Muhammad Saleh (birokrat)

Muhammad Saleh


Penjabat Bupati Luwu
Masa jabatan 21 Februari 2024 –20 Februari 2025
Presiden	Joko Widodo Prabowo Subianto
Gubernur	Bahtiar Baharuddin Zudan Arif Fakrulloh (Pj.) Fadjry Djufry (Pj.)
Pendahulu	Basmin Mattayang Sulaman (Plh.)
Pengganti	Patahuddin

Informasi pribadi
Lahir	7 Juli 1969 (umur 57) Lili Riattang, Lappariaja, Bone, Sulawesi Selatan
Partai politik	Independen
Suami/istri	Hj. Aisyah Saleh
Almamater	Universitas Hasanuddin (Drs.) (M.Si)
Profesi	Birokrasi

Muhammad Saleh (lahir 17 Juli 1969) merupakan seorang Birokrasi Indonesia yang pernah menjabat sebagai Penjabat Bupati Luwu, 2024-2025.^[1]^[2]

Ia menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sulawesi Selatan sejak 20 Juni 2022. Pada 21 Februari 2024, ia mendapatkan tugas tambahan dan dilantik sebagai Penjabat Bupati Luwu.^[3] Setelah menyelesaikan masa tugasnya di Kabupaten Luwu, ia kembali aktif menjalankan tugas sebagai Kepala Dinas PMD Sulawesi Selatan.^[4] Selain itu, ia juga sempat dipercaya merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Sulawesi Selatan dari 21 Juli hingga 21 Oktober 2025.^[5]

Riwayat pendidikan

Muhammad Saleh menempuh pendidikan dasarnya di SD Negeri 155 Lili Riattang, dan berhasil menyelesaikan studinya pada tahun 1982. Ia kemudian melanjutkan pendidikan menengah di SMP Negeri Lappariaja hingga lulus pada tahun 1985, serta SMA Negeri Lappariaja hingga tamat pada tahun 1988.

Setelah menyelesaikan pendidikan menengah atas, ia menempuh pendidikan tinggi dan berhasil meraih gelar Sarjana (Drs.).^[6] ia melanjutkan studi pascasarjana ke program Magister Administrasi Pembangunan di Universitas Hasanuddin, dan resmi menyandang gelar magister pada tahun 2005.^[7]

Riwayat karier

Muhammad Saleh mengawali rekam jejak birokrasinya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone. Pada masa awal kariernya, ia pernah dipercaya mengemban posisi sebagai Sekretaris Camat Kahu dan kemudian bergeser sebagai Sekretaris Camat Kajuara.^[8] Memasuki tahun 2001, ia ditunjuk menjabat sebagai Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone, sebelum akhirnya dipromosikan menjadi Camat Lappariaja pada tahun 2003. Rekam jejaknya di Kabupaten Bone mencapai posisi strategis saat ia dipercaya memimpin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone.

Karier birokrasinya terus menanjak saat ia mulai bertugas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2019, ia ditunjuk menjadi Sekretaris Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Sulawesi Selatan.^[9] Setahun setelahnya, ia sempat dimutasi menjadi Kepala Bidang Sejarah dan Cagar Budaya pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Sulawesi Selatan.

Pada 20 Juni 2022, Muhammad Saleh resmi dilantik menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sulawesi Selatan. Ia mengemban tugas tambahan sebagai Penjabat Bupati Luwu selama satu tahun penuh, terhitung dari 21 Februari 2024 hingga 20 Februari 2025.^[10] pacsa menyelesaikan penugasan di Kabupaten Luwu, ia ditarik kembali ke provinsi dan dipercaya merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bappelitbangda Sulawesi Selatan mulai Juli 2025 dari 21 Juli hingga 21 Oktober 2025. Jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sulawesi Selatan, masih beliau menjabat.^[8]

Kontroversi

Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN

Pada Oktober 2024, Muhammad Saleh resmi dilaporkan oleh Tim Hukum pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Danny Pomanto – Azhar Arsyad (DiA), ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan. Ia diduga melakukan kampanye terselubung yang menguntungkan salah satu pasangan calon saat menghadiri acara deklarasi netralitas kepala desa di Hotel Four Points, Makassar. Laporan tersebut juga mendapat sorotan dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Sulawesi Selatan yang mendesak Bawaslu untuk segera memeriksa Saleh demi menjaga integritas pemilu daerah.^[11]^[12]^[13]

Dugaan Maladministrasi Penunjukan PLH Kepala BKPSDM

Pada November 2024, Muhammad Saleh menuai kritik tajam menyusul keputusannya menerbitkan Surat Perintah Pelaksana Harian untuk posisi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu. Saleh menunjuk Asisten III Bidang Administrasi, Rahmat A. Parana, sebagai PLH setelah kepala definitif tersandung kasus hukum terkait netralitas Pilkada. Langkah ini dinilai oleh sejumlah aktivis dan praktisi hukum sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang atau maladministrasi yang melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dikarenakan kepala BKPSDM definitif pada saat itu dilaporkan belum menerima surat pemberhentian sementara resmi secara prosedural birokrasi.^[14]^[15]

Sorotan Anggaran Operasional dan Perjalanan Dinas

Selain isu netralitas dan mutasi jabatan, pada akhir masa jabatannya di tahun 2024, Saleh juga menghadapi sorotan dari beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) setempat terkait transparansi alokasi Biaya Operasional Penunjang (BOP) Kepala Daerah serta anggaran perjalanan dinas ke Jepang yang dianggap kontroversial ditinjau dari urgensi dan beban APBD daerah.^[16]^[17]