Askolani | |
|---|---|
 Askolani sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai | |
| Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan | |
| Masa jabatan 23 Mei 2025 –2026 | |
| Pendahulu | Luky Alfirman |
| Pengganti | Nufransa Wira Sakti (Plt.) |
| Direktur Jenderal Bea dan Cukai | |
| Masa jabatan 12 Maret 2021 –23 Mei 2025 | |
| Pengganti | Djaka Budi Utama |
| Direktur Jenderal Anggaran | |
| Masa jabatan 27 November 2013 –12 Maret 2021 | |
| Informasi pribadi | |
| Lahir | 11 Juni 1966 (umur 60) |
| Pendidikan | Universitas Sriwijaya Universitas Colorado |
| Pekerjaan | Ekonom, birokrat |
Askolani (lahir 11 Juni 1966) adalah seorang ekonom dan birokrat Indonesia yang pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dari 23 Mei 2025 hingga 2026.[1] Sebelumnya, ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai (2021–2025) dan Direktur Jenderal Anggaran (2013–2021).[2] Ia juga tercatat pernah menjabat sebagai Komisaris di beberapa Badan Usaha Milik Negara, di antaranya PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
Kehidupan Awal dan Pendidikan
Askolani lahir di Palembang, Sumatera Selatan, pada 11 Juni 1966.[2] Ia menempuh pendidikan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Universitas Sriwijaya, Palembang, dan meraih gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 1990.[3] Kemudian, ia melanjutkan studi dan memperoleh gelar Master of Arts in Economics and Banking dari Universitas Colorado, Amerika Serikat, pada tahun 1999.[4] Pada tahun 2015, ia juga tercatat sebagai Governor of Indonesia pada OPEC Fund for International Development (OFID).[4]
Karier
Kementerian Keuangan
Askolani memulai kariernya di Kementerian Keuangan pada tahun 1992 di Badan Analisa Keuangan dan Moneter sebagai Pelaksana. Ia kemudian menduduki berbagai posisi, termasuk Kepala Urusan Penerimaan Minyak Bumi, Kepala Subbagian Penerimaan Migas, dan Kepala Subbagian Penerimaan Pembangunan.[3]
Pada 12 April 2001, ia pindah ke Badan Analisa Fiskal dan menjabat sebagai Kepala Subbidang Analisa Pembayaran Bunga Hutang, lalu sebagai Kepala Bidang Analisa Pengeluaran Rutin. Pada tahun 2004, ia berpindah ke Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan sebagai Kepala Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (2004–2006), lalu menjadi Kepala Bidang Perumusan Rekomendasi Kebijakan Belanja Negara (2006–2008).[3]
Pada tahun 2008, ia menjabat sebagai Kepala Bidang Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Badan Kebijakan Fiskal, dan pada 31 Desember 2008 diangkat menjadi Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pada 21 Juni 2011, ia dipercaya sebagai Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak di Direktorat Jenderal Anggaran.[3]
Pada 27 November 2013, Askolani dilantik sebagai Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, posisi yang diembannya hingga tahun 2021.[4] Kemudian, pada 12 Maret 2021, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantiknya sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai.[5]
Pada 23 Mei 2025, ia dilantik sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, menggantikan Luky Alfirman. Posisi Dirjen Bea dan Cukai diserahkan kepada Letnan Jenderal TNI (Purn) Djaka Budi Utama.[1] Pada 2026, posisi Dirjen Perimbangan Keuangan diemban oleh Nufransa Wira Sakti sebagai Pelaksana Tugas (Plt.).[6]
Jabatan di BUMN
Selain berkarier di Kementerian Keuangan, Askolani juga dipercaya menduduki sejumlah posisi strategis di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia pernah menjabat sebagai Komisaris di PT Indonesia Ferry (ASDP) pada periode 2007–2010.[4] Pada tahun 2012–2013, ia menjabat sebagai Komisaris PT Pertamina Gas.[7] Kemudian, ia juga menjabat sebagai Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) pada 2013–2014.[8]
Pada 3 September 2014, Askolani diangkat menjadi Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, posisi yang diembannya hingga 2019.[9] Selanjutnya, pada 20 Desember 2019, ia diangkat menjadi Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, posisi yang diembannya hingga 2025.[10] Sejak 7 Mei 2025, ia menjabat sebagai Komisaris PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).[11]
