Gugatan perwakilan kelompok

Gugatan perwakilan kelompok (class action lawsuit) adalah sebuah metode pengajuan gugatan dalam hukum perdata. Gugatan ini diajukan oleh seorang individu atau sekaligus untuk mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak dan memiliki kepentingan hukum yang sama.

Penerapan

Indonesia

Di Indonesia, gugatan perwakilan kelompok diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 Diarsipkan 2019-07-14 di Wayback Machine tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

"Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud."

Dasar hukum

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 ditetapkan pada tanggal 26 April 2002 dan mulai berlaku pada tanggal yang sama.^{[1]: Pasal 11} Bagian pertimbangannya menyebut tiga undang-undang yang sudah mengatur dasar-dasar gugatan perwakilan kelompok, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.^{[1]: Menimbang huruf e} Ketentuan hukum acara perdata lainnya tetap berlaku di samping PERMA ini.^{[1]: Pasal 10}

Beberapa undang-undang memuat dasar gugatan ini untuk bidang tertentu.

• Perlindungan konsumen. Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat diajukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.^{[2]: Pasal 46 ayat (1) huruf b} Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa undang-undang tersebut mengakui gugatan kelompok atau class action, yang harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum.^{[3]: Penjelasan Pasal 46 ayat (1) huruf b} Gugatan kelompok konsumen diajukan ke peradilan umum.^{[2]: Pasal 46 ayat (2)}
• Lingkungan hidup. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri atau kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Gugatan ini dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.^{[4]: Pasal 91 ayat (1)–(2)}
• Kehutanan. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan atau melapor kepada penegak hukum atas kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat. Hak ini terbatas pada tuntutan terhadap pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.^{[5]: Pasal 71}

Wakil kelompok dan anggota kelompok

Wakil kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian, yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya. Anggota kelompok adalah sekelompok orang dalam jumlah banyak yang menderita kerugian dan kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok di pengadilan. Bila terdapat perbedaan tingkat penderitaan atau jenis kerugian, anggota kelompok dapat dibagi ke dalam subkelompok.^{[1]: Pasal 1 huruf b–d}

Wakil kelompok tidak perlu memperoleh surat kuasa khusus dari setiap anggota kelompok.^{[1]: Pasal 4} Hakim dapat menganjurkan wakil kelompok untuk mengganti pengacaranya apabila pengacara itu bertindak bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompok.^{[1]: Pasal 2 huruf d}

Syarat pengajuan

Syarat formal yang merupakan conditio sine qua non mengajukan gugatan perwakilan kelompok adalah adanya kelompok, yang dibentuk dari sekian banyak perorangan.

Per MA No. 1/2002 tidak menentukan batasan minimal berapa orang anggota kelompok yang dianggap efektif dan efisien agar memenuhi syarat formal. Jika anggotanya sedikit, akan lebih efektif dan efisien diproses melalui gugatan biasa dalam bentuk kumulatif atau intervensi dalam bentuk voeging berdasarkan pasal 279 Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering (Rv), di mana proses pemeriksaannya jauh lebih sederhana dibandingkan dengan melalui proses perwakilan kelompok. Oleh karena itu, kalau anggotanya hanya sedikit orang (5-10 orang), permohonan gugatan tersebut lebih tepat dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak dapat diterima; atau harus diajukan melalui gugatan perdata biasa. Pengadilan dapat beralasan untuk menolak beperkara melalui class action, jika ternyata anggota kelompoknya hanya terdiri dari beberapa orang.^[6]

Selain jumlah anggota yang banyak, PERMA 1/2002 mensyaratkan kesamaan fakta atau peristiwa, kesamaan dasar hukum, dan kesamaan jenis tuntutan antara wakil kelompok dan anggotanya, serta kejujuran dan kesungguhan wakil kelompok dalam melindungi kepentingan anggota.^{[1]: Pasal 2 huruf a–c} Surat gugatan wajib memuat antara lain identitas wakil kelompok, definisi kelompok yang rinci tanpa harus menyebut nama anggota satu per satu, dan usulan cara pendistribusian ganti kerugian.^{[1]: Pasal 3}

