Sabtu, 14 November 2026
04:12 WIB
TERKINI
Bandar Lampung Agenda Strategis Pemprov Lampung 6 November 2026: Revitalisasi Stadion Jadi Prioritas Bandar Lampung Harga Beras di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung Merangkak Naik, Stok Aman Bandar Lampung Disdag Bandar Lampung Jamin Pasokan Beras Aman hingga Akhir 2026 Insight Komitmen Pembangunan Negeri, PTBA Sabet Penghargaan Kepatuhan PNBP ESDM 2026 Pemprov Lampung Gubernur Mirza Canangkan Mulang Maya Jadi Magnet Wisata Budaya Unggulan Lampung Tuba Barat Mewujudkan Haji: Pemkab Tubaba dan BSI Ajak Masyarakat Menabung Sejak Dini Lampung Timur Bupati Ela Dekatkan Diri dengan Siswa, Pastikan Kualitas Pendidikan dan Gizi di Lampung Timur Tuba Barat Kemitraan Strategis Pemkab Tubaba dan Kejari: Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Akuntabel Bandar Lampung Mantan Ketua DPRD Lampung Bersaksi dalam Sidang Arinal Djunaidi Bandar Lampung Senator Bustami Zainudin dan Staf DPD Lampung Ikuti Program Cek Kesehatan Gratis Bandar Lampung Agenda Strategis Pemprov Lampung 6 November 2026: Revitalisasi Stadion Jadi Prioritas Bandar Lampung Harga Beras di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung Merangkak Naik, Stok Aman Bandar Lampung Disdag Bandar Lampung Jamin Pasokan Beras Aman hingga Akhir 2026 Insight Komitmen Pembangunan Negeri, PTBA Sabet Penghargaan Kepatuhan PNBP ESDM 2026 Pemprov Lampung Gubernur Mirza Canangkan Mulang Maya Jadi Magnet Wisata Budaya Unggulan Lampung Tuba Barat Mewujudkan Haji: Pemkab Tubaba dan BSI Ajak Masyarakat Menabung Sejak Dini Lampung Timur Bupati Ela Dekatkan Diri dengan Siswa, Pastikan Kualitas Pendidikan dan Gizi di Lampung Timur Tuba Barat Kemitraan Strategis Pemkab Tubaba dan Kejari: Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Akuntabel Bandar Lampung Mantan Ketua DPRD Lampung Bersaksi dalam Sidang Arinal Djunaidi Bandar Lampung Senator Bustami Zainudin dan Staf DPD Lampung Ikuti Program Cek Kesehatan Gratis
Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

perjanjian internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya

Bagikan:
Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
500px-ICESCR_members.svg.png?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Negara anggota dan penandatangan:
  Telah menandatangani dan meratifikasi
  Telah menandatangani tetapi belum meratifikasi
  Belum menandatangani dan belum meratifikasi
JenisResolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
Dirancang1954
Ditandatangani16 Desember 1966[1]
LokasiMarkas Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York
Efektif3 Januari 1976[1]
Penandatangan71
Pihak164
PenyimpanSekjen PBB
BahasaBahasa Prancis, Bahasa Inggris, Bahasa Rusia, Bahasa Tionghoa, Bahasa Spanyol, Bahasa Arab[2]
Wikisource

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (bahasa Inggris:International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, disingkat ICESCR) adalah sebuah perjanjian multilateral yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 16 December 1966 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1976.[1] Negara yang telah meratifikasi perjanjian ini berkomitmen untuk memenuhi hak ekonomi, sosial dan budaya individu dan wilayah perwalian dan wilayah yang tidak memerintah sendiri. Beberapa contoh hak yang dijamin adalah hak buruh, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak atas standar kehidupan yang layak. Pada tahun 2015, terdapat 164 negara yang telah menjadi negara anggota perjanjian ini.[3] Enam negara lain (termasuk Amerika Serikat) telah menandatangani perjanjian ini, tetapi belum meratifikasinya.

Perjanjian ini merupakan bagian dari Piagam Hak Asasi Manusia Internasional bersama dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.[4]

Perjanjian ini terdiri dari 5 bagian dan 31 pasal.[5]

Pelaksanaan perjanjian ini diawasi oleh Komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.[6]

Negara yang belum meratifikasi

  • Andorra
  • Botswana
  • Bhutan
  • Brunei
  • Kiribati
  • Malaysia
  • Federasi Micronesia
  • Mozambiq
  • Nauru
  • Oman
  • Saint Kitts dan Nevis
  • Samoa
  • Arab Saudi
  • Singapura
  • St. Lucia
  • Tonga
  • Tuvalu
  • Uni Emirat Arab

Negara yang bukan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa

  • Kota Vatikan
  • Kepulauan Cook
  • Taiwan
  • Niue

Catatan kaki

  1. 1 2 3 "International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights". www.refworld.org.
  2. ↑ "EISIL International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights". www.eisil.org. Diarsipkan dari asli tanggal 2016-03-03. Diakses tanggal 2017-08-20.
  3. ↑ "UN Treaty Collection: International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights". UN. 3 Januari 1976. Diakses tanggal 21 November 2016.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  4. ↑ "Fact Sheet No.2 (Rev.1), The International Bill of Human Rights". UN OHCHR. Juni 1996. Diarsipkan dari asli tanggal 13 Maret 2008. Diakses tanggal 2 Juni 2008.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  5. ↑ "Wayback Machine" (PDF). web.archive.org. 2011-10-16. Diarsipkan dari versi asli pada 2011-10-16. Diakses tanggal 2021-11-02.{{cite web}}: Kutipan menggunakan judul generik
  6. ↑ "Committee on economic, social and cultural rights". www.ohchr.org.

Pranala luar

Instrumen hak asasi manusia internasional
Deklarasi, manifesto, dan resolusi
Perjanjian hukum internasional
Perjanjian regional
Putusan pengadilan


Ikon rintisan

Artikel bertopik hukum ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

Konten disalin dari Wikipedia Bahasa Indonesia (lisensi CC BY-SA) Lihat versi asli di Wikipedia

Rekomendasi Pilihan