Undang-Undang Layanan Digital

Undang-Undang Layanan Digital
Bendera Uni Eropa
Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa
Judul lengkap Peraturan (UE) 2022/2065 tentang Pasar Tunggal untuk Layanan Digital dan perubahan terhadap Directive 2000/31/EC (Undang-Undang Layanan Digital)
Ditetapkan oleh	Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa
Tanggal ditetapkan	19 Oktober 2022
Dimulai	17 Februari 2024 (sebagian besar layanan)
Berlaku efektif	16 November 2022
UU terkait
Directive 2000/31/EC
Status: Tidak diketahui

Undang-Undang Layanan Digital (bahasa Inggris:Digital Services Act, disingkat DSA) adalah peraturan Uni Eropa yang mengatur tanggung jawab dan kewajiban layanan digital dalam menangani konten, transparansi, serta risiko yang muncul dari layanan daring. Peraturan ini ditetapkan sebagai Peraturan Uni Eropa 2022/2065 dan mengubah Directive 2000/31/EC yang sebelumnya menjadi dasar kerangka hukum perdagangan elektronik di Uni Eropa.^[1]

DSA mencakup berbagai jenis layanan perantara digital, termasuk layanan hosting, platform daring, pasar daring, toko aplikasi, mesin pencari, serta platform yang memiliki jumlah pengguna sangat besar. Peraturan ini menggunakan pendekatan bertingkat, sehingga kewajiban yang dikenakan kepada penyedia layanan bergantung pada jenis layanan, ukuran layanan, dan tingkat risiko yang ditimbulkannya. Penyedia platform dan mesin pencari yang tergolong Very Large Online Platforms (VLOP) atau Very Large Online Search Engines (VLOSE) dikenai kewajiban tambahan karena pengaruh dan jangkauannya yang lebih besar.^[1]

DSA berlaku terhadap penyedia layanan yang menawarkan layanan kepada pengguna di Uni Eropa, termasuk penyedia yang tidak berkedudukan di wilayah Uni Eropa. Ambang batas untuk dikategorikan sebagai VLOP atau VLOSE adalah lebih dari 45 juta pengguna aktif bulanan di Uni Eropa, yang pada saat penetapan aturan tersebut setara dengan sekitar 10 persen populasi Uni Eropa.^[1]

Peraturan tersebut mulai berlaku pada 16 November 2022. Sebagian besar ketentuannya mulai diterapkan pada 17 Februari 2024, sedangkan VLOP dan VLOSE yang telah ditetapkan sebelumnya harus memenuhi kewajiban tertentu lebih awal, yaitu mulai 25 Agustus 2023.^[2]

Tujuan

DSA bertujuan membentuk kerangka hukum yang lebih seragam bagi layanan digital di Uni Eropa. Peraturan ini berfokus pada peningkatan akuntabilitas platform, transparansi dalam moderasi konten, perlindungan pengguna, serta pengurangan risiko sistemik yang dapat muncul dari layanan digital berukuran sangat besar.^[1]

Kerangka tersebut membedakan kewajiban berdasarkan jenis layanan. Layanan perantara secara umum memperoleh pengecualian bersyarat dari tanggung jawab atas informasi yang disediakan pengguna, tetapi dapat kehilangan perlindungan tersebut dalam keadaan tertentu. Misalnya, penyedia layanan hosting dapat menghadapi tanggung jawab ketika telah mengetahui adanya informasi ilegal dan tidak mengambil tindakan yang diwajibkan oleh peraturan.^[1]

DSA juga mengatur transparansi mengenai cara platform melakukan moderasi konten, cara iklan ditampilkan dan ditargetkan, serta cara sistem algoritmik digunakan. Komisi Eropa membentuk European Centre for Algorithmic Transparency (ECAT) untuk mendukung pengawasan dan pemahaman teknis terhadap sistem algoritmik yang digunakan oleh platform digital.^[1]

Selain itu, Komisi Eropa mengoperasikan DSA Transparency Database yang menyediakan informasi mengenai pernyataan alasan ketika platform mengambil keputusan moderasi terhadap konten pengguna.^[3]

Ketentuan

DSA terdiri atas beberapa kelompok ketentuan yang mengatur tanggung jawab perantara, kewajiban penyedia layanan, hak pengguna, serta mekanisme pengawasan dan penegakan.

Jenis layanan atau ketentuan	Pokok kewajiban
Layanan perantara	Memenuhi ketentuan transparansi dan persyaratan tertentu mengenai tanggung jawab terhadap informasi yang disampaikan melalui layanan.
Layanan hosting	Memiliki mekanisme untuk menangani pemberitahuan mengenai konten ilegal serta memberikan informasi tertentu kepada pengguna.
Platform daring	Menyediakan mekanisme pengaduan, meningkatkan transparansi moderasi konten, dan memenuhi kewajiban tambahan terkait iklan dan sistem rekomendasi.
Pasar daring	Memenuhi kewajiban tambahan mengenai penjual dan informasi produk serta membantu pengguna memperoleh informasi yang diperlukan.
VLOP dan VLOSE	Memenuhi kewajiban tambahan untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko sistemik, melakukan penilaian risiko, menjalani audit, serta meningkatkan transparansi sistem algoritmik.

^[1]

DSA mempertahankan prinsip pengecualian bersyarat dari tanggung jawab bagi penyedia layanan perantara. Namun, perlindungan tersebut tidak berarti bahwa penyedia selalu bebas dari tanggung jawab. Ketika penyedia mengetahui adanya konten ilegal dan memenuhi kondisi tertentu yang ditetapkan peraturan, penyedia diwajibkan mengambil tindakan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan.^[1]

Peraturan ini juga memberikan perhatian terhadap transparansi algoritmik. Platform harus memberikan informasi mengenai sistem rekomendasi dan menjelaskan parameter utama yang digunakan dalam sistem tersebut. Untuk VLOP dan VLOSE, kewajibannya lebih luas karena layanan tersebut dianggap dapat menimbulkan risiko sistemik terhadap masyarakat.^[1]

Akses data untuk peneliti

Pasal 40 DSA mengatur akses terhadap data tertentu bagi peneliti yang memenuhi persyaratan. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memungkinkan peneliti dan organisasi nirlaba mempelajari serta mendeteksi risiko sistemik yang berkaitan dengan platform dan mesin pencari berukuran sangat besar.^[1]

Prosedur mengenai akses data tersebut kemudian diperjelas melalui tindakan delegasi Komisi Eropa yang mulai berlaku pada 29 Oktober 2025. Mekanisme tersebut memungkinkan peneliti mengajukan permohonan akses terhadap data yang relevan. Implementasinya juga dipantau oleh DSA 40 Collaboratory.^[4]

Perlindungan anak

Platform yang dapat diakses oleh anak-anak diwajibkan memperhatikan tingkat privasi, keselamatan, dan keamanan yang tinggi bagi pengguna anak. Komisi Eropa menerbitkan pedoman mengenai perlindungan anak di lingkungan daring pada 14 Juli 2025 sebagai bagian dari pelaksanaan DSA.^[5]

Pada September 2026, Reuters melaporkan bahwa Uni Eropa sedang mempersiapkan usulan aturan lebih lanjut yang mencakup verifikasi usia, kontrol orang tua, serta mekanisme pelaporan konten berbahaya bagi anak. Usulan tersebut masih berada dalam proses penyusunan dan dapat mengalami perubahan.^[6]

Hak pengguna

DSA memberikan hak kepada pengguna untuk memperoleh penjelasan mengenai keputusan moderasi konten yang dibuat oleh platform. Pengguna dapat mengajukan keluhan melalui mekanisme internal yang disediakan oleh platform, termasuk ketika pemberitahuan mengenai konten ilegal ditolak atau ketika konten pengguna dihapus atau dibatasi.^[1]

