 | Artikel ini perlu dikembangkan agar dapat memenuhi kriteria sebagai entri Wikipedia. Bantulah untuk mengembangkan artikel ini. Jika tidak dikembangkan, artikel ini akan dihapus. |
 Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin (kiri), Presiden Amerika Serikat Bill Clinton (tengah), dan Pemimpin politik Palestina Yasser Arafat (kanan) di Gedung Putih pada tahun 1993 | |
| Jenis | Negosiasi bilateral |
|---|---|
| Konteks | Proses perdamaian dalam konflik Israel-Palestina |
| Ditandatangani | 13 September 1993 (Deklarasi Prinsip-prinsip) |
| Lokasi |  Washington, D.C. (Oslo I) Taba (Oslo II) |
| Penengah |  Norwegia |
| Pihak |  Israel PLO |
| Bahasa | |
Perjanjian Oslo (bahasa Arab:اتفاقيات أوسلو) adalah sepasang perjanjian antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO): Perjanjian Oslo I, yang ditandatangani di Washington, D.C., pada tahun 1993; dan Perjanjian Oslo II, yang ditandatangani di Taba, Mesir, pada tahun 1995. Mereka menandai dimulainya proses Oslo, sebuah proses perdamaian yang bertujuan untuk mencapai perjanjian perdamaian berdasarkan Resolusi 242 dan Resolusi 338 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan untuk memenuhi "hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri". Proses Oslo dimulai setelah negosiasi rahasia di Oslo, Norwegia, yang menghasilkan pengakuan Israel oleh PLO dan pengakuan PLO oleh Israel sebagai wakil rakyat Palestina dan sebagai mitra dalam negosiasi bilateral.
Di antara hasil-hasil penting dari Perjanjian Oslo adalah pembentukan Otoritas Nasional Palestina, yang ditugaskan dengan tanggung jawab untuk melaksanakan pemerintahan sendiri Palestina secara terbatas di beberapa bagian Tepi Barat dan Jalur Gaza; dan pengakuan internasional terhadap PLO sebagai mitra Israel dalam negosiasi status permanen mengenai isu-isu yang masih ada terkait konflik Israel-Palestina. Dialog bilateral bermula dari pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan perbatasan internasional antara Israel dan negara Palestina di masa depan: negosiasi untuk topik ini berpusat pada permukiman Israel, status Yerusalem, pemeliharaan kontrol Israel atas keamanan setelah pembentukan otonomi Palestina, dan hak Palestina untuk kembali. Perjanjian Oslo tidak menciptakan sebuah negara Palestina yang pasti.[1]
Sebagian besar penduduk Palestina, termasuk berbagai kelompok militan Palestina, dengan gigih menentang Perjanjian Oslo; filsuf Palestina-Amerika, Edward Said, menggambarkan Perjanjian Oslo sebagai "Versailles Palestina".[2]
Referensi
- ↑ Hedges, Chris (1994-05-05). "MIDEAST ACCORD: THE OVERVIEW; RABIN AND ARAFAT SIGN ACCORD ENDING ISRAEL'S 27-YEAR HOLD ON JERICHO AND THE GAZA STRIP". The New York Times (dalam bahasa American English). ISSN 0362-4331. Diakses tanggal 2022-10-02.
- ↑ More, Anne Le (2008-03-31). International Assistance to the Palestinians After Oslo: Political Guilt, Wasted Money (dalam bahasa Inggris). Routledge. ISBN 978-1-134-05233-2.
Bacaan lanjutan
- Weiner, Justus R. "'An Analysis of the Oslo II Agreement in Light of the Expectations of Shimon Peres and Mahmoud Abbas." Michigan Journal of International Law 17.3 (1996): 667–704.
 | Artikel bertopik peristiwa ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |