| Presiden Pakistan | |
|---|---|
| Kepala Federasi Pakistan Cabang eksekutif Pemerintah Federal | |
| Gelar | Presiden Yang Terhormat (formal) Yang Mulia[1] (diplomatik) Tuan Presiden (informal) |
| Jenis | Kepala negara Panglima tertinggi |
| Kediaman | Aiwan-e-Sadr |
| Kantor | Islamabad |
| Ditunjuk oleh | Kolese Elektoral |
| Dasar hukum | Konstitusi Pakistan (1973) |
| Pendahulu | Monarki Pakistan |
| Pejabat perdana | Iskander Mirza |
| Dibentuk | Maret 23, 1956;70 tahun lalu (1956-03-23) |
| Suksesi | Garis suksesi |
| Wakil | Ketua Senat |
| Gaji | 847.000 per bulan[2][3] |
| Situs web | Presiden Pakistan |
| Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Pakistan |
|
|
|
Eksekutif: |
|
|
|
Presiden Pakistan[a] adalah kepala negara Republik Islam Pakistan. Presiden merupakan kepala nominal eksekutif dan parlemen federal, warga negara pertama, serta panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Pakistan. Sebagai kepala seremonial Federasi Pakistan, presiden berkewajiban bertindak berdasarkan nasihat perdana menteri dan kabinet federal. Asif Ali Zardari adalah presiden ke-14 dan presiden saat ini, yang mulai menjabat pada 10 Maret 2024.
Jabatan presiden dibentuk setelah proklamasi Republik Islam pada 23 Maret 1956. gubernur jenderal yang saat itu menjabat, Mayor Jenderal Iskander Mirza, menjadi presiden pertama. Setelah kudeta 1958, jabatan perdana menteri dihapuskan, menjadikan Kepresidenan sebagai jabatan paling berkuasa di negara tersebut. Posisi ini semakin diperkuat ketika Konstitusi 1962 diberlakukan. Konstitusi tersebut mengubah Pakistan menjadi sebuah republik presidensial, memberikan seluruh kekuasaan eksekutif kepada presiden. Pada 1973, Konstitusi baru menetapkan demokrasi parlementer dan mengurangi peran presiden menjadi seremonial. Namun demikian, pengambilalihan militer pada 1977 membalikkan perubahan tersebut. Amandemen Kedelapan mengubah Pakistan menjadi republik semipresidensial dan pada periode antara 1985 dan 2010, kekuasaan eksekutif dibagi antara presiden dan perdana menteri. Amandemen Kedelapan Belas pada 2010 memulihkan Demokrasi Parlementer di negara tersebut dan mengurangi kepresidenan menjadi jabatan seremonial.[4]
Konstitusi melarang presiden menjalankan pemerintahan secara langsung.[5] Sebaliknya, kekuasaan eksekutif dijalankan atas namanya oleh perdana menteri yang memberitahunya mengenai semua urusan kebijakan dalam negeri dan luar negeri, serta seluruh rancangan undang-undang.[6] Namun, Konstitusi memberikan presiden kekuasaan untuk memberikan pengampunan, keringanan hukuman, dan kendali atas militer; meskipun demikian, seluruh pengangkatan pada komando tertinggi militer harus dilakukan oleh presiden atas dasar "diperlukan dan sesuai", setelah berkonsultasi dan memperoleh persetujuan dari perdana menteri.[7][8][9]
Presiden dipilih secara tidak langsung oleh Kolese Elektoral untuk masa jabatan lima tahun. Konstitusi mengharuskan presiden merupakan seorang "Muslim yang berusia tidak kurang dari empat puluh lima (45) tahun". Presiden tinggal di sebuah kompleks di Islamabad yang dikenal sebagai Aiwan-e-Sadr (Gedung Presiden). Dalam ketidakhadirannya, ketua Senat menjalankan tanggung jawab jabatan tersebut hingga presiden yang sebenarnya kembali menjabat, atau pejabat berikutnya terpilih.
Secara keseluruhan telah terdapat 14 presiden. Presiden pertama adalah Iskander Ali Mirza yang mulai menjabat pada 23 Maret 1956. Presiden saat ini adalah Asif Ali Zardari, yang mulai menjabat pada 10 Maret 2024 setelah kemenangannya yang kontroversial dalam pemilihan 2024.
Kekuasaan dan kewenangan
Peran Presiden
Kediaman Resmi dan tempat kerja Presiden adalah Aiwan-e-Sadr— istana kepresidenan yang terletak di timur laut Islamabad. Kepresidenan merupakan organ kelembagaan penting negara dan merupakan bagian dari Parlemen Pakistan yang bikameral.[10]
Kekuasaan untuk menjalankan kewenangan terbatas pada peran seremonial, dan presiden diwajibkan berpidato di hadapan Parlemen untuk memberikan arahan mengenai kebijakan nasional sebelum diberi tahu mengenai keputusan-keputusan pentingnya.[11][12][13]
Selain itu, presiden juga merupakan panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Pakistan, dengan Ketua Kepala Staf Gabungan sebagai penasihat militer utamanya untuk mempertahankan kendali sipil terhadap militer Pakistan.[14] Setelah memperoleh konfirmasi menyeluruh dari perdana menteri, Presiden mengesahkan pengangkatan yudisial dalam sistem pengadilan nasional.[15][16] Selain itu, Konstitusi memungkinkan presiden memberikan pengampunan, keringanan hukuman, dan grasi dalam perkara yang direkomendasikan kepadanya oleh eksekutif dan kehakiman.[17] Presiden sendiri memiliki kekebalan konstitusional mutlak dari proses pidana dan perdata, dan tidak ada proses yang dapat dimulai atau dilanjutkan terhadapnya selama masa jabatannya.[18]
Akan ada seorang Presiden Pakistan yang menjadi Kepala Negara dan mewakili "persatuan Republik."
