Bahtsul masail

Bahtsul masail (bahasa Arab:بحث المسائل, translit. baḥṡul-masā'il) adalah tradisi mendiskusikan dan mendebatkan hukum-hukum Islam yang dilakukan di pesantren-pesantren Indonesia yang terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU), baik klasik maupun modern.^[1] Para ulama dan santri biasanya menggunakan berbagai literatur otoritatif baik klasik, seperti kitab kuning karya ulama terdahulu, maupun kitab kontemporer sebagai landasan berdiskusi dan mengambil keputusan untuk menghukumi sesuatu.^[2] NU kemudian juga melembagakan forum diskusi ini melalui Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU). Lembaga ini "bertugas mengumpulkan, membahas, dan menyelesaikan masalah-masalah mauquf dan maudhui’iyyah yang memerlukan kepastian hukum segera".^[3] Dengan kata lain, bahtsul masail sebagai tradisi intelektual telah lama ada sebelum terbentuknya NU. Bahtsul masail sebagai praktik keilmuan juga masih dilakukan hingga saat ini di banyak pesantren.

Ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam bahtsul masail. Istilah mauquf merujuk pada situasi kebuntuan (deadlock) karena peserta forum belum mencapai jawaban final dan hasil keputusan ditunda dalam jangka waktu tertentu.^[4]^[5] Sedangkan berdasarkan cakupan materi yang dibahas, ada 3 jenis bahtsul masail. Pertama, waqi’iyah yang mengacu pada masalah aktual yang sedang diperbincangkan masyarakat. Contoh masalah waqi’iyah adalah hukum mengenai sound horeg,^[6] mata uang kripto,^[7] ibu pengganti, gelatin, dan daging berbasis sel.^[8] Kedua, maudhu’iyyah atau perihal agama yang bersifat tematik atau kasuistik. Contohnya antara lain moderasi NU dalam politik, metode istinbath maqashidi, dan pandangan fikih Islam tentang orang dengan gangguan kejiwaan (ODGJ).^[8] Ketiga, qanuniyah, yaitu forum yang secara khusus mendiskusikan persoalan terkait perundang-undangan (qanun). Contoh forum qanuniyah yang pernah diselenggarakan oleh NU adalah pengkajian terhadap UU Nomor 1/PNPS/1965/ tentang Penodaan Agama, pajak karbon dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), dan RUU Larangan Minuman Beralkohol.^[8]

Pengambilan keputusan dalam bahtsul masail bersifat kolektif, yang artinya keputusan hukum diambil berdasarkan kesepakatan atau konsensus peserta. Hasil keputusan kemudian diajukan sebagai rekomendasi untuk masyarakat dan pemerintah.^[9] Para peserta bahtsul masail adalah para ulama dan santri yang memiliki pengetahuan terkait fikih, ushul fikih, dan hukum yang bersumber pada Al-Qur'an, hadis, ijmak, dan kias.^[9] Sebelum forum dimulai, mereka diberikan kesempatan untuk mengumpulkan rujukan (maraji') dan dasar argumentasi terkait persoalan spesifik yang akan dibahas.^[10]

Etimologi

Bahtsul-masa'il berakar dari dua kata, yakni akar kata baḥṡ (bahasa Arab:بحث - يبحث) berarti "membahas, menyelidiki," atau "mempelajari", sedangkan ungkapan al-masā'il (bahasa Arab:المسائل) adalah bentuk jamak dari kata masalah, yang bermakna sama. Dengan demikian, secara etimologi, bahtsul masail berarti pembahasan masalah-masalah.^[11]