Senin, 23 November 2026
00:15 WIB
TERKINI
Bandar Lampung Pengangguran Bandar Lampung Turun Signifikan, Tetapi Puluhan Ribu Warga Masih Mencari Kerja Lampung Selatan Bakauheni Makin Ketat: Sinergi Aparat Berantas Narkoba Lintas Sumatera-Jawa Bandar Lampung UMP Lampung 2027 Resmi Naik 7,79 Persen, Lampaui Jakarta Bandar Lampung UMP Lampung 2027 Ditetapkan, Buruh Anggap Jauh dari Kebutuhan Hidup Layak Bandar Lampung Dosen Unila Peringatkan Potensi PHK Massal Akibat Kenaikan UMP Lampung 7,79% Bandar Lampung Jaksa Ungkap Dana Tantiem Mengalir ke Politisi di Kasus Korupsi Migas Lampung Pringsewu Anggota DPRD Pringsewu Pantau Ketat Perbaikan Jalan Raden Intan Wonodadi Pesawaran Pesawaran Prioritaskan Kesehatan Atlet di Porprov X Lampung 2026 dengan Tim Medis Khusus Tanggamus Polres Tanggamus Ungkap Pembobolan Rumah Rp45 Juta, Satu Pelaku Ditangkap di Wonosobo Nasional Era Baru Pemberantasan Korupsi: RUU Perampasan Aset Resmi Jadi Undang-Undang Bandar Lampung Pengangguran Bandar Lampung Turun Signifikan, Tetapi Puluhan Ribu Warga Masih Mencari Kerja Lampung Selatan Bakauheni Makin Ketat: Sinergi Aparat Berantas Narkoba Lintas Sumatera-Jawa Bandar Lampung UMP Lampung 2027 Resmi Naik 7,79 Persen, Lampaui Jakarta Bandar Lampung UMP Lampung 2027 Ditetapkan, Buruh Anggap Jauh dari Kebutuhan Hidup Layak Bandar Lampung Dosen Unila Peringatkan Potensi PHK Massal Akibat Kenaikan UMP Lampung 7,79% Bandar Lampung Jaksa Ungkap Dana Tantiem Mengalir ke Politisi di Kasus Korupsi Migas Lampung Pringsewu Anggota DPRD Pringsewu Pantau Ketat Perbaikan Jalan Raden Intan Wonodadi Pesawaran Pesawaran Prioritaskan Kesehatan Atlet di Porprov X Lampung 2026 dengan Tim Medis Khusus Tanggamus Polres Tanggamus Ungkap Pembobolan Rumah Rp45 Juta, Satu Pelaku Ditangkap di Wonosobo Nasional Era Baru Pemberantasan Korupsi: RUU Perampasan Aset Resmi Jadi Undang-Undang
Hukum waris

Hukum waris

suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak

Bagikan:
250px-William_Hogarth_-_A_Rake%27s_Progress_-_Plate_1_-_The_Young_Heir_Takes_Possession_Of_The_Miser%27s_Effects.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Ukiran karya William Hogarth dari seri A Rake's Progress (1735) yang menggambarkan Tom Rakewell mengambil alih harta peninggalan ayahnya, seorang pria kaya yang telah meninggal. Karya ini menggambarkan peralihan kekayaan melalui pewarisan.

Hukum waris adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur peralihan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, termasuk hak dan kewajibannya, kepada ahli warisnya.[1] Hukum waris menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, berapa bagian masing-masing, dan sejauh mana pewaris dapat mengatur sendiri hartanya melalui wasiat.[2]: 89 [1][3] Pewarisan dapat terjadi menurut undang-undang (pewarisan tanpa wasiat) atau menurut wasiat.[4]: Pasal 4:1 

Di Indonesia, hukum waris perdata diatur dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 830 sampai Pasal 1130.[3] Di samping itu berlaku hukum waris Islam bagi pewaris yang beragama Islam dan hukum waris adat.

