Kamis, 19 November 2026
14:59 WIB
TERKINI
Bandar Lampung Jaksa Ungkap Dana Tantiem Mengalir ke Politisi di Kasus Korupsi Migas Lampung Pringsewu Anggota DPRD Pringsewu Pantau Ketat Perbaikan Jalan Raden Intan Wonodadi Pesawaran Pesawaran Prioritaskan Kesehatan Atlet di Porprov X Lampung 2026 dengan Tim Medis Khusus Tanggamus Polres Tanggamus Ungkap Pembobolan Rumah Rp45 Juta, Satu Pelaku Ditangkap di Wonosobo Nasional Era Baru Pemberantasan Korupsi: RUU Perampasan Aset Resmi Jadi Undang-Undang Lampung Timur Pendekatan Humanis Operasi Zebra Krakatau: Pelajar Lampung Timur Dididik Lewat Lagu Kebangsaan Bandar Lampung Bendungan Batutegi Kritis, BBWS Mesuji Sekampung Gelar Modifikasi Cuaca Jelang Musim Tanam Nasional Bareskrim Geledah Rumah Irjen Eko Terkait Dugaan Makar Eks Kapolri Listyo Sigit Ekonomi Dan Bisnis Harga Emas Antam 18 November 2026: Turun Tipis, Ini Rincian Lengkapnya Advertorial Layanan Publik Makin Dekat: Natar Kini Miliki Samsat Drive Thru dan MPP Mini Bandar Lampung Jaksa Ungkap Dana Tantiem Mengalir ke Politisi di Kasus Korupsi Migas Lampung Pringsewu Anggota DPRD Pringsewu Pantau Ketat Perbaikan Jalan Raden Intan Wonodadi Pesawaran Pesawaran Prioritaskan Kesehatan Atlet di Porprov X Lampung 2026 dengan Tim Medis Khusus Tanggamus Polres Tanggamus Ungkap Pembobolan Rumah Rp45 Juta, Satu Pelaku Ditangkap di Wonosobo Nasional Era Baru Pemberantasan Korupsi: RUU Perampasan Aset Resmi Jadi Undang-Undang Lampung Timur Pendekatan Humanis Operasi Zebra Krakatau: Pelajar Lampung Timur Dididik Lewat Lagu Kebangsaan Bandar Lampung Bendungan Batutegi Kritis, BBWS Mesuji Sekampung Gelar Modifikasi Cuaca Jelang Musim Tanam Nasional Bareskrim Geledah Rumah Irjen Eko Terkait Dugaan Makar Eks Kapolri Listyo Sigit Ekonomi Dan Bisnis Harga Emas Antam 18 November 2026: Turun Tipis, Ini Rincian Lengkapnya Advertorial Layanan Publik Makin Dekat: Natar Kini Miliki Samsat Drive Thru dan MPP Mini
Korupsi di India

Korupsi di India

kejahatan di India

Bagikan:
250px-India_Corruption_Survey_2019.png?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Korupsi di India menurut survei 2019.

Korupsi di India adalah masalah yang memengaruhi ekonomi pemerintah pusat, negara bagian, dan daerah. Korupsi dianggap menjadi penyebab terhambatnya pertumbuhan ekonomi India.[1] Studi yang dilakukan oleh Transparency International pada tahun 2005 mencatat bahwa lebih dari 62% warga India pernah membayar suap kepada pejabat publik untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.[2][3] Pada tahun 2008, laporan lain menunjukkan bahwa sekitar 50% warga India memiliki pengalaman langsung membayar suap atau menggunakan koneksi untuk mendapatkan layanan dari kantor publik.[4]

Dalam Indeks Persepsi Korupsi 2024 oleh Transparency International, yang menilai 180 negara dengan skala 0 ("sangat korup") hingga 100 ("sangat bersih"), India memperoleh skor 38. Berdasarkan skor tersebut, India menempati peringkat ke-96 dari 180 negara dalam indeks tersebut, di mana negara peringkat pertama dianggap memiliki sektor publik paling jujur.[5] Sebagai perbandingan dengan skor di kawasan Asia Pasifik, skor terbaik adalah 84, rata-rata 44, dan terendah 16.[6] Untuk perbandingan secara global, skor rata-rata adalah 43, skor terbaik 90 (peringkat 1), dan skor terendah 8 (peringkat 180).[7]