Pengguna juga memperoleh akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Badan penyelesaian sengketa tersebut harus memperoleh sertifikasi sesuai dengan ketentuan DSA. Pengguna dapat memilih badan yang relevan untuk menangani perselisihan mengenai keputusan moderasi konten.^[7]

Salah satu badan tersebut adalah Appeals Centre Europe, yang menangani sengketa mengenai keputusan moderasi dari sejumlah platform, termasuk Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, Threads, Google Maps, dan YouTube. Layanan tersebut tidak mengenakan biaya kepada pengguna dalam proses penyelesaian sengketa.^[8]

Sejarah legislasi

Komisi Eropa mengajukan Digital Services Act dan Digital Markets Act pada 15 Desember 2020 sebagai bagian dari paket reformasi aturan digital Uni Eropa. Penyusunan proposal DSA dipimpin oleh Wakil Presiden Komisi Eropa Margrethe Vestager dan Komisaris Thierry Breton. Proposal tersebut sebagian didasarkan pada Recommendation (EU) 2018/314 serta mempertimbangkan risiko yang berkaitan dengan platform daring berukuran sangat besar.^[9]

Sebelum proposal tersebut diterbitkan, Komisi Eropa melaksanakan konsultasi publik pada Juli hingga September 2020. Kajian dampak untuk proposal tersebut juga diterbitkan pada 15 Desember 2020.^[9]

Di Parlemen Eropa, Christel Schaldemose menjadi pelapor utama untuk proposal DSA. Pada Januari 2022, Parlemen Eropa menyetujui sejumlah perubahan terhadap rancangan aturan, termasuk ketentuan mengenai iklan tanpa pelacakan, larangan menggunakan data anak untuk iklan bertarget, kompensasi bagi pengguna dalam keadaan tertentu, serta penguatan aturan mengenai disinformasi dan penilaian risiko.^[10]

Dewan Uni Eropa menyepakati posisi bersama mengenai DSA pada 25 November 2021. Posisi tersebut memberikan peran penting kepada Komisi Eropa dalam pengawasan VLOP dan VLOSE.^[11]

Parlemen Eropa dan Dewan mencapai kesepakatan politik mengenai DSA pada April 2022. Parlemen Eropa kemudian menyetujui peraturan tersebut pada 5 Juli 2022 dengan 539 suara mendukung, 54 suara menentang, dan 30 abstain.^[10]

Dewan Uni Eropa memberikan persetujuan akhirnya pada 4 Oktober 2022. Peraturan tersebut ditandatangani pada 19 Oktober 2022, diterbitkan dalam Official Journal of the European Union pada 27 Oktober 2022, dan mulai berlaku pada 16 November 2022.^[1]

Tanggal	Peristiwa
Juli–September 2020	Komisi Eropa melaksanakan konsultasi publik mengenai aturan layanan digital.
15 Desember 2020	Komisi Eropa mengajukan proposal Digital Services Act.
25 November 2021	Dewan Uni Eropa menyepakati posisi bersama mengenai DSA.
22 April 2022	Parlemen Eropa dan Dewan mencapai kesepakatan politik.
5 Juli 2022	Parlemen Eropa menyetujui DSA dengan 539 suara mendukung, 54 menentang, dan 30 abstain.
4 Oktober 2022	Dewan Uni Eropa menyetujui peraturan tersebut.
19 Oktober 2022	DSA ditandatangani.
27 Oktober 2022	DSA diterbitkan dalam Official Journal of the European Union.
16 November 2022	DSA mulai berlaku.
25 Agustus 2023	Kewajiban DSA mulai diterapkan terhadap kelompok pertama VLOP dan VLOSE.
17 Februari 2024	DSA mulai berlaku secara umum terhadap layanan daring dalam cakupan peraturan.

Pengaruh putusan ECtHR

Penyusunan kerangka DSA berlangsung dalam lingkungan hukum Eropa yang telah dipengaruhi oleh putusan Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia (European Court of Human Rights atau ECtHR) mengenai tanggung jawab platform dan kebebasan berekspresi.

