Cuti bersama

Cuti bersama adalah satu jenis cuti yang diberikan pada para aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia. Hari-hari cuti bersama diatur setiap tahunnya dalam keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) yang juga mengatur hari libur nasional. Hari-hari cuti bersama tersebut juga perlu untuk ditetapkan oleh Presiden melalui keputusan presiden setiap tahunnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Nomor 49 Tahun 2018.^[1][2]

Cuti bersama menjadi semacam "perpanjangan hari libur" yang berada pada hari-hari sebelum dan/atau sesudah hari libur nasional tertentu.^[3] Baik bagi para pegawai negeri sipil (PNS) maupun para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), cuti bersama bersifat hak yang wajib diperoleh oleh ASN dan tidak memotong jatah cuti tahunan mereka. Jatah hari cuti bersama yang hilang karena suatu alasan akan beralih menjadi cuti tahunan tambahan.^[1][2]

Cuti bersama sebenarnya bersifat fakultatif bagi pegawai perusahaan, baik swasta maupun BUMN. Pegawai dan pekerja yang mengambil cuti pada hari-hari cuti bersama ASN sama dengan memotong jatah cuti tahunan.^[4] Beberapa perusahaan tetap memasukkan hari-hari ditetapkan sebagai cuti bersama sebagai bagian dari cuti tahunan para pegawai/pekerjanya tanpa mengurangi jatah cuti tahunan awal, meskipun hal tersebut juga tergantung pada kontrak kerja para pegawai tersebut.

Referensi

Lihat pula

• Hari libur di Indonesia

l b s Topik Indonesia
Sejarah Nusantara (pra-Indonesia)	Garis waktu Prasejarah Kerajaan Hindu-Buddha Kerajaan Islam Kerajaan Kristen Era kolonial Portugis Era VOC Era Hindia Belanda Era pendudukan Jepang
Sejarah Indonesia	Sejarah nama Proklamasi Era transisi Revolusi nasional KMB Pengakuan Belanda Era RIS Era demokrasi liberal Dekret Presiden 5 Juli 1959 Pemilihan Umum 1955 Era demokrasi terpimpin Politik Mercusuar Trikora Konfrontasi ke Malaysia G30S Era orde baru Supersemar Pendudukan di Timor Timur Gerakan 1998 Era reformasi Referendum Timor Timur
Geografi	Air terjun Bendungan dan waduk Danau Pegunungan Gunung berapi Pulau dan kepulauan menurut provinsi abjad A-L M-Z Perairan Laut Pantai Selat Sungai Teluk Tanjung Tempat Titik-titik garis pangkal Wilayah
Politik dan pemerintahan	Ibu kota negara Lembaga negara Pemerintah Presiden Kementerian MPR DPR DPD Kekuasaan kehakiman MA MK KY BPK Perwakilan di luar negeri Kepolisian Militer Administratif (Provinsi Kabupaten/kota Kecamatan dan kelurahan/desa) Hubungan luar negeri Hukum Undang-undang Pemilu Partai politik Kewarganegaraan
Ekonomi	APBN APBD Bank Pasar modal IDX JFX Pariwisata Pertanian dan perkebunan Perusahaan BUMN Sains dan teknologi Transportasi Penerbangan Perkeretaapian
Demografi	Suku bangsa Bahasa nasional Bahasa daerah Agama Nama orang Tokoh Kesehatan Kesehatan hewan Pelayanan kesehatan Pendidikan Olahraga
Budaya	Seni Film Tari Sastra Musik Lagu Teater Bela diri Masakan Mitologi Permainan tradisional Busana daerah Arsitektur Bandar udara Pelabuhan Stasiun kereta api Terminal Pembangkit listrik Warisan Budaya UNESCO Wayang Batik Keris Angklung Tari Saman Noken
Simbol	Sang Saka Merah Putih Garuda Pancasila Ibu Pertiwi Nusantara
Flora dan fauna	Fauna Indonesia Binatang endemik Identitas nasional dan regional Flora Indonesia Tumbuhan endemik Identitas nasional dan regional Burung endemik Ikan Mamalia Reptil Cagar alam Suaka margasatwa Taman nasional Terumbu karang
Lainnya	Media Telekomunikasi Internet Permainan video Penyiaran Televisi Terestrial Berlangganan Radio Tanda kehormatan Kode pos Kode telepon Kode kendaraan Hari penting
Garis besar • Portal

Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

• l
• b
• s