Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Ratu Wilhelmina (Keputusan Kerajaan tanggal 15 Oktober 1915 Nomor 33)
Judul lengkap Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië (nama asli) Wetboek van Strafrecht (sejak tahun 1946)
Kutipan	Stb. 1915 Nomor 732
Jangkauan wilayah	Hindia Belanda, kemudian Indonesia
Ditetapkan oleh	Ratu Wilhelmina (Keputusan Kerajaan tanggal 15 Oktober 1915 Nomor 33)
Disahkan oleh kerajaan	15 Oktober 1915[1]
Dimulai	1 Januari 1918[2]
Tanggal dicabut	Januari 2, 2026;10 bulan lalu (2026-01-02)
Diamandemen oleh
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1951 Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 Undang-Undang Nomor 16 Prp. Tahun 1960 Undang-Undang Nomor 18 Prp. Tahun 1960 Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999
Dicabut oleh
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
Status: Dicabut

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP; Belanda: Wetboek van Strafrecht, WvS) adalah kodifikasi hukum pidana materiil yang berlaku di Indonesia sampai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. Kitab ini berasal dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië, yang ditetapkan dengan Keputusan Kerajaan (Koninklijk Besluit) tanggal 15 Oktober 1915 Nomor 33, diumumkan dalam Staatsblad 1915 Nomor 732, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918.^{[1][2]: Penjelasan}

Setelah Indonesia merdeka, kitab ini tetap berlaku berdasarkan Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana mengubah namanya menjadi Wetboek van Strafrecht dan menyatakan bahwa undang-undang itu dapat disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 menyatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.^[3][4]

Sejarah

Masa Hindia Belanda

Keputusan Kerajaan tanggal 15 Oktober 1915 Nomor 33 ditetapkan oleh Ratu Wilhelmina atas usul Menteri Jajahan, setelah mendengar nasihat Raad van State tanggal 7 September 1915. Pertimbangannya menyatakan bahwa kitab hukum pidana yang berlaku di Hindia Belanda perlu diubah sama sekali, dan sudah waktunya hukum pidana di sana diatur dengan satu kitab undang-undang yang berlaku bagi semua golongan penduduk. Artikel 1 keputusan itu menetapkan Wetboek van Strafrecht baru untuk Hindia Belanda sekaligus menarik kembali Wetboek van Strafrecht untuk golongan Eropa yang ditetapkan dengan Keputusan Kerajaan tanggal 12 April 1898 Nomor 30 (Staatsblad Hindia Belanda Nomor 175). Artikel 2 menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya kitab baru kepada Ratu atau, atas kuasanya, kepada Gubernur Jenderal.^[1]

Keputusan itu diumumkan di Buitenzorg pada tanggal 23 Desember 1915 dalam Staatsblad 1915 Nomor 732.^[1] Penjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 18 Tahun 1960 menyebut KUHP "mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918".^{[2]: Penjelasan}

Masa pendudukan Jepang dan awal kemerdekaan

Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945 menyatakan, "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini."^{[5]: Aturan Peralihan Pasal II} Berdasarkan ketentuan itu dan Peraturan Presiden tanggal 10 Oktober 1945 Nomor 2, berlaku semua peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 17 Agustus 1945, baik yang berasal dari pemerintah Hindia Belanda maupun yang ditetapkan oleh pemerintah balatentara Jepang. Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 membedakan keduanya. Hukum pidana Hindia Belanda berasaskan nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali, sedangkan hukum pidana Jepang, antara lain Gunsei Keizirei, berasas luas.^{[3]: Penjelasan Umum angka I}

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 ditetapkan di Yogyakarta dan diumumkan pada tanggal 26 Februari 1946. Undang-undang itu, dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden tanggal 10 Oktober 1945 Nomor 2, menetapkan bahwa peraturan hukum pidana yang berlaku adalah peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942. Semua peraturan hukum pidana yang dikeluarkan oleh panglima tertinggi balatentara Hindia Belanda (Verordeningen van het Militair Gezag) dicabut.^{[3]: Pasal I (1) dan Pasal II (2) [a]}

