Penawaran tender (dalam bahasa Inggris disebut tender offer) adalah ajakan untuk membeli efek suatu perusahaan yang ditujukan kepada para pemegang efek tersebut. Menurut Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (Securities and Exchange Commission, SEC), penawaran tender lazimnya berupa ajakan yang aktif dan luas oleh perusahaan itu sendiri atau oleh pihak ketiga untuk membeli sebagian besar efek perusahaan tersebut.[1]
Dalam hukum pasar modal Indonesia, setiap pihak yang melakukan penawaran tender untuk membeli efek emiten atau perusahaan publik wajib mengikuti ketentuan mengenai keterbukaan, kewajaran, dan pelaporan.[2]: Pasal 83 Menurut Abigail Pasaribu, penjelasan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) menyatakan bahwa penawaran tender adalah penawaran melalui media massa untuk memperoleh efek bersifat ekuitas dengan cara pembelian atau pertukaran dengan efek lainnya.[3]: 95
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur dua jenis penawaran tender, yaitu penawaran tender wajib dan penawaran tender sukarela.[3]: 93 Pasaribu menjelaskan bahwa penawaran tender yang dilakukan karena kewajiban hukum adalah penawaran tender wajib, sedangkan penawaran tender sukarela dilakukan bukan karena kewajiban hukum.[3]: 93, 98
Penawaran tender wajib
Pengambilalihan perusahaan terbuka
Penawaran tender wajib diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka (POJK 9/2018), yang ditetapkan pada tanggal 25 Juli 2018 dan diundangkan pada tanggal 27 Juli 2018. Peraturan itu mencabut Peraturan Nomor IX.H.1, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-264/BL/2011 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.[4]: Pasal 39 dan bagian penutup
POJK 9/2018 merumuskan pengambilalihan sebagai tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan perubahan pengendali. Pengendali adalah pihak yang, baik langsung maupun tidak langsung, memiliki saham perusahaan terbuka lebih dari 50% dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh, atau mempunyai kemampuan untuk menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan terbuka. Penawaran tender wajib adalah penawaran untuk membeli sisa saham perusahaan terbuka yang wajib dilakukan oleh pengendali baru.[4]: Pasal 1 angka 4–6 Pengambilalihan tidak wajib memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS) perusahaan terbuka yang diambil alih, kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan di sektor usaha tertentu.[4]: Pasal 9
Kewajiban pengendali baru
Setelah terjadinya pengambilalihan, pengendali baru wajib mengumumkan pengambilalihan itu dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web bursa efek, dan menyampaikannya kepada OJK, paling lambat satu hari kerja setelah pengambilalihan terjadi.[4]: Pasal 7 ayat (1) huruf a Pengendali baru juga wajib melakukan penawaran tender wajib, kecuali terhadap saham yang dimiliki oleh:[4]: Pasal 7 ayat (1) huruf b
- pemegang saham yang telah melakukan transaksi pengambilalihan dengan pengendali baru;
- pihak lain yang telah mendapatkan penawaran dengan syarat dan kondisi yang sama dari pengendali baru;
- pihak lain yang pada saat bersamaan juga melakukan penawaran tender wajib atau penawaran tender sukarela atas saham perusahaan terbuka yang sama;
- pemegang saham utama; dan
- pengendali lain perusahaan terbuka tersebut.
Pemegang saham utama adalah pihak yang memiliki paling sedikit 20% hak suara dari saham yang mempunyai hak suara, atau jumlah yang lebih kecil yang ditetapkan oleh OJK.[4]: Pasal 1 angka 7 Penawaran tender wajib dilaksanakan selama 30 hari[5], dan transaksinya diselesaikan dengan penyerahan uang paling lambat 12 hari setelah masa penawaran berakhir.[4]: Pasal 14 Harga pembeliannya ditetapkan menurut ketentuan yang berbeda, bergantung pada apakah pengambilalihan dilakukan secara langsung atau tidak langsung dan apakah saham perusahaan terbuka tercatat dan diperdagangkan di bursa efek.[4]: Pasal 17
Pengalihan kembali kepada masyarakat
Apabila penawaran tender wajib mengakibatkan kepemilikan saham pengendali baru lebih dari 80% dari modal disetor, pengendali baru wajib mengalihkan kembali saham kepada masyarakat sehingga masyarakat memiliki paling sedikit 20% saham. Apabila pengambilalihan itu sendiri yang mengakibatkan kepemilikan lebih dari 80%, saham yang wajib dialihkan kembali paling sedikit sebesar persentase saham yang diperoleh pada saat penawaran tender wajib. Pengalihan kembali itu wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak penawaran tender wajib selesai dilaksanakan.[4]: Pasal 21 ayat (1)–(3) Herdiansyah, Budiharto, dan Mahmudah berpendapat bahwa pelampauan jangka waktu dua tahun itu tidak secara langsung membatalkan proses akuisisi. Menurut mereka, OJK, perusahaan, dan Bursa Efek Indonesia akan membahas tindak lanjutnya, dan para pihak dapat melakukan penawaran umum kembali atau mencari pembeli siaga (standing buyer).[6]: 2141–2142
