I Putu Artha

Artikel ini membutuhkan lebih banyak rujukan. Mohon bantu kami mengembangkan artikel ini dengan cara menambahkan rujukan ke sumber tepercaya. Pernyataan tak bersumber bisa saja dipertentangkan dan dihapus.
Cari sumber: "I Putu Artha" – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR

Artikel ini bukan mengenai I Gusti Putu Artha.

I Putu Artha SE, MM


Bupati Jembranake-8
Masa jabatan 17 Februari 2016 –27 Februari 2021
Presiden	Joko Widodo
Gubernur	I Made Mangku Pastika
Wakil	I Made Kembang Hartawan
Pendahulu	IGM Sunendra (Pj.)
Pengganti	I Nengah Tamba
Masa jabatan 16 November 2010 –16 November 2015
Presiden	Susilo Bambang Yudhoyono Joko Widodo
Gubernur	I Made Mangku Pastika
Wakil	I Made Kembang Hartawan
Pendahulu	I Gede Winasa
Pengganti	IGM Sunendra (Pj.)
Wakil Bupati Jembranake-1
Masa jabatan 2000–2010
Presiden	Abdurrahman Wahid Megawati Soekarnoputri Susilo Bambang Yudhoyono
Gubernur	Dewa Made Beratha I Made Mangku Pastika
Pendahulu	jabatan baru
Pengganti	I Made Kembang Hartawan

Informasi pribadi
Lahir	14 Maret 1962 (umur 64) Melaya, Jembrana, Bali
Partai politik	PDI-P
Suami/istri	Ni Kade Ari Sugianti
Pendidikan	Universitas Udayana Universitas Gajayana Malang

I Putu Artha, SE, MM (lahir 14 Maret 1962) adalah Bupati Jembrana sejak 16 November 2010. Bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), I Putu Artha berhasil memenangkan pilkada Jembrana yang diadakan pada awal tahun 2011. Ia terpilih sebagai Bupati kabupaten Jembrana setelah mendapatkan 69.225 suara (44,61% dari total suara keseluruhan). Sebelumnya, ia mendapatkan gugatan dari dua pasangan calon bupati atas dugaan kecurangan yang terjadi saat menjelang pilkada. Dua pasangan cabup tersebut menuduh bahwa Artha berlaku curang dengan cara melakukan mutasi pejabat, janji pemberian uang Rp 45 juta ke tokoh agama / adat se-kabupaten Jembrana, keterlibatan dengan Gubernur Provinsi Bali, dan keterlibatan anggota KPPS dengan membagi-bagikan uang ke pemilih. Namun gugatan tersebut nyatanya tidak dapat dibuktikan oleh penggugat yang menyebabkan penolakan atas gugatan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Tak hanya menjabat sebagai Bupati terpilih, Artha juga menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia kabupaten Jembrana terpilih periode 2012-2017.

Sebelum menjabat sebagai Bupati, Artha duduk sebagai Wakil Bupati mendampingi I Gede Winasa di mana pasangan Bupati-Wakil Bupati ini terkenal berkat sistem pelayanan publik satu loket yang digagas dan berhasil membuat Jembrana menjadi kabupaten percontohan banyak kota dan provinsi di Indonesia. Sistem yang digagas ini menerapkan para pencari izin maupun pengurusan administrasi kependudukan untuk mengurusnya secara mandiri tanpa calo. Berkat gagasan ini, Jembrana berhasil mendapatkan penghargaan langsung dari Menteri Dalam Negeri karena telah mewujudkan Good Public Governance yang menjadi idaman seluruh pemerintahan di Indonesia.^[1]