Pemasyarakatan

Artikel ini memiliki beberapa masalah. Tolong bantu memperbaikinya atau diskusikan masalah-masalah ini di halaman pembicaraannya. (Pelajari bagaimana dan kapan saat yang tepat untuk menghapus templat pesan ini)

Artikel ini membutuhkan penyuntingan lebih lanjut mengenai tata bahasa, gaya penulisan, hubungan antarparagraf, nada penulisan, atau ejaan. Anda dapat membantu untuk menyuntingnya.

Konten dan perspektif penulisan article ini hanya berpusat pada sudut pandang dari negara Indonesia dan tidak menggambarkan wawasan global pada subjeknya. Silakan bantu mengembangkan atau bicarakan artikel ini di halaman pembicaraannya, atau buat artikel baru, bila perlu. (Juni 2025) (Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini)

(Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini)

Pemasyarakatan (bahasa Inggris:corrections) adalah istilah umum yang merujuk pada berbagai tindak penegakan keadilan oleh lembaga pemerintahan tertentu terhadap para pelaku kejahatan yang telah dijatuhi vonis.^[1] Tindak penegakan keadilan tersebut umumnya berupa kurungan penjara dan tindak rehabilitasi.^[2] Dengan demikian, sistem pemasyarakatan merujuk pada proses pelaksanaan tindak penegakan keadilan lembaga-lembaga terkait. Sistem pemasyarakatan ini sejatinya merupakan bagian sistem peradilan pidana yang lebih besar, yaitu sistem peradilan yang juga mencakup kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.^[3]

Pemasyarakatan di Indonesia

Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.^[4] Hal ini dapat diartikan bahwa pemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari sistem peradilan pidana. Petugas pemasyarakatan juga termasuk dalam Aparat Penegak Hukum (APH).^[4] Sejak 2024 Direktorat Jenderat pemasyarakatan di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Sistem penjeraan kolonial

Pada masa penjajahan Belanda, sistem peradilan pidana yang berlaku adalah sistem pidana penjeraan (retributive justice). Tujuan utamanya adalah membalas kejahatan yang dilakukan, bukan merehabilitasi pelaku. Penjara saat itu hanya berfungsi sebagai tempat hukuman fisik dan pembatasan kebebasan. Narapidana diperlakukan sebagai objek yang harus dikekang, bukan subjek yang bisa diperbaiki.

Setelah Indonesia merdeka, sistem peradilan pidana masih banyak mengadopsi sistem kolonial, termasuk dalam hal pemidanaan dan pengelolaan penjara. Namun, mulai muncul gagasan perlunya sistem pemidanaan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada rehabilitasi, bukan sekadar balas dendam.

Gagasan sistem pemasyarakatan

Tonggak penting dalam sejarah pemasyarakatan Indonesia terjadi pada 27 April 1964, saat Menteri Kehakiman saat itu, Prof. Dr. Sahardjo, S.H., menyampaikan pidato berjudul "Resocialisasi sebagai Tujuan Pemidanaan". Dalam pidato tersebut, Sahardjo menekankan pentingnya perubahan paradigma dari "sistem kepenjaraan" menjadi "sistem pemasyarakatan".^[5]

“Penjara bukan tempat pembalasan, melainkan tempat pembinaan warga negara yang tersesat.” – Prof. Dr. Sahardjo, S.H.

Gagasan ini menandai kelahiran sistem pemasyarakatan, yaitu sistem pemidanaan yang berorientasi pada rehabilitasi sosial narapidana agar dapat kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik. Tanggal ini kemudian diperingati sebagai Hari Bhakti Pemasyarakatan.

Perkembangan sistem pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjadi dasar hukum sistem pemasyarakatan. UU ini mempertegas hak-hak narapidana dan kewajiban negara dalam melakukan pembinaan, pembimbingan, dan reintegrasi sosial.^[6] UU tersebut mengatur bahwa tujuan pemasyarakatan adalah untuk:

Membina narapidana agar menjadi manusia yang sadar akan kesalahan,
Bertanggung jawab, dan
Dapat berperan kembali secara aktif dalam masyarakat.

Era Reformasi mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan. Muncul berbagai pendekatan baru dalam sistem pemasyarakatan, seperti restorative justice, pembinaan berbasis kepribadian dan kemandirian, serta penguatan peran pembimbing kemasyarakatan (PK) dan Balai Pemasyarakatan (Bapas). Tantangan utama tetap pada overkapasitas, kekerasan dalam lapas, dan akses terhadap hak-hak narapidana.

Pada tahun 2022, DPR RI dan pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sebagai pengganti UU No. 12 Tahun 1995.^[7] UU ini membawa semangat baru dengan menekankan aspek, yaitu eintegrasi sosial, diversi dan pendekatan keadilan restoratif, pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasyarakatan, dan peran penting masyarakat dalam pembinaan warga binaan.