Pengaturan di beberapa negara

Belanda

Burgerlijk Wetboek (BW) Belanda mengatur hukum waris dalam Buku 4. Undang-undang memanggil ahli waris secara berurutan, yaitu pasangan yang tidak berpisah meja dan ranjang bersama anak-anak pewaris, kemudian orang tua bersama saudara-saudara pewaris, lalu kakek dan nenek, dan akhirnya kakek dan nenek buyut. Keturunan mereka dapat mewaris karena penggantian tempat (plaatsvervulling).[4]: Pasal 4:10  Apabila pewaris meninggalkan pasangan dan anak, kecuali dikesampingkan dengan wasiat, pasangan memperoleh seluruh harta peninggalan demi hukum beserta kewajiban membayar utangnya, sedangkan setiap anak memperoleh piutang uang terhadap pasangan itu senilai bagian warisnya.[4]: Pasal 4:13  Bagian mutlak (legitieme portie) hanya diberikan kepada keturunan pewaris. Bagian mutlak seorang anak adalah separuh dari nilai harta yang diperhitungkan, dibagi jumlah pasangan dan anak yang ditinggalkan pewaris.[4]: Pasal 4:63, 4:64 

Jerman

Menurut Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), dengan meninggalnya seseorang, harta kekayaannya beralih sebagai satu kesatuan kepada ahli waris (§ 1922).[1] Ahli waris menurut undang-undang dibagi dalam beberapa urutan. Urutan pertama adalah keturunan pewaris, dengan anak-anak mewaris bagian yang sama besar, dan kerabat urutan berikutnya tidak mewaris selama masih ada kerabat urutan yang lebih dahulu.[5][6] Pasangan yang hidup terlama mewaris seperempat di samping kerabat urutan pertama dan separuh di samping kerabat urutan kedua atau kakek-nenek (§ 1931).[7] Apabila perkawinan tunduk pada rezim harta bawaan undang-undang (Zugewinngemeinschaft), bagian itu ditambah seperempat harta peninggalan (§ 1371).[8] Keturunan, orang tua, dan pasangan yang dikecualikan dari warisan melalui wasiat dapat menuntut bagian wajib (Pflichtteil) sebesar separuh nilai bagian menurut undang-undang (§ 2303).[9]

Prancis

Menurut Code civil Prancis, pewarisan terbuka karena kematian, di tempat tinggal terakhir pewaris (Pasal 720).[10] Ahli waris yang ditunjuk undang-undang demi hukum menguasai harta, hak, dan tuntutan pewaris (Pasal 724).[11] Tanpa pasangan yang berhak mewaris, kerabat dipanggil dalam empat urutan, yaitu anak dan keturunannya, orang tua bersama saudara dan keturunannya, leluhur lain, dan kerabat ke samping lainnya (Pasal 734).[12] Hibah dan wasiat tidak boleh melebihi separuh harta bila pewaris meninggalkan satu anak, sepertiga bila dua anak, dan seperempat bila tiga anak atau lebih (Pasal 913).[13]

Inggris dan Wales

Di Inggris dan Wales, pewarisan tanpa wasiat diatur dalam Administration of Estates Act 1925. Apabila pewaris meninggalkan pasangan tetapi tidak meninggalkan keturunan, sisa harta peninggalan menjadi milik pasangan. Apabila ada keturunan, pasangan memperoleh barang-barang pribadi, sejumlah uang tetap, dan separuh sisa harta, sedangkan separuh lainnya untuk keturunan. Tanpa ahli waris yang berhak, harta jatuh kepada Mahkota (atau Kadipaten Lancaster atau Cornwall) sebagai bona vacantia.[14] Pasangan, anak, orang yang ditanggung pewaris, dan beberapa pihak lain dapat memohon pengadilan agar diberi penyediaan keuangan yang wajar apabila wasiat atau hukum pewarisan tanpa wasiat tidak memberikannya.[15]

Indonesia

Indonesia mengenal tiga sistem hukum waris, yaitu hukum waris perdata dalam KUHPerdata, hukum waris Islam yang dihimpun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan hukum waris adat. Keberlakuan hukum waris KUHPerdata secara historis dikaitkan dengan golongan penduduk. Terjemahan KUHPerdata mencatat bahwa bab pewarisan tidak berlaku bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa, tetapi berlaku bagi golongan Tionghoa.[3] Untuk sengketa di pengadilan, agama pewaris menentukan pengadilan yang berwenang. Sengketa kewarisan pewaris yang beragama Islam menjadi kewenangan peradilan agama, sedangkan pewaris yang beragama lain menjadi kewenangan peradilan umum.[16]: Rumusan Kamar Agama angka 10 

