Sabtu, 21 November 2026
16:29 WIB
TERKINI
Bandar Lampung Pengangguran Bandar Lampung Turun Signifikan, Tetapi Puluhan Ribu Warga Masih Mencari Kerja Lampung Selatan Bakauheni Makin Ketat: Sinergi Aparat Berantas Narkoba Lintas Sumatera-Jawa Bandar Lampung UMP Lampung 2027 Resmi Naik 7,79 Persen, Lampaui Jakarta Bandar Lampung UMP Lampung 2027 Ditetapkan, Buruh Anggap Jauh dari Kebutuhan Hidup Layak Bandar Lampung Dosen Unila Peringatkan Potensi PHK Massal Akibat Kenaikan UMP Lampung 7,79% Bandar Lampung Jaksa Ungkap Dana Tantiem Mengalir ke Politisi di Kasus Korupsi Migas Lampung Pringsewu Anggota DPRD Pringsewu Pantau Ketat Perbaikan Jalan Raden Intan Wonodadi Pesawaran Pesawaran Prioritaskan Kesehatan Atlet di Porprov X Lampung 2026 dengan Tim Medis Khusus Tanggamus Polres Tanggamus Ungkap Pembobolan Rumah Rp45 Juta, Satu Pelaku Ditangkap di Wonosobo Nasional Era Baru Pemberantasan Korupsi: RUU Perampasan Aset Resmi Jadi Undang-Undang Bandar Lampung Pengangguran Bandar Lampung Turun Signifikan, Tetapi Puluhan Ribu Warga Masih Mencari Kerja Lampung Selatan Bakauheni Makin Ketat: Sinergi Aparat Berantas Narkoba Lintas Sumatera-Jawa Bandar Lampung UMP Lampung 2027 Resmi Naik 7,79 Persen, Lampaui Jakarta Bandar Lampung UMP Lampung 2027 Ditetapkan, Buruh Anggap Jauh dari Kebutuhan Hidup Layak Bandar Lampung Dosen Unila Peringatkan Potensi PHK Massal Akibat Kenaikan UMP Lampung 7,79% Bandar Lampung Jaksa Ungkap Dana Tantiem Mengalir ke Politisi di Kasus Korupsi Migas Lampung Pringsewu Anggota DPRD Pringsewu Pantau Ketat Perbaikan Jalan Raden Intan Wonodadi Pesawaran Pesawaran Prioritaskan Kesehatan Atlet di Porprov X Lampung 2026 dengan Tim Medis Khusus Tanggamus Polres Tanggamus Ungkap Pembobolan Rumah Rp45 Juta, Satu Pelaku Ditangkap di Wonosobo Nasional Era Baru Pemberantasan Korupsi: RUU Perampasan Aset Resmi Jadi Undang-Undang
Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia

Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia

lembaga pemerintah nonstruktural di Indonesia

Bagikan:
Dewan Pertimbangan Presiden
Republik Indonesia
Wantimpres
Logo_Dewan_Pertimbangan_Presiden_%282020%29.png?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail_unscaled
Gambaran umum
SingkatanWantimpres
Didirikan10 April 2007;19 tahun lalu (2007-04-10)
Dasar hukum pendirianUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2006
Struktur
KetuaPratikno
Wakil KetuaHatta Rajasa
SekretarisMuhammad Qodari
Kantor pusat
Jalan Veteran III Jakarta Pusat
DKI Jakarta, Indonesia
Situs web
wantimpres.go.id

Dewan Pertimbangan Presiden (biasa disingkat Wantimpres) adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Wantimpres pertama kali dibentuk oleh Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2007. Lembaga ini merupakan kelanjutan dari Dewan Pertimbangan Agung yang dibubarkan setelah Perubahan Ke-4 UUD 1945.

Wikisource logo
Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini:

Landasan konstitusional Wantimpres adalah Pasal 16 UUD 1945, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2006, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) adalah lembaga pemerintah yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Wantimpres berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.[1]

Tugas Wantimpres

Tugas Wantimpres adalah untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Pemberian nasihat dan pertimbangan tersebut Wajib dilakukan oleh Wantimpres baik diminta ataupun tidak oleh Presiden. Penyampaian nasihat dan pertimbangan tersebut dapat dilakukan secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan nasihat dan pertimbangan seluruh anggota dewan.

Dalam menjalankan tugasnya, Wantimpres melaksanakan fungsi nasihat dan pertimbangan yang terkait dengan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, Wantimpres tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan, dan/atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun.

Atas permintaan Presiden, Wantimpres dapat mengikuti sidang kabinet serta kunjungan kerja dan kunjungan kenegaraan. Dalam melaksanakan tugasnya, Wantimpres dapat meminta informasi dari instansi pemerintah terkait dan lembaga negara lainnya. Selain itu, kepada Ketua dan Anggota Wantimpres diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan yang diberikan kepada Menteri Negara.

Gaji dan tunjangan

250px-Sembilan_Anggota_Wantimpres_saat_diterima_Presiden_Joko_Widodo_di_Istana_Negara_%282015%29.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Anggota Wantimpres menemui Presiden Joko Widodo (2015)

Gaji Anggota Wantimpres diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2026 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 3 Perpres 15 tahun 2026, gaji Ketua Wantimpres adalah Rp76.500.000 per bulan.[2]

Selain mendapatkan gaji pokok, Anggota Wantimpres mendapatkan fasilitas seperti menteri.

Di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sebelumnya gaji anggota Wantimpres adalah Rp17.500.000 per bulan dan diatur berdasarkan Perpres Nomor 15 Tahun 2007 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia.[3]

Keanggotaan

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Wantimpres, masing-masing Anggota Wantimpres, dibantu oleh satu orang Sekretaris Anggota Wantimpres. Sekretaris Anggota Wantimpres mempunyai tugas memberikan masukan dan/atau telaahan berdasarkan keahliannya kepada Anggota Wantimpres yang dibantunya. Akan tetapi, Sekretaris Anggota Wantimpres tidak dapat bertindak atas nama dan/atau mewakili Wantimpres.[4]

Anggota awalnya Wantimpres berjumlah 9 orang, di mana salah satunya merangkap sebagai ketua, namun jumlah anggota diubah menjadi tidak terbatas diatur dalam Undang-Undang 64 tahun 2026.[5] Jabatan ketua dapat dijabat secara bergantian oleh para anggota. Anggota Wantimpres diangkat paling lambat 3 bulan sejak pelantikan presiden, dan berakhir masa jabatannya bersamaan dengan masa jabatan presiden atau karena diberhentikan oleh presiden.

Anggota Wantimpres saat ini

Pada Oktober 2024, salah satu penasihat khusus presiden Dudung Abdurachman mengatakan bahwa tugas penasihat dialihkan ke Penasihat Khusus Presiden dengan bidang masing-masing.[6]

Namun, 2 tahun kemudian, Wantimpres diaktifkan kembali. Tepat pada 2 Oktober 2026, sebanyak 26 Anggota Wantimpres dilantik.[7]

