Presiden Palestina

Kepala negaraTemplat:SHORTDESC:Kepala negara

Presiden Negara Palestina


Petahana Mahmoud Abbas
Gelar	Yang Mulia Tuan
Jenis	Kepala negara Panglima tertinggi
Kediaman	Istana Kepresidenan, Ramallah
Dasar hukum	Konstitusi Palestina (2003)
Pejabat perdana	Yasser Arafat
Dibentuk	2 April 1989 (1989-04-02)
Wakil	Wakil Presiden
Gaji	US$120.000 per tahun^[1]
Situs web	Presiden Negara Palestina

Negara Palestina

Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Palestina
Jabatan yang statusnya disengketakan ditunjukkan dengan huruf miring
Negara Anggota Liga Arab
Pemerintahan Pemerintah Negara Palestina (Ramallah) Presiden: Mahmoud Abbas^a Perdana Menteri: Mohammad Mustafa Pemerintah Hamas (Gaza)
Simbol nasional Bendera Lagu kebangsaan Lambang
Dewan Legislatif Dewan Nasional Palestina Dewan Legislatif Palestina Anggota saat ini Ketua Dewan Aziz Duwaik
Pemilihan umum Pemilihan umum Daerah pemilihan Partai politik Partai Politik PLO Pemilihan umum Palestina selanjutnya
Pembagian administratif Enklave Palestina Kegubernuran
Hubungan luar negeri Kementerian Luar Negeri Menteri: Riyad al-Maliki Misi diplomatik dari / ke Palestina Paspor Persyaratan visa Kebijakan visa Duta Besar Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Proses rekonsiliasi Fatah–Hamas Proses perdamaian Israel-Palestina Pengakuan internasional
PortalPalestina Negara lainnya Atlas
l b s

Presiden Negara Palestina (Arab: رئيس دولة فلسطين, alih aksara: Raʼīs Dawlat Filasṭīn) adalah kepala negara Palestina. Yasser Arafat menjadi presiden nominal pertama Negara Palestina pada tahun 1989, satu tahun setelah Deklarasi Kemerdekaan Palestina. Gelar tersebut pada awalnya bersifat nominal, bersamaan dengan gelar de facto Presiden Otoritas Nasional Palestina. Kedua jabatan tersebut dipegang oleh Arafat sejak tahun 1994 dan terus dijalankan olehnya hingga kematiannya pada November 2004, kemudian dilanjutkan oleh penggantinya, Mahmoud Abbas. Pada Januari 2005, Dewan Pusat Palestina (PCC) meminta Abbas untuk menjalankan tugas sebagai presiden Negara Palestina.^[2] Pada November 2008, PCC menyetujui kelanjutan fungsi Abbas sebagai presiden Negara Palestina.^[3] Sejak 2013, gelar presiden Negara Palestina menjadi satu-satunya gelar yang digunakan oleh presiden Palestina.

Sejarah

Nominal

Pada 15 November 1988, Organisasi Pembebasan Palestina memproklamasikan Negara Palestina. Yasser Arafat, Ketua Organisasi Pembebasan Palestina, menyandang gelar "Presiden Palestina". Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui PLO sebagai "perwakilan rakyat Palestina". PLO membentuk Dewan Nasional Palestina dan sebuah pemerintahan dalam pengasingan, yang keduanya mewakili rakyat Palestina di seluruh dunia.

Otoritas Palestina

Persetujuan Oslo membentuk Otoritas Nasional Palestina (PA) dan Dewan Legislatif Palestina secara paralel, yang keduanya mewakili warga Palestina di wilayah Palestina. Sejak 1994, Arafat menyandang gelar Presiden Otoritas Nasional Palestina, yang kemudian ditegaskan melalui pemilihan presiden 1996. Sejak saat itu, kedua fungsi tersebut (Presiden Negara Palestina dan Presiden PA) dijalankan secara bersamaan oleh satu orang.

