Selasa, 10 November 2026
21:59 WIB
TERKINI
Bandar Lampung Agenda Strategis Pemprov Lampung 6 November 2026: Revitalisasi Stadion Jadi Prioritas Bandar Lampung Harga Beras di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung Merangkak Naik, Stok Aman Bandar Lampung Disdag Bandar Lampung Jamin Pasokan Beras Aman hingga Akhir 2026 Insight Komitmen Pembangunan Negeri, PTBA Sabet Penghargaan Kepatuhan PNBP ESDM 2026 Pemprov Lampung Gubernur Mirza Canangkan Mulang Maya Jadi Magnet Wisata Budaya Unggulan Lampung Tuba Barat Mewujudkan Haji: Pemkab Tubaba dan BSI Ajak Masyarakat Menabung Sejak Dini Lampung Timur Bupati Ela Dekatkan Diri dengan Siswa, Pastikan Kualitas Pendidikan dan Gizi di Lampung Timur Tuba Barat Kemitraan Strategis Pemkab Tubaba dan Kejari: Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Akuntabel Bandar Lampung Mantan Ketua DPRD Lampung Bersaksi dalam Sidang Arinal Djunaidi Bandar Lampung Senator Bustami Zainudin dan Staf DPD Lampung Ikuti Program Cek Kesehatan Gratis Bandar Lampung Agenda Strategis Pemprov Lampung 6 November 2026: Revitalisasi Stadion Jadi Prioritas Bandar Lampung Harga Beras di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung Merangkak Naik, Stok Aman Bandar Lampung Disdag Bandar Lampung Jamin Pasokan Beras Aman hingga Akhir 2026 Insight Komitmen Pembangunan Negeri, PTBA Sabet Penghargaan Kepatuhan PNBP ESDM 2026 Pemprov Lampung Gubernur Mirza Canangkan Mulang Maya Jadi Magnet Wisata Budaya Unggulan Lampung Tuba Barat Mewujudkan Haji: Pemkab Tubaba dan BSI Ajak Masyarakat Menabung Sejak Dini Lampung Timur Bupati Ela Dekatkan Diri dengan Siswa, Pastikan Kualitas Pendidikan dan Gizi di Lampung Timur Tuba Barat Kemitraan Strategis Pemkab Tubaba dan Kejari: Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Akuntabel Bandar Lampung Mantan Ketua DPRD Lampung Bersaksi dalam Sidang Arinal Djunaidi Bandar Lampung Senator Bustami Zainudin dan Staf DPD Lampung Ikuti Program Cek Kesehatan Gratis
Perusahaan Britania Afrika Selatan

Perusahaan Britania Afrika Selatan

Bagikan:
250px-Flag_of_the_British_South_Africa_Company.svg.png?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail

Perusahaan Britania Afrika Selatan (Inggris: British South Africa Company atau BSAC/BSACo) memperoleh piagam pendirian pada 1889 setelah penggabungan Central Search Association milik Cecil Rhodes dengan Exploring Company Ltd yang berkantor pusat di London. Kedua perusahaan tersebut semula bersaing untuk memanfaatkan kekayaan mineral Mashonaland yang diperkirakan melimpah, tetapi akhirnya bersatu karena memiliki kepentingan ekonomi yang sama dan ingin memperoleh dukungan pemerintah Britania. BSAC menerima Piagam Kerajaan yang modelnya didasarkan pada piagam Perusahaan Hindia Timur Britania. Jajaran direktur pertamanya mencakup Adipati Abercorn ke-2, Rhodes sendiri, dan pemodal Afrika Selatan Alfred Beit.

Rhodes berharap BSAC dapat mendorong kolonisasi dan eksploitasi ekonomi di sebagian besar wilayah Afrika bagian tengah-selatan sebagai bagian dari perebutan Afrika. Namun, perhatian utamanya tertuju pada wilayah di selatan Sungai Zambezi, khususnya Mashonaland dan kawasan pesisir di sebelah timurnya. Ia meyakini bahwa Portugis dapat disingkirkan dari wilayah tersebut melalui pembayaran atau penggunaan kekuatan. Rhodes juga menaruh perhatian pada Transvaal, yang diharapkannya dapat kembali berada di bawah kendali Britania.[1]