Dewan Pertimbangan Presiden 2026
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden 2026
120px-Pratikno%2C_Ketua_Dewan_Pertimbangan_Presiden_%282026%29.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail 120px-Hatta_Rajasa_sebagai_Wakil_Ketua_merangkap_Anggota_Dewan_Pertimbangan_Presiden_%282026%29.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Pratikno
Ketua
Hatta Rajasa
Wakil Ketua
120px-Muhammad_Qodari_sebagai_Sekretaris_merangkap_Anggota_Dewan_Pertimbangan_Presiden_%282026%29.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail 120px-Sinta_Nuriyah_Wahid_sebagai_Anggota_Dewan_Pertimbangan_Presiden_%282026%29.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail 120px-Quraish_Shihab_sebagai_Anggota_Dewan_Pertimbangan_Presiden_RI_%282026%29.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail 120px-Agum_Gumelar_sebagai_Anggota_Dewan_Pertimbangan_Presiden_RI_%282026%29_%28cropped%29.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail 120px-Chairul_Tanjung_sebagai_Anggota_Dewan_Pertimbangan_Presiden_RI_%282026%29.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail 120px-Said_Aqiel_Siradj_sebagai_Anggota_Dewan_Pertimbangan_Presiden_RI_%282026%29.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail 120px-Anwar_Iskandar_sebagai_Anggota_Dewan_Pertimbangan_Presiden_RI_%282026%29.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail 120px-Yahya_Cholil_Staquf_sebagai_Anggota_Dewan_Pertimbangan_RI_%282026%29_%28cropped%29.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
M. Qodari
Sekretaris
Sinta Nuriyah Quraish Shihab Agum Gumelar Chairul Tanjung Said Aqil Siroj Anwar Iskandar Yahya C. Staquf
120px-Jusuf_Wanandi_sebagai_Anggota_Dewan_Pertimbangan_Presiden_RI_%282026%29i.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail 120px-Budi_Gunawan_sebagai_Anggota_Dewan_Pertimbangan_Presiden_RI_%282026%29.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail 120px-Bambang_Soesatyo_sebagai_Anggota_Dewan_Pertimbangan_Presiden_RI_%282026%29.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail 120px-Salim_Segaf_Al-Jufri_sebagai_Anggota_Dewan_Pertimbangan_%3DRI_%282026%29.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail 120px-Soekarwo_sebagai_Anggota_Dewan_Pertimbangan_Presiden_RI_%282026%29.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail 120px-Dato%E2%80%99_Sri_Tahir_sebagai_Anggota_Dewan_Pertimbangan_Presiden_RI_%282026%29.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail 120px-Rocky_Gerung_sebagai_Anggota_Dewan_Pertimbangan_Presiden_RI_%282026%29.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail 120px-Ida_Bagus_Purwalaksana_sebagai_Anggota_Dewan_Pertimbangan_RI_%282026%29.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Jusuf Wanandi Budi Gunawan Bambang Soesatyo Salim S. Al-Jufri Soekarwo Tahir Rocky Gerung I.B. Purwalaksana
120px-Philip_Kuncoro_Wijaya_sebagai_Anggota_Dewan_Pertimbangan_Presiden_RI_%282026%29.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail 120px-Budi_Santoso_Tanuwibowo_sebagai_Anggota_Dewan_Pertimbangan_Presiden_RI_%282026%29.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail 120px-Anwar_Usman_sebagai_Anggota_Dewan_Pertimbangan_Presiden_RI_%282026%29.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail 120px-Mohamad_Hatta_sebagai_Anggota_Dewan_Pertimbangan_Presiden_RI_%282026%29.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail 120px-Jusuf_Hamka_sebagai_Anggota_Dewan_Pertimbangan_Presiden_RI_%282026%29.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail 120px-Margarito_Kamis_sebagai_Anggota_Dewan_Pertimbangan_Presiden_RI_%282026%29.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail 120px-Jacky_Manuputty_sebagai_Anggota_Dewan_Pertimbangan_Presiden_RI_%282026%29.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail 120px-Ignasius_Jonan%2C_Anggota_Dewan_Pertimbangan_Presiden_%282026%29.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Philip K. Wijaya Budi Tanuwibowo Anwar Usman Mohammad Hatta Jusuf Hamka Margarito Kamis Jacky Manuputty Ignasius Jonan

Lihat pula

Referensi

  1. ↑ "Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden". Dewan Pertimbangan Presiden. Diarsipkan dari asli tanggal 2014-12-13. Diakses tanggal 13 Desember 2014.
  2. ↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2026 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia" (PDF). Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 27 Maret 2026. Diakses tanggal 5 Oktober 2026.
  3. ↑ https://bphn.go.id/data/documents/07pr015.pdf
  4. ↑ "Tugas, Hak dan Kewajiban Dewan Pertimbangan Presiden". Dewan Pertimbangan Presiden. Diarsipkan dari asli tanggal 2014-12-13. Diakses tanggal 13 Desember 2014.
  5. ↑ "Undang-undang (UU) Nomor 64 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden" (PDF). Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 17 Oktober 2024. Diakses tanggal 5 Oktober 2026.
  6. ↑ "Dudung Sebut Tidak Ada Wantimpres di Kabinet Prabowo: Hanya Ada Penasihat Khusus". KumparanNews. 22 Oktober 2024. Diakses tanggal 18 Mei 2026.
  7. ↑ "Presiden Prabowo Angkat 26 Anggota Wantimpres di Istana Negara". Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat President - Kementerian Sekretariat Negara. 2 Oktober 2026. Diakses tanggal 2 Oktober 2026.
Konten disalin dari Wikipedia Bahasa Indonesia (lisensi CC BY-SA) Lihat versi asli di Wikipedia

Rekomendasi Pilihan