— Pasal 41 dalam Bab 1: Presiden, Bagian III: Federasi Pakistan dalam Konstitusi Pakistan, sumber[19]

Kekuasaan legislatif
- Menurut Pasal 50 Konstitusi, Parlemen Pakistan terdiri atas presiden dan dua majelis yang dikenal sebagai Majelis Nasional dan Senat.
- Presiden harus memberikan persetujuan terhadap suatu rancangan undang-undang dalam waktu sepuluh hari setelah rancangan tersebut diajukan kepadanya untuk mendapat persetujuan. Jika presiden tidak melakukannya, ia dianggap telah memberikan persetujuan terhadap rancangan tersebut setelah berakhirnya jangka waktu tersebut. Ketika presiden telah memberikan persetujuan atau dianggap telah memberikan persetujuan terhadap suatu rancangan undang-undang, rancangan tersebut menjadi undang-undang dan disebut Undang-Undang Parlemen.
- Ia dapat menunda dan memanggil sidang Parlemen, baik Majelis Nasional maupun Senat.
- Presiden dapat berpidato di hadapan salah satu atau kedua majelis Parlemen secara bersama-sama dan untuk tujuan tersebut dapat mewajibkan kehadiran para anggota.
- Presiden dapat mengembalikan kepada Parlemen untuk ditinjau kembali suatu undang-undang atau ketentuan apa pun di dalamnya yang telah diajukan kepadanya untuk ditandatangani setelah mendapat persetujuan Parlemen.
- Presiden memiliki hak untuk berbicara di Parlemen.
- Presiden dapat mengirim pesan kepada Parlemen mengenai suatu RUU yang sedang menunggu di Parlemen. Majelis yang menerima pesan tersebut harus mempertimbangkan hal yang dimaksud dalam pesan tersebut sesegera mungkin.
- Ia dapat membubarkan Majelis Nasional atas nasihat perdana menteri. Presiden dapat membubarkan Majelis Nasional berdasarkan kebijaksanaannya apabila mosi tidak percaya telah dijatuhkan terhadap perdana menteri dan tidak ada anggota Majelis Nasional lainnya yang memperoleh kepercayaan mayoritas anggota Majelis Nasional sesuai dengan ketentuan Konstitusi, sebagaimana dipastikan dalam sidang Majelis Nasional yang dipanggil untuk tujuan tersebut.
- Ia dapat mengeluarkan peraturan ketika meyakini bahwa Parlemen sedang tidak bersidang, atas nasihat Kabinet atau perdana menteri.
- Ia dapat memanggil sidang gabungan Majelis Nasional dan Senat.
- Ia juga memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang keuangan federal yang disahkan Parlemen.
- Ia juga memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang amendemen konstitusi yang disahkan Parlemen.
Kekuasaan eksekutif
- Ia merupakan kepala negara secara konstitusional dan seremonial. Seluruh kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintah federal yang terdiri atas perdana menteri dan Kabinet federal atas namanya. Ia berkewajiban bertindak berdasarkan nasihat perdana menteri atau Kabinet. Ia dapat bertindak berdasarkan kebijaksanaannya apabila konstitusi mengizinkannya melakukan hal tersebut.
- Tugas presiden berdasarkan sumpahnya adalah melindungi, membela, dan mempertahankan konstitusi serta hukum.
- Presiden mengangkat menteri federal dan menteri negara dari antara anggota Parlemen atas nasihat perdana menteri.
- Presiden mengangkat penasihat atas nasihat perdana menteri.
- Ia juga mengangkat perdana menteri sementara dan Kabinet federal sementara atas nasihat perdana menteri sementara.
- Presiden mengangkat gubernur provinsi atas nasihat perdana menteri.
- Ia mengangkat kepala komisaris pemilihan dan anggota Komisi Pemilihan Pakistan setelah berkonsultasi dengan perdana menteri dan pemimpin oposisi.
- Ia dapat memberhentikan perdana menteri berdasarkan kebijaksanaannya ketika perdana menteri gagal memperoleh suara kepercayaan dari Majelis Nasional.
- Perdana menteri harus memberitahukan presiden mengenai semua urusan kebijakan dalam negeri dan luar negeri serta seluruh rancangan undang-undang yang hendak diajukan pemerintah federal kepada Majelis Syura (Parlemen).
- Ia menerima surat kepercayaan dari duta besar dan komisaris tinggi asing.
- Presiden juga berwenang memberikan hak kepada para duta besar yang dikirim ke berbagai negara dan menerima berbagai kepala negara yang berkunjung ke negara tersebut.
- Ia mengambil sumpah perdana menteri, menteri federal, menteri negara, dan para penasihat, serta perdana menteri sementara dan Kabinet sementara.
- Fungsi Kabinet dan perdana menteri adalah memberikan bantuan dan nasihat kepada presiden.
- Presiden Pakistan dapat memerintahkan agar suatu persoalan diajukan sebagai referendum dalam bentuk pertanyaan yang dapat diputuskan melalui referendum atas nasihat perdana menteri.
- Ia berwenang mengeluarkan perintah atas nasihat perdana menteri atau kementerian dan departemen terkait.
- Ia juga mengambil sumpah dari ketua dan kepala berbagai organisasi seperti ketua Komisi Pelayanan Publik Federal dan ombudsman federal.
- Ketika presiden membubarkan Majelis Nasional, ia wajib menetapkan tanggal, selambat-lambatnya 90 hari sejak tanggal pembubaran tersebut, untuk pelaksanaan pemilihan umum Majelis.
- Ketika Majelis Nasional dibubarkan karena alasan apa pun atau menyelesaikan masa jabatan konstitusionalnya, presiden menyelenggarakan pemilihan umum di bawah pengawasannya.
Kekuasaan yudisial
- Ia dapat mengangkat Ketua Mahkamah Agung berdasarkan rekomendasi komite parlemen yang terdiri atas anggota Majelis Nasional dan Senat. Komite Parlemen mengirimkan nama Ketua Mahkamah Agung terpilih kepada Perdana Menteri dan Perdana Menteri memberikan nasihat kepada Presiden untuk mengangkat Ketua Mahkamah Agung tersebut di Mahkamah Agung Pakistan.