Setelah 2013

Pada 2012, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui "Negara Palestina" sebagai negara pengamat non-anggota, tetapi hal ini tidak menghapus jabatan Presiden Otoritas Palestina,^{[butuh rujukan]} karena jabatan tersebut berasal dari Persetujuan Oslo.

Pemilihan

Berbeda dengan Presiden Otoritas Palestina, jabatan Presiden Negara Palestina tidak disahkan melalui pemilihan demokratis, melainkan oleh Dewan Pusat PLO. Pada tahun 1989, Dewan Pusat PLO memilih Arafat sebagai Presiden pertama Negara Palestina.^[4] Pada saat itu, PLO yang memilihnya dipimpin oleh Arafat sendiri. Setelah kematian Arafat pada November 2004, jabatan tersebut kosong. Pada Mei 2005, empat bulan setelah Abbas terpilih sebagai Presiden Otoritas Palestina, Dewan Pusat PLO meminta Abbas untuk bertindak sebagai Presiden Negara Palestina.^[2] Pada 23 November 2008, Dewan Pusat PLO meresmikan fungsi tersebut dengan memilih Abbas sebagai Presiden Negara Palestina.^[3] Badan-badan PLO yang menunjuk Abbas pada tahun 2005 dan 2008 pada saat itu maupun hingga kini dipimpin oleh Abbas sendiri.

Daftar presiden (1989–sekarang)

No.	Potret	Nama (Lahir–Wafat)	Masa jabatan			Partai politik	Pemilihan	Ref.
No.	Potret	Nama (Lahir–Wafat)	Mulai menjabat	Akhir menjabat	Durasi	Partai politik	Pemilihan	Ref.
1		Yasser Arafat (1929–2004)	2 April 1989	11 November 2004 †	7003570200000000000♠15 tahun, 223 hari	Fatah	1996	^[4]^[5]
–		Rawhi Fattouh (lahir 1948) Penjabat	11 November 2004	15 Januari 2005	7001650000000000000♠65 hari	Fatah	–	–
2		Mahmoud Abbas (lahir 1935) ^[a]^[b]	15 Januari 2005	Petahana	7003794900000000000♠21 tahun, 279 hari	Fatah	2005	^[2]^[7]

Garis waktu

Lihat pula

Portal Palestina

Catatan

↑ Diangkat sebagai Presiden Negara Palestina yang berstatus pengamat PBB pada 8 Januari 2013.^[6]
↑ Menjabat sebagai pelaksana tugas hingga 23 November 2008.^[2]

Referensi

↑ "قانون مخصصات وتعويضات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رقم (18) لسنة 2005م". muqtafi.birzeit.edu.
1 2 3 4 PLO asks Mahmud Abbas to be acting president of "state of Palestine" Diarsipkan 19 Desember 2013 di Wayback Machine, Al Jazeera, 8 Mei 2005
1 2 PLO body elects Abbas ′president of Palestine′, AFP, 23 November 2008
1 2 Tom Lansford,Political Handbook of the World 2014, hlm. 1628. CQ Press, Maret 2014.
"Pada 2 April 1989, Dewan Pusat PLO dengan suara bulat memilih Arafat sebagai presiden negara Palestina yang diproklamasikan sendiri dan menunjuk Faruk Qaddumi sebagai menteri luar negeri ..."
↑ Aburish, Said K. (1998). From Defender to Dictator. New York: Bloomsbury Publishing. hlm. 201–228. ISBN 1-58234-049-8.
↑ "Palestinian Authority rebrands itself 'State of Palestine' after U.N. vote". CNN. 7 Januari 2013.
↑ "PLO body elects Abbas 'president of Palestine'". Diarsipkan dari asli tanggal 8 Juni 2011. Diakses tanggal 8 Juni 2011., AFP (23 November 2008): "Saya mengumumkan bahwa Dewan Pusat PLO telah memilih Mahmud Abbas sebagai presiden Negara Palestina. Ia menjalankan peran ini mulai hari ini, 23 November 2008," kata ketua badan tersebut, Salem al-Zaanun, kepada wartawan.