Thomas Justinus Arnout Marie de Bruijn (pengucapan bahasa Belanda: [ˈtɔm də ˈbrœyn]; lahir 8 Oktober 1948) adalah seorang diplomat, birokrat, dan politikus Belanda yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan dalam Kabinet Rutte ketiga dari 10 Agustus 2021 hingga 10 Januari 2022. Ia merupakan anggota partai sosial-liberal Democrats 66 (D66).[1]
Setelah mempelajari ilmu politik dan hukum Belanda, De Bruijn mulai bekerja di Kementerian Luar Negeri. Kariernya terus menanjak hingga menjabat sebagai wakil tetap Belanda untuk Uni Eropa pada tahun 2003–2011. De Bruijn kemudian bekerja untuk Dewan Negara (Council of State) dan diangkat sebagai alderman (anggota dewan eksekutif kota) Den Haag untuk bidang keuangan, lalu lintas, transportasi, dan lingkungan hidup pada tahun 2014. Masa jabatannya berakhir empat tahun kemudian setelah ia juga sempat menjabat sebagai penjabat wali kota selama 17 hari pada tahun 2017.[2]
De Bruijn diangkat sebagai Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan dalam kabinet demisioner pada Agustus 2021, menggantikan Sigrid Kaag. Ketika Kaag mengundurkan diri sebagai Menteri Luar Negeri pada bulan berikutnya, De Bruijn mengambil alih posisi tersebut sebagai penjabat menteri hingga pengangkatan Ben Knapen.[3]
Kehidupan Awal dan Pendidikan
De Bruijn lahir pada 8 Oktober 1948 di kota Eindhoven, Brabant Utara, dalam sebuah keluarga Katolik. Ia memiliki empat orang kakak, dan ayahnya meninggal dunia ketika De Bruijn berusia 13 tahun. Ia menempuh pendidikan sekolah menengah di Sint-Joris Lyceum di Eindhoven pada tahun 1961–1966 dan selanjutnya melanjutkan ke St. Thomascollege, sebuah sekolah berasrama di Venlo, menyelesaikan pendidikan sekundernya pada tahun 1968.
Ia mempelajari ilmu politik di Graduate Institute of International and Development Studies di Jenewa, Swiss hingga tahun 1973 dan kemudian meraih gelar Master of Arts dalam bidang studi perang di King's College, bagian dari Universitas London. Setelah lulus pada tahun 1974, De Bruijn mempelajari hukum Belanda di Universitas Utrecht dan meraih gelarnya pada tahun 1977.
Karier
1977–2011: Karier Pemerintahan dan Diplomatik
Setelah menyelesaikan studinya, De Bruijn bekerja di Kementerian Luar Negeri pada departemen perjanjian. Ia berpindah ke departemen organisasi internasional kementerian tersebut pada tahun 1981 dan menjadi Kepala Bagian Urusan Integrasi Umum pada departemen integrasi Eropa tiga tahun kemudian. Pada tahun 1988, De Bruijn menjadi sekretaris pertama perwakilan tetap Belanda untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa. Ia kembali ke departemen integrasi Eropa empat tahun kemudian dan menjabat sebagai wakil direktur. Ia dipromosikan menjadi direktur pada tahun 1994, dan menjadi Direktur Jenderal untuk Kerja Sama Eropa pada tahun 1998. Selama bertahun-tahun di Kementerian Luar Negeri, ia bekerja di balik layar dalam perancangan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (1982) dan Perjanjian Amsterdam (1997).
De Bruijn diangkat sebagai wakil tetap Belanda untuk Uni Eropa pada Januari 2003, menggantikan Ben Bot yang diangkat menjadi Menteri Luar Negeri. Saat menjabat pada posisi tersebut, De Bruijn terlibat dalam penyusunan Perjanjian Pembentukan Konstitusi untuk Eropa (2004) yang belakangan ditolak oleh Belanda melalui referendum sebagai wakil pemerintah pengganti, serta dalam penyusunan Perjanjian Lisboa (2007) dan Perjanjian Asosiasi Uni Eropa–Ukraina (2014). Ia juga menjadi anggota dewan penasihat Nexus Institute, yang mempelajari warisan budaya Eropa.
2011–2014: Dewan Negara
Ia meninggalkan jabatan wakil tetap setelah delapan tahun pada Juni 2011 untuk menjabat sebagai state councilor di divisi penasihat Dewan Negara (Council of State), sebuah badan penasihat pemerintah. De Bruijn utamanya berfokus pada masalah pensiun, desentralisasi, dan legislasi Eropa.