Hukum waris perdata

Asas

Pewarisan hanya terjadi karena kematian (Pasal 830). Para ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas semua barang, hak, dan piutang pewaris (Pasal 833). Ahli waris berhak menggugat siapa pun yang menguasai harta warisan untuk memperoleh warisannya, dan tuntutan itu lewat waktu setelah tiga puluh tahun sejak warisan terbuka (Pasal 834 dan Pasal 835). Untuk dapat bertindak sebagai ahli waris, seseorang harus sudah ada pada saat warisan terbuka (Pasal 836).[3]

Orang yang tidak pantas menjadi ahli waris adalah orang yang dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris, yang dengan putusan hakim dipersalahkan memfitnah pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih, yang dengan kekerasan atau perbuatan nyata menghalangi pewaris membuat atau mencabut wasiat, dan yang menggelapkan, memusnahkan, atau memalsukan wasiat pewaris (Pasal 838).[3]

Ahli waris menurut undang-undang

Yang berhak menjadi ahli waris menurut undang-undang adalah keluarga sedarah, baik sah maupun di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama. Apabila keduanya tidak ada, harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang pewaris sejauh harta itu mencukupi (Pasal 832).[3]

Anak-anak dan keturunannya mewaris tanpa membedakan jenis kelamin atau urutan kelahiran, dan anak-anak yang mewaris karena dirinya sendiri memperoleh bagian sama besar (Pasal 852). Suami atau istri yang hidup terlama disamakan dengan seorang anak sah. Apabila perkawinan itu perkawinan kedua atau selanjutnya dan ada anak dari perkawinan terdahulu, bagian pasangan baru tidak boleh lebih besar dari bagian terkecil seorang anak dan tidak boleh melebihi seperempat harta peninggalan (Pasal 852a).[3]

Apabila pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, orang tua mewaris bersama saudara-saudara pewaris menurut bagian yang ditentukan dalam Pasal 854 dan Pasal 855. Apabila kedua orang tua telah meninggal lebih dahulu, saudara-saudara mewarisi seluruh harta (Pasal 856). Apabila tidak ada saudara, orang tua yang masih hidup mewarisi seluruh harta (Pasal 859). Apabila tidak ada pula orang tua, harta dibagi dua sama besar antara keluarga sedarah dalam garis ayah ke atas dan garis ibu ke atas (Pasal 853). Keluarga sedarah dalam garis ke samping yang lebih jauh dari derajat keenam tidak mewaris (Pasal 861).[3]

Penggantian tempat memberi hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak dalam derajat dan segala hak orang yang digantikannya (Pasal 841). Penggantian dalam garis lurus ke bawah berlangsung tanpa batas, tidak ada penggantian dalam garis lurus ke atas, dan dalam garis ke samping penggantian diperkenankan bagi anak dan keturunan saudara pewaris. Tidak seorang pun boleh menggantikan orang yang masih hidup (Pasal 842 sampai Pasal 847).[3]

Anak di luar kawin yang diakui secara sah mewarisi sepertiga dari bagian yang sedianya ia terima sebagai anak sah apabila pewaris meninggalkan keturunan sah atau suami atau istri. Apabila pewaris tidak meninggalkan keturunan sah maupun suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah garis ke atas atau saudara, anak luar kawin itu mewarisi separuh harta peninggalan. Bagiannya tiga perempat apabila hanya ada keluarga sedarah dalam derajat yang lebih jauh, dan seluruh harta apabila tidak ada ahli waris sah sama sekali (Pasal 863 dan Pasal 865).[3]

Wasiat

Harta peninggalan menjadi milik ahli waris menurut undang-undang sejauh pewaris belum membuat ketetapan yang sah (Pasal 874). Wasiat atau testamen adalah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya (Pasal 875). Wasiat hanya dapat dibuat dengan akta olografis yang ditulis tangan sendiri, dengan akta umum, atau dengan akta rahasia atau tertutup (Pasal 931). Wasiat dengan akta umum dibuat di hadapan notaris dan dua orang saksi (Pasal 938). Dua orang atau lebih tidak boleh membuat wasiat dalam satu akta yang sama (Pasal 930), dan pengangkatan ahli waris secara melompat (fideicommis) dilarang (Pasal 879).[3]