Pengecualian
Kewajiban pengumuman dan penawaran tender wajib tidak berlaku dalam 14 keadaan, antara lain pengambilalihan karena perkawinan atau pewarisan, pengambilalihan karena pembelian atau perolehan saham paling banyak 10% dari jumlah saham yang beredar dengan hak suara yang sah dalam setiap jangka waktu 12 bulan oleh pihak yang sebelumnya tidak memiliki saham perusahaan terbuka itu, dan pengambilalihan karena pelaksanaan penawaran tender sukarela.[4]: Pasal 23 [3]: 100 Selain itu, apabila pengendali ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS atau berdasarkan kewenangan OJK, OJK berwenang menetapkan pengecualian atas kewajiban penawaran tender wajib bagi pengendali tersebut.[7]: Pasal 48
Tujuan
Menurut Herdiansyah, Budiharto, dan Mahmudah, ketentuan tentang pengambilalihan perusahaan terbuka diterbitkan untuk melindungi kepentingan pemegang saham publik.[6]: 2140 Pasaribu menyebut penawaran tender wajib sebagai suatu bentuk perlindungan hukum kepada pemegang saham publik.[3]: 104
Penawaran tender sukarela
Penawaran tender sukarela diatur dalam POJK Nomor 54/POJK.04/2015 tentang Penawaran Tender Sukarela (POJK 54/2015), yang ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2015 dan diundangkan pada tanggal 29 Desember 2015. Peraturan itu mencabut Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-263/BL/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Penawaran Tender Sukarela beserta Peraturan Nomor IX.F.1 yang menjadi lampirannya.[8]: Pasal 39 dan bagian penutup
Penawaran tender sukarela adalah penawaran yang dilakukan secara sukarela oleh pihak untuk memperoleh efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan sasaran dengan cara pembelian atau pertukaran dengan efek lainnya melalui media massa.[8]: Pasal 1 angka 3 Transaksinya dapat dilakukan di dalam maupun di luar bursa efek.[8]: Pasal 2 Pihak yang akan melakukan penawaran tender sukarela wajib menyampaikan pernyataan penawaran tender sukarela kepada OJK.[8]: Pasal 3
Masa penawaran tender sukarela wajib dimulai paling lambat dua hari kerja setelah pernyataan penawaran tender sukarela menjadi efektif. Masa itu paling singkat 30 hari dan dapat diperpanjang paling lama menjadi 90 hari, kecuali disetujui lain oleh OJK.[8]: Pasal 17 ayat (1)–(2) Untuk objek berupa saham dan/atau waran, harga penawaran harus lebih tinggi dari beberapa harga acuan, antara lain harga penawaran tender sukarela tertinggi yang diajukan sebelumnya oleh pihak yang sama dalam jangka waktu 180 hari sebelum pengumuman penawaran, kecuali ditentukan lain oleh OJK.[8]: Pasal 13
Menurut Pasaribu, penawaran tender sukarela biasanya dilakukan apabila perusahaan sasaran berencana untuk delisting.[3]: 98 Dalam perubahan status perusahaan terbuka menjadi perseroan yang tertutup, kewajiban pembelian kembali saham oleh perusahaan terbuka dikecualikan apabila terdapat pihak yang melakukan penawaran tender terhadap seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham publik sehingga jumlah pemegang saham menjadi kurang dari 50 pihak atau jumlah lain yang ditetapkan oleh OJK.[7]: Pasal 33 ayat (3)
Lihat pula
- Go private
- Transaksi afiliasi
- Pemegang saham
- Penggabungan dan pengambilalihan
- Keterbukaan informasi (pasar modal)
Referensi
- ↑ "Tender Offer". Investor.gov (dalam bahasa Inggris). U.S. Securities and Exchange Commission. Diakses tanggal 2026-11-10.
- ↑ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal". JDIH Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-11-10.
- 1 2 3 4 5 6 Pasaribu, Abigail Frida Christine Chiquita (2020). "Pelaksanaan Penawaran Tender dalam Pasar Modal dan Akibat Hukumnya di Indonesia". Justitia et Pax. 36 (1): 91–108. doi:10.24002/jep.v36i1.3101. Diakses tanggal 2026-11-10.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka" (PDF). JDIH BPK RI. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-11-10.
- ↑ Erizka Permatasari (2020-12-02). "Yang Perlu Diperhatikan saat Akuisisi Perusahaan Terbuka". Klinik Hukumonline. Diakses tanggal 2026-11-10.
- 1 2 Herdiansyah, Lukman; Budiharto; Mahmudah, Siti (2019). "Kajian Yuridis Pengalihan Saham (Akuisisi) Perusahaan Terbuka dengan Dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018". Diponegoro Law Journal. 8 (3): 2131–2144. doi:10.14710/dlj.2019.24591. Diakses tanggal 2026-11-10.
- 1 2 "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik" (PDF). Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan. Diakses tanggal 2026-11-10.
- 1 2 3 4 5 6 "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/POJK.04/2015 tentang Penawaran Tender Sukarela" (PDF). JDIH BPK RI. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-11-10.