Kode Qing Agung

Kode Qing Agung (Hanzi 大清律例, Da Qing lüli) adalah kitab hukum utama Dinasti Qing di Tiongkok. Kitab ini disusun pada tahun 1646 dan dihapus bersama berakhirnya dinasti pada tahun 1912.^[1] Edisi akhirnya, tahun 1740, memuat 436 pasal pokok (lü) dan lebih dari seribu pasal tambahan (li).^[2] Kitab ini sering disebut "kode pidana" Qing, padahal makna "kode hukum" dalam tradisi Tiongkok berbeda mendasar dari maknanya dalam bahasa hukum Barat.^[3]

Warisan Kode Ming

Para penyusun Qing tidak membuat kitab baru dari nol. Edisi pertama, yang muncul pada masa Kaisar Shunzhi (1646), memuat 458 bagian dalam 10 jilid dan berdasarkan 460 pasal Kode Ming. Tiga pasal dihapus, satu ditambahkan, dan dua disusun ulang.^[2] Kitab ini mulai berlaku pada tahun 1647 dan mewarisi seluruh tujuh judul bab serta tiga puluh judul bagian dari Kode Ming.^[4]

Perubahan dilakukan lewat pasal tambahan, bukan lewat pasal pokok. Bagian ketentuan umum (mingli) pada Kode Ming memuat 46 pasal pokok dan 91 pasal tambahan. Edisi Shunzhi mempertahankan semua 46 pasal pokok, tetapi hanya 64 dari 91 pasal tambahannya.^[2]

Sampai edisi 1740, jumlah pasal pokok turun dari 460 menjadi 436. Sebagian besar penurunan itu berasal dari penggabungan pasal, dan hanya satu pasal baru dibuat.^[4]

Edisi

Edisi kedua terbit pada tahun 1725 pada masa Kaisar Yongzheng, dalam 30 jilid dengan 436 pasal pokok. Edisi ketiga, tahun 1740 pada masa Kaisar Qianlong, tetap memuat 436 pasal pokok, ditambah sekitar 1.040 pasal tambahan, dan menjadi edisi yang dianggap baku.^[2][4][5]

Qianlong mempertahankan kata pengantar Yongzheng bertanggal 1725 dalam edisi itu. Kata pengantar tersebut mengutip Zhou Li tentang pelaksanaan lima hukuman dan menyatakan bahwa pejabat dan rakyat harus dididik dalam hukum, supaya mereka mengetahuinya dan takut kepadanya. Gregor Weimar membacanya sebagai bukti bahwa Yongzheng memandang hukum sebagai alat pendidikan dan penjera untuk menjaga ketertiban, bukan untuk menjamin hak perseorangan.^[5]

Susunan

Kode ini terdiri atas tiga unsur. Pasal pokok (lü) memuat larangan dan kewajiban dasar. Pasal tambahan (li) berasal dari dekret kaisar atau putusan Kementerian Hukuman (Xingbu) yang disetujui kaisar. Catatan antarbaris (xiaozhu) menjelaskan isi pasal.^[2] Bila pasal pokok dan pasal tambahan bertentangan, pasal tambahan yang berlaku.^[2][6] Peraturan administratif ikut melengkapi sistem ini.^[6]

Kode ini tersusun dalam tujuh bab dan tiga puluh bagian.^[4] Sebagian besar ketentuannya dikelompokkan dalam bab yang sepadan dengan kementerian negara.^[6] Dari Kode Tang, lebih dari sepertiga pasal pokok masih ada dalam edisi 1740.^[6]

Revisinya dijadwalkan, dengan revisi besar setiap 10 tahun dan revisi kecil setiap 5 tahun. Revisi sistematis berhenti setelah tahun kesembilan pemerintahan Tongzhi (1870), sementara jumlah pasal tambahan mencapai puncaknya pada akhir masa Guangxu.^[2]

Komentar

Pemerintah Qing tidak mengesahkan komentar swasta, tetapi para pejabat sering memakainya, dan beberapa menjadi rujukan baku. Wang Kentang menulis Jianshi (1611, 32 jilid), semula komentar atas Kode Ming. Da Qing lü jizhu karya Shen Zhiqi (1715) menjadi komentar swasta paling berpengaruh sampai awal abad ke-19. Yao Runji menyusun Daqing lüli tongzuan jicheng (terbitan awal 1805, direvisi 1845, 40 jilid), yang paling umum dipakai sampai akhir Qing. Xue Yunsheng menulis Duli cunyi (1905), uraian paling lengkap atas pasal tambahan.^[2]

Kelompok non-Han

Kode ini membedakan perlakuan bagi sebagian kelompok. Bangsawan Manchu, anggota klan kekaisaran, dan prajurit panji diperlakukan berbeda dalam hukum. Qing membuang pasal Ming tentang perkawinan campur antara bangsa Mongol dan Han. Urusan hukum orang yang bukan Manchu dan bukan Han ditangani Lembaga Urusan Koloni (Lifan Yuan) berdasarkan Peraturan Mongol.^[4]