Riwayat Jabatan
Berikut adalah riwayat jabatan Askolani di Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan lembaga lainnya:[3][4][5][7][8][9][10][11]
| Periode | Jabatan | Unit Kerja / Lembaga |
|---|---|---|
| 1992–2001 | Pelaksana, Kepala Urusan Penerimaan Minyak Bumi, Kepala Subbagian Penerimaan Migas, Kepala Subbagian Penerimaan Pembangunan | Badan Analisa Keuangan dan Moneter |
| 2001–2004 | Kepala Subbidang Analisa Pembayaran Bunga Hutang, Kepala Bidang Analisa Pengeluaran Rutin | Badan Analisa Fiskal |
| 2004–2006 | Kepala Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat | Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan |
| 2006–2008 | Kepala Bidang Perumusan Rekomendasi Kebijakan Belanja Negara | Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan |
| 2008 | Kepala Bidang Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak | Badan Kebijakan Fiskal |
| 2008–2011 | Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara | Badan Kebijakan Fiskal |
| 2011–2013 | Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak | Direktorat Jenderal Anggaran |
| 2007–2010 | Komisaris | PT Indonesia Ferry (ASDP) |
| 2012–2013 | Komisaris | PT Pertamina Gas |
| 2013–2014 | Komisaris | PT Angkasa Pura I (Persero) |
| 2013–2021 | Direktur Jenderal Anggaran | Kementerian Keuangan |
| 2014–2019 | Komisaris | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk |
| 2019–2025 | Komisaris | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 2021–2025 | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | Kementerian Keuangan |
| 2025–sekarang | Komisaris | PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) |
| 2025–2026 | Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan | Kementerian Keuangan |
Kehidupan Pribadi
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan pada 25 Februari 2025 untuk periode 2024, Askolani tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 58.027.966.763. Rincian hartanya meliputi:[12]
- Tanah dan Bangunan: Rp 22.134.884.860 (berupa 10 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Pusat, Bogor, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Tangerang, dan Jakarta Utara)
- Alat Transportasi dan Mesin: Rp 1.678.000.000 (berupa 4 unit mobil: Toyota Alphard 2.5G AT tahun 2018, Nissan X-Trail 2.5 A/T tahun 2015, Toyota New Camry 2.5V tahun 2019, dan Toyota Innova 2.0V tahun 2022)
- Harta Bergerak Lainnya: Rp 2.315.160.000
- Surat Berharga: Rp 23.104.061.145
- Kas dan Setara Kas: Rp 7.929.251.215
- Harta Lainnya: Rp 866.610.000
Sebelumnya, pada tahun 2022, harta kekayaan Askolani tercatat sebesar Rp 51,87 miliar, dan pada tahun 2021 sebesar Rp 43,26 miliar.[13]
Referensi
- 1 2 "ASKOLANI DILANTIK SELAKU DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN YANG BARU". Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2025-05-23.
- 1 2 "Profil Askolani, Dirjen Bea Cukai yang Diperiksa KPK Terkait Dugaan Kasus Pencucian Uang". Tribunnews. 2024-12-24.
- 1 2 3 4 5 "Profil Askolani Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Punya Harta Kekayaan Rp 56 Miliar". Tribunbatam. 2025-02-11.
- 1 2 3 4 5 "Data Pribadi Askolani". Bank Mandiri. 2019.
- 1 2 "Ditunjuk Sri Mulyani jadi Dirjen Bea Cukai, Ini Profil Askolani". Tempo. 2021-03-12.
- ↑ "Nufransa Wira Sakti". Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2026.
- 1 2 "Selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2013, terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris Pertamina Gas yaitu Sdr. Askolani". Pertamina Gas. 2013.
- 1 2 "Askolani - Director/Board Member at PT Angkasa Pura I (Persero)". Marketscreener. 2014.
- 1 2 "Askolani - Commissioner at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk". Bank Mandiri. 2014.
- 1 2 "Komisaris BNI" (PDF). BNI. 2024.
- 1 2 "Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)". PT SMI. 2025-05-07.
- ↑ "PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA". Kementerian Keuangan. 2025-02-25.
- ↑ "Harta Kekayaan Bos Bea Cukai Askolani Rp51,87 Miliar, Naik Rp8,6 Miliar dalam Setahun". Bisnis.com. 2024-05-03.
Pranala luar
- Profil Askolani di situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan