Berlaku surut

Artikel ini membutuhkan lebih banyak rujukan. Mohon bantu kami mengembangkan artikel ini dengan cara menambahkan rujukan ke sumber tepercaya. Pernyataan tak bersumber bisa saja dipertentangkan dan dihapus.
Cari sumber: "Berlaku surut" – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR (November 2026)

Dalam istilah hukum, retroaktif atau berlaku surut (Bahasa Latin: ex post facto yang berarti "dari sesuatu yang dilakukan setelahnya") adalah suatu hukum yang mengubah konsekuensi hukum terhadap tindakan yang dilakukan atau status hukum fakta-fakta dan hubungan yang ada sebelum suatu hukum diberlakukan atau diundangkan. Dalam kaitannya dengan hukum kriminal, hukum retroaktif dapat diterapkan pada suatu tindakan yang legal atau memiliki hukuman yang lebih ringan sewaktu dilakukan.

Penerapan hukum ini dapat mengubah aturan bukti-bukti yang ditemukan untuk memperbesar kemungkinan pemberian hukuman pada seorang terdakwa. Sebaliknya, penerapan hukum jenis ini dapat pula mengurangi atau bahkan membebaskan seorang terhukum.

Di Indonesia

Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), hasil Perubahan Kedua, memasukkan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut ke dalam hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.^[1]^{: Pasal 28I ayat (1)}

Hukum pidana

Artikel utama: Asas legalitas

Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 (KUHP 2023) melarang pemidanaan kecuali atas kekuatan peraturan pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Penjelasannya menegaskan bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.^[2]^{: Pasal 1 ayat (1) dan penjelasannya} Bila peraturan berubah sesudah perbuatan terjadi, yang diberlakukan adalah peraturan baru, kecuali peraturan lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu tindak pidana.^[2]^{: Pasal 3 ayat (1)} Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang digantikan KUHP 2023 mulai tanggal 2 Januari 2026 (KUHP lama) memuat asas serupa dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2).^[3]^{: Pasal 1}^[2]^{: Menimbang huruf a dan Pasal 624}

Putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam Putusan Nomor 013/PUU-I/2003, Mahkamah Konstitusi menguji Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003. Undang-undang itu memberlakukan aturan pemberantasan tindak pidana terorisme, yang diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2002, terhadap peristiwa peledakan bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002. Mahkamah menilainya sebagai undang-undang yang berlaku surut (ex post facto law).^[4]^{: hlm. 36} Menurut Mahkamah, hukum pada dasarnya berlaku ke depan, dan larangan pemberlakuan surut termasuk jaminan minimum peradilan yang adil.^[4]^{: hlm. 38} Mahkamah juga menilai undang-undang tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.^[4]^{: hlm. 47} Amar putusan mengabulkan permohonan dan menyatakan undang-undang itu bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.^[4]^{: hlm. 47–48} Putusan diucapkan pada tanggal 23 Juli 2004.^[4]^{: hlm. 71–72}

Empat hakim konstitusi berbeda pendapat, yaitu Maruarar Siahaan, I Dewa Gede Palguna, H.A.S. Natabaya, dan Harjono. Mereka berpendapat bahwa asas non-retroaktif tidak mutlak bila Pasal 28I ayat (1) dibaca bersama Pasal 28J ayat (2).^[4]^{: hlm. 48} Karena itu, menurut mereka, pemberlakuan surut aturan itu pada peristiwa bom Bali tidak bertentangan dengan UUD 1945, sebab dilakukan secara terbatas dan demi rasa keadilan dalam situasi khusus.^[4]^{: hlm. 71} Klinik Hukumonline menilai pemberlakuan surut aturan terorisme pada kasus bom Bali itu bertentangan dengan asas non-retroaktif.^[5]

Dalam Putusan Nomor 065/PUU-II/2004, Mahkamah menguji Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang memungkinkan pengadilan hak asasi manusia ad hoc mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum undang-undang itu diundangkan. Mahkamah berpendapat bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut tidak mutlak, karena Pasal 28I ayat (1) harus dibaca bersama pembatasan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.^[6]^{: hlm. 10–11} Pengesampingan asas itu dibatasi pada pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.^[6]^{: hlm. 12 dan 20} Permohonan ditolak pada tanggal 3 Maret 2005, dengan pendapat berbeda dari tiga hakim konstitusi.^[6]^{: hlm. 22–31}

Di luar hukum pidana

Pedoman teknik penyusunan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menentukan bahwa mulai berlakunya peraturan pada dasarnya tidak boleh lebih awal daripada saat pengundangannya. Bila ada alasan kuat untuk memberlakukannya surut, ketentuan pidana tidak ikut diberlakusurutkan, pengaruhnya terhadap tindakan dan hubungan hukum yang sudah ada dimuat dalam ketentuan peralihan, dan awal berlakunya tidak boleh lebih dahulu daripada saat rancangannya mulai diketahui masyarakat, misalnya saat tercantum dalam Program Legislasi Nasional.^[7]^{: Lampiran II angka 155–156} Daya laku surut juga tidak dimuat dalam peraturan yang memberi beban konkret kepada masyarakat, seperti penarikan pajak atau retribusi.^[7]^{: Lampiran II angka 133}

Dalam hukum administrasi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan melarang keputusan berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak warga masyarakat.^[8]^{: Pasal 58 ayat (6)}

Referensi

↑ Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2000-08-18.
1 2 3 "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". JDIH BPK. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2023-01-02. Diakses tanggal 2026-10-27.
↑ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Biro Hukum dan Humas, Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia.
1 2 3 4 5 6 7 "Putusan Nomor 013/PUU-I/2003" (PDF). Berita Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2004-07-23. Diakses tanggal 2026-11-07.
↑ Hadi, Ilman (2013-02-13). "Masalah Asas Non-Retroaktif dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia". Klinik Hukumonline. Diakses tanggal 2026-11-07.
1 2 3 "Decision Number 065/PUU-II/2004" (PDF) (dalam bahasa Inggris). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2005-03-03. Diakses tanggal 2026-11-07.
1 2 "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan". JDIH BPK. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2011-08-12. Diakses tanggal 2026-10-27.
↑ "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan". JDIH BPK RI. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-10-24.