | ||||||
| M. Qodari Sekretaris |
Sinta Nuriyah | Quraish Shihab | Agum Gumelar | Chairul Tanjung | Said Aqil Siroj | Anwar Iskandar | Yahya C. Staquf |
| Jusuf Wanandi | Budi Gunawan | Bambang Soesatyo | Salim S. Al-Jufri | Soekarwo | Tahir | Rocky Gerung | I.B. Purwalaksana |
| Philip K. Wijaya | Budi Tanuwibowo | Anwar Usman | Mohammad Hatta | Jusuf Hamka | Margarito Kamis | Jacky Manuputty | Ignasius Jonan |
Lihat pula
- Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia — Ketua Wantimpres
- Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia — DPA
- Ketua Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia — Ketua DPA
- Komite Ekonomi Nasional
- Komite Inovasi Nasional
- Komite Ekonomi Industri Nasional
- Penasihat Presiden Indonesia
Referensi
- ↑ "Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden". Dewan Pertimbangan Presiden. Diarsipkan dari asli tanggal 2014-12-13. Diakses tanggal 13 Desember 2014.
- ↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2026 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia" (PDF). Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 27 Maret 2026. Diakses tanggal 5 Oktober 2026.
- ↑ https://bphn.go.id/data/documents/07pr015.pdf
- ↑ "Tugas, Hak dan Kewajiban Dewan Pertimbangan Presiden". Dewan Pertimbangan Presiden. Diarsipkan dari asli tanggal 2014-12-13. Diakses tanggal 13 Desember 2014.
- ↑ "Undang-undang (UU) Nomor 64 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden" (PDF). Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 17 Oktober 2024. Diakses tanggal 5 Oktober 2026.
- ↑ "Dudung Sebut Tidak Ada Wantimpres di Kabinet Prabowo: Hanya Ada Penasihat Khusus". KumparanNews. 22 Oktober 2024. Diakses tanggal 18 Mei 2026.
- ↑ "Presiden Prabowo Angkat 26 Anggota Wantimpres di Istana Negara". Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat President - Kementerian Sekretariat Negara. 2 Oktober 2026. Diakses tanggal 2 Oktober 2026.