- Ia mengangkat Ketua Mahkamah Tinggi di provinsi-provinsi dan Mahkamah Tinggi Islamabad.
- Ia juga dapat mengangkat hakim dan hakim ad hoc Mahkamah Agung serta hakim dan hakim tambahan Mahkamah Tinggi berdasarkan rekomendasi Komisi Yudisial Pakistan.
- Ia dapat memberhentikan hakim dari jabatannya ketika Dewan Yudisial Tertinggi merekomendasikan kepada Presiden agar hakim tersebut diberhentikan setelah hakim tersebut terbukti bersalah oleh Dewan Yudisial Tertinggi.
- Presiden menentukan dan menyetujui gaji hakim Mahkamah Agung, Mahkamah Tinggi, dan Mahkamah Konstitusi Federal Pakistan.
- Ia juga mengangkat ketua dan hakim Mahkamah Konstitusi Federal Pakistan.
- Presiden Pakistan dapat memindahkan seorang hakim Mahkamah Tinggi dari satu Mahkamah Tinggi ke Mahkamah Tinggi lainnya berdasarkan rekomendasi Komisi Yudisial Pakistan dan setelah Presiden berdiskusi dengan Ketua Mahkamah Agung Pakistan serta ketua masing-masing Mahkamah Tinggi.
- Presiden Pakistan memiliki kewenangan untuk memberikan pengampunan, pembebasan dan keringanan serta mengurangi, menunda, atau mengubah hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, tribunal, atau otoritas lainnya.
- Ia juga mengangkat Ketua Mahkamah dan hakim Mahkamah Syariat Federal.
- Ia juga dapat mengajukan referensi terhadap hakim Mahkamah Agung dan Mahkamah Tinggi atas nasihat Kabinet atau otoritas terkait.
- Presiden berwenang merujuk undang-undang yang dibuat Parlemen kepada Dewan Ideologi Islam untuk ditinjau dan diberikan rekomendasi.
- Ia juga mengambil sumpah dari Ketua Mahkamah Agung Pakistan, Ketua Mahkamah Tinggi Islamabad, dan Ketua Mahkamah Konstitusi Federal Pakistan.
Kekuasaan pengangkatan
- Ia mengangkat Jaksa Agung atas nasihat Perdana Menteri.
- Ia mengangkat Auditor Jenderal atas nasihat Perdana Menteri.
- Ia mengangkat Pengendali Umum Akuntansi atas nasihat Perdana Menteri.
- Ia mengangkat Advokat Jenderal Islamabad atas nasihat Perdana Menteri.
- Ia juga mengangkat anggota dan ketua Dewan Ideologi Islam, Dewan Kepentingan Bersama, Dewan Ekonomi Nasional, dan Komisi Keuangan Nasional.
- Ia mengangkat Gubernur Bank Negara Pakistan.
- Ia juga mengangkat Ombudsman Federal, Ombudsman Asuransi Federal, Ombudsman Pajak Federal, Ombudsman Perbankan Pakistan, dan Ombudsman Federal untuk Perempuan dan Tempat Kerja.
- Sebagai kanselir universitas sektor publik federal, ia mengangkat wakil rektor universitas-universitas tersebut.
- Ia juga mengangkat ketua dan anggota Komisi Pelayanan Publik Federal.
Kekuasaan militer
- Ia merupakan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata negara.
- Ia mengangkat Kepala Staf Angkatan Darat yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Angkatan Pertahanan, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara atas nasihat Perdana Menteri.
- Presiden berwenang membentuk dan memelihara angkatan darat, laut, dan udara Pakistan serta pasukan cadangan dari angkatan-angkatan tersebut.
- Presiden juga berwenang menentukan gaji dan tunjangan mereka.
- Presiden berwenang memberikan komisi kepada anggota angkatan-angkatan tersebut.
- Ia dapat mengirim pasukan militer ke negara lain dan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa atas nasihat Perdana Menteri.
- Ia dapat menyatakan perang dan membuat perjanjian perdamaian atas nasihat Perdana Menteri.
Kekuasaan darurat
Pasal 232: Keadaan darurat akibat perang, gangguan eksternal atau internal:
- Jika presiden menyimpulkan bahwa terdapat keadaan darurat serius yang mengancam keamanan Pakistan atau bagian mana pun darinya akibat peperangan atau agresi eksternal, atau akibat masalah dan gangguan internal yang berada di luar kemampuan Pemerintah Provinsi untuk mengendalikannya, ia dapat mengeluarkan proklamasi keadaan darurat.
Pasal 233: Penangguhan Hak-Hak Dasar:
- Setelah proklamasi keadaan darurat, presiden dapat menangguhkan Pasal 15 sampai 19 dan 24 (hak-hak dasar) melalui perintah terpisah dan perintah tersebut juga harus diajukan kepada sidang gabungan Parlemen untuk mendapatkan persetujuan sesegera mungkin.
Pasal 234: Keadaan darurat akibat runtuhnya mekanisme konstitusional:
- Pasal 234 konstitusi membayangkan situasi ketika mekanisme konstitusional runtuh di suatu provinsi, seperti ketika tidak ada partai politik atau koalisi yang memiliki mayoritas jelas di provinsi tersebut untuk membentuk pemerintahan atau ketika situasi hukum dan ketertiban memburuk sedemikian rupa sehingga Pemerintah Provinsi, meskipun memiliki mayoritas di Majelis, tidak dapat menjalankan pemerintahan di provinsi tersebut.
Pasal 235: Keadaan Darurat Keuangan:
- Pasal 235 Konstitusi Pakistan. Ketika kehidupan ekonomi, stabilitas keuangan, atau kredit negara terancam, presiden, setelah berkonsultasi dengan Gubernur, dapat mengeluarkan proklamasi untuk memperluas kewenangan federasi guna memberikan arahan kepada suatu provinsi agar mematuhi prinsip-prinsip kehati-hatian keuangan yang dianggap perlu. Bahkan gaji dapat diwajibkan untuk dikurangi.
