Ghanimah

Rampasan perang dalam yurisprudensi IslamTemplat:SHORTDESC:Rampasan perang dalam yurisprudensi Islam

Untuk kegunaan lain, lihat Ghanima (disambiguasi).

Dalam Islam, rampasan perang, juga dikenal sebagai ghanîmah (bahasa Arab:غَنيمَة, translit. ġanīma), merujuk pada harta atau properti yang diperoleh oleh Muslim melalui jihad (perang) melawan non-Muslim, termasuk tanah, kekayaan, dan barang-barang materi seperti ternak, serta tawanan.^[1]

Etimologi

Istilah ghanimah berasal dari akar kata dalam bahasa Arab yang mengandung makna keuntungan atau perolehan, dan mencakup berbagai bentuk kekayaan, termasuk barang materi, tanah, dan sumber daya lain yang diperoleh selama kampanye militer.^[2] Konsep ghanimah berakar dari masyarakat Badui pra-Islam, di mana serangan (ghazw) merupakan praktik umum untuk memperoleh sumber daya.^[2]

Yurisprudensi

Aturan pembagian rampasan perang telah ada sejak Pertempuran Badar. Al-Qur'an secara eksplisit membahas distribusi ghanimah dalam Surah Al-Anfal (Surah ke-8), di mana disebutkan bahwa seperlima dari rampasan (dikenal sebagai Khums) menjadi hak Allah dan Muhammad, yang kemudian digunakan untuk kebutuhan masyarakat dan didistribusikan kepada kelompok tertentu seperti kerabat Nabi, anak yatim, fakir miskin, dan musafir.^[2] Sementara itu, empat per lima bagian lainnya dibagi di antara para ghazi (pejuang) yang berpartisipasi dalam pertempuran, dengan tambahan bagian diberikan kepada mereka yang bertempur dengan menunggang kuda.^[3]

Sejarah

Untuk kegunaan lain, lihat Khums § Khums in history.

Yurisprudensi Islam awal (abad ke-7 M) sangat menekankan implikasi etis dari perang dan pengelolaan rampasan. Tradisi hukum Islam klasik mengkategorikan ghanimah sebagai bentuk harta yang dapat diperoleh secara sah dan didistribusikan di antara komunitas Muslim, dengan aturan tertentu untuk memastikan hak-hak non-kombatan tetap dihormati.^[4]

Sebagai contoh, Khalifah awal Umar bin Khattab mengambil keputusan dalam distribusi ghanimah, dengan membiarkan rampasan tetap berada di antara penduduk setempat, meskipun mereka non-Muslim, selama mereka memenuhi syarat tertentu, seperti membayar jizyah (pajak yang dikenakan pada non-Muslim).^[5]

Non-Muslim yang ditangkap dibagi sebagai budak di antara para pejuang Muslim, dengan perempuan yang diperbolehkan untuk dijadikan selir; setiap pernikahan yang dimiliki oleh para budak tersebut dibatalkan.^[6] Seorang imam berhak mengambil tawanan laki-laki untuk dirinya sendiri. Ia dapat membunuh mereka, membebaskan mereka dengan tebusan, atau menukarnya dengan tawanan Muslim. Menurut pendapat Abu Hanifah, mereka tidak boleh dibebaskan.^[7]

Secara historis, ghanimah menjadi salah satu sumber pendapatan bagi negara Islam. Baitul-Maal, atau rumah perbendaharaan, didirikan sebagai lembaga keuangan untuk mengelola dana yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk zakat (sedekah wajib), sadaqah (sedekah sukarela), dan *ghanimah*. Lembaga ini memainkan peran penting dalam distribusi ekonomi dalam komunitas Muslim, memastikan bahwa kekayaan yang diperoleh dari peperangan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.^[8]

Dalam diskusi kontemporer, interpretasi dan penerapan ghanimah menjadi bahan perdebatan, terutama dalam konteks konflik modern yang melibatkan wilayah mayoritas Muslim.^{[butuh rujukan]}