Rabu, 18 November 2026
06:48 WIB
TERKINI
Bandar Lampung Agenda Strategis Pemprov Lampung 6 November 2026: Revitalisasi Stadion Jadi Prioritas Bandar Lampung Harga Beras di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung Merangkak Naik, Stok Aman Bandar Lampung Disdag Bandar Lampung Jamin Pasokan Beras Aman hingga Akhir 2026 Insight Komitmen Pembangunan Negeri, PTBA Sabet Penghargaan Kepatuhan PNBP ESDM 2026 Pemprov Lampung Gubernur Mirza Canangkan Mulang Maya Jadi Magnet Wisata Budaya Unggulan Lampung Tuba Barat Mewujudkan Haji: Pemkab Tubaba dan BSI Ajak Masyarakat Menabung Sejak Dini Lampung Timur Bupati Ela Dekatkan Diri dengan Siswa, Pastikan Kualitas Pendidikan dan Gizi di Lampung Timur Tuba Barat Kemitraan Strategis Pemkab Tubaba dan Kejari: Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Akuntabel Bandar Lampung Mantan Ketua DPRD Lampung Bersaksi dalam Sidang Arinal Djunaidi Bandar Lampung Senator Bustami Zainudin dan Staf DPD Lampung Ikuti Program Cek Kesehatan Gratis Bandar Lampung Agenda Strategis Pemprov Lampung 6 November 2026: Revitalisasi Stadion Jadi Prioritas Bandar Lampung Harga Beras di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung Merangkak Naik, Stok Aman Bandar Lampung Disdag Bandar Lampung Jamin Pasokan Beras Aman hingga Akhir 2026 Insight Komitmen Pembangunan Negeri, PTBA Sabet Penghargaan Kepatuhan PNBP ESDM 2026 Pemprov Lampung Gubernur Mirza Canangkan Mulang Maya Jadi Magnet Wisata Budaya Unggulan Lampung Tuba Barat Mewujudkan Haji: Pemkab Tubaba dan BSI Ajak Masyarakat Menabung Sejak Dini Lampung Timur Bupati Ela Dekatkan Diri dengan Siswa, Pastikan Kualitas Pendidikan dan Gizi di Lampung Timur Tuba Barat Kemitraan Strategis Pemkab Tubaba dan Kejari: Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Akuntabel Bandar Lampung Mantan Ketua DPRD Lampung Bersaksi dalam Sidang Arinal Djunaidi Bandar Lampung Senator Bustami Zainudin dan Staf DPD Lampung Ikuti Program Cek Kesehatan Gratis

Perusahaan induk

perusahaan yang menjadi perusahaan utama yang mengatur, mengendalikan dan mengawasi kinerja dari beberapa anak perusahaan yang tergabung ke dalam satu grup perusahaan.

Bagikan:

Perusahaan induk (dalam bahasa Inggris holding company) adalah perusahaan utama yang menjadi pemimpin suatu grup perusahaan. Sebagai pemimpin grup, perusahaan induk merencanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan anak perusahaannya.[1]: 24  Grup perusahaan antara lain terbentuk ketika bisnis suatu perusahaan tumbuh begitu besar sehingga memerlukan diferensiasi usaha.[1]: 6  Grup usaha dapat dimiliki oleh satu orang, satu keluarga, atau perkongsian beberapa orang.[1]: 3  Menurut Harjono, perusahaan induk di Indonesia berbentuk perseroan terbatas sehingga harus tunduk pada undang-undang tentang perseroan terbatas.[1]: 36 

Secara yuridis, grup perusahaan bersifat jamak, tetapi secara ekonomi merupakan satu kesatuan.[1]: 26  Pengendalian dalam grup bersifat tersentralisasi.[1]: 25  Karena didominasi induknya, anak perusahaan cenderung mengarahkan kepentingan ekonominya untuk mendukung kepentingan grup.[1]: 29  Salah satu motif pertumbuhan grup ialah penciptaan nilai tambah melalui sinergi beberapa perusahaan.[1]: 36 

Undang-undang perseroan terbatas di Indonesia melarang anak perusahaan memiliki saham yang dikeluarkan oleh induknya, dan sejak tahun 2007 larangan itu diperluas sehingga mencakup kepemilikan silang (cross holding).[2]: Pasal 29 ayat (2) [3]: Pasal 36 ayat (1) dan penjelasannya 

Pengendalian

Perusahaan induk memiliki kemampuan pengendalian terhadap anak perusahaan.[1]: 24 [4]: 64  Menurut Harjono, suatu perusahaan memegang kendali atas perusahaan lain apabila memiliki lebih dari setengah keseluruhan nilai nominal saham yang dikeluarkan perusahaan lain itu atau berwenang menentukan susunan direksinya.[1]: 36 

