Oposisi Suriah

Oposisi Suriah المعارضة السورية (Arab) al-Muʻaraḍatu al-Sūrīyah
Bendera Lambang
Daerah yang dikuasai berbagai kelompok oposisi pada Desember 2024      Pemerintahan Sementara (Tentara Nasional)     Pemerintahan Keselamatan (Tahrir al-Sham)     al-Tanf (Tentara Komando Revolusioner)     Ruang Operasi Selatan     Dataran Tinggi Golan (diduduki oleh Israel sejak 1967)
Ibu kota	Damaskus (diklaim) Azaz (de facto oleh Pemerintah Sementara)[1][2] Idlib (de facto oleh Pemerintahan Keselamatan) Pangkalan Al-Tanf (digunakan oleh Tentara Komando Revolusioner)
Kota terbesar	Damaskus (diklaim)
Bahasa resmi	Arab
Demonim	Suriah
Pemerintahan	Pemerintahan Kesatuan Sementara
• Presiden Koalisi Nasional Suriah	Hadi al-Bahra
• Perdana Menteri Pemerintahan Sementara	Abdurrahman Mustafa
Legislatif	Majelis Umum/Majelis Syura Umum
Pendirian
• Terbentuk	15 Maret 2011
• Pembubaran	8 Desember 2024
Mata uang	Lira Turki,[3][4] Euro, Dolar Amerika Serikat dan Pound Suriah (SYP)
Zona waktu	UTC+3 (EET)
Kode telepon	+963
Kode ISO 3166	SY
Ranah Internet	.sy سوريا.
Didahului oleh Digantikan oleh Republik Arab Suriah Pemerintahan Transisi Suriah

Oposisi Suriah adalah istilah yang mengacu pada kelompok politik yang menentang pemerintahan Presiden Bashar al-Assad di Suriah, terutama yang diwakili oleh Koalisi Nasional Suriah. Kelompok-kelompok ini memiliki beragam ideologi, dari sekularisme hingga Islamisme, dan memiliki struktur kepemimpinan yang berbeda-beda serta memiliki kendali teritorial di seluruh negeri.^[5][6] Sebelum perang saudara, istilah oposisi telah digunakan untuk merujuk pada aktor politik tradisional, misalnya Komite Koordinasi Nasional untuk Perubahan Demokratis; yakni kelompok dan individu yang memiliki sejarah pembangkangan terhadap negara Suriah.^[7]

Sejarah

Setelah beberapa dekade Suriah menjadi negara republik pasca pengusiran pasukan Prancis, Partai Ba'ath merebut kekuasaan dalam sebuah kudeta pada tahun 1963. Sejak tahun 1971, pemerintahan dikuasai oleh dinasti Assad, dimulai dengan Hafez al-Assad (1971–2000).^[8] Pemerintahannya ditandai dengan penindasan berat terhadap faksi oposisi sekuler seperti Nasseris nasionalis Arab dan demokrat liberal. Sejak saat itu, Oposisi Suriah mulai berkembang dari kelompok yang menyerukan penggulingan pemerintahan Assad.^[9]

Struktur pertama yang terbentuk ialah komite pengorganisasian unjuk rasa tanpa kekerasan pada April 2011.^[10] Penentangan terhadap pemerintahan Assad itu kemudian berkembang menjadi Perang Saudara ketika unit-unit tentara membelot sebagai tanggapan atas tindakan keras pemerintah terhadap pengunjuk rasa.^[11][12] Gerakan oposisi terpecah menjadi berbagai kelompok dengan tujuan dan strategi yang berbeda, termasuk oposisi politik moderat dan kelompok militan bersenjata. Namun pada akhir tahun 2011, kelompok-kelompok tersebut membentuk organisasi payung Dewan Nasional Suriah (NSC) yang didukung dalam kapasitas tertentu oleh setidaknya 17 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan tiga di antaranya (Prancis, Britania Raya, dan Amerika Serikat) anggota tetap Dewan Keamanan.^[13][14]

Organisasi payung oposisi yang lebih luas, Koalisi Nasional untuk Pasukan Revolusioner dan Oposisi Suriah (SNRC), dibentuk pada bulan November 2012 dan telah memperoleh pengakuan sebagai "perwakilan sah rakyat Suriah" oleh Dewan Kerjasama Negara-negara Teluk Arab dan sebagai "perwakilan aspirasi rakyat Suriah" oleh Liga Arab.^[15]

Setelah beberapa tahun berkoalisi, oposisi Suriah awalnya tidak mampu untuk menggulingkan pemerintahan Assad, utamanya karena fragmentasi politik dan militer yang kental.^[5][6] Akibatnya timbul konflik internal, seperti pengunduran diri NSC dari koalisi pada 20 Januari 2014 sebagai protes atas keputusan koalisi untuk menghadiri perundingan Jenewa.^[16]

Namun pada tanggal 27 November 2024, koalisi oposisi Suriah yang disebut Komando Operasi Militer yang dipimpin oleh Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) melancarkan serangan terhadap pasukan Tentara Arab Suriah (SAA) yang pro-pemerintah di Kegubernuran Aleppo dan Idlib di Suriah.^[17] Pada tanggal 8 Desember 2024, oposisi berhasil merebut ibu kota Damaskus, menggulingkan pemerintahan Bashar al-Assad dan mengakhiri kekuasaan keluarga Assad selama 53 tahun di negara tersebut.^[18]

Referensi