Presiden dapat memberlakukan pemerintahan gubernur di provinsi mana pun. Ia dapat menjalankan pemerintahan provinsi secara langsung.
Ia dapat menggunakan kekuasaan darurat atas nasihat Perdana Menteri dan kabinet.
Dari 2000 hingga 2009, Presiden merupakan Ketua Dewan Keamanan Nasional yang memiliki kewenangan dan kendali atas persenjataan nuklir dan strategis; namun, kepemimpinan dan kewenangan tersebut kemudian dikembalikan kepada perdana menteri.[20] Selain itu, kekuasaan kepresidenan telah berkurang secara signifikan dengan pemerintahan Pakistan kembali ke sistem demokratis parlementer republik parlementer.[21]
Kekuasaan sebelum Amandemen Kedelapan Belas
Sebelum Amandemen Kedelapan Belas terhadap konstitusi pada 2010, Presiden memiliki kekuasaan yang cukup besar.[22]
Ia memiliki kewenangan konstitusional untuk memilih dan mengangkat Perdana Menteri berdasarkan kebijaksanaannya yang memperoleh suara mayoritas dari Majelis Nasional.
Berdasarkan Pasal 58-2(b), ia memiliki kewenangan untuk membubarkan Majelis Nasional berdasarkan kebijaksanaannya ketika Pemerintah Federasi tidak dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Konstitusi. Presiden Zia-ul-Haq, Ghulam Ishaq Khan, dan Farooq Leghari menggunakan ketentuan konstitusional ini untuk membubarkan pemerintahan Perdana Menteri yang terpilih. Presiden merupakan kepala negara seremonial, sementara Perdana Menteri merupakan kepala eksekutif, meskipun ketentuan ini menjadikan Presiden lebih berkuasa daripada Perdana Menteri dan membuat PM berada di bawahnya. Jika terjadi kesalahpahaman atau perselisihan antara Presiden dan Perdana Menteri, Presiden dapat menggunakan kewenangan tersebut untuk memberhentikan Perdana Menteri dan membubarkan Majelis Nasional. Sistem parlementer Pakistan berubah menjadi pemerintahan semipresidensial sebagai akibatnya.
- Ia memiliki kewenangan untuk mengangkat Gubernur Provinsi berdasarkan kebijaksanaannya.
- Ia memiliki kewenangan untuk mengangkat Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Udara, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Ketua Komite Kepala Staf Gabungan berdasarkan kebijaksanaannya.
- Ia merupakan ketua Dewan Keamanan Nasional, sehingga memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan terkait keamanan nasional dan pertahanan.
- Ia juga merupakan Ketua Otoritas Komando Nasional. Ia memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan terkait senjata nuklir dan teknologi rudal negara.
- Ia memiliki kewenangan untuk mengangkat Ketua Komisi Pemilihan berdasarkan kebijaksanaannya; ia tidak diwajibkan berkonsultasi dengan Perdana Menteri dan Pemimpin Oposisi.
- Ia memiliki kewenangan untuk mengangkat Perdana Menteri sementara dan kabinet sementara berdasarkan kebijaksanaannya setelah pembubaran Majelis Nasional dan konsultasi tidak diperlukan untuk pengangkatan tersebut.
- Ia memiliki kewenangan untuk mengangkat Hakim Mahkamah Agung dan Mahkamah Tinggi setelah berkonsultasi dengan Ketua Mahkamah Agung Pakistan. Ia tidak diwajibkan mengangkat hakim berdasarkan rekomendasi Komisi Yudisial Pakistan.
- Ia memiliki kewenangan untuk merujuk persoalan apa pun yang menyangkut kepentingan publik kepada rakyat dalam bentuk referendum berdasarkan kebijaksanaannya.
- Ia memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan terkait kebijakan luar negeri negara. Presiden Zia-ul-Haq dan Presiden Musharraf menjalankan kewenangan ini karena mereka merupakan kepala Staf Angkatan Darat serta karena Amandemen Kedelapan dan Ketujuh Belas terhadap konstitusi, dan Presiden Asif Ali Zardari juga menjalankan kewenangan ini karena ia merupakan ketua Partai Rakyat sekaligus presiden selama 2008 hingga 2013.
