Senin, 16 November 2026
15:51 WIB
TERKINI
Bandar Lampung Agenda Strategis Pemprov Lampung 6 November 2026: Revitalisasi Stadion Jadi Prioritas Bandar Lampung Harga Beras di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung Merangkak Naik, Stok Aman Bandar Lampung Disdag Bandar Lampung Jamin Pasokan Beras Aman hingga Akhir 2026 Insight Komitmen Pembangunan Negeri, PTBA Sabet Penghargaan Kepatuhan PNBP ESDM 2026 Pemprov Lampung Gubernur Mirza Canangkan Mulang Maya Jadi Magnet Wisata Budaya Unggulan Lampung Tuba Barat Mewujudkan Haji: Pemkab Tubaba dan BSI Ajak Masyarakat Menabung Sejak Dini Lampung Timur Bupati Ela Dekatkan Diri dengan Siswa, Pastikan Kualitas Pendidikan dan Gizi di Lampung Timur Tuba Barat Kemitraan Strategis Pemkab Tubaba dan Kejari: Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Akuntabel Bandar Lampung Mantan Ketua DPRD Lampung Bersaksi dalam Sidang Arinal Djunaidi Bandar Lampung Senator Bustami Zainudin dan Staf DPD Lampung Ikuti Program Cek Kesehatan Gratis Bandar Lampung Agenda Strategis Pemprov Lampung 6 November 2026: Revitalisasi Stadion Jadi Prioritas Bandar Lampung Harga Beras di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung Merangkak Naik, Stok Aman Bandar Lampung Disdag Bandar Lampung Jamin Pasokan Beras Aman hingga Akhir 2026 Insight Komitmen Pembangunan Negeri, PTBA Sabet Penghargaan Kepatuhan PNBP ESDM 2026 Pemprov Lampung Gubernur Mirza Canangkan Mulang Maya Jadi Magnet Wisata Budaya Unggulan Lampung Tuba Barat Mewujudkan Haji: Pemkab Tubaba dan BSI Ajak Masyarakat Menabung Sejak Dini Lampung Timur Bupati Ela Dekatkan Diri dengan Siswa, Pastikan Kualitas Pendidikan dan Gizi di Lampung Timur Tuba Barat Kemitraan Strategis Pemkab Tubaba dan Kejari: Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Akuntabel Bandar Lampung Mantan Ketua DPRD Lampung Bersaksi dalam Sidang Arinal Djunaidi Bandar Lampung Senator Bustami Zainudin dan Staf DPD Lampung Ikuti Program Cek Kesehatan Gratis

Liberalisme di Jepang

Bagikan:

Liberalisme Jepang (自由主義 atau リベラリズム) muncul pada abad ke-19 sebagai tanggapan atas tatanan masyarakat tradisional. Memasuki abad ke-20, istilah “liberal” (自由) lambat laun justru identik dengan konservatisme, sehingga partai konservatif terbesar di Jepang kini menyandang nama Partai Demokrat Liberal (自由民主党, Jiyū-Minshutō). Partai Demokrat (民主党, Minshutō) yang telah dibubarkan sebagian kalangan dipandang sebagai partai sentris-liberal, begitu pula sebagian besar partai yang lahir dari partai tersebut. Sementara itu, status Liberal League (自由連合, Jiyū Rengō) sebagai partai liberal masih diperdebatkan karena sebagian pihak juga menggolongkannya sebagai partai konservatif. Pembahasan dalam artikel ini hanya mencakup partai-partai liberal (リベラル) yang memiliki dukungan cukup besar, yang tampak dari keberadaan wakil mereka di parlemen.

Liberalisme Jepang modern

Kaum liberal di Jepang pada umumnya dipersatukan oleh satu hal utama, yakni sikap menolak perubahan terhadap konstitusi pascaperang yang melarang negara itu memiliki angkatan bersenjata nasional. [1] Sebelum dekade 1990-an, kelompok liberal Jepang belum pernah tampil sebagai partai tersendiri yang menonjol. Aliran liberal radikal (liberal sayap kiri) tumbuh dari gerakan perdamaian, dengan Partai Sosialis Jepang (JSP) sebagai motor penggeraknya. Adapun liberalisme konservatif (sayap kanan) hingga 1990-an berada di bawah naungan Partai Demokrat Liberal (LDP), yang berseberangan dengan kubu liberal kiri. Memasuki 1990-an, sebagian besar kaum liberal konservatif hengkang dari LDP. Partai Baru Jepang (JNP) dan Partai Baru Sakigake didirikan oleh para liberal-konservatif tersebut sebagai bentuk penentangan terhadap agenda nasionalis LDP, dan dari sinilah garis tradisi liberalisme Partai Demokrat Jepang (DPJ) bermula. DPJ, yang sebelumnya menjadi wadah kaum liberal, dipimpin oleh tokoh-tokoh moderat dari LDP yang berhaluan kanan maupun JSP yang berhaluan kiri.

Saat ini, LDP belum dianggap sebagai partai liberal. Di masa lalu, kaum liberal di LDP menjadi kekuatan oposisi setelah meninggalkan partai, sehingga "liberal" secara umum menjadi kekuatan yang melawan "konservatif" dalam politik Jepang di abad ke-21. Tradisi liberalisme DPJ saat ini dilanjutkan oleh Partai Demokrat Konstitusional Jepang (CDPJ). [2]

Kini, LDP tidak lagi dipandang sebagai partai liberal. Karena para liberal yang keluar dari LDP berubah menjadi kekuatan oposisi, maka pada abad ke-21 label “liberal” dalam kancah politik Jepang cenderung dipahami sebagai lawan dari “konservatif”. Estafet tradisi DPJ saat ini dilanjutkan oleh Partai Demokrat Konstitusional Jepang (CDPJ).