Kebebasan berwasiat dibatasi oleh bagian mutlak (legitieme portie), yaitu bagian harta yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus, yang tidak dapat dikurangi pewaris dengan hibah maupun wasiat (Pasal 913). Bagian mutlak seorang anak tunggal adalah separuh dari bagian menurut undang-undang, dua pertiga bila ada dua anak, dan tiga perempat bila ada tiga anak atau lebih (Pasal 914). Dalam garis ke atas, bagian mutlak selalu separuh dari bagian menurut undang-undang (Pasal 915).[3]

Menerima, menolak, dan membagi warisan

Tidak seorang pun wajib menerima warisan yang jatuh kepadanya (Pasal 1045). Warisan dapat diterima secara murni atau dengan hak istimewa untuk merinci harta peninggalan (Pasal 1044). Dengan hak istimewa itu, ahli waris tidak wajib membayar utang pewaris melebihi nilai harta warisan (Pasal 1032). Ahli waris dapat lebih dahulu menggunakan hak berpikir dengan pernyataan di kepaniteraan pengadilan negeri, dengan jangka waktu empat bulan (Pasal 1023 dan Pasal 1024). Penolakan warisan harus dinyatakan secara tegas di kepaniteraan pengadilan negeri, dan ahli waris yang menolak dianggap tidak pernah menjadi ahli waris (Pasal 1057 dan Pasal 1058).[3]

Pemisahan harta peninggalan dapat dituntut sewaktu-waktu. Perjanjian untuk tidak membagi harta hanya mengikat selama lima tahun, tetapi dapat diperbarui (Pasal 1066). Ahli waris yang menerima warisan memikul utang, hibah wasiat, dan beban lainnya seimbang dengan bagian yang diterimanya (Pasal 1100). Seseorang tidak dapat melepaskan diri dari, atau mengalihkan haknya atas, warisan orang yang masih hidup (Pasal 1063).[3]

Hukum waris Islam

Artikel utama: Ilmu faraid

Ketentuan pokok pembagian waris dalam Al-Qur'an terdapat dalam Surah An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176.[17][18] Di Indonesia, hukum kewarisan Islam dihimpun dalam Buku II KHI, yang disebarluaskan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 meminta instansi terkait sedapat mungkin menerapkan KHI di samping peraturan perundang-undangan lainnya.[2]: 239–247 

KHI mendefinisikan hukum kewarisan sebagai hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagian masing-masing. Ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum (Pasal 171).[2]: 89–90  Apabila semua ahli waris ada, yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda (Pasal 174 ayat (2)). Bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan (Pasal 176). Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dapat digantikan oleh anaknya, dengan bagian yang tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti (Pasal 185).[2]: 91–96 

KHI memakai istilah dzawil furud dan asabah dalam ketentuan tentang aul dan rad. Apabila jumlah bagian dzawil furud melebihi harta, angka penyebut dinaikkan sesuai angka pembilang (aul). Apabila jumlahnya kurang dan tidak ada ahli waris asabah, sisanya dibagi berimbang di antara mereka (rad) (Pasal 192 dan Pasal 193).[2]: 99 

Besarnya bagian ahli waris menurut KHI adalah sebagai berikut.[2]: 93–95 

BagianAhli waris dan syaratnyaPasal KHI
1/2anak perempuan seorang diri; duda bila pewaris tidak meninggalkan anak; seorang saudara perempuan kandung atau seayah bila pewaris tidak meninggalkan anak dan ayah176, 179, 182
1/4duda bila pewaris meninggalkan anak; janda bila pewaris tidak meninggalkan anak179, 180
1/8janda bila pewaris meninggalkan anak180
2/3dua anak perempuan atau lebih, bersama-sama; dua saudara perempuan kandung atau seayah atau lebih, bersama-sama, bila pewaris tidak meninggalkan anak dan ayah176, 182
1/3ayah bila pewaris tidak meninggalkan anak; ibu bila tidak ada anak dan tidak ada dua saudara atau lebih; dua saudara seibu atau lebih, bersama-sama, bila pewaris tidak meninggalkan anak dan ayah177, 178, 181
1/6ayah bila ada anak; ibu bila ada anak atau dua saudara atau lebih; seorang saudara laki-laki atau perempuan seibu bila pewaris tidak meninggalkan anak dan ayah177, 178, 181

