Petrus Selestinus

Petrus Selestinus
Biografi

Kelahiran	19 Mei 1955 (71 tahun)




Data pribadi
Agama	Katolisisme
Kegiatan
Pekerjaan	politikus,pengacara
Partai politik	Partai Hati Nurani Rakyat Partai Demokrasi Pembaruan Partai Golongan Karya

Petrus Selestinus (lahir 19 Mei 1955) adalah seorang pengacara, advokat, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) yang berkantor di Jakarta serta Koordinator Pergerakan Advokat Nusantara (Perekat Nusantara).^[1] Ketua Umum Partai Demokrasi Pembaruan.

Setelah menjalani pendidikan dasar di SDK Habi tahun 1968, SMP Yapenthom Maumere 1971 serta SMA Sint Gabriel di Maumere, tahun 1974, Petrus merantau ke Jakarta.

Perjuangan hidup yang berat di ibukota itu dilakoninya untuk kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Jakarta hingga meraih gelar S1 tahun 1983. Ia kemudian melanjutkan kuliah S2 di Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Jakarta tahun 1994-1996.

Sejak kuliah, ia gigih dalam membela kaum marginal mulai dari magang pada sebuah kantor pengacara terkenal di Jakarta hingga memimpin sebuah lembaga hukum TPDI dan kini memiliki kantor bantuan hukum sendiri. Petrus dikenal senantiasa konsisten dan komit dalam prinsip hidupnya, terutama dalam memperjuangkan nasib dan keadilan bagi rakyat kecil.

Petrus juga pernah menjadi anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) di awal masa reformasi. Selama di KPKPN, Petrus selalu `bersuara kencang' alias memrotes keras berbagai hal terkait pemeriksaan harta kekayaan pejabat yang ditangani KPKPN. Karenanya Petrus memiliki banyak `musuh'.

Pelajaran berharga yang lebih memperkuat eksistensinya untuk menegakkan hukun dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ditimbanya dalam berbagai peristiwa. Seperti peristiwa 27 Juli 1996, saat Kantor Megawati Soekarnoputri diserbu oleh sejumlah massa preman, kasus kematian Rudy Natong di Hotel Hilton 1 Januari 2005, kasus Tibo, dkk hingga eksekusi hukuman mati, kasus kematian Romo Faustin Sega, Pr di Bajawa-Ngada-NTT, kasus Cebongan yang menewaskan empat putra NTT di Lapas Cebongan Sleman tanggal 23 Maret 2013 dan berbagai kasus korupsi, pemilukada dan lainnya.

Ia menikah dengan Yasinta Ani dan memiliki anak bernama Monica, Paulina dan Carolina.^[2]

Pada pemilihan umum legislatif Indonesia 2019, ia menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Timur (NTT) II. Dapil ini meliputi kabupaten-kabupaten di Pulau Flores, Pulau Lembata dan Pulau Alor. Tercatat, ada Kabupaten Sikka, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, Manggarai Barat, Flores Timur, Lembata dan Alor.^[3]