Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara

Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara KPKPN
Gambaran umum
Singkatan	KPKPN
Didirikan	19 Mei 1999
Dasar hukum pendirian	Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999[1] Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1999[2]
Dibubarkan	27 Desember 2002
Dasar hukum pembubaran	Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002[3]
Sifat	berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden
Lembaga sebelumnya	Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (1959–1962) Panitia Retooling Aparatur Negara (1960–1964) Komando Tertinggi Retuling Aparatur Revolusi (1964–1967) Tim Pemberantasan Korupsi (1967–1970) Komisi Empat (1970)
Lembaga pengganti	Komisi Pemberantasan Korupsi
Struktur
Ketua	Jusuf Syakir

Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara atau KPKPN adalah sebuah badan pemberantasan korupsi pemerintah Indonesia yang dibentuk oleh Presiden BJ Habibie berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.^[4] Diketuai oleh Jusuf Syakir, KPKPN beranggotakan 35 orang dari beragam latar belakang profesi.^[5]

Referensi