Apabila bersama-sama dengan ayah, ibu mendapat sepertiga dari sisa sesudah diambil janda atau duda (Pasal 178 ayat (2)). Saudara laki-laki kandung atau seayah yang mewaris bersama saudara perempuan mendapat dua berbanding satu (Pasal 182).[2]: 93–95  Menurut catatan dalam terbitan Kementerian Agama yang merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1994, bagian sepertiga untuk ayah dalam Pasal 177 berlaku apabila pewaris tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan suami dan ibu.[2]: 95–96 

Wasiat hanya diperbolehkan paling banyak sepertiga harta warisan, kecuali semua ahli waris menyetujui (Pasal 195 ayat (2)). Anak angkat dan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah paling banyak sepertiga (Pasal 209).[2]: 100–107  Yurisprudensi Mahkamah Agung memperluas wasiat wajibah kepada ahli waris yang tidak beragama Islam, dan menetapkan cucu dari anak laki-laki maupun anak perempuan sebagai ahli waris pengganti.[19]: 51–56  Perkara waris antara orang-orang yang beragama Islam menjadi kewenangan pengadilan agama, termasuk penetapan ahli waris atas permohonan. Kalimat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang memungkinkan para pihak memilih hukum yang dipergunakan dalam pembagian warisan dinyatakan dihapus oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.[20]

Hukum waris adat

Hukum waris adat mengikuti susunan kekerabatan masyarakat. Ter Haar membedakan lingkungan hukum yang kekerabatannya dua sisi (parental atau bilateral) dan yang satu sisi (unilateral), yaitu menurut garis ayah atau garis ibu.[21]: 147–148  Ter Haar mencatat bahwa di beberapa lingkungan hukum harta peninggalan tetap tidak dibagi karena harta yang diterima dari leluhur hanya dapat dimiliki bersama, seperti harta pusaka di Minangkabau. Bentuk lain adalah hak mewaris satu anak saja, misalnya anak laki-laki sulung di sebagian masyarakat Lampung dan Bali, atau dalam sebagian hal anak perempuan sulung, seperti pada orang Semendo.[21]: 198–200 

Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 179 K/Sip/1961 tanggal 23 Oktober 1961 menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia, termasuk di Tanah Karo yang patrilineal, bahwa anak perempuan adalah ahli waris yang berhak atas harta warisan orang tuanya. Kaidah persamaan hak waris perempuan itu diikuti putusan-putusan berikutnya dan dimuat dalam Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung.[19]: 8–11 

Pembuktian ahli waris

Untuk pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan, surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa wasiat, putusan pengadilan, penetapan hakim atau ketua pengadilan, surat pernyataan ahli waris yang disaksikan dua orang saksi dan diketahui kepala desa atau lurah dan camat, akta keterangan hak mewaris dari notaris di tempat tinggal pewaris, atau surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.[22]: 26–27  Dalam rumusan asli tahun 1997, di samping wasiat, putusan pengadilan, dan penetapan hakim, bentuk bukti lainnya dibedakan menurut golongan penduduk, yaitu surat keterangan ahli waris yang disaksikan dua orang saksi dan dikuatkan kepala desa atau kelurahan dan camat bagi penduduk asli, akta keterangan hak mewaris dari notaris bagi keturunan Tionghoa, dan surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan bagi keturunan Timur Asing lainnya.[23]: 40–41 

Di pengadilan agama, permohonan penetapan ahli waris harus diajukan oleh seluruh ahli waris atau oleh sebagian ahli waris yang diberi kuasa oleh yang lain. Apabila ada ahli waris yang tidak memberi kuasa, perkara harus diajukan sebagai gugatan.[24]: 6 

Anak di luar perkawinan

Menurut KHI, anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya (Pasal 186).[2]: 96  Dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang diucapkan pada tanggal 17 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi memaknai ulang Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sehingga anak yang dilahirkan di luar perkawinan juga mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan sebagai ayahnya beserta keluarga ayahnya. Amar putusan itu tidak menyebut hak waris secara tegas.[25]: 36–37 

