Rabu, 04 November 2026
06:49 WIB
TERKINI
Bandar Lampung Senator Bustami Zainudin dan Staf DPD Lampung Ikuti Program Cek Kesehatan Gratis Bandar Lampung Padatnya Agenda Pemprov Lampung 2 November 2026: Dari Apel Hingga Forum Ekonomi Bandar Lampung Imigrasi Lampung Ungkap Modus Kawin Pesanan, Empat WNA China Diamankan di Pesawaran Lampung Barat Pesan Bupati Lambar: Patriotik, Gigih, dan Berempati Kunci Masa Depan Bangsa Bandar Lampung 343 Polisi Disiagakan Kawal Aksi Sumpah Pemuda 2026 di Bandar Lampung Lampung Selatan Jaringan Penyelundup Solar Subsidi Terbongkar di Lampung Selatan, Tiga Tersangka Diamankan Bandar Lampung Perpanjangan SIM A/C Kini Lebih Praktis: Cek Jadwal dan Syarat di Bandar Lampung Lampung Selatan Gunung Anak Krakatau: Asap Hitam Viral Bukan Erupsi, Status Tetap Siaga Lampung Selatan Jaringan Penyelundup Rokok Ilegal Senilai Rp14,85 Miliar Terbongkar di Bakauheni Bandar Lampung Harga Singkong Lampung Meroket, Petani Nikmati Keuntungan Rp45 Juta per Hektare Bandar Lampung Senator Bustami Zainudin dan Staf DPD Lampung Ikuti Program Cek Kesehatan Gratis Bandar Lampung Padatnya Agenda Pemprov Lampung 2 November 2026: Dari Apel Hingga Forum Ekonomi Bandar Lampung Imigrasi Lampung Ungkap Modus Kawin Pesanan, Empat WNA China Diamankan di Pesawaran Lampung Barat Pesan Bupati Lambar: Patriotik, Gigih, dan Berempati Kunci Masa Depan Bangsa Bandar Lampung 343 Polisi Disiagakan Kawal Aksi Sumpah Pemuda 2026 di Bandar Lampung Lampung Selatan Jaringan Penyelundup Solar Subsidi Terbongkar di Lampung Selatan, Tiga Tersangka Diamankan Bandar Lampung Perpanjangan SIM A/C Kini Lebih Praktis: Cek Jadwal dan Syarat di Bandar Lampung Lampung Selatan Gunung Anak Krakatau: Asap Hitam Viral Bukan Erupsi, Status Tetap Siaga Lampung Selatan Jaringan Penyelundup Rokok Ilegal Senilai Rp14,85 Miliar Terbongkar di Bakauheni Bandar Lampung Harga Singkong Lampung Meroket, Petani Nikmati Keuntungan Rp45 Juta per Hektare
Ahmad Syarifuddin Natabaya

Ahmad Syarifuddin Natabaya

guru besar di Universitas Sriwijaya dan Hakim Konstitusi Indonesia 2003–2008

Bagikan:
Ahmad Syarifuddin Natabaya
Natabaya_MK.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail_unscaled
Hakim Konstitusi Indonesia
Masa jabatan
16 Agustus 2003 –16 Agustus 2008
PendahuluJabatan Baru
PenggantiAchmad Sodiki
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
Masa jabatan
1996–2000
PendahuluSunaryati Hartono
PenggantiRomli Atmasasmita
Informasi pribadi
Lahir(1942-03-03)3 Maret 1942
Meninggal10 Juli 2019(2019-07-10) (umur 77)

Ahmad Syarifuddin Natabaya (3 Maret 1942 – 10 Juli 2019) adalah birokrat, akademisi, dan hakim dari Sumatera Selatan. Ia merupakan Guru Besar Ilmu Hukum di Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan dan Hakim Konstitusi periode 2003-2008.[1] Natabaya pernah mengatakan bahwa seorang hakim konstitusi harus berintegritas tinggi, profesional dan tidak tercela.[2]

Natabaya menjadi salah satu dari 9 hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi RI yang dilantik Presiden RI pada masa itu, Megawati Soekarnoputri. Sebagai salah satu organ penting negara, ia memiliki tantangan yang harus dihadapi oleh hakim konstitusi yaitu ia dituntut untuk selalu mampu melakukan interpretasi dan konstruksi terhadap dasar Negara Republik Indonesia, UUD 1945.[3]