Kelayakan dan proses pemilihan
Konstitusi Pakistan menetapkan persyaratan utama yang harus dipenuhi calon agar memenuhi syarat untuk menduduki jabatan presiden.[23] Seorang presiden harus:
- Seorang warga negara Pakistan[9]
- Seorang Muslim[23]
- Berusia sekurang-kurangnya 45 tahun[23]
- Memenuhi syarat untuk dipilih sebagai anggota Majelis Nasional[23]
Apabila Aiwan-e-Sadr kosong, pemilihan presiden dilakukan oleh kolese elektoral, yang terdiri atas kedua majelis Parlemen (Senat dan Majelis Nasional) serta empat majelis provinsi.[24] ketua komisaris pemilihan harus menyelenggarakan pemilihan jabatan presiden dalam sidang khusus.[25] Pemungutan suara dilakukan secara rahasia.[26]
Setiap pemilih memberikan jumlah suara yang berbeda.[26] Prinsip umumnya adalah jumlah total suara yang diberikan oleh anggota Parlemen sama dengan jumlah total suara yang diberikan oleh anggota legislatif provinsi.[26] Masing-masing legislatif provinsi memiliki jumlah suara yang sama satu sama lain, berdasarkan jumlah anggota legislatif terkecil, yaitu Majelis Balochistan (65 kursi).[26]
Konstitusi selanjutnya menyatakan bahwa pemilihan jabatan presiden tidak akan dilaksanakan lebih awal dari enam puluh hari dan tidak lebih lambat dari tiga puluh hari sebelum berakhirnya masa jabatan presiden yang sedang menjabat.[26]
Pemilihan dan sumpah
Presiden dipilih secara tidak langsung untuk masa jabatan lima tahun.[27] Presiden yang sedang menjabat berhak mencalonkan diri kembali untuk jabatan tersebut, tetapi tidak dapat memegang jabatan tersebut selama lebih dari dua masa jabatan berturut-turut.[28] Presiden diwajibkan mengucapkan dan menandatangani di hadapan ketua Mahkamah Agung— suatu sumpah atau pernyataan bahwa presiden akan melindungi, mempertahankan, dan membela Konstitusi sebagai berikut:
Saya, (nama Presiden terpilih), dengan sungguh-sungguh bersumpah bahwa saya adalah seorang Muslim dan percaya kepada Kesatuan dan Keesaan Allah Yang Mahakuasa, Kitab-kitab Allah, Al-Qur'an yang Suci sebagai kitab terakhir di antara kitab-kitab tersebut, kenabian Muhammad (semoga keselamatan tercurah kepadanya) sebagai nabi terakhir dan bahwa tidak akan ada nabi setelahnya, Hari Kiamat, serta seluruh ketentuan dan ajaran Al-Qur'an Suci dan Sunnah:
Bahwa saya akan memberikan keimanan dan kesetiaan yang sebenarnya kepada Pakistan:
Bahwa, sebagai Presiden Pakistan, saya akan melaksanakan tugas dan menjalankan fungsi saya dengan jujur, sesuai dengan kemampuan terbaik saya, dengan setia sesuai dengan Konstitusi Republik Islam Pakistan dan hukum, serta selalu demi kepentingan kedaulatan, integritas, solidaritas, kesejahteraan, dan kemakmuran Pakistan:
Bahwa saya tidak akan membiarkan kepentingan pribadi memengaruhi perilaku resmi atau keputusan resmi saya:
Bahwa saya akan mempertahankan, melindungi, dan membela Konstitusi Republik Islam Pakistan:
Bahwa, dalam segala keadaan, saya akan berlaku adil kepada semua orang, sesuai dengan hukum, tanpa rasa takut atau pilih kasih, kasih sayang atau niat buruk:
Dan bahwa saya tidak akan secara langsung maupun tidak langsung menyampaikan atau mengungkapkan kepada siapa pun perkara apa pun yang diajukan untuk saya pertimbangkan atau yang saya ketahui sebagai Presiden Pakistan, kecuali sebagaimana diperlukan untuk melaksanakan tugas saya sebagai Presiden.
Semoga Allah Yang Mahakuasa membantu dan membimbing saya (Amin).[29]
Garis suksesi dan pemberhentian
Konstitusi membahas kemungkinan adanya presiden pelaksana tugas.[30] Namun, pejabat tertentu diperbolehkan menjadi calon presiden apabila terjadi kekosongan karena konstitusi tidak memiliki jabatan wakil presiden:
Presiden dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir melalui pemakzulan. Presiden dapat diberhentikan karena melanggar Konstitusi Pakistan.[32]
Proses pemakzulan dapat dimulai di salah satu dari dua majelis Parlemen. Majelis tersebut memulai proses dengan mengajukan tuduhan terhadap presiden.[33] Tuduhan tersebut tercantum dalam pemberitahuan yang harus ditandatangani oleh ketua atau ketua Majelis Nasional dengan dukungan mayoritas dua pertiga.[33] Pemberitahuan tersebut dikirimkan kepada presiden, dan 14 hari kemudian dipertimbangkan.[34]
Resolusi untuk memakzulkan presiden harus disahkan dengan mayoritas dua pertiga.[35] Ketua Majelis Nasional kemudian memanggil sidang gabungan selambat-lambatnya tujuh hari.[36] Presiden memiliki hak untuk membela diri.[37]
Jika resolusi disahkan dengan mayoritas dua pertiga dalam sidang gabungan yang menyatakan bahwa presiden tidak layak memegang jabatan karena ketidakmampuan atau bersalah melanggar Konstitusi atau melakukan pelanggaran berat, maka presiden segera berhenti memegang jabatan setelah resolusi tersebut disahkan.[38]
Tidak ada presiden yang pernah dimakzulkan. Namun, proses tersebut pernah digunakan pada 2008 dalam upaya memakzulkan mantan presiden Pervez Musharraf, yang mengundurkan diri setelah proses sebagaimana disebutkan di atas digunakan.[39]
Daftar presiden
Latar belakang politik

Asal-usul awal
Dari 1947 hingga 1956, gubernur jenderal Pakistan bertindak sebagai kepala negara: Raja George VI (hingga 1952) dan Ratu Elizabeth II (sejak 1952). Dengan diberlakukannya konstitusi pertama pada 1956, Pakistan menjadi sebuah republik Islam, dan gubernur jenderal digantikan oleh kepresidenan. Gubernur jenderal yang sedang menjabat, Iskander Mirza, menjadi presiden pertama Pakistan melalui pemilihan presiden Pakistan 1956. Ia dilaporkan menangguhkan Konstitusi Pakistan 1956 pada 7 Oktober 1958 dan mengangkat Panglima Angkatan Darat Pakistan Jenderal Ayub Khan sebagai Ketua Administrator Hukum Militer pertama. Dua minggu kemudian, Ayub Khan kemudian melakukan kudeta Pakistan 1958 dan mengambil alih jabatan presiden.

Konstitusi Pakistan 1962 yang diperkenalkan oleh Presiden Ayub Khan mengubah negara menjadi republik presidensial tanpa pemilihan langsung. Namun, karena tekanan internal dan internasional, Khan menyelenggarakan pemilihan presiden Pakistan 1965. Khan berhasil berkampanye melawan lawannya, Fatima Jinnah, untuk masa jabatan kedua, tetapi beberapa pihak menuduh bahwa pemilihan tersebut dicurangi untuk menguntungkan Ayub Khan.

