Sabtu, 21 November 2026
03:19 WIB
TERKINI
Bandar Lampung Jaksa Ungkap Dana Tantiem Mengalir ke Politisi di Kasus Korupsi Migas Lampung Pringsewu Anggota DPRD Pringsewu Pantau Ketat Perbaikan Jalan Raden Intan Wonodadi Pesawaran Pesawaran Prioritaskan Kesehatan Atlet di Porprov X Lampung 2026 dengan Tim Medis Khusus Tanggamus Polres Tanggamus Ungkap Pembobolan Rumah Rp45 Juta, Satu Pelaku Ditangkap di Wonosobo Nasional Era Baru Pemberantasan Korupsi: RUU Perampasan Aset Resmi Jadi Undang-Undang Lampung Timur Pendekatan Humanis Operasi Zebra Krakatau: Pelajar Lampung Timur Dididik Lewat Lagu Kebangsaan Bandar Lampung Bendungan Batutegi Kritis, BBWS Mesuji Sekampung Gelar Modifikasi Cuaca Jelang Musim Tanam Nasional Bareskrim Geledah Rumah Irjen Eko Terkait Dugaan Makar Eks Kapolri Listyo Sigit Ekonomi Dan Bisnis Harga Emas Antam 18 November 2026: Turun Tipis, Ini Rincian Lengkapnya Advertorial Layanan Publik Makin Dekat: Natar Kini Miliki Samsat Drive Thru dan MPP Mini Bandar Lampung Jaksa Ungkap Dana Tantiem Mengalir ke Politisi di Kasus Korupsi Migas Lampung Pringsewu Anggota DPRD Pringsewu Pantau Ketat Perbaikan Jalan Raden Intan Wonodadi Pesawaran Pesawaran Prioritaskan Kesehatan Atlet di Porprov X Lampung 2026 dengan Tim Medis Khusus Tanggamus Polres Tanggamus Ungkap Pembobolan Rumah Rp45 Juta, Satu Pelaku Ditangkap di Wonosobo Nasional Era Baru Pemberantasan Korupsi: RUU Perampasan Aset Resmi Jadi Undang-Undang Lampung Timur Pendekatan Humanis Operasi Zebra Krakatau: Pelajar Lampung Timur Dididik Lewat Lagu Kebangsaan Bandar Lampung Bendungan Batutegi Kritis, BBWS Mesuji Sekampung Gelar Modifikasi Cuaca Jelang Musim Tanam Nasional Bareskrim Geledah Rumah Irjen Eko Terkait Dugaan Makar Eks Kapolri Listyo Sigit Ekonomi Dan Bisnis Harga Emas Antam 18 November 2026: Turun Tipis, Ini Rincian Lengkapnya Advertorial Layanan Publik Makin Dekat: Natar Kini Miliki Samsat Drive Thru dan MPP Mini

Go private

Bagikan:

Go private atau perubahan status perusahaan terbuka menjadi perseroan yang tertutup adalah aksi korporasi yang mengubah perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memakai istilah "Perubahan Status Perusahaan Terbuka Menjadi Perseroan yang Tertutup" sebagai judul bagian yang mengatur hal ini.[1]: Bab II Bagian Keempat  Pasaribu menggambarkan go private sebagai kebalikan dari tindakan go public. Ia mengutip Black's Law Dictionary, yang mendefinisikan going private sebagai proses mengubah perusahaan publik menjadi perusahaan tertutup (close corporation).[2]: 101 

Perusahaan terbuka adalah emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik.[1]: Pasal 1 angka 6  Di Indonesia, perubahan status itu dapat dilakukan secara sukarela, atas perintah OJK, atau setelah pencatatan efek perusahaan terbuka dibatalkan oleh bursa efek.[1]: Pasal 16, Pasal 18, dan Pasal 22 