Pengaruh agama pun berbeda: konservatisme Jepang dibentuk oleh Shinto, sedangkan liberalisme radikal dan sosialisme demokratis lebih banyak dipengaruhi ajaran Kristen.

Seiring LDP makin mengukuhkan diri sebagai partai konservatif yang kokoh dan gerakan sosialis yang dulu memimpin kubu antiLDP kehilangan kendali atas oposisi, makna “liberal” di Jepang bergeser perlahan, dari sosok “liberal” berhaluan tengah-kanan ala Eropa dan Australia di masa lalu menjadi “liberal” berhaluan tengah-kiri ala Amerika. Saat ini, LDP merupakan partai konservatif terbesar di Jepang, sementara CDPJ adalah partai liberal terbesar di negara itu.

Tokoh-tokoh liberal

[icon]
Bagian ini memerlukan pengembangan. Anda dapat membantu dengan mengembangkannya. (October 2018)

Lihat juga

Catatan

  1. ↑ Brasor, Philip (21 Oktober 2017). "Identifying the 'liberal' in Japanese politics". The Japan Times. Diakses tanggal 26 Oktober 2017.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  2. ↑ Spremberg, Felix (25 November 2020). "How Japan's Left is repeating its unfortunate history". International Politics & Society Journal. Diakses tanggal 28 Februari 2021.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  3. ↑ James Mark Shields (2017). Against Harmony: Progressive and Radical Buddhism in Modern Japan. Oxford University Press. hlm. 169. ISBN 9780190664008.
  4. ↑ "Hakushaku Itagaki Taisuke". Encyclopædia Britannica. Diakses tanggal 2025-05-01.
  5. ↑ Wm. Theodore De Bary; Carol Gluck; Arthur Tiedeman (2006). Sources of Japanese Tradition, Abridged: 1600 to 2000; Part 2: 1868 to 2000. Columbia University Press. hlm. 153.
  6. ↑ David Goldblatt; Richard Maidment; Jeremy Mitchell (2005). Governance in the Asia-Pacific. Columbia University Press. hlm. 58.
  7. ↑ Roger Backhouse; Bradley W. Bateman; Tamotsu Nishizawa, ed. (2017). Liberalism and the Welfare State: Economists and Arguments for the Welfare State. Oxford University Press. hlm. 76. ISBN 9780190676681. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 17 Januari 2023. Diakses tanggal 3 Desember 2022.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  8. ↑ Mikhail Iosifovich Sladkovskiĭ (1975). China & Japan: Past and Present. Academic International Press. hlm. 261. Wakatsuki Reijiro, a liberal who was Prime Minister 1926-1927 and in 1931.
  9. ↑ Ben-Ami Shillony (2013). Ben-Ami Shillony. Taylor & Francis. hlm. 58. ... liberal Prime Minister Inukai Tsuyoshi who had been assassinated in 1932.
  10. ↑ Yoshida Shigeru: Last Meiji Man. Rowman & Littlefield. 2007. hlm. XI. Liberal Democratic Party, which succeeded Yoshida's original liberal organization
  11. ↑ JPRI Working Paper: Volume 49. University of California. 1998. hlm. 4. Ichiro Hatoyama regarded equality and liberalism as the ultimate values of mankind and strongly opposed both totalitarianism (Nazism) and communism (Stalinism).
  12. ↑ Uchida, Kenzō (1987). "Japan's Postwar Conservative Parties". Dalam Ward, Robert E.; Sakamoto, Yoshikazu (ed.). Democratizing Japan: The Allied Occupation. University of Hawai’i Press. hlm. 309–314. doi:10.2307/j.ctv9zcm6g.15. ISBN 978-0824880729. JSTOR j.ctv9zcm6g.15.
  13. ↑ John Creighton Campbell, ed. (2014). How Policies Change: The Japanese Government and the Aging Society. Princeton University Press. hlm. 363. ISBN 9781400862955. ... Prime Minister Kishi, who leaned toward statecorporatist notions that included paternalistic welfare policy, gave way to Ikeda Hayato, who was more inclined toward free-market liberalism. ...
  14. ↑ Adam Bronson (2016). One Hundred Million Philosophers: Science of Thought and the Culture of Democracy in Postwar Japan. University of Hawaii Press. hlm. 56. Maruyama Masao, the left-liberal historian of political thought
  15. ↑ Austrian Foreign Policy Yearbook. Federal Ministry for Foreign Affairs. 1993. hlm. 98. The new reform parties were successful, but the socialists lost almost half of their seats . a At the beginning of August the leader of the liberal Japan New Party, Morihiro Hosokawa, formed a new broadly - based coalition government ...
  16. ↑ "Yukio Hatoyama, the Japanese Kennedy". France 24. 2009-08-28. Diakses tanggal 2025-05-01.
  17. ↑ "衆院選2017 : 特集 : 日経電子版". www.nikkei.com (dalam bahasa Jepang). Diarsipkan dari asli tanggal 22 Oktober 2017. Diakses tanggal 23 Oktober 2017.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  18. ↑ Robert Pekkanen, ed. (2018). Critical Readings on the Liberal Democratic Party in Japan: Volume 1. Brill. hlm. 4.
  19. ↑ "Izumi Kenta wants to shake up Japan's opposition" (dalam bahasa Inggris). The Economist. 8 Februari 2024. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 13 Februari 2024.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Konten disalin dari Wikipedia Bahasa Indonesia (lisensi CC BY-SA) Lihat versi asli di Wikipedia

Rekomendasi Pilihan