Minggu, 15 November 2026
20:29 WIB
TERKINI
Bandar Lampung Agenda Strategis Pemprov Lampung 6 November 2026: Revitalisasi Stadion Jadi Prioritas Bandar Lampung Harga Beras di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung Merangkak Naik, Stok Aman Bandar Lampung Disdag Bandar Lampung Jamin Pasokan Beras Aman hingga Akhir 2026 Insight Komitmen Pembangunan Negeri, PTBA Sabet Penghargaan Kepatuhan PNBP ESDM 2026 Pemprov Lampung Gubernur Mirza Canangkan Mulang Maya Jadi Magnet Wisata Budaya Unggulan Lampung Tuba Barat Mewujudkan Haji: Pemkab Tubaba dan BSI Ajak Masyarakat Menabung Sejak Dini Lampung Timur Bupati Ela Dekatkan Diri dengan Siswa, Pastikan Kualitas Pendidikan dan Gizi di Lampung Timur Tuba Barat Kemitraan Strategis Pemkab Tubaba dan Kejari: Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Akuntabel Bandar Lampung Mantan Ketua DPRD Lampung Bersaksi dalam Sidang Arinal Djunaidi Bandar Lampung Senator Bustami Zainudin dan Staf DPD Lampung Ikuti Program Cek Kesehatan Gratis Bandar Lampung Agenda Strategis Pemprov Lampung 6 November 2026: Revitalisasi Stadion Jadi Prioritas Bandar Lampung Harga Beras di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung Merangkak Naik, Stok Aman Bandar Lampung Disdag Bandar Lampung Jamin Pasokan Beras Aman hingga Akhir 2026 Insight Komitmen Pembangunan Negeri, PTBA Sabet Penghargaan Kepatuhan PNBP ESDM 2026 Pemprov Lampung Gubernur Mirza Canangkan Mulang Maya Jadi Magnet Wisata Budaya Unggulan Lampung Tuba Barat Mewujudkan Haji: Pemkab Tubaba dan BSI Ajak Masyarakat Menabung Sejak Dini Lampung Timur Bupati Ela Dekatkan Diri dengan Siswa, Pastikan Kualitas Pendidikan dan Gizi di Lampung Timur Tuba Barat Kemitraan Strategis Pemkab Tubaba dan Kejari: Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Akuntabel Bandar Lampung Mantan Ketua DPRD Lampung Bersaksi dalam Sidang Arinal Djunaidi Bandar Lampung Senator Bustami Zainudin dan Staf DPD Lampung Ikuti Program Cek Kesehatan Gratis
Konstitusi Botswana

Konstitusi Botswana

hukum tertinggi di Botswana

Bagikan:
Konstitusi Republik Botswana
250px-Coat_of_arms_of_Botswana.svg.png?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Ikhtisar
YurisdiksiBotswana
Tanggal berlaku30 September 1966
SistemRepublik
Struktur pemerintahan
CabangTiga
Lembaga legislatifUnikameral (Majelis Nasional)
Lembaga eksekutifPresiden
Lembaga kehakimanPengadilan Tinggi
Sejarah
Amendemen16
Amendemen terakhir1 Februari 2021
Naskah lengkap
Constitution of the Republic of Botswana di Wikisource

Konstitusi Botswana adalah hukum dasar negara Republik Botswana yang mengatur sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, serta hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi disahkan pada 30 September 1966, ketika Botswana memperoleh kemerdekaan dari Britania Raya.[1] Konstitusi ini dianggap sebagai salah satu yang paling stabil dan sukses di Afrika sejak kemerdekaan negara tersebut.

Sejarah

Sebelum pemerintahan kolonial ditegakkan di Botswana, terdapat sebuah konstitusi tradisional—sekumpulan hukum yang dikenal sebagai molao—yang digunakan oleh para kepala suku, atau diKgosi, dari masyarakat Botswana.[2] Selama tahun-tahun awal masa Protektorat Bechuanaland, beberapa orang non-Botswana juga tunduk pada hukum-hukum ini.[3] Para pejabat protektorat mempertahankan beberapa unsur dari konstitusi tradisional tersebut, meskipun tidak seluruhnya; sebagian besar dari sistem itu kini telah tidak digunakan lagi.[4]

Pada tahun 1959, sebuah Komite Konstitusi dari Dewan Penasihat Gabungan menyusun konstitusi formal pertama untuk Protektorat, yang mulai berlaku pada tahun 1960. Pada tahun 1963, konsultasi dimulai untuk menyusun konstitusi kedua yang akan memberikan pemerintahan sendiri. Pemilihan umum tahun 1965 diselenggarakan berdasarkan konstitusi ini, yang dimodelkan dari sistem demokrasi parlementer Westminster: terdapat lembaga legislatif unikameral; seorang perdana menteri dan kabinet yang terdiri dari lima menteri yang bertanggung jawab kepada legislatif; serta Ntlo ya Dikgosi yang bersifat murni konsultatif.[5]

Ketika Botswana mencapai kemerdekaan penuh pada 30 September 1966, jabatan perdana menteri digantikan oleh presiden yang dipilih oleh legislatif (yang kemudian berganti nama menjadi Majelis Nasional), dan diberikan kekuasaan eksekutif.[6]

Serangkaian amendemen konstitusi berikutnya telah meningkatkan jumlah anggota terpilih di Majelis Nasional dan memperluas ukuran Ntlo ya Dikgosi. Perubahan konstitusional lainnya dilakukan pada tahun 1994 dan 1997.[7]

Referensi

  1. ↑ "Botswana : Constitution and politics | The Commonwealth". thecommonwealth.org.
  2. ↑ Mafela, Lily (2007-12-15). "Batswana Women and Law". Cahiers d'études africaines. 47 (187–188): 523–566. DOI:10.4000/etudesafricaines.7962. ISSN0008-0055
  3. ↑ Griffiths, J.E.S. (1970). JSTOR 40980765 "A Note on Local Government in Botswana"]. Botswana Notes and Records. 2: 64–70
  4. ↑ Woolrych, Austin (1990). "The Cromwellian Protectorate: A Military Dictatorship?". History. 75: 207–231.
  5. ↑ Barry, Morton. Historical dictionary of Botswana. Ramsay, Jeff, Based on (work): Morton, Fred, (5th ed.). Lanham, Maryland. ISBN9781538111321. OCLC1037884220
  6. ↑ Sebudubudu, David (December 2011). "Wealth Sharing for Conflict Prevention and Economic Growth: Botswana Case Study of Natural Resource Utilization For Peace and Development". University of Botswana.
  7. ↑ Poteete, Amy. (2018). Renegotiation of Executive Powers and Executive–Legislative Relations in Botswana.

Pranala luar

Konstitusi Afrika
Negara
berdaulat
Afrika Utara
Afrika Barat
Afrika Tengah
Afrika Timur
Afrika Selatan
Negara dengan
pengakuan terbatas
Dependensi dan
wilayah lain
Konten disalin dari Wikipedia Bahasa Indonesia (lisensi CC BY-SA) Lihat versi asli di Wikipedia

Rekomendasi Pilihan