Pemeriksaan keabsahan

Pada awal pemeriksaan, hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan apakah kriteria gugatan perwakilan kelompok terpenuhi. Hakim juga dapat memberi nasihat kepada para pihak mengenai syarat isi gugatan. Sah atau tidaknya penggunaan tata cara ini dituangkan dalam suatu penetapan pengadilan. Bila dinyatakan sah, hakim segera memerintahkan penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan hakim. Bila dinyatakan tidak sah, pemeriksaan gugatan dihentikan dengan putusan hakim.^{[1]: Pasal 5} Hakim wajib mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara melalui perdamaian, baik pada awal persidangan maupun selama pemeriksaan.^{[1]: Pasal 6}

Pemberitahuan

Pemberitahuan kepada anggota kelompok dilakukan oleh panitera atas perintah hakim.^{[1]: Pasal 1 huruf e} Pasal 8 ayat (1) PERMA yang sama menyebut pemberitahuan dilakukan oleh wakil kelompok berdasarkan persetujuan hakim.^{[1]: Pasal 8 ayat (1)} Pemberitahuan dapat dilakukan melalui media cetak atau elektronik, kantor pemerintah seperti kecamatan, kelurahan, atau desa, kantor pengadilan, atau langsung kepada anggota kelompok yang dapat diidentifikasi dengan persetujuan hakim. Pemberitahuan wajib dilakukan segera setelah hakim menyatakan gugatan sah dan kembali pada tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti rugi. Isinya antara lain nomor perkara dan identitas para pihak, penjelasan singkat kasus, definisi kelompok, cara dan batas waktu menyatakan keluar, serta jumlah ganti rugi yang diajukan.^{[1]: Pasal 7}

Pernyataan keluar

Pemberitahuan pertama, yang dilakukan setelah gugatan dinyatakan sah, memuat mekanisme pernyataan keluar.^{[1]: Pasal 7 ayat (3)} Pernyataan keluar adalah pernyataan tertulis yang ditandatangani dan diajukan ke pengadilan dan/atau kepada penggugat oleh anggota kelompok yang ingin keluar.^{[1]: Pasal 1 huruf f} Anggota kelompok dapat menyatakan keluar dalam jangka waktu yang ditentukan hakim dengan mengisi formulir yang dilampirkan dalam PERMA 1/2002. Anggota yang telah menyatakan keluar secara hukum tidak terikat pada putusan atas gugatan perwakilan kelompok tersebut.^{[1]: Pasal 1 huruf g dan Pasal 8}

Putusan

Apabila gugatan ganti rugi dikabulkan, hakim wajib menetapkan secara rinci jumlah ganti rugi, kelompok atau subkelompok yang berhak, mekanisme pendistribusiannya, dan langkah yang wajib ditempuh wakil kelompok dalam penetapan dan pendistribusian, termasuk kewajiban melakukan pemberitahuan atau notifikasi.^{[1]: Pasal 9}

Perbedaan dengan hak gugat organisasi

Gugatan perwakilan kelompok berbeda dengan hak gugat organisasi (legal standing). Dalam gugatan perwakilan kelompok, hanya satu atau beberapa anggota kelompok yang mengalami kerugian yang dapat mengajukan gugatan, dan tuntutannya biasanya berupa ganti kerugian. Organisasi yang menggugat atas dasar hak gugat tidak harus menderita kerugian sendiri, dan gugatannya membela kepentingan umum.^{[7]: 42, 46–47}

Undang-undang mengatur hak gugat organisasi secara terpisah.

• Organisasi lingkungan hidup berhak menggugat untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Tuntutannya terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil. Organisasi itu harus berbadan hukum, menyebutkan tujuan pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam anggaran dasarnya, dan telah melakukan kegiatan nyata sesuai anggaran dasarnya paling singkat dua tahun.^{[4]: Pasal 92}
• Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang berbentuk badan hukum atau yayasan, yang anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan perlindungan konsumen, dan yang telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha.^{[2]: Pasal 46 ayat (1) huruf c}
• Organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan, dengan syarat berbadan hukum, anggaran dasarnya menyebutkan tujuan pelestarian fungsi hutan, dan telah melaksanakan kegiatan sesuai anggaran dasarnya.^{[5]: Pasal 73}

Rujukan

Daftar pustaka

• Harahap, M. Yahya (2007). Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.
• Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Disertai Penjelasannya. Sinarsindo Utama. 2014. ISBN 978-602-14382-0-6.
• Soeroso, R. (2016). Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis: HIR, RBg, dan Yurisprudensi. Jakarta: Sinar Grafika. ISBN 978-979-007-347-0.

Basis data pengawasan otoritas
Nasional	Republik Ceko
Lain-lain	NARA