Kamis, 19 November 2026
13:49 WIB
TERKINI
Lampung Timur Pendekatan Humanis Operasi Zebra Krakatau: Pelajar Lampung Timur Dididik Lewat Lagu Kebangsaan Bandar Lampung Bendungan Batutegi Kritis, BBWS Mesuji Sekampung Gelar Modifikasi Cuaca Jelang Musim Tanam Nasional Bareskrim Geledah Rumah Irjen Eko Terkait Dugaan Makar Eks Kapolri Listyo Sigit Ekonomi Dan Bisnis Harga Emas Antam 18 November 2026: Turun Tipis, Ini Rincian Lengkapnya Advertorial Layanan Publik Makin Dekat: Natar Kini Miliki Samsat Drive Thru dan MPP Mini Teknologi Nvidia Melesat 103% Meski Ditinggal CEO, Bisnis AI Jadi Kunci Pertumbuhan Bandar Lampung Agenda Strategis Pemprov Lampung 6 November 2026: Revitalisasi Stadion Jadi Prioritas Bandar Lampung Harga Beras di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung Merangkak Naik, Stok Aman Bandar Lampung Disdag Bandar Lampung Jamin Pasokan Beras Aman hingga Akhir 2026 Insight Komitmen Pembangunan Negeri, PTBA Sabet Penghargaan Kepatuhan PNBP ESDM 2026 Lampung Timur Pendekatan Humanis Operasi Zebra Krakatau: Pelajar Lampung Timur Dididik Lewat Lagu Kebangsaan Bandar Lampung Bendungan Batutegi Kritis, BBWS Mesuji Sekampung Gelar Modifikasi Cuaca Jelang Musim Tanam Nasional Bareskrim Geledah Rumah Irjen Eko Terkait Dugaan Makar Eks Kapolri Listyo Sigit Ekonomi Dan Bisnis Harga Emas Antam 18 November 2026: Turun Tipis, Ini Rincian Lengkapnya Advertorial Layanan Publik Makin Dekat: Natar Kini Miliki Samsat Drive Thru dan MPP Mini Teknologi Nvidia Melesat 103% Meski Ditinggal CEO, Bisnis AI Jadi Kunci Pertumbuhan Bandar Lampung Agenda Strategis Pemprov Lampung 6 November 2026: Revitalisasi Stadion Jadi Prioritas Bandar Lampung Harga Beras di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung Merangkak Naik, Stok Aman Bandar Lampung Disdag Bandar Lampung Jamin Pasokan Beras Aman hingga Akhir 2026 Insight Komitmen Pembangunan Negeri, PTBA Sabet Penghargaan Kepatuhan PNBP ESDM 2026

Pendapat berbeda

umumnya berada dalam hukum peradilan tingkat tinggi adalah pendapat dari satu atau lebih, dari hakim dalam membuat pernyataan yang memperlihatan ketidaksetujuan

Bagikan:

Pendapat berbeda (bahasa Inggris:dissenting opinion) adalah pendapat dalam suatu perkara yang ditulis oleh satu atau lebih hakim untuk menyatakan ketidaksetujuan terhadap pendapat mayoritas majelis hakim yang menjadi dasar putusan. Pendapat ini dikenal dalam sistem hukum tertentu. Pendapat berbeda tidak menciptakan preseden yang mengikat dan tidak menjadi bagian dari hukum yang dibentuk melalui putusan pengadilan.

Perbedaan itu dapat timbul karena berbagai alasan, antara lain penafsiran yang berbeda atas putusan-putusan terdahulu, penerapan prinsip yang berbeda, atau penafsiran yang berbeda atas fakta. Biasanya pendapat ini ditulis bersamaan dengan pendapat mayoritas. Ada kalanya pendapat berbeda dalam perkara terdahulu mendorong perubahan hukum.

