Firma hukum adalah badan usaha yang dibentuk oleh satu atau lebih pengacara untuk menjalankan praktik hukum. Layanan utama yang diberikan oleh firma hukum adalah memberi nasihat kepada klien (individu atau perusahaan) tentang hak dan tanggung jawab hukum mereka, dan mewakili klien dalam kasus perdata atau pidana, transaksi bisnis, dan masalah lain yang memerlukan nasihat hukum dan bantuan lainnya.
Di Amerika Serikat, larangan lengkap untuk kepemilikan nonpengacara ini telah dikodifikasi oleh American Bar Association sebagai paragraf (d) dari Peraturan 5.4 dari Model Rules of Professional Conduct dan telah diadopsi dalam satu bentuk atau lainnya di semua yurisdiksi AS,[1] kecuali District of Columbia.[2] Namun, peraturan D.C. dirancang secara sempit untuk mengizinkan kepemilikan ekuitas hanya oleh mitra nonpengacara yang secara aktif membantu pengacara firma dalam menyediakan layanan hukum, dan tidak mengizinkan penjualan saham kepemilikan kepada investor nonpengacara pasif belaka. Inggris memiliki peraturan serupa yang melarang kepemilikan nonpengacara, tetapi di bawah reformasi yang diterapkan oleh Legal Services Act of 2007, firma hukum telah dapat menerima sejumlah kecil mitra nonpengacara dan pengacara telah diizinkan untuk memasuki berbagai macam hubungan bisnis dengan bisnis nonpengacara dan bisnis milik nonpengacara. Hal ini telah memungkinkan, misalnya, toko kelontong, bank, dan organisasi masyarakat untuk mempekerjakan pengacara untuk menyediakan layanan hukum dasar di dalam toko dan daring kepada pelanggan.
Referensi
Pranala luar
