Pelapor Khusus, Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal, dan Pakar Independen adalah gelar yang diberikan kepada orang-orang yang bekerja atas nama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam lingkup mekanisme "Prosedur Khusus". Orang-orang ini membawa mandat dari Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, baik itu mandat negara atau mandat bertema. "Rapporteur" merupakan kata berbahasa Prancis yang digunakan untuk menyebut seorang penyelidik yang tunduk di bawah lembaga berwenang.
Mandat PBB adalah "menyelidiki, mengawasi, menyarankan, dan melaporkan secara terbuka" masalah hak asasi manusia melalui "aktivitas yang dilakukan sesuai prosedur khusus, termasuk menanggapi keluhan perorangan, operasi dan manipulasi psikologis melalui media dan pendidikan yang terkontrol, melakukan penelitian, memberi saran mengenai kerja sama teknis di tingkat negara, dan terlibat dalam aktivitas promosi terbuka."[1] Buku panduan Internal Advisory Procedure to Review Practices and Working Methods yang diterbitkan Coordination Committee of Special Procedures tanggal 25 Juni 2008 menyebut para pelapor ini "pemegang mandat". Mandat ini juga dilaksanakan oleh "Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal", "Pakar Independen", atau kelompok kerja yang beranggotakan lima orang (satu orang mewakili satu kawasan di dunia).
Pemegang mandat
Saat ini terdapat 37 Pelapor Khusus, Perwakilan Khusus, dan Pakar Independen yang mengemban tugas sesuai mandat negara dan mandat bertemanya masing-masing:
Mandat negara atau wilayah
- Burundi - Fatsah Ouguergouz, Pakar Independen bidang hak asasi manusia (2010– )
- Kamboja - Surya Prasad Subedi, Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal bidang hak asasi manusia (2009– )
- Eritrea - Sheila B. Keetharuth, Pelapor Khusus bidang hak asasi manusia (2013- )
- Haiti - Michel Forst, Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal bidang hak asasi manusia (2008–2013)
- Myanmar - Lee Yanghee, Pelapor Khusus bidang hak asasi manusia (2014– )[2]
- Korea Utara - Marzuki Darusman, Pelapor Khusus bidang hak asasi manusia (2010– )
- Wilayah Palestina - Makarim Wibisono, Pelapor Khusus bidang hak asasi manusia (2014–sekarang)[3]
- Somalia - Shamsul Bari, Pakar Independen bidang hak asasi manusia (2008– )
- Sudan - Mohamed Chande Othman, Pelapor Khusus bidang hak asasi manusia (2005– )
- Iran - Ahmed Shaheed, Pelapor Khusus bidang hak asasi manusia (2011- )[4][5]
Mandat bertema
- Access to Safe Drinking Water and Sanitation - Catarina de Albuquerque (2008- )
- Adequate Housing - Raquel Rolnik (2008– )
- Contemporary Forms of Slavery Urmila Bhoola (2014– )
- Cultural Rights Farida Shaheed (2009-)
- Democratic and Equitable International Order - Alfred-Maurice de Zayas (2012-)[6]
- Education - Kishore Singh (2008– )
- Effects of Economic Reform Policies and Foreign Debt on Human Rights - Cephas Lumina (2008– )
- Environment - John Knox (2012- )[7]
- Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions - Christof Heyns (2008– )[8]
- Extreme Poverty and Human Rights - Philip Alston (2014 -)
- Right to Food - Olivier De Schutter (2008– )
- Freedoms of Peaceful Assembly and of Association - Maina Kiai (2011– )
- Freedom of Opinion and Expression - David Kaye (2014– )
- Freedom of Religion or Belief - Heiner Bielefeldt (2010– )
- Human Rights Defenders - Michel Forst (2014-)
- Illicit Movement of Toxic Waste - Calin Georgescu (2008– )
- Independence of Judges and Lawyers - Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva (2008– )
- Indigenous Peoples - Victoria Tauli-Corpuz (2014– )
- Internally Displaced Persons - Chaloka Beyani (2010– )
- International Solidarity - Rudi Muhammad Rizki (2005– )
- Migrants - François Crépeau (2011– )
- Minority Issues - Rita Izsak (2011– )
- Physical and Mental Health - Anand Grover (2007– )
- Promotion of Truth, Justice, Reparation and Guarantees of Non-Recurrence - Pablo de Greiff (2012- )
- Protecting Human Rights while Countering Terrorism - Martin Scheinin (2005–2011) Ben Emmerson (2011-)
- Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance - Mutuma Ruteere (2011– )
- Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography - Najat M’jid Maala (2008– )
- Torture - Juan E. Méndez (2008– )
- Trafficking in Persons - Maria Grazia Giammarinaro (2014– )
- Violence against Women - Rashida Manjoo (2009– )
- Transnational Corporations and other Business Enterprises - John Ruggie (2005– )
Lihat pula
- Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa
- Kantor Komisaris Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa
- Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa
- Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa
- Pelapor Khusus
Referensi
- ↑
- ↑ "Govt Disagrees With UN Rights Envoy's Burma Concerns". [Irrawaddy Magazine]. 2014-07-29. Diarsipkan dari versi asli pada 2014-08-27. Diakses tanggal 2014-09-10.
- ↑ "Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967". United Nations. Diakses tanggal 2014-04-15.
- ↑ "Salinan arsip". Diarsipkan dari asli tanggal 2015-05-29. Diakses tanggal 2015-05-29.
- ↑ http://www.tehrantimes.com/Index_view.asp?code=242731
- ↑ Human Rights Council concludes nineteenth session, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- ↑ United Nations Mandate on Human Rights and the Environment
- ↑ ohchr.org: "Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions", consulted July 2014
Pranala luar
- Official Website
- BBC News Special on Special Rapporteurs
- Human Rights Special Procedures: Determinants of Influence Universal Rights Group 2014
- History of the United Nations Special Procedures Mechanism: Origins, Evolution and Reform Universal Rights Group 2014
| Negara dan wilayah |
|  |
|---|---|---|
| Mandat |
| |
Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa diberi mandat oleh Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dapat memegang gelar Pelapor Khusus, Pakar Independen, atau Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal, dan bisa juga disebut pemegang mandat | ||