Dasar hukum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), menyisipkan Pasal 84A. Pasal itu mewajibkan perusahaan terbuka yang dibatalkan pencatatan sahamnya pada bursa efek untuk mengubah status menjadi perseroan yang tertutup dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan OJK. Pasal yang sama membolehkan perusahaan terbuka mengubah statusnya secara sukarela setelah memenuhi persyaratan yang diatur oleh OJK.[3]: Pasal 22 angka 27 (Pasal 84A) 

Ketentuan pelaksanaannya terdapat dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik (POJK 45/2024), yang ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2024, diundangkan pada tanggal 31 Desember 2024, dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.[1]: Pasal 60 dan bagian penutup  Menurut Hukumonline, aksi korporasi berupa go private diatur dalam POJK 45/2024.[4]

Sejarah pengaturan

Sebelumnya, prosedur go private diatur dalam POJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (POJK 3/2021).[5][6] Menurut Assegaf Hamzah & Partners, POJK 3/2021 mengatur tiga jalur go private, yaitu secara sukarela, atas perintah OJK, atau atas perintah Bursa Efek Indonesia.[6] POJK 45/2024 mencabut Pasal 63 sampai dengan Pasal 89 POJK 3/2021.[1]: Pasal 59 huruf e  Menurut pembaruan klien firma yang sama, jangka waktu penyelesaian pembelian kembali saham dalam rangka go private dipersingkat dari 18 bulan menjadi 12 bulan.[7]: 3–4 

Perubahan status secara sukarela

Perusahaan terbuka yang akan mengubah status menjadi perseroan yang tertutup harus:[1]: Pasal 16 ayat (1) [4]

  • memperoleh persetujuan pemegang saham independen dalam rapat umum pemegang saham (RUPS);
  • melakukan pembelian kembali atas seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham publik sehingga jumlah pemegang saham menjadi kurang dari 50 pihak atau jumlah lain yang ditetapkan oleh OJK;
  • mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikannya kepada OJK pada waktu yang sama dengan pengumuman RUPS; dan
  • menyampaikan permohonan pencabutan efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum efek bersifat ekuitas atau pernyataan pendaftaran perusahaan publik kepada OJK.

Pemegang saham independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan transaksi tertentu, serta bukan anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali, atau bukan afiliasi dari mereka.[1]: Pasal 1 angka 18  Pembelian kembali saham wajib diselesaikan paling lambat 12 bulan setelah tanggal pengumuman keterbukaan informasi.[1]: Pasal 33 ayat (2)  Kewajiban itu dikecualikan apabila terdapat pihak yang melakukan penawaran tender terhadap seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham publik sehingga jumlah pemegang saham menjadi kurang dari 50 pihak atau jumlah lain yang ditetapkan oleh OJK.[1]: Pasal 33 ayat (3)  Pasaribu mencatat bahwa go private dapat diikuti dengan penawaran tender sukarela.[2]: 102 

Untuk saham yang tercatat dan diperdagangkan di bursa efek, harga pembelian kembali harus lebih tinggi dari harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di bursa efek dalam 90 hari terakhir sebelum tanggal pengumuman RUPS. Untuk saham yang tidak diperdagangkan atau dihentikan sementara perdagangannya selama 90 hari atau lebih sebelum pengumuman RUPS, acuannya adalah 12 bulan terakhir yang dihitung mundur dari hari perdagangan terakhir atau hari penghentian sementara perdagangannya. Untuk saham yang tidak tercatat dan tidak diperdagangkan di bursa efek, harga pembelian harus lebih tinggi dari harga wajar yang ditetapkan oleh penilai yang terdaftar di OJK.[1]: Pasal 36 

OJK mencabut efektifnya pernyataan pendaftaran paling lama 14 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. OJK kemudian menerbitkan surat yang memerintahkan bursa efek membatalkan pencatatan efek dan memerintahkan lembaga penyimpanan dan penyelesaian membatalkan pendaftaran efek pada penitipan kolektif.[1]: Pasal 16 ayat (4)–(5)  Bursa efek wajib membatalkan pencatatan efek paling lama 14 hari kerja setelah menerima surat OJK tersebut.[1]: Pasal 17 