Kontroversi mengenai insiden U-2 (1960), privatisasi (1963), dan perang dengan India (1965), memicu gerakan oposisi sayap kiri yang sengit yang dipimpin oleh Zulfikar Ali Bhutto dari PPP dan nasionalis Bengali Sheikh Mujibur Rahman yang, dengan dukungan para demonstran, bertujuan semakin melemahkan kepresidenan. Karena menderita kelumpuhan dan kesehatan yang memburuk, Ayub Khan menyerahkan kepresidenan kepada panglima Angkatan Darat Jenderal Yahya Khan, yang memberlakukan hukum militer dan mengumumkan bahwa pemilihan nasional akan diselenggarakan pada 1970. Pada akhirnya, pemilihan umum diselenggarakan pada 1970 dan PPP memperoleh mayoritas kursi di Pakistan Barat (Pakistan saat ini), sementara Liga Awami memperoleh mayoritas di Pakistan Timur (Bangladesh saat ini).
Setelah tidak mampu mencapai kompromi antara PPP dan Liga Awami, Presiden Yahya Khan mengundang Nurul Amin dari Liga Muslim Pakistan untuk menjadi perdana menteri, dan juga mengangkatnya sebagai wakil presiden pertama. Kekerasan yang semakin meningkat terhadap rakyat Pakistan di Pakistan Timur memaksa Presiden Yahya Khan menggunakan kekuatan untuk mempertahankan ketertiban di sana, yang semakin meningkatkan perlawanan Bengali (1970). Serangan pendahuluan terhadap India menyebabkan perang lainnya pada 1971, yang membebaskan Pakistan Timur dan membentuk Bangladesh.
Dengan mengambil tanggung jawab pribadi atas isolasi politik dan kehancuran Pakistan setelah jatuhnya Pakistan Timur, Presiden Yahya Khan mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaan kepada Zulfikar Ali Bhutto. Presiden Bhutto membentuk Konstitusi Pakistan saat ini pada 1973, mengubah Pakistan menjadi demokrasi parlementer, dan mengurangi kekuasaan presiden menjadi sekadar kepala seremonial.
Intervensi masa lalu
Pemilihan umum yang diselenggarakan pada 1977 menghasilkan suasana kerusuhan sipil yang dipicu oleh aliansi sayap kanan, Aliansi Nasional Pakistan. Peristiwa yang mengarah ke sana menyebabkan intervensi militer oleh kepala staf angkatan darat Jenderal Zia-ul-Haq dan Ketua Kepala Staf Gabungan Laksamana Mohammad Shariff. Dengan menangguhkan Konstitusi pada 1977, Jenderal Zia-ul-Haq mengambil alih kepresidenan pada 1978. Kepresidenan Zia mengawasi perkembangan modern gagasan sayap kanan Islam di negara tersebut. Karena tekanan dalam negeri untuk memulihkan Konstitusi, Presiden Zia-ul-Haq mengadakan referendum (1984) dan menyerukan pemilihan umum pada 1985. Presiden Zia-ul-Haq mengangkat Mohammad Junejo sebagai perdana menteri dan memperoleh lebih banyak kekuasaan melalui amendemen konstitusi. Setelah memberhentikan Perdana Menteri Junejo, Presiden Zia-ul-Haq mengumumkan bahwa pemilihan umum baru akan diselenggarakan, tetapi Presiden Zia meninggal dalam kecelakaan pesawat pada 1988.
Pemilihan umum yang diselenggarakan pada 1988 menyaksikan kemenangan PPP pada 1988 dan mengangkat ketua Senat Ghulam Ishaq Khan sebagai presiden. Konflik antara Perdana Menteri Benazir Bhutto dan Presiden Ghulam Ishaq Khan muncul dalam dua bidang mengenai persoalan pengangkatan. Presiden Ghulam Ishaq Khan berulang kali campur tangan dalam urusan pemerintahan dan mengajukan tuduhan terhadap Perdana Menteri Benazir Bhutto; sehingga memberhentikan Perdana Menteri Benazir Bhutto pada 1990. Setelah menyelenggarakan pemilihan umum pada 1990, Nawaz Sharif membentuk pemerintahan konservatif secara ideologis dan Presiden Ghulam Ishaq Khan tidak berhasil mencoba memberhentikan Sharif. Setelah intervensi yang berhasil oleh Mahkamah Agung dan Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Shamim Allam, Presiden Ghulam Ishaq Khan dan Perdana Menteri Nawaz Sharif mengundurkan diri pada 1993.
Setelah pemilihan umum baru pada 1993, Perdana Menteri Benazir Bhutto membentuk pemerintahan yang kuat setelah mengangkat loyalis Farooq Leghari sebagai presiden. Namun, tuduhan korupsi dan kematian kontroversial Murtaza Bhutto pada 1996 menyebabkan Presiden Farooq Leghari memberhentikan Perdana Menteri Benazir Bhutto. Pada 1997, Presiden Farooq Leghari tidak mampu mengatasi mandat besar yang diberikan masyarakat kepada Perdana Menteri Nawaz Sharif dalam pemilihan umum 1997. Presiden Leghari gagal mendukung Ketua Mahkamah Agung Sajjad Ali Shah— keduanya mengundurkan diri, mengakhiri konflik antara Kehakiman, Eksekutif, dan Parlemen. Setelah mengangkat Rafiq Tarar, Parlemen berhasil mengesahkan amendemen konstitusi untuk secara tegas membatasi kepresidenan. Setelah melakukan kudeta kontroversial pada 1999, Jenderal Pervez Musharraf memberhentikan Perdana Menteri Nawaz Sharif dan Presiden Rafiq Tarar pada 2001 sembari mengambil lebih banyak kekuasaan bagi kepresidenan. Pada Januari 2004, Kolese Elektoral memilih Musharraf dan, sebagai akibatnya, menurut Konstitusi ia "dianggap telah terpilih".[40]
Intervensi inkonstitusional berulang kali oleh Presiden Musharraf mengakibatkan kebuntuan dengan Kehakiman, dan ia menyatakan keadaan darurat pada 2007 setelah memberhentikan para hakim senior Mahkamah Agung. Meskipun Musharraf terpilih pada 2007, legalitas konstitusional pemerintahan Musharraf dianggap meragukan. Sebuah gerakan konstitusional populis pada akhirnya menyebabkan kepergian Musharraf. Pada 22 Agustus 2008, komisi pemilihan menyerukan agar pencalonan presiden disampaikan paling lambat 26 Agustus 2008 dan pemilihan diselenggarakan pada 6 September 2008.[41][42]
Ikhtisar kepala seremonial

Setelah pemilihan presiden yang diselenggarakan pada 2008, Asif Ali Zardari melobi amendemen konstitusi untuk memulihkan Konstitusi seperti keadaannya pada 1973.[43][44][45][46] Pada 2010, Parlemen dengan suara bulat dan mayoritas besar mengesahkan amendemen kedelapan belas konstitusi. Amendemen tersebut mencabut kekuasaan presiden dan mengubah Pakistan dari sistem pemerintahan semipresidensial menjadi republik parlementer, dengan harapan besar akan stabilitas pemerintahan di masa depan.
