Tidak berimbang

Ada usul agar artikel ini digabungkan ke bias media. (Diskusikan) Diusulkan sejak April 2025.

Konten dan perspektif penulisan article ini tidak menggambarkan wawasan global pada subjeknya. Silakan bantu mengembangkan atau bicarakan artikel ini di halaman pembicaraannya, atau buat artikel baru, bila perlu. (Desember 2024) (Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini)

Tidak berimbang dalam konteks pemberitaan di media massa, adalah suatu keadaan di mana berita dibuat dengan narasi yang berat sebelah terhadap suatu pihak (tendensius), hanya mengangkat sudut pandang dari sebagian pihak dan cenderung membela kepentingan salah satu pihak yang terkait dengan peristiwa yang diberitakan, alih-alih berpihak pada fakta dan kepentingan publik.^[1]

Faktor

Faktor-faktor yang memengaruhi ketidakberimbangan media massa dalam memberitakan suatu peristiwa, antara lain yang pertama seperti kepemilikan perusahaan media. Kekuatan pemilik modal yang menguasai media begitu besar pengaruhnya terhadap netralitas dan independensi suatu media.^[2] Kedua adalah afiliasi pemilik perusahaan media dengan partai politik.^[2] Hal ini dapat memengaruhi kebijakan media sampai kepada proses pembuatan konten yang ada didalamnya. Intervensinya akan jauh hingga pada memasukkan agenda politik mereka dalam produk media seperti berita atau siaran televisi.^[2] Yang terakhir atau ketiga, yaitu lemahnya pengawasan yang bisa menyebabkan penyiaran tidak netral dan tidak berimbang.^[2]

Pelanggaran KEJ

Konten berita yang isinya tidak berimbang merupakan pelanggaran bagi kode etik jurnalistik. Apalagi jika diperparah dengan menambahkan bumbu-bumbu opini serta asumsi dari penulis yang menyudutkan dan menghakimi (prasangka) sebelum adanya fakta yang terkonfirmasi dari suatu kasus atau peristiwa.^[1] Dengan memberitakan suatu peristiwa atau kasus dengan cara tidak berimbang, itu berarti pihak media telah melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang berbunyi "wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk" dan "wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah".^[3]

Contoh kasus

Ketidakberimbangan Media Massa dalam Pilkada Jakarta 2012

Pada pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta yang digelar pada Rabu, 11 Juli 2012^[4] AJI (Aliansi Jurnalis Independen) melakukan riset mengenai independensi media dalam peliputan Pemilukada DKI Jakarta 2012. Terdapat tiga kali periode dilakukannya riset, dengan riset yang pertama dilakukan dari tanggal 1-15 Juni 2024.^[5] Selama periode kedua riset, dilakukan analisis terhadap 1.322 berita yang berlangsung dari tanggal 16-30 Juni 2012. Riset tersebut merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan teknik analisis isi sederhana dalam menganalisis data yang berasal dari 16 sampel media.^[6] Ke-16 media itu, meliputi empat media online (Detik.com, Kompas.com, Vivanews, dan Okezone), empat media cetak nasional (Kompas, Koran Tempo, Republika, dan Suara Pembaruan), empat media cetak lokal (Pos Kota, Warta Kota, Indopos, dan Koran Jakarta), dan empat televisi (RCTI, MetroTV, TvOne, dan JakTV). Hasil riset kedua ini menunjukkan penulisan berita yang hanya menggunakan angle/sudut pandang penulisan satu sisi menjelang Pilkada DKI meningkat, dibandingkan periode pertama.^[7]