Pengendalian tidak hanya timbul dari kepemilikan saham mayoritas. Penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UU 1/1995), yang kemudian dicabut, merumuskan "anak perusahaan" sebagai perseroan yang mempunyai hubungan khusus dengan perseroan lain karena lebih dari 50% sahamnya dimiliki oleh induk perusahaannya, lebih dari 50% suara dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) dikuasai oleh induk perusahaannya, dan/atau kontrol atas jalannya perseroan serta pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris sangat dipengaruhi oleh induk perusahaannya.[2]: Penjelasan Pasal 29 

Pengaturan dalam undang-undang perseroan terbatas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995

UU 1/1995 disahkan dan diundangkan pada tanggal 7 Maret 1995 dan mulai berlaku satu tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.[2]: Pasal 129 dan bagian penutup  Undang-undang ini melarang perseroan mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri, dan larangan itu berlaku juga bagi anak perusahaan terhadap saham yang dikeluarkan oleh induk perusahaannya.[2]: Pasal 29  Menurut penjelasannya, larangan bagi anak perusahaan didasarkan pada pertimbangan bahwa pemilikan saham oleh anak perusahaan tidak dapat dipisahkan dari pemilikan oleh induk perusahaannya.[2]: Penjelasan Pasal 29 

Saham induk perusahaan yang dimiliki oleh anak perusahaannya tidak mempunyai hak suara.[2]: Pasal 72 ayat (3)  Saham induk perusahaan yang dibeli oleh anak perusahaannya juga tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum.[2]: Pasal 33 ayat (2)  Penjelasan Pasal 72 ayat (2) menegaskan bahwa saham perseroan yang dimiliki oleh perseroan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak mempunyai hak suara dan tidak dihitung dalam penentuan kuorum.[2]: Penjelasan Pasal 72 ayat (2)  Dalam pembelian kembali saham, jumlah nilai nominal seluruh saham yang dimiliki perseroan bersama dengan yang dimiliki oleh anak perusahaan dan gadai saham yang dipegang tidak boleh melebihi 10% dari jumlah modal yang ditempatkan.[2]: Pasal 30 ayat (1) huruf b 

UU 1/1995 tidak memuat pengecualian bagi saham yang diperoleh karena peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat, dan tidak memuat ketentuan peralihan khusus untuk larangan tersebut. Ketentuan peralihannya mengatur penyesuaian akta pendirian dan anggaran dasar perseroan secara umum.[2]: Pasal 125  Bagi perseroan yang melakukan kegiatan tertentu di bidang pasar modal, undang-undang ini berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Penjelasannya menyebut pembelian kembali saham dan hak suara antara lain sebagai hal yang dapat diatur secara khusus.[2]: Pasal 127 dan penjelasannya 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

UU 1/1995 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2007 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.[3]: Pasal 160, Pasal 161, dan bagian penutup  UUPT melarang perseroan mengeluarkan saham, baik untuk dimiliki sendiri maupun dimiliki oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh perseroan.[3]: Pasal 36 ayat (1)  Menurut penjelasannya, larangan itu termasuk larangan kepemilikan silang, yang terjadi apabila perseroan memiliki saham yang dikeluarkan oleh perseroan lain yang memiliki saham perseroan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.[3]: Penjelasan Pasal 36 ayat (1) 

Kepemilikan silang secara langsung terjadi apabila perseroan pertama memiliki saham pada perseroan kedua tanpa melalui kepemilikan pada satu atau lebih "perseroan antara" dan sebaliknya perseroan kedua memiliki saham pada perseroan pertama. Kepemilikan silang secara tidak langsung adalah kepemilikan perseroan pertama atas saham pada perseroan kedua melalui kepemilikan pada satu atau lebih "perseroan antara" dan sebaliknya perseroan kedua memiliki saham pada perseroan pertama.[3]: Penjelasan Pasal 36 ayat (1) 

Larangan itu tidak berlaku terhadap kepemilikan saham yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat.[3]: Pasal 36 ayat (2)  Penjelasannya menyebut alasan bahwa dalam hal itu tidak ada pengeluaran saham yang memerlukan setoran dana dari pihak lain.[3]: Penjelasan Pasal 36 ayat (2)  Saham yang diperoleh dengan cara tersebut harus dialihkan kepada pihak lain yang tidak dilarang memiliki saham dalam perseroan dalam jangka waktu satu tahun setelah tanggal perolehan.[3]: Pasal 36 ayat (3)  Apabila perseroan lain yang dimaksud merupakan perusahaan efek, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.[3]: Pasal 36 ayat (4) 