Lihat juga
- Sekretaris Utama Presiden Pakistan
- Transportasi udara kepala negara dan pemerintahan
- Mobil resmi negara
- Perdana Menteri Pakistan
- Ketua Mahkamah Agung Pakistan
- Ketua Mahkamah Syariat Federal
- Kepala Menteri Sindh
- Kepala Menteri Punjab (Pakistan)
- Kepala Menteri Balochistan
- Kepala Menteri Khyber Pakhtunkhwa
- Kepala Menteri Gilgit-Baltistan
- Perdana Menteri Azad Kashmir
- Gubernur Sindh
- Gubernur Punjab (Pakistan)
- Gubernur Balochistan
- Gubernur Khyber Pakhtunkhwa
- Gubernur Gilgit Baltistan
- Presiden Azad Kashmir
- Kepala Staf Angkatan Darat Angkatan Darat Pakistan
- Konstitusi Pakistan
- Wafaqi Mohtasib (Ombudsman Federal)
- Menteri Luar Negeri Pakistan
- Menteri Keuangan Pakistan
- Menteri Dalam Negeri Pakistan
- Menteri Pertahanan (Pakistan)
- Wakil Presiden Pakistan
Catatan
Referensi
- ↑ Gupta, K. R., ed. (2006). Hubungan India-Pakistan dengan referensi khusus pada Kashmir. New Delhi: Atlantic Publ. and Distributors. ISBN 8126906723.
- ↑ "Pemerintah ingin menggandakan gaji presiden". The Express Tribune. 29 Mei 2018. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 29 Juni 2020. Diakses tanggal 8 Februari 2020.
- ↑ "Data" (PDF). www.na.gov.pk. Diarsipkan (PDF) dari versi aslinya tanggal 17 April 2020. Diakses tanggal 9 Juni 2020.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Pakistan moves to roll back presidential powers". Los Angeles Times. 2 April 2010. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 10 Juni 2024. Diakses tanggal 10 Agustus 2022.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Pasal 43(1)–43(2) Diarsipkan 4 Februari 2016 di Wayback Machine dalam Bab 1: Presiden, Bagian III: Federasi Pakistan dalam Konstitusi Pakistan.
- ↑ Pasal 46 Diarsipkan 4 Februari 2016 di Wayback Machine dalam Bab 1: Presiden, Bagian III: Federasi Pakistan dalam Konstitusi Pakistan.
- ↑ Pasal 243(2) Diarsipkan 21 Maret 2015 di Wayback Machine dalam Bab 2: Angkatan Bersenjata, Bagian XII: Lain-lain dalam Konstitusi Pakistan.
- ↑ Pasal 243(3) Diarsipkan 21 Maret 2015 di Wayback Machine dalam Bab 2: Angkatan Bersenjata, Bagian XII: Lain-lain dalam Konstitusi Pakistan.
- 1 2 Pasal 41(1) Diarsipkan 4 Februari 2016 di Wayback Machine dalam Bab 1: Presiden, Bagian III: Federasi Pakistan dalam Konstitusi Pakistan.
- ↑ Pasal 50 Diarsipkan 4 Februari 2016 di Wayback Machine dalam Bab 2: Parlemen, Bagian III: Federasi Pakistan dalam Konstitusi Pakistan.
- ↑ Pasal 46 Diarsipkan 4 Februari 2016 di Wayback Machine dalam Bab 2: Parlemen, Bagian III: Federasi Pakistan dalam Konstitusi Pakistan.
- ↑ Pasal 54 Diarsipkan 4 Februari 2016 di Wayback Machine dalam Bab 2: Parlemen, Bagian III: Federasi Pakistan dalam Konstitusi Pakistan.
- ↑ Pasal 56 Diarsipkan 4 Februari 2016 di Wayback Machine dalam Bab 2: Parlemen, Bagian III: Federasi Pakistan dalam Konstitusi Pakistan.
- ↑ Pasal 243(3) dalam Bab 2: Angkatan Bersenjata, Bagian XII: Lain-lain dalam Konstitusi Pakistan.
- ↑ Pasal 175A(3) Diarsipkan 4 Juli 2014 di Wayback Machine dalam Bab 2: Parlemen, Bagian III: Federasi Pakistan dalam Konstitusi Pakistan.
- ↑ Pasal 177A(1) Diarsipkan 28 Mei 2015 di Wayback Machine dalam Bab 2: Mahkamah Agung Pakistan, Bagian VII dalam Konstitusi Pakistan
- ↑ Pasal 45 Diarsipkan 4 Februari 2016 di Wayback Machine dalam Bab 2: Parlemen, Bagian III: Federasi Pakistan dalam Konstitusi Pakistan.