Mulai awal tahun 2012, ia secara bersamaan menjabat sebagai penasihat khusus untuk Task Force for Greece Komisi Eropa, yang memberikan bantuan kepada Yunani dalam mereformasi pemerintahannya selama krisis utang pemerintah negara tersebut. Fokus De Bruijn adalah pada pemberantasan korupsi. Selain itu, ia bertindak sebagai dosen tamu di Universitas Leiden, serta memimpin dewan penasihat ProDemos (yang mengedukasi masyarakat tentang demokrasi dan supremasi hukum) dan dewan eksekutif Europa decentraal (yang menyediakan informasi mengenai legislasi Eropa kepada pemerintah daerah dan regional).
De Bruijn mengundurkan diri dari Dewan Negara dan dari posisi-posisi sekundernya ketika ia menjadi alderman di Den Haag pada tahun 2014.
2014–2019: Politik lokal
Pembentukan koalisi dan masa jabatan sebagai anggota dewan kota
Menyusul Pemilihan Umum Daerah (Pilkada) Den Haag tahun 2014, De Bruijn ditunjuk sebagai formateur untuk membentuk pemerintahan koalisi di kota tersebut. D66 telah meraih suara terbanyak dalam pemilu tersebut, dan De Bruijn diangkat hampir empat minggu setelah scout Han Polman menerbitkan laporannya mengenai potensi-potensi koalisi. Fakta bahwa setidaknya dibutuhkan lima partai untuk membentuk koalisi serta adanya ketidaksepakatan terkait rencana pembangunan pusat kebudayaan menyebabkan Den Haag menjadi salah satu kotamadya terakhir yang berhasil membentuk pemerintahan setelah pemilu. De Bruijn menjadi alderman dalam dewan eksekutif kota yang baru pada bulan Juni 2014, dengan tanggung jawab di bidang keuangan, lalu lintas, transportasi, dan lingkungan hidup.
Akibat masalah hukum, pada awalnya ia ingin menghentikan kebijakan kotamadya mengenai pemotongan subsidi bagi organisasi yang pengurusnya memiliki gaji melebihi gaji seorang menteri. Namun, ia membatalkan langkah tersebut ketika dewan kota mengkritiknya. Dewan Negara (Council of State) menyatakan kebijakan tersebut ilegal pada tahun 2016, sebulan setelah De Bruijn memutuskan bahwa 25 organisasi akan menerima subsidi yang lebih rendah. De Bruijn selanjutnya berupaya memperjuangkan perubahan undang-undang agar pemerintah daerah dapat membatasi subsidi berdasarkan pendapatan manajemen, meskipun upaya tersebut tidak berhasil.
Sebagai alderman, ia juga bertanggung jawab atas pembangunan beberapa gedung parkir sepeda di pusat kota, serta membantu klub sepak bola ADO Den Haag yang mengalami krisis keuangan sejak tahun 2015. De Bruijn menegaskan bahwa pihak kotamadya tidak akan memberikan bantuan keuangan kepada klub tersebut, tetapi ia melakukan pembicaraan dengan Wang Hui, investor klub yang tidak kunjung menyalurkan dana yang telah dijanjikannya. Pihak kotamadya akhirnya melepaskan saham prioritasnya pada tahun 2017 setelah menolak menyetujui versi keenam dari anggaran ADO Den Haag.
Penjabat Wali Kota dan Pasca-Jabatan Alderman
Pada 16 Februari 2017 tak lama sebelum Wali Kota Jozias van Aartsen mengundurkan diri,De Bruijn diangkat sebagai wakil wali kota Den Haag di samping jabatannya sebagai alderman, menggantikan Ingrid van Engelshoven yang berpartisipasi dalam pemilihan umum nasional 2017. De Bruijn menjadi penjabat wali kota setelah pengunduran diri Van Aartsen pada 1 Maret. Pauline Krikke kemudian dilantik sebagai wali kota pada 17 Maret, yang menandai berakhirnya masa jabatan De Bruijn sebagai penjabat wali kota.
