Rabu, 28 Oktober 2026
19:15 WIB
TERKINI
Lampung Barat Pesan Bupati Lambar: Patriotik, Gigih, dan Berempati Kunci Masa Depan Bangsa Bandar Lampung 343 Polisi Disiagakan Kawal Aksi Sumpah Pemuda 2026 di Bandar Lampung Lampung Selatan Jaringan Penyelundup Solar Subsidi Terbongkar di Lampung Selatan, Tiga Tersangka Diamankan Bandar Lampung Perpanjangan SIM A/C Kini Lebih Praktis: Cek Jadwal dan Syarat di Bandar Lampung Lampung Selatan Gunung Anak Krakatau: Asap Hitam Viral Bukan Erupsi, Status Tetap Siaga Lampung Selatan Jaringan Penyelundup Rokok Ilegal Senilai Rp14,85 Miliar Terbongkar di Bakauheni Bandar Lampung Harga Singkong Lampung Meroket, Petani Nikmati Keuntungan Rp45 Juta per Hektare Bandar Lampung BSU 2026 Segera Disalurkan: Rp900 Ribu dan Analisis Pakar Terkait Tantangan Pekerja Bandar Lampung Optimisme Harga Singkong Lampung 2027: Bibit dan Pupuk Kunci Utama Bandar Lampung Krisis Asap dan Ribuan Titik Panas: WALHI Desak Audit Ekologis TNWK Lampung Barat Pesan Bupati Lambar: Patriotik, Gigih, dan Berempati Kunci Masa Depan Bangsa Bandar Lampung 343 Polisi Disiagakan Kawal Aksi Sumpah Pemuda 2026 di Bandar Lampung Lampung Selatan Jaringan Penyelundup Solar Subsidi Terbongkar di Lampung Selatan, Tiga Tersangka Diamankan Bandar Lampung Perpanjangan SIM A/C Kini Lebih Praktis: Cek Jadwal dan Syarat di Bandar Lampung Lampung Selatan Gunung Anak Krakatau: Asap Hitam Viral Bukan Erupsi, Status Tetap Siaga Lampung Selatan Jaringan Penyelundup Rokok Ilegal Senilai Rp14,85 Miliar Terbongkar di Bakauheni Bandar Lampung Harga Singkong Lampung Meroket, Petani Nikmati Keuntungan Rp45 Juta per Hektare Bandar Lampung BSU 2026 Segera Disalurkan: Rp900 Ribu dan Analisis Pakar Terkait Tantangan Pekerja Bandar Lampung Optimisme Harga Singkong Lampung 2027: Bibit dan Pupuk Kunci Utama Bandar Lampung Krisis Asap dan Ribuan Titik Panas: WALHI Desak Audit Ekologis TNWK

Uni Pengadilan Islam

Bagikan:
Terjemahkan ke bahasa Indonesia
Artikel ini perlu diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Artikel ini ditulis atau diterjemahkan secara buruk dari Wikipedia bahasa Inggris. Jika halaman ini ditujukan untuk komunitas bahasa Inggris, halaman itu harus dikontribusikan ke Wikipedia bahasa Inggris. Lihat daftar bahasa Wikipedia. Artikel yang sama sekali tidak diterjemahkan dapat dihapus secara cepat sesuai kriteria A2.

Jika Anda ingin memeriksa artikel ini, Anda boleh menggunakan mesin penerjemah. Namun ingat, mohon tidak menyalin hasil terjemahan tersebut ke artikel, karena umumnya merupakan terjemahan berkualitas rendah.

Uni Pengadilan Islam (UPI, bahasa Somali: Midowga Maxkamadaha Islaamiga, bahasa Arab: اتحاد المحاكم الإسلامية Ittihād al-mahākim al-islāmiyya) adalah sebuah kelompok Pengadilan Syariah yang bersatu untuk membentuk pemerintahan tandingan dari Pemerintah Federal Sementara (PFS) di Somalia, dengan Sharif Sheikh Ahmed sebagai pemimpin UPI. Mereka juga dikenal sebagai Pengadilan Islam Bersama, Persatuan Pengadilan Islam (PPI), Dewan Pengadilan Islam Somalia (DPIS)[1] atau Dewan Tertinggi Pengadilan Islam (DTPI)[2] dan media Barat sering menyebut kelompok ini sebagai Islamis Somali.

Hingga baru-baru ini, mereka menguasai sebagian besar wilayah Somalia selatan dan kebanyakan penduduknya, termasuk sebagian besar kota-kota penting seperti Jowhar, Kismayo, Beledweyne, dan ibu kota Mogadishu. Hanya wilayah Utara yang kering (Puntland, Somaliland), dan daerah pedalaman yang terjauh dari selatan tidak mereka kuasai. Pada Desember 2006, UPI kehilangan banyak wilayahnya setelah kalah dalam pertempuran Baidoa, Bandiradley, dan Beledweyne, dan mengundurkan diri ke ibu kota, Mogadishu. Pada 28 Desember mereka meninggalkan Mogadishu dalam keadaan kacau, sementara mereka pindah ke selatan menuju Kismayo, yang memungkinkan Pemerintah Federal Sementara (PFS) dan pasukan-pasukan Ethiopia mengambil alih kota itu.[3] Setelah mencoba bertahan dalam Pertempuran Jilib, UPI meninggalkan kota Kismayo pada 1 Januari 2007. Setelah kehilangan hampir semua wilayahnya, diperkirakan bahwa UPI akan melakukan perang perang gerilya melawan pemerintah.[4]

Sejarah

Sebelum pertempuran Mogadishu kedua

Setelah jatuhnya pemerintah Somali pada 1991, sebuah sistem pengadilan Islam berdasarkan syariah menjadi sistem peradilan yang utama, yang didanai oleh pihak yang mengadu. Di kemudian hari, pengadilan ini mulai menawarkan pelayanan-pelayanan lain seperti pendidikan dan pemeliharaan kesehatan. Pengadilan ini juga bertindak sebagai pasukn kepolisian setempat, yang dibiayai oleh para pengusaha setempat, untuk mengurangi kejahatan. Pengadilan Islam ini juga bertanggung jawab dallam mencegah perampokan dan penjualan obat terlarang, serta menghentikan pertunjukan dari apa yang dianggapnya sebagai film-film porno di bioskop-biskop setempat. Penduduk Somalia hampir seluruhnya Muslim, dan lembaga-lembaga ini mulanya mendapat dukungan luas dari masyarakat.

Catatan dan rujukan

Lihat pula

Pranala luar

Konten disalin dari Wikipedia Bahasa Indonesia (lisensi CC BY-SA) Lihat versi asli di Wikipedia

Rekomendasi Pilihan