Senin, 26 Oktober 2026
16:00 WIB
TERKINI
Bandar Lampung Harga Singkong Lampung Meroket, Petani Nikmati Keuntungan Rp45 Juta per Hektare Bandar Lampung BSU 2026 Segera Disalurkan: Rp900 Ribu dan Analisis Pakar Terkait Tantangan Pekerja Bandar Lampung Optimisme Harga Singkong Lampung 2027: Bibit dan Pupuk Kunci Utama Bandar Lampung Krisis Asap dan Ribuan Titik Panas: WALHI Desak Audit Ekologis TNWK Bandar Lampung Polda Lampung Luncurkan Operasi Patuh Krakatau 2026: 702 Personel Siap Tingkatkan Disiplin Lalu Lintas Bandar Lampung Pembakaran Sampah Diduga Picu Kebakaran Lahan di Panjang Bandar Lampung Bandar Lampung Waspada Hujan Ringan: Prakiraan Cuaca Lampung Sepanjang 24 Oktober 2026 Bandar Lampung Penundaan Pembahasan APBD Lampung 2027: Berkas dan Data Terkini Jadi Kunci Bandar Lampung Fokus Pendidikan dan Ekonomi Desa, Lampung Matangkan APBD 2027 Bandar Lampung Polisi Hadir di Jalanan: Ratusan Makan Siang Gratis Eratkan Hubungan Warga Bandar Lampung Bandar Lampung Harga Singkong Lampung Meroket, Petani Nikmati Keuntungan Rp45 Juta per Hektare Bandar Lampung BSU 2026 Segera Disalurkan: Rp900 Ribu dan Analisis Pakar Terkait Tantangan Pekerja Bandar Lampung Optimisme Harga Singkong Lampung 2027: Bibit dan Pupuk Kunci Utama Bandar Lampung Krisis Asap dan Ribuan Titik Panas: WALHI Desak Audit Ekologis TNWK Bandar Lampung Polda Lampung Luncurkan Operasi Patuh Krakatau 2026: 702 Personel Siap Tingkatkan Disiplin Lalu Lintas Bandar Lampung Pembakaran Sampah Diduga Picu Kebakaran Lahan di Panjang Bandar Lampung Bandar Lampung Waspada Hujan Ringan: Prakiraan Cuaca Lampung Sepanjang 24 Oktober 2026 Bandar Lampung Penundaan Pembahasan APBD Lampung 2027: Berkas dan Data Terkini Jadi Kunci Bandar Lampung Fokus Pendidikan dan Ekonomi Desa, Lampung Matangkan APBD 2027 Bandar Lampung Polisi Hadir di Jalanan: Ratusan Makan Siang Gratis Eratkan Hubungan Warga Bandar Lampung

Protektorat Inggris

wilayah yang menjadi yurisdiksi kedaulatan Kerajaan Inggris

Bagikan:

Protektorat Inggris adalah protektorat atau negara klien di bawah perlindungan angkatan bersenjata Kerajaan Inggris dan diwakili oleh diplomat Inggris dalam lingkup internasional, seperti dalam Permainan Besar, di mana Keamiran Afghanistan dan Kerajaan Tibet menjadi negara perlindungan selama periode singkat.[1] Banyak wilayah yang menjadi protektorat Inggris pemimpin setempatnya sudah bernegosiasi dengan Kerajaan melalui perjanjian, mengakui status mereka sekaligus menawarkan perlindungan, misalnya British Paramountcy. Sehingga protektorat Inggris diperintah oleh pemerintahan tidak langsung. Dalam banyak kasus, pemimpin setempat, serta rakyat dari pemimpin setempat bukan termasuk subjek Inggris. Negara perlindungan Inggris mencerminkan jenis jajahan Inggris yang lebih leluasa, di mana pemimpin setempat masih mempunyai kendali mutlak atas urusan dalam negeri dan Inggris mengatur urusan pertahanan dan luar negeri.[2]

Daftar pustaka

Referensi

  1. ↑ UK Statutory Instruments (1974). "The British Protectorates, Protected States and Protected Persons Order 1974". Diakses tanggal Feb 28, 2023.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  2. ↑ Onley, The Raj Reconsidered (2009), hlm. 50–51.
Konten disalin dari Wikipedia Bahasa Indonesia (lisensi CC BY-SA) Lihat versi asli di Wikipedia

Rekomendasi Pilihan