Hak suara tidak berlaku untuk saham perseroan yang dikuasai sendiri oleh perseroan, saham induk perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, dan saham perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh perseroan.[3]: Pasal 84 ayat (2)  Menurut penjelasan Pasal 84 ayat (2), saham perseroan yang dikuasai oleh perseroan tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, tidak mempunyai hak suara dan tidak dihitung dalam penentuan kuorum.[3]: Penjelasan Pasal 84 ayat (2)  Saham yang dikuasai perseroan karena pembelian kembali, peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat juga tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, tidak diperhitungkan dalam menentukan kuorum, dan tidak berhak mendapat pembagian dividen.[3]: Pasal 40 

Dalam pembelian kembali saham, jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali serta gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh perseroan sendiri dan/atau perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh perseroan tidak boleh melebihi 10% dari jumlah modal yang ditempatkan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.[3]: Pasal 37 ayat (1) huruf b  Sebagai ketentuan peralihan, perseroan yang pada saat UUPT mulai berlaku tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 harus menyesuaikan diri dengan undang-undang itu dalam jangka waktu satu tahun. Penjelasannya menyatakan bahwa kepemilikan saham yang dilarang Pasal 36 harus sudah dialihkan kepada pihak lain yang tidak terkena larangan dalam jangka waktu satu tahun sejak berlakunya UUPT.[3]: Pasal 158 dan penjelasannya 

Perbandingan

Perbandingan pengaturan saham induk dan kepemilikan silang
AspekUU 1/1995UU 40/2007 (UUPT)
Lingkup laranganAnak perusahaan dilarang memiliki saham yang dikeluarkan oleh induk perusahaannya (Pasal 29 ayat (2))Perseroan dilarang mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri atau oleh perseroan lain yang sahamnya dimiliki langsung atau tidak langsung oleh perseroan, termasuk kepemilikan silang (Pasal 36 ayat (1) dan penjelasannya)
PengecualianTidak ada pengecualian tegas; Pasal 30 ayat (1) huruf b, Pasal 33 ayat (2), dan Pasal 72 ayat (3) mengatur saham induk yang dibeli atau dimiliki anak perusahaanPeralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat (Pasal 36 ayat (2))
Kewajiban mengalihkanTidak diaturDalam satu tahun setelah tanggal perolehan (Pasal 36 ayat (3))
Pasar modalPeraturan di bidang pasar modal didahulukan bagi perseroan yang melakukan kegiatan tertentu di bidang itu (Pasal 127 dan penjelasannya)Ketentuan khusus bila perseroan lain merupakan perusahaan efek (Pasal 36 ayat (4))
Hak suara dan kuorumSaham induk yang dimiliki anak perusahaan tidak mempunyai hak suara (Pasal 72 ayat (3)); saham induk yang dibeli anak perusahaan tidak diperhitungkan dalam kuorum (Pasal 33 ayat (2))Tanpa hak suara dan tidak dihitung dalam kuorum, termasuk saham induk yang dikuasai anak perusahaan dan saham dalam kepemilikan silang (Pasal 84 ayat (2) dan penjelasannya)
Batas pembelian kembali saham10% dari modal ditempatkan, termasuk saham yang dimiliki anak perusahaan (Pasal 30 ayat (1) huruf b)10% dari modal ditempatkan, mencakup saham yang dibeli kembali serta gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang perseroan sendiri dan/atau perseroan lain yang sahamnya dimiliki secara langsung atau tidak langsung (Pasal 37 ayat (1) huruf b)
Ketentuan peralihanTidak ada ketentuan khusus; penyesuaian umum anggaran dasar (Pasal 125)Penyesuaian dengan Pasal 36 dalam satu tahun (Pasal 158)
Mulai berlakuSatu tahun sejak tanggal diundangkan (diundangkan 7 Maret 1995) (Pasal 129)Pada tanggal diundangkan, 16 Agustus 2007 (Pasal 161)

Menyibak tirai perusahaan

Sasaran doktrin menyibak tirai perusahaan ialah para pemegang saham.[5]: 103 

Menurut UUPT, pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.[3]: Pasal 3 ayat (1)  Ketentuan itu tidak berlaku apabila persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi, pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham itu terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, atau pemegang saham itu baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan sehingga kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utangnya.[3]: Pasal 3 ayat (2)  Pengecualian yang serupa sudah dimuat dalam UU 1/1995.[2]: Pasal 3 ayat (2) 

Penjelasan UUPT menyebut bahwa tanggung jawab terbatas pemegang saham kemungkinan hapus apabila terbukti antara lain terjadi pencampuran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan, sehingga perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya.[3]: Penjelasan Pasal 3 ayat (2) 

Hubungan afiliasi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), merumuskan afiliasi antara lain sebagai hubungan antara perusahaan dan pihak yang, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan. Afiliasi juga mencakup hubungan antara dua atau lebih perusahaan yang dikendalikan oleh pihak yang sama, serta hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama, yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.[6]: Pasal 22 angka 1 (Pasal 1 angka 1 huruf e, f, dan g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995) 