Ambisi Rhodes disebut-sebut mencakup pembentukan wilayah pengaruh perdagangan dan politik Britania yang membentang dari “Tanjung hingga Kairo” (Cape to Cairo). Namun, tujuan tersebut jauh melampaui kemampuan keuangan perusahaan komersial mana pun untuk mewujudkannya dan tidak akan memberikan keuntungan finansial sebesar yang diharapkan para investor. BSAC didirikan dengan harapan bahwa ladang emas di Mashonaland akan menghasilkan dana untuk mengembangkan wilayah lain di Afrika Tengah, termasuk kawasan Katanga yang kaya akan mineral. Ketika kekayaan Mashonaland ternyata tidak sebesar yang diperkirakan dan Katanga dikuasai oleh Negara Bebas Kongo, perusahaan itu hanya memiliki sedikit dana tersisa untuk melakukan pembangunan berskala besar setelah membiayai pembangunan jalur kereta api, terutama di wilayah utara Sungai Zambezi. BSAC memandang wilayahnya di utara sungai tersebut sebagai daerah yang perlu dipertahankan dengan biaya serendah mungkin untuk eksploitasi pada masa mendatang, bukan dalam waktu dekat.[2]

Dalam rangka mengelola Rhodesia Selatan hingga 1923 dan Rhodesia Utara hingga 1924, BSAC membentuk pasukan yang awalnya bersifat paramiliter, tetapi kemudian juga menjalankan fungsi kepolisian yang lebih umum. Selain mengelola kedua wilayah tersebut, BSAC mengklaim kepemilikan tanah yang luas serta hak pertambangan di Rhodesia Selatan dan Rhodesia Utara. Meskipun klaim kepemilikan tanahnya di Rhodesia Selatan dibatalkan pada 1918, hak atas tanahnya di Rhodesia Utara dan hak pertambangannya di Rhodesia Selatan masing-masing harus dibeli kembali pada 1924 dan 1933. Sementara itu, hak pertambangan BSAC di Rhodesia Utara tetap berlaku hingga 1964. BSAC juga membangun sistem perkeretaapian Rhodesia dan memiliki jaringan kereta api di wilayah tersebut hingga 1947.

Sejarah

Sejarah awal

Piagam Kerajaan bagi Perusahaan Britania Afrika Selatan (British South Africa Company atau BSAC) mulai berlaku pada 20 Desember 1889. Piagam tersebut awalnya berlaku selama 25 tahun, kemudian diperpanjang selama 10 tahun lagi, sehingga berakhir pada 1924.[3]

Perusahaan ini didirikan secara resmi pada Oktober 1888. Sebagian besar waktu setelah Rhodes tiba di London pada Maret 1889, sebelum piagam tersebut diberikan, digunakan untuk membahas ketentuan-ketentuannya. Dalam perundingan itu, Rhodes memimpin para negosiator BSAC. Meskipun pemerintah Britania secara umum mendukung rencana tersebut, pemerintah menuntut agar pemerintah Britania dan Komisaris Tinggi untuk Afrika Selatan yang ditunjuknya tetap memegang tanggung jawab tertinggi atas setiap wilayah yang mungkin diperoleh BSAC, serta berwenang menyetujui atau menolak seluruh tindakan perusahaan tersebut.

Meskipun Pasal 3 piagam itu tampaknya memberikan BSAC kewenangan untuk mengelola wilayah yang luas, meskipun batas-batasnya tidak ditentukan secara jelas, di Afrika Tengah atas nama pemerintah Britania, pelaksanaan kewenangan tersebut bergantung pada diperolehnya perjanjian dengan para penguasa setempat. Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 9, pemerintah Britania juga harus menerima perjanjian-perjanjian tersebut dan menyetujui pengambilalihan kewenangan pemerintahan yang diberikan oleh para penguasa setempat sebelum mengizinkan BSAC menjalankan kewenangan itu atas nama pemerintah Britania.[4]

Referensi

  1. ↑ J S Galbraith, (1974). Crown and Charter: The early Years of the British South Africa Company, pp. 88, 90.
  2. ↑ J S Galbraith, (1974). Crown and Charter: The early Years of the British South Africa Company, pp. 87, 202–3.
  3. ↑ "Charter of the British South Africa Company". Diarsipkan dari asli tanggal 22 Oktober 2013. Diakses tanggal 10 Mei 2013.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  4. ↑ A Keppel-Jones (1983) Rhodes and Rhodesia: The White Conquest of Zimbabwe 1884–1902, pp. 112–3, 133–6, 315.
Konten disalin dari Wikipedia Bahasa Indonesia (lisensi CC BY-SA) Lihat versi asli di Wikipedia

Rekomendasi Pilihan