Istilah huawai ren, yang dalam Kode Ming berarti orang di luar peradaban, diberi arti baru oleh Qing, yaitu orang yang datang untuk menyerah kepada Tiongkok.^[4]

Orang asing di Kanton

Pedagang asing di Kanton tunduk pada hukum Qing bila mereka melakukan kejahatan. Pada tanggal 24 November 1784, kapal dagang Inggris Lady Hughes menembakkan salvo penghormatan yang menewaskan dua orang Tionghoa. Pejabat Qing menahan petugas kargo kapal dan menghentikan perdagangan. Penembaknya, yang sempat disembunyikan, diserahkan beberapa hari kemudian, dinyatakan bersalah membunuh, dan dihukum mati dengan dicekik.^[7]

Perkara serupa terjadi pada tahun 1821. Seorang perempuan Tionghoa yang berjualan kepada sebuah kapal Amerika tewas tenggelam setelah kendi yang dilemparkan dari kapal mengenainya. Pihak berwenang menuntut pelakunya diserahkan. Nakhoda dan para pedagang Amerika mula-mula menolak, tetapi menyerahkan Terranova, seorang pelaut asal Italia, ketika penolakan itu merugikan perdagangan. Terranova dieksekusi tak lama kemudian dan perdagangan dilanjutkan.^[8]

Kedua peristiwa sering dikutip sebagai alasan negara-negara Barat menuntut eksteritorialitas, dan kasus Lady Hughes sering diceritakan sebagai kecelakaan. James Carter menilai versi itu menyesatkan. Salvo penghormatan sebenarnya dilarang, dan penembaknya konon sudah memperingatkan bahwa menembak tidak aman tetapi tetap diperintahkan menembak. Inggris pun sudah mengupayakan perlakuan eksteritorial pada tahun 1670, 1715, dan 1729.^[7] Tambahan Perjanjian Nanjing kemudian menetapkan bahwa warga Inggris yang dituduh melakukan kejahatan diadili menurut hukum Inggris, dan sisa-sisa sistem itu bertahan sampai tahun 1940-an. Sistem tersebut juga mendorong upaya besar pejabat dan cendekiawan Tiongkok untuk memperbarui hukum negara.^[6]

Terjemahan

George Thomas Staunton menerbitkan Ta Tsing Leu Lee di London pada tahun 1810. Judul lengkapnya menyebut karya itu memuat hukum dasar dan sebagian pasal tambahan, sehingga terjemahannya tidak utuh.^[2][3] Terjemahan Staunton menjadi dasar bagi terjemahan Eropa berikutnya, termasuk edisi Italia yang terbit di Milan pada tahun 1812 dalam tiga jilid.^[3] Menurut kajian atas karya-karya itu, terjemahan tersebut kini tidak lagi dapat dianggap andal untuk memahami hukum kekaisaran Tiongkok.^[3]

William C. Jones menerjemahkan kode ini dari Duli cunyi karya Xue Yunsheng (Oxford University Press, 1994). Terjemahannya tidak memuat pasal tambahan yang mengikuti tiap pasal pokok.^[2]

Pembaruan dan akhir

Pembaruan hukum yang menjadi bagian dari Kebijakan Baru dimulai pada tahun 1901.^[9] Shen Jiaben (1840–1913) dan Wu Tingfang (1842–1922) meneliti sistem hukum paling maju di dunia agar hukum Tiongkok tidak bertentangan dengan asas dan tata cara hukum yang diterima luas.^[6] Rancangan kitab hukum pidana baru selesai pada tahun 1907^[9] dan direvisi berulang kali sebelum diundangkan pada bulan Januari 1911 sebagai Kitab Hukum Pidana Baru Qing Agung (Da Qing xin xinglü), dengan jadwal berlaku pada tahun 1913. Kitab itu tidak pernah sempat berlaku.^[10]

Dinasti Qing runtuh pada tahun 1912, dan Kode Qing Agung dihapus bersamanya.^[1] Pada tanggal 10 Maret 1912, Presiden Yuan Shikai memerintahkan agar undang-undang lama dan kitab hukum pidana baru itu tetap dipakai sementara, kecuali pasal yang bertentangan dengan bentuk negara republik. Hasil suntingannya terbit sebagai Kitab Hukum Pidana Baru Sementara.^[10] Kitab itu dipakai dalam perkara pidana sampai digantikan Kitab Hukum Pidana tahun 1928, yang direvisi pada tahun 1935.^[9]

Lihat pula

• Kode Tang
• Dinasti Qing
• Shen Jiaben

Rujukan