Politik Bhutan

Bhutan
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Kerajaan Bhutan
Konstitusi Hukum Hak Asasi Manusia Hak LGBT
Monarki Raja (daftar) Jigme Khesar Namgyel Wangchuck Pewaris Takhta Putra Mahkota Jigme Namgyel Wangchuck Wangsa Wangchuck
Agama Negara Dratshang Lhentshog (Komisi Kebiaraan Bhutan) Ketua: Je Khenpo (Ketua Komisi Kebiaraan Bhutan)
Pemerintahan Perdana Menteri Tshering Tobgay Lhengye Zhungtshog (Dewan Menteri)
Parlemen Dewan Nasional Majelis Nasionaly
Sistem Yudikatif Pengadilan Kerajaan Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi Pengadilan Dzongkhag (Pengadilan Distrik) Dungkhag Court (Pengadilan Sub-distrik)
Pemilihan umum Pemilihan umum terakhir Dewan: 2013 2018 Majelis: 2013 2018 Daerah: 2011 Partai politik
Pembagian administratif Dzongkhag (daftar) (Distrik) Gewogs (Blok) Dungkhag (Sub-distrik) Thromde Chiwogs Desa
Hubungan luar negeri Kementerian Luar Negeri Menteri Perwakilan diplomatik dari Bhutan ke Bhutan Paspor Persyaratan visa
Negara lainnya Atlas
l b s

Pemerintah Bhutan berbentuk Kerajaan konstitusional sejak 18 Juli 2008. Raja Bhutan adalah Kepala Negara. Eksekutif memimpin Lhengye Zhungtshog, atau Dewan Menteri, yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Legislatif berada di dalam bimarekal Parlemen, baik Majelis Tinggi yaitu Dewan Nasional, dan Majelis Rendah yaitu Dewan Perwakilan. Keputusan kerajaan yang dikeluarkan pada 22 April 2007 mencabut larangan keberadaan Partai Politik sebelumnya, memerintahkan untuk membuatnya kembali, untuk mengantisipasi pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat yang akan diadakan pada tahun berikutnya.^[1] Pada tahun 2008, Bhutan mengadopsi Konstitusi modern, kodifikasi lembaga-lembaga pemerintah dan kerangka hukum untuk demokrasi dengan Sistem multipartai.

Economist Intelligence Unit menyebut Bhutan sebagai hybrid regime pada 2016.^[2]

Referensi

Basis data pengawasan otoritas: Nasional	Israel