Berbagai faktor berkontribusi pada korupsi, termasuk pejabat yang mengalihkan dana dari program kesejahteraan sosial pemerintah. Contohnya adalah Undang-Undang Jaminan Pekerjaan Desa Nasional Mahatma Gandhi dan Misi Kesehatan Pedesaan Nasional.[8][9] Area korupsi lainnya termasuk industri truk di India, yang dipaksa membayar miliaran rupee dalam bentuk suap setiap tahun kepada berbagai pos pemeriksaan regulasi dan kepolisian di jalan raya antarnegara bagian.[10]

Media berita secara luas memberitakan tuduhan warga India yang menyimpan jutaan rupee di bank Swiss.[11] Otoritas Swiss sempat menyangkal tuduhan ini, yang kemudian terbukti pada tahun 2015–2016. Pada Juli 2021, Dewan Pajak Penghasilan Pusat India (CBDT) menjawab permintaan Hak Informasi (RTI) dengan menyatakan bahwa aset yang tidak dilaporkan senilai Rs 20.078 crore telah diidentifikasi di India dan luar negeri berdasarkan penyelidikan hingga Juni 2021.[12][13][14]

Penyebab korupsi di India meliputi regulasi yang berlebihan, sistem pajak dan perizinan yang rumit, banyaknya departemen pemerintah dengan birokrasi yang tidak transparan dan kekuasaan diskresioner, monopoli institusi yang dikendalikan pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa tertentu, serta kurangnya undang-undang dan proses yang transparan.[15][16] Terdapat variasi signifikan dalam tingkat korupsi dan upaya pemerintah untuk menguranginya di seluruh India.

Referensi

  1. ↑ Nirvikar Singh (19 Desember 2010). "The trillion-dollar question". The Financial Express. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 29 November 2012.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  2. ↑ Transparency International – the global coalition against corruption, Transparency.org, diarsipkan dari asli tanggal 24 Juli 2011, diakses tanggal 7 Oktober 2011
  3. ↑ "India Corruption Study 2005: To Improve Governance: Volume I – Key Highlights New Delhi" (PDF). Transparency International India. 30 Juni 2005. hlm. 1–3. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 11 Agustus 2013.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  4. ↑ "India Corruption Study – 2008" (PDF). Transparency International. 2008. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 19 Juni 2012. Diakses tanggal 6 Juli 2012.
  5. ↑ "The ABCs of the CPI: How the Corruption Perceptions Index is calculated". Transparency.org (dalam bahasa Inggris). 11 Februari 2025. Diakses tanggal 4 Maret 2025.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  6. ↑ Mohamed, Ilham; Haihuie, Yuambari; Ulziikhuu, Urantsetseg (11 Februari 2025). "CPI 2024 for Asia Pacific: Leaders failing to stop corruption amid an escalating climate crisis". Transparency.org (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 4 Maret 2025.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  7. ↑ "Corruption Perceptions Index 2024: India". Transparency.org (dalam bahasa Inggris). 11 Februari 2025. Diakses tanggal 4 Maret 2025.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  8. ↑ "India to give free medicine to millions". The Financial Times. 5 Juli 2012.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  9. ↑ "Indian rural welfare – Digging holes". The Economist. 5 November 2011. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 9 Juni 2012.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  10. ↑ "Cops turn robbers on India's roads". Asia Online. 27 Agustus 2009. Diarsipkan dari versi asli pada 28 Oktober 2009.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  11. ↑ "Black money probe: Tax haven trusts come under scanner for Swiss bank accounts". The Economic Times. 2020-01-22. ISSN 0013-0389. Diakses tanggal 2024-10-17.
  12. ↑ "Panama Papers: Rs 20,000 crore in undeclared assets identified". The Indian Express (dalam bahasa Inggris). 2021-07-05. Diakses tanggal 2021-07-08.
  13. ↑ "White Paper on Black Money" (PDF). Ministry of Finance, Government of India. 2012. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 29 Juli 2012.
  14. ↑ "Banking secrecy spices up Indian elections". SWISSINFO – A member of Swiss Broadcasting Corporation. 14 Mei 2009. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 26 September 2013.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  15. ↑ "Survey on Bribery and Corruption – Impact on Economy and Business Environment" (PDF). KPMG. 2011. Diarsipkan (PDF) dari versi aslinya tanggal 8 November 2012.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  16. ↑ Debroy and Bhandari (2011). "Corruption in India". The World Finance Review.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: layanan pengarsipan yang sudah usang (link)
Konten disalin dari Wikipedia Bahasa Indonesia (lisensi CC BY-SA) Lihat versi asli di Wikipedia

Rekomendasi Pilihan