- ↑ Pasal 248(1) Diarsipkan 6 Februari 2026 di Wayback Machine dalam Bab 4: Umum, Bagian XII: Lain-lain dalam Konstitusi Pakistan.
- ↑ Pasal 41 Diarsipkan 4 Februari 2016 di Wayback Machine dalam Bab 1: Presiden, Bagian III: Federasi Pakistan dalam Konstitusi Pakistan
- ↑ Pemerintah Pakistan (3 Maret 2010). "Undang-Undang Otoritas Komando Nasional, 2010" (PDF). Islamabad: National Assembly press. National Assembly press. Diarsipkan (PDF) dari versi aslinya tanggal 5 Maret 2016. Diakses tanggal 6 Mei 2015.
- ↑ Lihat: Amandemen XVIII terhadap Konstitusi Pakistan.
- ↑ "Undang-Undang (Amandemen Kedelapan Belas) Konstitusi, 2010". www.pakistani.org. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 30 Desember 2023. Diakses tanggal 30 Desember 2023.
- 1 2 3 4 Pasal 41(2) Diarsipkan 4 Februari 2016 di Wayback Machine dalam Bab 1: Presiden, Bagian III: Federasi Pakistan dalam Konstitusi Pakistan.
- ↑ Crilly, Rob (10 Mei 2013). "Panduan pemilihan Pakistan: Bagaimana cara kerjanya?". Telegraph, Pakistan Bureau. Telegraph. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 14 Februari 2016. Diakses tanggal 18 Mei 2015.
- ↑ Pasal 41(3) Diarsipkan 4 Februari 2016 di Wayback Machine dalam Bab 1: Presiden, Bagian III: Federasi Pakistan dalam Konstitusi Pakistan.
- 1 2 3 4 5 APP, Associated Press of Pakistan (25 Juli 2013). "706 anggota Kolese Elektoral akan memilih Presiden Pakistan ke-12". News International, 2013. News International. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2 Agustus 2013. Diakses tanggal 18 Mei 2015.
- ↑ Pasal 44(1)–(2) Diarsipkan 4 Februari 2016 di Wayback Machine dalam Bab 1: Presiden, Bagian III: Federasi Pakistan dalam Konstitusi Pakistan.
- ↑ Pasal 44(2) Diarsipkan 4 Februari 2016 di Wayback Machine dalam Bab 1: Presiden, Bagian III: Federasi Pakistan dalam Konstitusi Pakistan.
- ↑ Pasal 42 Diarsipkan 25 Maret 2016 di Wayback Machine dalam Bab 1: Presiden, Bagian III: Federasi Pakistan dalam Konstitusi Pakistan
- ↑ Pasal 49(1)–(2) Diarsipkan 4 Februari 2016 di Wayback Machine dalam Bab 1: Presiden, Bagian III: Federasi Pakistan dalam Konstitusi Pakistan.
- ↑ Pasal 49(1) Diarsipkan 4 Februari 2016 di Wayback Machine dalam Bab 1: Presiden, Bagian III: Federasi Pakistan dalam Konstitusi Pakistan.
- ↑ Pasal 47(1)–(2) Diarsipkan 4 Februari 2016 di Wayback Machine dalam Bab 1: Presiden, Bagian III: Federasi Pakistan dalam Konstitusi Pakistan.
- 1 2 Pasal 47(3) Diarsipkan 4 Februari 2016 di Wayback Machine dalam Bab 1: Presiden, Bagian III: Federasi Pakistan dalam Konstitusi Pakistan.
- ↑ Pasal 47(5) Diarsipkan 4 Februari 2016 di Wayback Machine dalam Bab 1: Presiden, Bagian III: Federasi Pakistan dalam Konstitusi Pakistan.
- ↑ Pasal 47(6) Diarsipkan 4 Februari 2016 di Wayback Machine dalam Bab 1: Presiden, Bagian III: Federasi Pakistan dalam Konstitusi Pakistan.
- ↑ Pasal 47(6) Diarsipkan 4 Februari 2016 di Wayback Machine dalam Bab 1: Presiden dalam Bagian III: Federasi Pakistan dalam Konstitusi Pakistan.
- ↑ Pasal 47(7) Diarsipkan 4 Februari 2016 di Wayback Machine dalam Bab 1: Presiden, Bagian III: Federasi Pakistan dalam Konstitusi Pakistan.
- ↑ Pasal 47(8) Diarsipkan 4 Februari 2016 di Wayback Machine dalam Bab 1: Presiden, Bagian III: Federasi Pakistan dalam Konstitusi Pakistan.
- ↑ Lihat: Gerakan untuk memakzulkan Pervez Musharraf
- ↑ Waldman, Amy (2 Januari 2004). "Pakistan Gives Musharraf Confidence Vote as President". The New York Times. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 15 Mei 2013.
- ↑ "Pemilihan presiden Pakistan pada 6 September". Times of India. 22 Agustus 2008.
- ↑ "Pakistan akan memilih presiden pada 6 September". Radio Netherlands. 22 Agustus 2008. Diarsipkan dari asli tanggal 24 September 2008.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Pemilihan presiden Pakistan hari ini, Zardari sebagai kandidat terdepan". Times of India. 6 September 2008. Diarsipkan dari asli tanggal 3 Januari 2009.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Duda Bhutto diperkirakan menjadi presiden Pakistan". Google News. AFP. 2008. Diarsipkan dari asli tanggal 9 September 2008. Diakses tanggal 8 Januari 2014.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Zardari memenangkan pemilihan presiden Pakistan: pejabat". Google News. AFP. 5 September 2008. Diarsipkan dari asli tanggal 7 Juli 2009.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Perlez, Jane; Masood, Salman (7 September 2008). "Duda Bhutto Memenangkan Kepresidenan Pakistan". The New York Times. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 22 Juli 2016.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Pranala luar
Templat:Presidents of Pakistan Templat:Government of Pakistan Templat:Pakistan Armed Forces Templat:Pakistan topics