Jumat, 20 November 2026
03:59 WIB
TERKINI
Bandar Lampung Jaksa Ungkap Dana Tantiem Mengalir ke Politisi di Kasus Korupsi Migas Lampung Pringsewu Anggota DPRD Pringsewu Pantau Ketat Perbaikan Jalan Raden Intan Wonodadi Pesawaran Pesawaran Prioritaskan Kesehatan Atlet di Porprov X Lampung 2026 dengan Tim Medis Khusus Tanggamus Polres Tanggamus Ungkap Pembobolan Rumah Rp45 Juta, Satu Pelaku Ditangkap di Wonosobo Nasional Era Baru Pemberantasan Korupsi: RUU Perampasan Aset Resmi Jadi Undang-Undang Lampung Timur Pendekatan Humanis Operasi Zebra Krakatau: Pelajar Lampung Timur Dididik Lewat Lagu Kebangsaan Bandar Lampung Bendungan Batutegi Kritis, BBWS Mesuji Sekampung Gelar Modifikasi Cuaca Jelang Musim Tanam Nasional Bareskrim Geledah Rumah Irjen Eko Terkait Dugaan Makar Eks Kapolri Listyo Sigit Ekonomi Dan Bisnis Harga Emas Antam 18 November 2026: Turun Tipis, Ini Rincian Lengkapnya Advertorial Layanan Publik Makin Dekat: Natar Kini Miliki Samsat Drive Thru dan MPP Mini Bandar Lampung Jaksa Ungkap Dana Tantiem Mengalir ke Politisi di Kasus Korupsi Migas Lampung Pringsewu Anggota DPRD Pringsewu Pantau Ketat Perbaikan Jalan Raden Intan Wonodadi Pesawaran Pesawaran Prioritaskan Kesehatan Atlet di Porprov X Lampung 2026 dengan Tim Medis Khusus Tanggamus Polres Tanggamus Ungkap Pembobolan Rumah Rp45 Juta, Satu Pelaku Ditangkap di Wonosobo Nasional Era Baru Pemberantasan Korupsi: RUU Perampasan Aset Resmi Jadi Undang-Undang Lampung Timur Pendekatan Humanis Operasi Zebra Krakatau: Pelajar Lampung Timur Dididik Lewat Lagu Kebangsaan Bandar Lampung Bendungan Batutegi Kritis, BBWS Mesuji Sekampung Gelar Modifikasi Cuaca Jelang Musim Tanam Nasional Bareskrim Geledah Rumah Irjen Eko Terkait Dugaan Makar Eks Kapolri Listyo Sigit Ekonomi Dan Bisnis Harga Emas Antam 18 November 2026: Turun Tipis, Ini Rincian Lengkapnya Advertorial Layanan Publik Makin Dekat: Natar Kini Miliki Samsat Drive Thru dan MPP Mini

Kasus genosida Rohingya

Bagikan:
Artikel ini bukan mengenai Penyelidikan Pengadilan Pidana Internasional di Bangladesh/Myanmar yang juga berfokus pada genosida Rohingya.
Penerapan Konvensi Pencegahan dan Penindakan Kejahatan Genosida (Gambia v. Myanmar)
PengadilanMahkamah Kehakiman Internasional
SitasiPenerapan Konvensi Pencegahan dan Penindakan Kejahatan Genosida (Gambia v. Myanmar)

Penerapan Konvensi Pencegahan dan Penindakan Kejahatan Genosida (Gambia v. Myanmar), atau umum disebut sebagai kasus genosida Rohingya,[1][2] adalah sebuah kasus yang ditangani oleh Mahkamah Kehakiman Internasional. Kasus tersebut dimajukan oleh Republik Gambia, atas perantaraan 57 anggota Organisasi Kerjasama Islam pada 2019.[3]

Referensi

  1. ↑ "Fallen rights icon at UN court for Rohingya genocide case". AP News. 10 Desember 2019. Diakses tanggal 10 Desember 2019.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  2. ↑ Solomon, Niharika Mandhana and Feliz (10 Desember 2019). "Rohingya Genocide Case Against Myanmar Opens Before U.N. Court". Wall Street Journal. Diakses tanggal 10 Desember 2019.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  3. ↑ "Aung San Suu Kyi defends Myanmar from accusations of genocide, at top UN court". UN News (dalam bahasa Inggris). 2019-12-11. Diakses tanggal 2022-02-08.

Pranala luar

Ikon rintisan

Artikel bertopik hukum ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

Konten disalin dari Wikipedia Bahasa Indonesia (lisensi CC BY-SA) Lihat versi asli di Wikipedia

Rekomendasi Pilihan