Di Indonesia

Ketentuan umum

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Dalam sidang itu, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa, dan pertimbangan atau pendapat itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Apabila mufakat bulat tidak tercapai, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.[1]: Pasal 14 ayat (1)–(3)  Pengaturan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan itu diserahkan kepada Peraturan Mahkamah Agung.[1]: Pasal 14 ayat (4) 

Untuk Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menentukan bahwa setiap hakim agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis dalam sidang permusyawaratan. Apabila mufakat bulat tidak tercapai, pendapat hakim agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan itu diatur oleh Mahkamah Agung.[2]: Pasal I angka 19 (Pasal 30 ayat (2)–(4)) 

Mahkamah Konstitusi

Di Mahkamah Konstitusi, putusan diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang. Setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan.[3]: Pasal 45 ayat (4)–(5)  Menurut penjelasannya, ketentuan itu berarti tidak ada suara abstain dalam sidang permusyawaratan pengambilan putusan.[3]: Penjelasan Pasal 45 ayat (5) 

Apabila mufakat bulat tidak tercapai setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh, putusan diambil dengan suara terbanyak. Apabila suara terbanyak pun tidak dapat diperoleh, suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan. Dalam kedua keadaan itu, pendapat anggota majelis hakim yang berbeda dimuat dalam putusan.[3]: Pasal 45 ayat (7), (8), dan (10) 

Perkara pidana

Sejak tanggal 2 Januari 2026, hukum acara pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.[4] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berlaku sebelumnya, mengatur musyawarah terakhir majelis hakim untuk mengambil putusan. Menurut undang-undang itu, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan mulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan hakim ketua majelis mengemukakan pendapatnya paling akhir. Semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.[5]: Pasal 182 ayat (3) dan (5) 

Menurut undang-undang tahun 1981 itu, pada asasnya putusan merupakan hasil permufakatan bulat. Apabila permufakatan itu tidak dapat dicapai setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh, putusan diambil dengan suara terbanyak. Apabila suara terbanyak pun tidak diperoleh, yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.[5]: Pasal 182 ayat (6)  Pengambilan putusan itu dicatat dalam buku himpunan putusan yang isinya bersifat rahasia.[5]: Pasal 182 ayat (7)  Penjelasannya menyebutkan bahwa apabila tidak terdapat mufakat bulat, pendapat lain dari salah seorang hakim majelis dicatat dalam berita acara sidang majelis yang sifatnya rahasia.[5]: Penjelasan Pasal 182 ayat (6) 

Alasan berbeda

Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi menyebut "pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda".[3]: Pasal 45 ayat (10)  Menurut Jimly Asshiddiqie sebagaimana dikutip Haidar Adam, pendapat yang berbeda itu terbagi dua, yaitu dissenting opinion dan concurring opinion. Suatu pendapat termasuk concurring apabila penalaran hakim yang bersangkutan berbeda dari mayoritas, tetapi amar putusan yang didukungnya sama. Suatu pendapat termasuk dissenting apabila perbedaannya juga mencakup amar putusan.[6] Concurring opinion disebut juga alasan berbeda.[7]: 66 

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang mencabut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang hal yang sama.[8] Peraturan tahun 2021 itu mencantumkan alasan berbeda dan pendapat berbeda, jika ada, di antara isi putusan Mahkamah.[9]: Pasal 70 ayat (1) huruf i dan j 

Referensi

  1. 1 2 "Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman" (PDF). peraturan.go.id. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Kementerian Hukum Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-10-26.
  2. ↑ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9. 2004.
  3. 1 2 3 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98. 2003.
  4. ↑ "Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". JDIH BPK. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-10-26.
  5. 1 2 3 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. 1981.
  6. ↑ Adam, Haidar (2017). "Dissenting Opinion dan Concurring Opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi". Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam. 3 (2): 307–324. doi:10.15642/aj.2017.3.2.307-324. Diakses tanggal 2026-11-04.
  7. ↑ Abela, Vara Yuniar; Wicaksono, Demas Brian; Putri, Etis Cahyaning (2024). "Analisis Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislature dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023". AMAR: Jurnal Ilmiah Hukum. 2 (2): 65–79. doi:10.62734/jurnalamar.v2i2.749. Diakses tanggal 2026-11-04.
  8. ↑ "PMK Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang". Pasal.id. Diakses tanggal 2026-11-04.
  9. ↑ "PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang". Pasal.id. Diakses tanggal 2026-11-04.

Daftar pustaka

Pranala luar


Ikon rintisan

Artikel bertopik hukum ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

Konten disalin dari Wikipedia Bahasa Indonesia (lisensi CC BY-SA) Lihat versi asli di Wikipedia

Rekomendasi Pilihan