Masa jabatannya sebagai alderman berakhir pada 7 Juni 2018, ketika dewan eksekutif kota yang baru dilantik menyusul pemilihan umum daerah tahun 2018. Dalam sebuah wawancara setengah tahun sebelumnya, De Bruijn menyatakan bahwa ia tidak ingin melanjutkan jabatannya sebagai alderman dan merasa sudah waktunya untuk melakukan hal lain. Ia menjadi ketua dewan penasihat Lembaga Hubungan Internasional Belanda Clingendael pada Maret 2019 setelah sebelumnya menjabat sebagai wakil ketua. De Bruijn juga kembali menjadi dosen tamu di Universitas Leiden, serta memegang posisi di Duitsland Instituut (Lembaga Jerman; ketua dewan pengawas), Transparency International Nederland (anggota dewan penasihat), dan perusahaan induk lotere Nationale Goede Doelen Loterijen (anggota dewan pengawas).
Pada Oktober 2019, partai-partai dalam dewan eksekutif kota Den Haag kehilangan kepercayaan terhadap dua alderman dari Groep de Mos/Hart voor Den Haag, termasuk Richard de Mos, setelah keduanya menjadi subjek penyelidikan kasus korupsi. De Bruijn ditunjuk sebagai scout untuk menyelidiki kemungkinan koalisi baru. Setelah satu minggu, ia merekomendasikan agar Groep de Mos/Hart voor Den Haag digantikan oleh Christian Democratic Appeal (CDA) dan Labour Party (PvdA). De Bruijn kemudian bertindak sebagai formateur; koalisi yang diusulkannya tersebut resmi terbentuk pada bulan Desember.
2021–2022: Kabinet Rutte
Pada 14 Juli 2021, diumumkan bahwa De Bruijn akan bergabung dengan Kabinet Rutte ketiga yang berstatus demisioner sebagai Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan, menggantikan pemimpin politik D66, Sigrid Kaag. De Bruijn mengambil alih posisi tersebut karena Kaag secara bersamaan juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri sejak bulan Mei. Ia dilantik oleh Raja Willem-Alexander di Istana Huis ten Bosch pada 10 Agustus setelah mengundurkan diri dari jabatan-jabatan lainnya.
Kaag mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Menteri Luar Negeri pada 16 September setelah Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan mosi tidak percaya akibat penanganannya terhadap evakuasi dari Afganistan menyusul jatuhnya Kabul. De Bruijn mengambil alih tugas-tugas Kaag pada hari berikutnya sebagai penjabat menteri, sementara VVD mulai mencari penerus tetap. Masa jabatan De Bruijn sebagai penjabat menteri berakhir seminggu kemudian pada 24 September, ketika Ben Knapen (CDA) dilantik sebagai pengganti Kaag.
Ia menghadiri Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2021 (COP26) di Glasgow, di mana ia menandatangani kesepakatan untuk menghentikan pembiayaan pemerintah untuk proyek-proyek bahan bakar fosil di luar negeri. Kabinet pada awalnya menolak untuk bergabung dalam kesepakatan tersebut. De Bruijn juga mulai menyusun undang-undang untuk mewajibkan perusahaan mematuhi prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) pada Desember 2021 setelah proposal serupa dari Komisi Eropa ditunda. Masa jabatannya berakhir pada 10 Januari 2022 ketika Kabinet Rutte keempat dilantik, dan ia digantikan oleh Liesje Schreinemacher.
De Bruijn kemudian pensiun dan kembali menjabat sebagai ketua dewan pengawas Duitsland Instituut. Ia juga menjadi ketua dewan penasihat Transparency International Nederland pada Juli 2022, setelah sebelumnya menjadi anggota. Sebuah buku berjudul Hoogmoed en onmacht: Geopolitiek en de Europese Unie (Keangkuhan dan Ketidakberdayaan: Geopolitik dan Uni Eropa) yang ditulis oleh De Bruijn diterbitkan pada tahun 2024.
Referensi
- ↑ "DPG Media Privacy Gate". myprivacy.dpgmedia.nl. Diakses tanggal 2026-10-11.
- ↑ Vollebergh, Bart (2021-08-09). "Opdracht van TI-NL aan nieuwe minister Tom de Bruijn: stel integriteit van bedrijven centraal". Transparency International Nederland (dalam bahasa Belanda). Diakses tanggal 2026-10-11.
- ↑ Brouwers, Arnout (2021-07-15). "Met topdiplomaat Tom de Bruijn als minister van Buitenlandse Handel wint het kabinet aan gewicht". de Volkskrant (dalam bahasa Belanda). Diakses tanggal 2026-10-11.