Lihat pula

Referensi

  1. 1 2 3 "Bürgerliches Gesetzbuch, § 1922 Gesamtrechtsnachfolge". Gesetze im Internet (dalam bahasa Jerman). Bundesministerium der Justiz. Diakses tanggal 2026-10-28.
  2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. 2018.
  3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië), Staatsblad 1847 Nomor 23 (terjemahan tidak resmi).
  4. 1 2 3 4 "Burgerlijk Wetboek Boek 4". wetten.overheid.nl (dalam bahasa Belanda). Overheid.nl. Diakses tanggal 2026-10-28.
  5. ↑ "Bürgerliches Gesetzbuch, § 1924 Gesetzliche Erben erster Ordnung". Gesetze im Internet (dalam bahasa Jerman). Bundesministerium der Justiz. Diakses tanggal 2026-10-28.
  6. ↑ "Bürgerliches Gesetzbuch, § 1930 Rangfolge der Ordnungen". Gesetze im Internet (dalam bahasa Jerman). Bundesministerium der Justiz. Diakses tanggal 2026-10-28.
  7. ↑ "Bürgerliches Gesetzbuch, § 1931 Gesetzliches Erbrecht des Ehegatten". Gesetze im Internet (dalam bahasa Jerman). Bundesministerium der Justiz. Diakses tanggal 2026-10-28.
  8. ↑ "Bürgerliches Gesetzbuch, § 1371 Zugewinnausgleich im Todesfall". Gesetze im Internet (dalam bahasa Jerman). Bundesministerium der Justiz. Diakses tanggal 2026-10-28.
  9. ↑ "Bürgerliches Gesetzbuch, § 2303 Pflichtteilsberechtigte; Höhe des Pflichtteils". Gesetze im Internet (dalam bahasa Jerman). Bundesministerium der Justiz. Diakses tanggal 2026-10-28.
  10. ↑ "Code civil, Article 720". Légifrance (dalam bahasa Prancis). Gouvernement de la République française. Diakses tanggal 2026-10-28.
  11. ↑ "Code civil, Article 724". Légifrance (dalam bahasa Prancis). Gouvernement de la République française. Diakses tanggal 2026-10-28.
  12. ↑ "Code civil, Article 734". Légifrance (dalam bahasa Prancis). Gouvernement de la République française. Diakses tanggal 2026-10-28.
  13. ↑ "Code civil, Article 913". Légifrance (dalam bahasa Prancis). Gouvernement de la République française. Diakses tanggal 2026-10-28.
  14. ↑ "Administration of Estates Act 1925, section 46". legislation.gov.uk (dalam bahasa Inggris). The National Archives. Diakses tanggal 2026-10-28.
  15. ↑ "Inheritance (Provision for Family and Dependants) Act 1975, section 1". legislation.gov.uk (dalam bahasa Inggris). The National Archives. Diakses tanggal 2026-10-28.
  16. ↑ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2012-09-12.
  17. ↑ "Qur'an Kemenag, Surah An-Nisa' ayat 11–12". Qur'an Kemenag. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-10-28.
  18. ↑ "Qur'an Kemenag, Surah An-Nisa' ayat 176". Qur'an Kemenag. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-10-28.
  19. 1 2 Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung sampai dengan Tahun 2018, Edisi Pertama. Jakarta: Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2020.
  20. ↑ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 2006.
  21. 1 2 ter Haar, B. (1950). Beginselen en stelsel van het adatrecht (dalam bahasa Belanda) (Edisi 4). Groningen–Djakarta: J.B. Wolters.
  22. ↑ "Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah" (PDF). JDIH Kementerian ATR/BPN. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 953. 2021-08-23. Diakses tanggal 2026-10-28.
  23. ↑ "Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah" (PDF). JDIH Kementerian ATR/BPN. 1997-10-01. Diakses tanggal 2026-10-28.
  24. ↑ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2021-12-28.
  25. ↑ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia17 Februari 2012).
Konten disalin dari Wikipedia Bahasa Indonesia (lisensi CC BY-SA) Lihat versi asli di Wikipedia

Rekomendasi Pilihan