Latar belakang pendidikan

Riwayat pendidikannya adalah S1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang dan S2 Indiana University School of Law, USA (1981).[1]

Sebelum meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum (FH) Universitas Sriwijaya (Unsri), Palembang (1967), sejak 1964 kala masih mahasiswa, ia telah menjadi pengajar di almamaternya. Ia kemduian mendapat gelar L.L.M. berhasil diraih ini dari Indiana University School of Law Blumington, Amerika Serikat, pada 1980. Ia pernah mengikuti Intersip Training in International Law Universitas Padjadjaran (1973–1974). Ia pernah pula mengikuti The Hague Academy of International Law, Belanda (1981). Ia juga sempat mengikuti Academy for Educational Development (Programme of Observation and Analysis of Goveminent Management System and Techniques), Washington, AS (1993).

Karier

Selama empat tahun (1996–2000), Natabaya mendapat kepercayaan menjadi Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Pria yang dianugerahi penghargaan Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun dan Satya Lencana Karya Satya 30 Tahun ini pernah menjadi staf khusus Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (2002–2003).[1]

Organisasi

Natabaya juga terjun dalam aktivitas organisasi, antara lain HMI, KAMI, dan PERSAHI. Pakar hukum ini ikut membidani lahirnya UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.[1]

Natabaya pernah diminta pendapat dalam rapat Pansus Hak Angket Bank Century DPR, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin, 25 Januari 2010.

Kehidupan pribadi

Syarifuddin Natabaya menikah dengan Artini Nawawi. Dari pernikahannya mereka mempunyai dua anak ini, yaitu Ayudia Utami yang lahir pada tahun 1970 dan Andalia Utari yang lahir pada tahun 1972.

Wafat

Ia meninggal dunia pada 10 Juli 2019 pukul 20.05 WIB, di RS Dharmais Jakarta dan dimakamkan keesokan harinya di Taman Makam Pahlawan Kalibata.[4]

Referensi

  1. 1 2 3 4 Adib Bahari (2011). 129 pendekar hukum Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. ISBN 9789793411040. OCLC 768480553.
  2. ↑ ".:: | Universitas Sriwijaya - Indralaya, Sumatera Selatan". www.unsri.ac.id. Diakses tanggal 2019-02-10.
  3. ↑ "Profil - Ahmad Syarifuddin Natabaya". merdeka.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2019-02-10.
  4. ↑ https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=15393
  1. A. Roestandi (2003–08)
  2. Soedarsono (2003–08)
  3. A.S. Natabaya (2003–08)
  4. A.M. Fadjar (2003–09)
  5. J. Asshiddiqie (2003–09)
  6. M. Siahaan (2003–09)
  7. M.L. Marzuki (2003–08, 2008–09)
  8. Harjono (2003–08, 2008–14)
  9. I.D.G. Palguna (2003–08, 2015–20)
  10. M.A. Sanusi (2008–11)
  11. M. Mahfud MD (2008–13)
  12. A. Sodiki (2008–13)
  13. A. Mochtar (2008–13)
  14. M. Alim (2008–15)
  15. Maria F. Indrati (2008–18)
  16. H. Zoelva (2010–15)
  17. A.F. Sumadi (2010–15)
  18. A. Usman (2011–kini)
  19. P. Akbar (2013–17)
  20. A. Hidayat (2013–2026)
  21. Aswanto (2014–2022)
  22. W. Adams (2014–2024)
  23. Suhartoyo (2015–kini)
  24. M.M.P Sitompul (2015–2023)
  25. S. Isra (2017–kini)
  26. E. Nurbaningsih (2018–kini)
  27. D.Y.P. Foekh (2020–kini)
  28. M.G. Hamzah (2022–kini)
  29. R. Mansyur (2023–kini)
  30. A. Sani (2024–kini)
  31. A. Kadir (2026–kini)
  32. L.P. Adi (2026–kini)
Dicetak tebal menandakan Ketua
120px-Lambang_Mahkamah_Konstitusi_Republik_Indonesia.svg.png?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Konten disalin dari Wikipedia Bahasa Indonesia (lisensi CC BY-SA) Lihat versi asli di Wikipedia

Rekomendasi Pilihan