Badan usaha milik negara

Perusahaan umum (Perum) adalah badan usaha milik negara (BUMN) yang seluruh modalnya dimiliki Negara Republik Indonesia dan tidak terbagi atas saham.[7]: Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 5)  Buku ajar Manajemen BUMN karya Meutia dan Yulianti menyebut bahwa modal Perum seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan, dan bahwa Perum tidak diperkenankan mempunyai anak perusahaan atau menyertakan kekayaannya dalam permodalan perusahaan lain.[8]: 42 

Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) dalam rumusan aslinya memperbolehkan Perum, dengan persetujuan menteri, melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain untuk mendukung kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya.[9]: Pasal 36 ayat (2)  Pasal 36 itu kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 sehingga hanya memuat tujuan pendirian Perum, tanpa ketentuan tentang penyertaan modal.[10]: Pasal I angka 71  UU BUMN sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 mendefinisikan anak usaha BUMN sebagai anak perusahaan BUMN dan turunannya yang didirikan oleh BUMN dalam rangka memenuhi kepentingan usaha BUMN.[7]: Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 2) 

UU BUMN sebagaimana diubah terakhir itu juga mengenal Perusahaan Induk Investasi (Holding Investasi) dan Perusahaan Induk Operasional (Holding Operasional). Holding Investasi bertugas melakukan pengelolaan dividen dan/atau pemberdayaan aset BUMN serta tugas lain yang ditetapkan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, sedangkan Holding Operasional bertugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional BUMN serta tugas lain yang ditetapkan oleh badan tersebut.[7]: Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 23–25)  Kedua holding itu didirikan oleh badan tersebut, merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas, dan seluruh sahamnya dimiliki oleh badan tersebut.[7]: Pasal I angka 15 (Pasal 3AB) dan angka 20 (Pasal 3AK) 

Konglomerasi keuangan

UU P2SK, yang diundangkan pada tanggal 12 Januari 2023, merumuskan konglomerasi keuangan sebagai lembaga jasa keuangan yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian. Perusahaan induk konglomerasi keuangan (PIKK, financial holding company) adalah badan hukum yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali atau pemegang saham pengendali terakhir untuk mengendalikan, mengonsolidasikan, dan bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas konglomerasi keuangan.[6]: Pasal 1 angka 32 dan 33  Rumusan itu dipertahankan ketika Pasal 1 UU P2SK diubah pada tahun 2026.[11]: Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 36 dan 37) 

Setiap orang yang mengendalikan konglomerasi keuangan wajib membentuk PIKK, yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali atau pemegang saham pengendali terakhir konglomerasi keuangan itu. Pihak pengendali dapat menunjuk perusahaan yang bertindak sebagai PIKK dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). PIKK bertanggung jawab untuk seluruh aktivitas konglomerasi keuangan, tetapi ketentuan PIKK itu dikecualikan untuk konglomerasi keuangan dengan kriteria tertentu. PIKK diatur dan diawasi oleh OJK.[6]: Pasal 206 

Lihat pula

Referensi

  1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Harjono, Dhaniswara K. (2021). Jatmoko, Indri (ed.). Kedudukan Hukum Perusahaan Induk (Holding Company) (PDF). Jakarta: UKI Press. ISBN 978-6236-963-19-7. Diarsipkan (PDF) dari versi aslinya tanggal 2022-09-13. Diakses tanggal 2026-10-29.
  2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas". JDIH BPK RI. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-10-24.
  3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 "Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas". JDIH BPK RI. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-10-24.
  4. ↑ Tim Penyusun Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (2008). Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PDF). Vol. Buku 2. Jakarta: Bank Indonesia. ISBN 978-979-9020-31-4. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2022-09-13.
  5. ↑ Hirman; et al. (2017). Farkhani (ed.). Hukum Perseroan Terbatas (PDF). Solo: Pustaka Iltizam. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2021-07-31.
  6. 1 2 3 "Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan". JDIH BPK RI. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-10-29.
  7. 1 2 3 4 "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara". JDIH BPK RI. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-10-29.
  8. ↑ Meutia, Intan Fitri; Yulianti, Devi (2019). Manajemen BUMN (PDF). Bandar Lampung: Pusaka Media. ISBN 978-602-5947-49-0. Diarsipkan (PDF) dari versi aslinya tanggal 2022-09-13. Diakses tanggal 2026-10-29.
  9. ↑ "Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara". JDIH Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-10-29.
  10. ↑ "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara". JDIH BPK RI. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-10-29.
  11. ↑ "Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan". JDIH BPK RI. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-10-29.
Konten disalin dari Wikipedia Bahasa Indonesia (lisensi CC BY-SA) Lihat versi asli di Wikipedia

Rekomendasi Pilihan