Maidi

Maidi
Foto Resmi Maidi saat menjabat sebagai Wali Kota Madiun
Wali Kota Madiunke-29
Petahana
Mulai menjabat 20 Februari 2025-20 Januari 2026[a]
Presiden	Prabowo Subianto
Gubernur	Khofifah Indar Parawansa
Wakil	Bagus Panuntun
Pendahulu	Eddy Supriyanto (Pj.)
Pengganti	Bagus Panuntun
Masa jabatan 29 April 2019 –29 April 2024
Presiden	Joko Widodo
Gubernur	Khofifah Indar Parawansa
Wakil	Inda Raya Ayu Miko Saputri
Pendahulu	Sugeng Rismiyanto
Pengganti	Eddy Supriyanto (Pj.)
Informasi pribadi
Lahir	12 Mei 1961 (umur 65) Plaosan, Magetan
Partai politik	Independen[1]
Anak	2
Pendidikan	IKIP Surabaya Universitas Merdeka Madiun Universitas Satyagama Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Universitas Terbuka
Pekerjaan	Politikus birokrat

Maidi (lahir 12 Mei 1961) adalah politikus dan mantan birokrat Indonesia yang menjabat sebagai Wali Kota Madiun untuk periode 2025–2030.^[2] Ia sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Madiun pada periode 2019–2024.^[3] Tetapi ia kini dinonaktifkan sebagai Wali Kota Madiun dan digantikan oleh F.Bagus Panuntun sebagai (Plt) Wali Kota Madiun.

Karier ^[3]

Ia mengawali kariernya sebagai guru Geografi di SMAN 1 Madiun pada periode 1989 hingga 2002.^[4] Pada tahun 2002, ia dipercaya menjabat sebagai Kepala SMAN 2 Madiun. Masih pada tahun yang sama, tepatnya 7 Juli 2002, ia diangkat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun, kemudian setahun berikutnya menjabat sebagai Penjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun sejak 7 Juli 2003.

Karier birokrasi berlanjut ketika ia dilantik sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun pada 6 Desember 2005. Pada tahun 2006, ia kembali dipercaya memimpin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun. Pada 2009, ia dilantik sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Madiun, jabatan yang diembannya hingga Februari 2018.^[5] Selanjutnya, ia menjabat sebagai Wali Kota Madiun untuk periode 2019–2024, 2025–2030.

Program pemerintahan

Dalam masa kepemimpinannya sebagai Wali Kota Madiun, ia menggagas berbagai program pembangunan daerah. Salah satu program utama adalah Pancakarya, yaitu konsep pembangunan yang mencakup Madiun Kota Pintar, Madiun Kota Melayani, Madiun Kota Membangun, Madiun Kota Peduli, dan Madiun Kota Terbuka. Program ini menjadi dasar visi dan misi Pemerintah Kota Madiun periode 2019–2024 dalam mewujudkan Madiun sebagai Kota Pendekar, yang merupakan akronim dari Pintar, mEelayani, membanguN, peDuli, tErbuka, dan KARismatik.^[6]

Selain itu, pemerintahannya memperkenalkan berbagai program tematik, seperti penguatan identitas Madiun sebagai Kota Pendekar, pengembangan destinasi kuliner melalui program Peceland, serta peluncuran ikon Madiun sebagai Kota Sejuta Bunga.^[7] Di bidang kesehatan, ia menggagas program Pendekar Obat dan Pendekar Waras sebagai upaya penanganan pandemi COVID-19 di Kota Madiun.^[8]

Di sektor pembangunan, pemerintahannya menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur perkotaan, termasuk pengembangan kawasan Pahlawan Religi Center (PRC). Di bidang pendidikan, ia juga meluncurkan program pembagian laptop gratis bagi siswa dan guru sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pembelajaran berbasis teknologi.^[9]

Organisasi ^[3]

Selain berkarier di pemerintahan, ia juga aktif dalam berbagai organisasi. Ia tercatat sebagai pengurus PGRI pada periode 2000 hingga 2005. Pada masa jabatannya sebagai Sekretaris Daerah, ia juga menjabat sebagai Ketua KORPRI Kota Madiun dari tahun 2009 sampai 2018. Di bidang kepramukaan, ia terlibat dalam kepengurusan Kwartir Cabang (Kwarcab) Pramuka Kota Madiun.^[10]

Pendidikan

Riwayat pendidikannya dimulai dari pendidikan dasar di Ngancar pada tahun 1974, kemudian melanjutkan ke jenjang SMP Negeri di Plaosan pada 1977. Pendidikan menengah atas ditempuh di SMA Negeri 3 Madiun dan diselesaikan pada 1981. Ia meraih gelar sarjana pendidikan Geografi dari IKIP Surabaya pada tahun 1985 dan menyandang gelar Doktorandus (Drs.).^[11]

Pada 1996, ia kembali menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang Ilmu Hukum di Universitas Merdeka (Unmer) Madiun dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pendidikan pascasarjana ditempuh di Universitas Satyagama Jakarta dengan konsentrasi Manajemen dan lulus pada 1999 dengan gelar Magister Manajemen (M.M.) Selanjutnya, ia meraih gelar Magister Pendidikan (M.Pd.) bidang Teknologi Pendidikan dari Universitas PGRI Adi Buana Surabaya pada 2002.^[3] Pada 2023, ia menyelesaikan pendidikan doktoral di Universitas Terbuka Surabaya dengan bidang kajian Administrasi Publik dan memperoleh gelar Doktor (Dr.)^[12]

Kontroversi

Pada 19 Januari 2026, Maidi tertangkap tangan dalam OTT yang digelar KPK di Kota Madiun, Jawa Timur.^[13] Dari OTT tersebut, KPK mendapati dan menyita barang bukti berupa uang tunai senilai Rp550 juta. Selain itu, KPK juga menemukan dugaan tindak pidana korupsi berupa permintaan fee perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Madiun kepada para pelaku usaha dan dugaan pemerasan, termasuk gratifikasi periode 2019-2022 dari sejumlah pihak dengan nilai total Rp1.1 miliar.^[14]

Pada 20 Januari 2026, berdasarkan kecukupan alat bukti, Maidi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus pemerasan dengan modus imbalan jasa proyek dan dana Tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR), serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dengan nilai total Rp2,2 miliar dalam kurun waktu 2019-2024 dan periode jabatan 2025-2030. Maidi disangka melanggar pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 20 juncto Pasal 21 Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 KUHP.^[15]

Pada 22 Oktober 2026, Majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya menjatuhkan vonis terhadap Maidi pidana penjara 5 tahun dan denda Rp250 juta serta penyitaan harta benda apabila denda tidak dibayar, subsider 90 hari penjara. Ia dinilai terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi terkait fee proyek serta dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di lingkungan pemerintah Kota Madiun.^[16] Maidi juga dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti senilai Rp6,7 miliar, selambat-lambatnya 3 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan penyitaan harta benda apabila tidak mampu membayar, subsider 5 tahun penjara serta pencabutan hak politik selama 5 tahun usai menjalani pidana pokok.^[17]

Penghargaan

Tanda kehormatan

• Nasional
  • Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha – 2019^{[butuh rujukan]}

Catatan

Referensi