Pasal VI mengubah nama Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië menjadi Wetboek van Strafrecht dan menyatakan bahwa undang-undang itu dapat disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal VIII memuat 68 butir perubahan, antara lain penggantian kepala Bab II Buku Kedua menjadi kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden. Pasal XVII menyatakan, "Undang-undang ini mulai berlaku buat pulau Jawa dan Madura pada hari diumumkannya dan buat daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh Presiden."^{[3]: Pasal VI, Pasal VIII, dan Pasal XVII}

Unifikasi tahun 1958

Sampai tahun 1958 berlaku dualisme hukum pidana. Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, di daerah yang diduduki Belanda akibat aksi militer Belanda I dan II tetap berlaku Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië dengan segala perubahannya.^{[6]: Penjelasan Umum} Memori Penjelasan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 menyebut "sangat ganjil" bahwa di Indonesia masih berlaku dua jenis KUHP, yaitu KUHP menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Wetboek van Strafrecht voor Indonesia (Staatsblad 1915 Nomor 732) sebagaimana beberapa kali diubah.^{[4]: Memori Penjelasan, Umum}

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 disetujui Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 3 September 1958, disahkan pada tanggal 20 September 1958, serta diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 29 September 1958. Pasal I menyatakan, "Undang-undang No. 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang peraturan hukum pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia." Pasal II mencabut Pasal XVI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, dan Pasal III menambahkan Pasal 52a, Pasal 142a, dan Pasal 154a ke dalam KUHP.^{[4]: Pasal I–IV}

Perubahan

Selain dua undang-undang di atas, KUHP diubah dan ditambah oleh sejumlah peraturan berikut.

Peraturan	Pokok perubahan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1951, diundangkan tanggal 31 Juli 1951	Menambah Pasal 512a tentang menjalankan pekerjaan dokter atau dokter gigi tanpa surat izin[7]: Pasal 2
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960, tanggal 5 Januari 1960	Menaikkan ancaman hukuman dalam Pasal 188, Pasal 359, dan Pasal 360[8]: Pasal 1
Perpu Nomor 16 Tahun 1960, tanggal 14 April 1960	Mengganti batas nilai vijf en twintig gulden (dua puluh lima gulden) dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, dan Pasal 407 ayat (1) menjadi "dua ratus lima puluh rupiah"[9]: Pasal I
Perpu Nomor 18 Tahun 1960, tanggal 14 April 1960	Menetapkan bahwa setiap jumlah hukuman denda dalam KUHP dan dalam ketentuan pidana lain yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945 dibaca dalam mata uang rupiah dan dilipatgandakan menjadi lima belas kali, kecuali denda dalam tindak pidana yang telah dimasukkan ke dalam tindak pidana ekonomi[2]: Pasal 1
Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965, tanggal 27 Januari 1965	Pasal 4 menambah Pasal 156a tentang penodaan agama[10]: Pasal 4
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian	Mengubah ancaman pidana dalam Pasal 303 ayat (1) dan Pasal 542, serta mengubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis[6]: Penjelasan Umum
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976	Menambah Bab XXIX A Buku Kedua tentang kejahatan penerbangan (Pasal 479a sampai Pasal 479r)[11]: 133
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999, tanggal 19 Mei 1999	Menambah Pasal 107a sampai Pasal 107f tentang kejahatan terhadap keamanan negara, antara lain penyebaran ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme[12]: Pasal I

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 menetapkan bahwa kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Peraturan itu juga melipatgandakan jumlah denda 1.000 (seribu) kali, kecuali denda dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis. Pertimbangannya menegaskan bahwa peraturan itu sama sekali tidak bermaksud mengubah KUHP.^{[13]: Menimbang huruf e, Pasal 1, dan Pasal 3}

Pengujian oleh Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi pernah menyatakan sejumlah pasal KUHP bertentangan dengan UUD 1945.

• Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006, diucapkan tanggal 6 Desember 2006, menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.^[14]: 62
• Putusan Nomor 6/PUU-V/2007, diucapkan tanggal 17 Juli 2007, menyatakan Pasal 154 dan Pasal 155 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.^[15]: 80
• Putusan Nomor 31/PUU-XIII/2015, diucapkan tanggal 10 Desember 2015, menyatakan frasa "kecuali berdasarkan Pasal 316" dalam Pasal 319 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.^[16]: 34
• Putusan Nomor 118/PUU-XX/2022, diucapkan tanggal 31 Januari 2023, menyatakan Pasal 79 angka 1 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa, untuk pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak "diketahui, digunakan, dan menimbulkan kerugian".^[17]: 31
• Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023, diucapkan tanggal 21 Maret 2024, menyatakan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan yang sama menyatakan Pasal 310 ayat (1) KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai penyerangan kehormatan atau nama baik dengan menuduhkan sesuatu hal "dengan cara lisan".^{[18]: 357–358}

Sistematika

KUHP terdiri atas tiga buku. Buku Kesatu tentang Aturan Umum memuat Pasal 1 sampai Pasal 103, Buku Kedua tentang Kejahatan memuat Pasal 104 sampai Pasal 488, dan Buku Ketiga tentang Pelanggaran memuat Pasal 489 sampai Pasal 569. Pasal 103 menyatakan bahwa ketentuan Bab I sampai Bab VIII Buku Kesatu juga berlaku bagi perbuatan yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan lain, kecuali undang-undang menentukan lain. Daftar bab di bawah mengikuti terjemahan yang diterbitkan Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung.^[11]

Bab	Judul	Pasal
Buku Kesatu – Aturan Umum
I	Batas-Batas Berlakunya Aturan Pidana dalam Perundang-undangan	1–9
II	Pidana	10–43
III	Hal-Hal yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana	44–52a
IV	Percobaan	53–54
V	Penyertaan dalam Tindak Pidana	55–62
VI	Perbarengan Tindak Pidana	63–71
VII	(hak mengadu dan penarikan kembali pengaduan)[b]	72–75
VIII	Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana	76–85
IX	Arti Beberapa Istilah yang Dipakai dalam Kitab Undang-Undang	86–102
(ketentuan penutup Buku Kesatu)[b]		103
Buku Kedua – Kejahatan
I	Kejahatan terhadap Keamanan Negara	104–129
II	Kejahatan-Kejahatan terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden	130–139
III	Kejahatan-Kejahatan terhadap Negara Sahabat dan terhadap Kepala Negara Sahabat serta Wakilnya	139a–145
IV	Kejahatan terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan	146–153
V	Kejahatan terhadap Ketertiban Umum	153 bis–181
VI	Perkelahian Tanding	182–186
VII	Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum bagi Orang atau Barang	187–206
VIII	Kejahatan terhadap Penguasa Umum	207–241
IX	Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu	242–243
X	Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas	244–252
XI	Pemalsuan Materai dan Merek	253–262
XII	Pemalsuan Surat	263–276
XIII	Kejahatan terhadap Asal-Usul dan Perkawinan	277–280
XIV	Kejahatan terhadap Kesusilaan	281–303 bis
XV	Meninggalkan Orang yang Perlu Ditolong	304–309
XVI	Penghinaan	310–321
XVII	Membuka Rahasia	322–323
XVIII	Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang	324–337
XIX	Kejahatan terhadap Nyawa	338–350
XX	Penganiayaan	351–358
XXI	Menyebabkan Mati atau Luka-Luka karena Kealpaan	359–361
XXII	Pencurian	362–367
XXIII	Pemerasan dan Pengancaman	368–371
XXIV	Penggelapan	372–377
XXV	(penipuan dan perbuatan curang lain)[b]	378–395
XXVI	Perbuatan Merugikan Pemiutang atau Orang yang Mempunyai Hak	396–405
XXVII	Menghancurkan atau Merusakkan Barang	406–412
XXVIII	Kejahatan Jabatan	413–437
XXIX	Kejahatan Pelayaran	438–479
XXIX A	Kejahatan Penerbangan	479a–479r
XXX	Penadahan, Penerbitan dan Percetakan	480–485
XXXI	Aturan tentang Pengulangan Kejahatan yang Bersangkutan dengan Berbagai-bagai Bab	486–488
Buku Ketiga – Pelanggaran
I	Pelanggaran Keamanan Umum bagi Orang atau Barang dan Kesehatan	489–502
II	Pelanggaran Ketertiban Umum	503–520
III	Pelanggaran terhadap Penguasa Umum	521–528
IV	Pelanggaran Mengenai Asal-Usul dan Perkawinan	529–530
V	Pelanggaran terhadap Orang yang Memerlukan Pertolongan	531
VI	Pelanggaran Kesusilaan	532–547
VII	Pelanggaran Mengenai Tanah, Tanaman dan Pekarangan	548–551
VIII	Pelanggaran Jabatan	552–559
IX	Pelanggaran Pelayaran	560–569

