Misi Hardi

Misi Hardi, atau Misi Hardi 1959, adalah sebuah tugas yang diberikan kepada Wakil Perdana Menteri Hardi untuk mendamaikan Aceh dan menyelesaikan pemberontakan DII/TII di Aceh.^[1]

Hardi adalah ketua Misi Pemerintah Republik Indonesia dalam dialog perdamaian dengan Dewan Revolusi Aceh selaku wakil DII/TII Aceh.^[2]

Latar Belakang

Pemberontakan DII/TII di Aceh telah menjadi sorotan dan pembahasan di tingkat pusat. Melalui sebuah sidang istimewa pada bulan Mei 1959, Ali Hasymi (Gubernur Aceh) dan Kolonel Syamaun Gaharu, Panglima Kodam Aceh/Iskandar Muda memberikan penjelasan mengenai hal tersebut kepada pemerintah pusat. Selanjutnya, Kabinet Karya memutuskan untuk mengirimkan sebuah misi perdamaian untuk mengatasi pemberontakan DII/TII di Aceh di bawah pimpinan Wakil Perdana Menteri Hardi.^[1]

Misi ini kemudian melakukan pertemuan dengan Dewan Revolusi DII/TII di Aceh pada tanggal 24-26 Mei 1959.^[3]

Komposisi Tim Pemerintah Indonesia

Pemerintah mengutus 30 orang yang tergabung di dalam Misi Hardi yang terdiri dari pejabat sipil dan militer, antara lain adalah:^[3]

1. Ketua tim: Wakil Perdana Menteri I, Mr. Hardi
2. Anggota:
   • Letjen (purn.) Dadang Suprayogi, Menteri Urusan Stabilisasi/Rehabilitasi Ekonomi
   • Mr. Soetikno Slamet, Menteri Keuangan
   • dr. F. L. Tobing, Menteri Penerangan
   • Ali Hasymi, Gubernur Aceh
   • Kolonel Syamaun Gaharu, Panglima Kodam Aceh/Iskandar Muda
   • Letkol Teuku Hamzah, Kepala staf Kodam Aceh/Iskandar Muda

Komposisi Tim Dewan Revolusi DI/TII Aceh

Dewan Revolusi DI/TII Aceh mengirimkan tim perunding dengan yang terdiri dari 29 orang tokoh, diantaranya adalah:^[3]

1. Ketua: Ayah Gani Usman
2. Anggota:
   • Amir Husin Almujahid
   • Hasan Saleh
   • Husin Yusuf
   • Teuku M. Amin
   • Teuku Ahmad Hasan
   • Ishak Amin
   • A. Gani Mutyara

Hasil Yang Dicapai

Salah satu hasil keputusan dari Misi Hardi adalah Keputusan Perdana Menteri RI No. 1/Misi/1959 yang memberikan status “Daerah Istimewa” kepada Provinsi Aceh.^[4] Dengan predikat tersebut, Aceh memiliki hak-hak otonomi yang luas dalam bidang agama, adat dan pendidikan. Status ini dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965.^[5]

Referensi

1. 1 2 Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia, 1953-1964. Lhokseumawe: Unimal Press Lhokseumawe NAD. 2008. ISBN 978-979-1372-29-9.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
2. ↑ Aceh 03, Tim Jurnal. "Misi Hardi 1959, Kisah di Balik Hadirnya Keistimewaan Aceh". Jurnal Aceh. Diakses tanggal 2025-07-14.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Nama numerik: daftar penulis (link)
3. 1 2 3 Hardi (1993). Daerah Istimewa Aceh, latar belakang politik dan masa depannya (Edisi Cet. 1). Jakarta: Cita Panca Serangkai. ISBN 978-979-8532-00-9.
4. ↑ "Output Besar dari Misi Hardi 1959 di Aceh". kumparan. Diakses tanggal 2025-07-14.
5. ↑ "Kilas Balik Yogyakarta dan Aceh Jadi Daerah Istimewa serta Daerah Khusus Jakarta". Tempo. 2025-04-27. Diakses tanggal 2025-07-14.