Pendapatan pemerintah

Keuangan publik
Bagian dari seri tentang Pemerintahan

Kebijakan Kebijakan ekonomi Kebijakan fiskal · Kebijakan moneter Kebijakan perdagangan · Kebijakan investasi Kebijakan pertanian · Kebijakan industri Kebijakan energi · Kebijakan sosial Campuran kebijakan
Kebijakan fiskal Kebijakan pajak · Kebijakan anggaran Pendapatan · Belanja · Anggaran Defisit atau Surplus · Belanja defisit Utang (Luar negeri · Dalam negeri) Kementerian keuangan · Serikat fiskal
Kebijakan moneter Persediaan uang · Nilai bunga Basis moneter · Celah diskon Persyaratan cadangan Cadangan bank · Cadangan emas Otoritas moneter (bank sentral · dewan mata uang) · Serikat moneter
Kebijakan perdagangan Tarif · Batas non-tarif Keseimbangan dagang · Keuntungan dagang Penciptaan perdagangan · Pengalihan dagang Proteksionsime · Perdagangan bebas Kementerian perdagangan · Blok dagang
Pendapatan dan belanja Peneriman pajak · Penerimaan negara bukan pajak Belanja wajib Belanja rahasia
Optimum Anggaran seimbang (fiskal) Stabilitas harga (moneter) Pertumbuhan (perdagangan dan investasi)
Reformasi Penyesuaian fiskal · Reformasi moneter
l b s

Pendapatan pemerintah adalah penerimaan uang pemerintah pemerintah dari pajak dan bukan pajakyang diperlukan dalam rangka belanja publik. Pendapatan dan belanja merupakan komponen anggaran pemerintah dan alat penting dari kebijakan fiskal pemerintah. Pengumpulan pendapatan menjadi tugas utama dalam pemerintahan, karena diperlukan untuk menjalankan operasional pemerintahan, menyelenggarakan barang dan jasa bermanfaat (melalui kontrak sosial untuk memenuhi kepentingan umum), serta penegakan hukum. Kebutuhan pendapatan ini merupakan faktor utama dalam perkembangan birokrasi modern.^[1]

Pendapatan pemerintah berbeda dari utang dan penciptaan uang oleh pemerintah, yang keduanya berfungsi sebagai tindakan sementara untuk meningkatkan pasokan uang pemerintah tanpa meningkatkan pendapatannya.

Sumber

Sumber-sumber pendapatan pemerintah dapat beragam menurut tempat dan waktu. Pada zaman modern, pajak biasanya merupakan sumber utama pendapatan pemerintah.^[1] Jenis pajak yang diakui oleh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi antara lain pajak atas pendapatan dan keuntungan (termasuk pajak penghasilan dan pajak pertumbuhan modal), jaminan sosial, pajak gaji, pajak properti (termasuk pajak kekayaan, pajak warisan, dan pajak hadiah ), dan pajak atas barang dan jasa (termasuk pajak pertambahan nilai, pajak penjualan, cukai, dan bea).^[2] Selain itu, lotre juga dapat mendatangkan pemasukan yang cukup besar bagi pemerintah. Pada awal tahun 2009, pemerintah Australia menggunakan lotre untuk meningkatkan pengeluaran, menghasilkan lebih dari $60 juta pendapatan pajak tambahan untuk pemerintah negara bagian.^[3]

Penerimaan negara bukan pajak dapat berupa dividen badan usaha milik negara, pendapatan bank sentral, denda, pembiayaan, penjualan aset, dan penerimaan modal dalam bentuk pinjaman eksternal, serta utang dari lembaga keuangan internasional. Hibah dan bantuan luar negeri sering kali menjadi sumber pendapatan utama bagi negara-negara berkembang, dan bagi beberapa negara berkembang, hibah/bantuan merupakan sumber pendapatan utama.^[1]

Dalam sistem federal, pemerintah daerah dapat memperoleh sebagian dari pendapatan mereka dari hibah federal.^{[butuh rujukan]}

Politik

Pemerintahan dapat memilih seseorang sebagai menteri keuangan yang bertugas mengawasi pendapatan pemerintah. Pemerintah juga dapat memiliki layanan pendapatan terpisah yang didedikasikan untuk pengumpulan pendapatan.