Penggantian oleh KUHP 2023

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disetujui dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 6 Desember 2022.^[19] Rancangan itu disahkan dan diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tanggal 2 Januari 2023.^{[6]: bagian penutup} Pertimbangannya menyatakan perlunya hukum pidana nasional untuk mengganti KUHP warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Penjelasan Umumnya menyebut bahwa KUHP yang berlaku di Indonesia berasal dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië (Staatsblad 1915 Nomor 732), dan undang-undang baru itu menggantikan Wetboek van Strafrecht sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Misi pertamanya adalah dekolonialisasi dalam bentuk rekodifikasi, disusul misi demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana, serta adaptasi dan harmonisasi. Undang-undang itu disusun dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi.^{[6]: Menimbang huruf a dan Penjelasan Umum}

Pasal 624 menetapkan bahwa undang-undang itu mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 2 Januari 2026.^{[6]: Pasal 624 [20]: Penjelasan Umum [21]} Pada saat itu, Pasal 622 ayat (1) mencabut dan menyatakan tidak berlaku antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 16 Prp. Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 18 Prp. Tahun 1960, Pasal 4 Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999. Ayat yang sama juga mencabut ketentuan pidana tertentu dalam sejumlah undang-undang lain.^{[6]: Pasal 622 ayat (1)}

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026, mengubah sejumlah ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, termasuk Pasal 622. Pencabutan dasar-dasar KUHP lama dalam Pasal 622 ayat (1) huruf a dan huruf d sampai huruf k tidak diubah.^{[20]: Pasal VII angka 55 dan Pasal IX}

KUHP 2023 tidak lagi memuat buku tentang pelanggaran. Pidana pokoknya terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Pidana mati menjadi pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Pidana denda disusun dalam delapan kategori, dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk kategori I sampai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) untuk kategori VIII. Persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya (Pasal 411) dan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan (Pasal 412) hanya dapat dituntut atas pengaduan suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan, atau orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.^{[6]: Pasal 65 ayat (1), Pasal 67, Pasal 79 ayat (1), Pasal 411 ayat (2), Pasal 412 ayat (2), dan Penjelasan Umum}

Lihat pula

• Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023
• Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia
• Hukum pidana

Catatan

Referensi

Bacaan lanjutan

• Prayudi, Guse (2012). Panduan Lengkap Hukum Pidana & Perdata. Yogyakarta: Tora Book Yogyakarta. ISBN 978-602-99724-4-3
• Soesilo, R (1976). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lengkap. Bogor: Politea.

Pranala luar

• Wetboek van Strafrecht
• Badan Pembinaan Hukum Nasional Sektor Hukum Pidana