Perubahan status atas perintah OJK

Dalam kondisi tertentu, OJK dapat memerintahkan perusahaan terbuka untuk mengubah status menjadi perseroan yang tertutup, dengan tembusan kepada bursa efek.[1]: Pasal 18 ayat (1) 

Perubahan status setelah pembatalan pencatatan

Dalam kondisi tertentu, bursa efek dapat membatalkan pencatatan efek bersifat ekuitas perusahaan terbuka.[1]: Pasal 20 ayat (1)  Perusahaan terbuka yang pencatatan efeknya dibatalkan oleh bursa efek wajib mulai mengubah status menjadi perseroan yang tertutup dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah pembatalan pencatatan efek itu efektif.[1]: Pasal 22 ayat (1) [7]: 3  Perubahan status itu terhitung sejak pemberitahuan mata acara RUPS perubahan status kepada OJK.[1]: Pasal 22 ayat (2)  Perubahan status tersebut wajib disertai tindakan untuk:[1]: Pasal 23 ayat (1) 

  • memperoleh persetujuan RUPS;
  • melakukan pembelian kembali atas seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham publik sehingga jumlah pemegang saham menjadi kurang dari 50 pihak atau jumlah lain yang ditetapkan oleh OJK;
  • mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikannya kepada OJK pada waktu yang sama dengan pengumuman RUPS;
  • menyampaikan pernyataan bahwa jumlah pemegang saham telah memenuhi ketentuan tersebut, dengan melampirkan susunan pemegang saham terakhir;
  • memenuhi seluruh kewajibannya kepada OJK, bursa efek, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian; dan
  • meminta persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai status perusahaan terbuka menjadi perseroan yang tertutup kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Sebagai ketentuan peralihan, POJK 45/2024 mewajibkan perusahaan terbuka yang pencatatan sahamnya telah dibatalkan oleh bursa efek sebelum peraturan itu berlaku untuk mulai mengubah status menjadi perseroan yang tertutup paling lama 60 hari kerja setelah POJK 45/2024 diundangkan, dengan prosedur yang sama.[1]: Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) serta penjelasan Pasal 25 ayat (1) 

Lihat pula

Referensi

  1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik" (PDF). Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan. Diakses tanggal 2026-11-10.
  2. 1 2 Pasaribu, Abigail Frida Christine Chiquita (2020). "Pelaksanaan Penawaran Tender dalam Pasar Modal dan Akibat Hukumnya di Indonesia". Justitia et Pax. 36 (1): 91–108. doi:10.24002/jep.v36i1.3101. Diakses tanggal 2026-11-10.
  3. ↑ "Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan" (PDF). JDIH Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-11-10.
  4. 1 2 Muhammad Raihan Nugraha (2025-12-02). "Dapatkah PT Terbuka Berubah Menjadi PT Tertutup?". Klinik Hukumonline. Diakses tanggal 2026-11-10.
  5. ↑ "Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal". Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan. Diakses tanggal 2026-11-10.
  6. 1 2 "OJK Introduces Rules on Going Private and Obligation to Identify Controlling Shareholders". Rajah & Tann Asia (dalam bahasa Inggris). Assegaf Hamzah & Partners. Diakses tanggal 2026-11-10.
  7. 1 2 "OJK Regulation No. 45 of 2024: A Framework for Strengthening Corporate Governance and Streamlining the Public Offering Process" (PDF). Assegaf Hamzah & Partners. AHP Client Update (dalam bahasa Inggris). Assegaf Hamzah & Partners. 2025-01-30. Diakses tanggal 2026-11-10.
Konten disalin dari Wikipedia Bahasa Indonesia (lisensi CC BY-SA) Lihat versi asli di Wikipedia

Rekomendasi Pilihan