Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia

Artikel ini tidak memiliki referensi atau sumber tepercaya sehingga isinya tidak bisa dipastikan. Tolong bantu perbaiki artikel ini dengan menambahkan referensi yang layak. Tulisan tanpa sumber dapat dipertanyakan dan dihapus sewaktu-waktu. Cari sumber: "Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia" – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR

Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia
Singkatan	BAPERKI
Ketua Umum	Siauw Giok Tjhan
Dibentuk	13 Maret 1953
Dibubarkan	12 Maret 1966
Ideologi	Kepentingan minoritas
Posisi politik	Sayap kiri
Politik Indonesia Partai politik Pemilihan umum

Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia, lebih dikenal dengan singkatan Baperki, adalah sebuah organisasi politik di Indonesia yang dibentuk untuk memperjuangkan hak dan kepentingan warga Tionghoa Indonesia. Baperki ikut serta dalam pemilihan legislatif Indonesia tahun 1955, meraih 0,5% suara, dan memperoleh satu kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Organisasi ini mendirikan sejumlah sekolah termasuk Universitas Res Publica (1960). Kelompok ini terkait dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Setelah upaya kudeta tahun 1965 di Indonesia, Res Publica dibakar dan digantikan oleh sebuah perguruan tinggi baru, Trisakti, dan kelompok ini pun dilarang.^[1][2][3]

Tujuan

Tujuan semula pembentukan Baperki adalah menggalang kesatuan kekuatan Tionghoa di seluruh Indonesia, namun kemudian Siauw Giok Tjhan, salah seorang tokoh organisasi ini menyadari bahwa masyarakat luas akan menganggap organisasi ini hanya memperjuangkan kepentingan masyarakat Tionghoa semata-mata. Karena itu, ketika Baperki Cabang Jakarta dibentuk pada 14 Maret 1954, Siauw mendorong sahabat dekatnya, Sudarjo Tjokrosisworo untuk menjadi ketuanya.

Aktivitas politik

Baperki ikut serta dalam Pemilu 1955 untuk memilih anggota DPR pada tanggal 29 September 1955 dan anggota Konstituante pada 15 Desember 1955. Dalam kedua pemilu ini, Baperki memperoleh 178.887 untuk DPR dan 160.456 untuk Konstituante, atau 70% suara dari golongan Tionghoa di Jawa. Dengan jumlah suara sebanyak ini, Baperki berhasil memperoleh satu kursi di DPR dan mendudukkan Siauw Giok Tjhan sebagai wakilnya.

Untuk Konstituante, Baperki diwakili oleh Siauw Giok Tjhan, Oei Tjoe Tat, Yap Thiam Hien, Go Gien Tjwan, Liem Koen Seng, Oei Poo Djiang, Jan Ave dan C.S. Richter. Dua nama terakhir adalah wakil-wakil Baperki untuk golongan Indo.

Setelah tragedi 30 September 1965, Baperki dibubarkan oleh pemerintah Orde Baru karena dianggap onderbouw Partai Komunis Indonesia. Sejumlah aktivisnya, seperti Siauw Giok Tjhan dan Oei Tjoe Tat dijebloskan ke penjara tanpa pernah diadili.

Aktivitas sosial

Selain aktif dalam kegiatan politik, Baperki juga terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, khususnya di dunia pendidikan. Beberapa cabang Baperki sudah mulai menyelenggarakan program pendidikan dasar sejak akhir tahun 1956. Pada 8 Februari 1958, Baperki mendirikan Jajasan Pendidikan dan Kebudajaan yang diketuai oleh Siauw Giok Tjhan. Baperki berhasil memiliki gedung-gedung sekolah Tionghoa yang banyak ditutup sejak 1957. Karena itu, pada 1960, Baperki telah memiliki 96 gedung sekolah, sebagian besar sekolah dasar dan menengah. Pada tahun 1961, jumlah sekolah Baperki telah mencapai 107 buah, yaitu 27 buah di Jakarta, 17 di Jawa Barat (dan Banten), 12 di Jawa Tengah, 33 di Jawa Timur, 4 di Sumatera Selatan (dan Lampung), 10 di Sumatera Utara, 1 di Bali, dan 2 di Sulawesi.

Pada tahun 1958 Jajasan Pendidikan dan Kebudajaan Baperki mulai berpikir untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi. Maka pada tahun itu dibukalah Akademi Fisika dan Matematika yang tujuan utamanya adalah mendidik guru-guru sekolah menengah. Setelah itu, pada 1959, dibuka pula Kedokteran Gigi (September), dan Teknik (November). Pada 1962 dibuka Fakultas Kedokteran dan Sastra. Rektor pertama Universitas Baperki ini adalah Ferdinand Lumban Tobing, seorang dokter yang pernah menjadi menteri dalam beberapa kabinet pada masa demokrasi parlementer.

Pada 1962, nama Universitas Baperki diubah menjadi Universitas Res Publica yang biasa disingkat sebagai URECA, dengan cabang-cabang di berbagai kota di Jawa dan Sumatra.

Setelah peristiwa G30S, Universitas Res Publica ditutup, dan gedungnya diambil alih oleh pemerintah. URECA di Jakarta dan Surabaya kemudian dibuka kembali dengan kepengurusan yang baru, dengan nama Universitas Trisakti dan Universitas Surabaya.

Referensi