Dalam perkara Delfi AS v. Estonia, ECtHR mempertimbangkan apakah tanggung jawab yang diberikan kepada sebuah platform atas komentar pengguna yang mengandung ujaran kebencian merupakan pembatasan yang proporsional terhadap kebebasan berekspresi. Pengadilan mempertimbangkan sifat serius dari konten dan kewajiban negara untuk melindungi hak orang lain.^[12]

Sebaliknya, dalam perkara Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete and Index.hu Zrt v. Hungary, ECtHR menilai bahwa pemberlakuan tanggung jawab yang terlalu ketat terhadap platform atas komentar pengguna dapat mengganggu keseimbangan antara perlindungan reputasi dan kebebasan berekspresi.

Perkara-perkara tersebut menjadi bagian dari perkembangan hukum Eropa mengenai tanggung jawab perantara digital. Dalam konteks DSA, prinsip proporsionalitas dan perlindungan kebebasan berekspresi menjadi bagian dari pertimbangan mengenai bagaimana platform menangani konten ilegal serta risiko yang timbul dari layanan digital.

Penegakan

DSA menggunakan kerangka penegakan dua tingkat yang melibatkan Komisi Eropa dan otoritas nasional di negara-negara anggota. Komisi Eropa memiliki kewenangan utama terhadap VLOP dan VLOSE, sedangkan otoritas nasional menangani penyedia layanan perantara lainnya.^[13]

Setiap negara anggota menunjuk Digital Services Coordinator (DSC), yaitu otoritas nasional yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pengawasan DSA. Para DSC bersama Komisi Eropa dan otoritas nasional terkait membentuk European Board for Digital Services. Badan tersebut berfungsi mengoordinasikan penerapan DSA dan memberikan dukungan kepada otoritas yang terlibat, tetapi tidak mengambil keputusan yang mengikat sebagai pengganti otoritas nasional atau Komisi Eropa.^[13]

Pelanggaran terhadap DSA dapat dikenai denda hingga 6 persen dari omzet tahunan global penyedia layanan. Otoritas juga dapat mengenakan pembayaran berkala hingga 5 persen dari rata-rata omzet harian di seluruh dunia untuk memaksa penyedia mematuhi kewajiban tertentu. Dalam keadaan pelanggaran yang serius dan terus-menerus, Komisi Eropa dapat meminta pengadilan untuk memerintahkan pembatasan sementara terhadap layanan sebagai langkah terakhir.^[1]

Penetapan VLOP dan VLOSE

VLOP dan VLOSE merupakan layanan dengan lebih dari 45 juta pengguna aktif bulanan di Uni Eropa. Penyedia layanan yang termasuk dalam kategori tersebut wajib menerbitkan laporan publik mengenai jumlah pengguna setidaknya setiap enam bulan dan memenuhi kewajiban tambahan yang berkaitan dengan risiko sistemik, audit, transparansi, serta sistem rekomendasi.^[1]

Komisi Eropa menetapkan kelompok pertama yang terdiri atas 19 layanan pada 25 April 2023. Layanan tersebut harus memenuhi kewajiban tambahan DSA mulai 25 Agustus 2023.^[14]

Pada 20 Desember 2023, tiga platform konten dewasa, yaitu Pornhub, Stripchat, dan XVideos, ditambahkan ke dalam daftar VLOP. Shein ditetapkan pada 26 April 2024, Temu pada 31 Mei 2024, dan XNXX pada 10 Juli 2024.^[15]

Pada 31 Agustus 2026, ChatGPT, Reddit, dan Roblox ditetapkan sebagai layanan yang termasuk dalam kategori VLOP atau VLOSE.^[16] WhatsApp juga ditetapkan sebagai VLOP pada 26 Januari 2026.

Layanan	Perusahaan	Kategori	Tanggal penetapan	Keterangan
AliExpress	Alibaba Group	VLOP	25 April 2023
Amazon Store	Amazon	VLOP	25 April 2023
App Store	Apple Inc.	VLOP	25 April 2023
Bing	Microsoft	VLOSE	25 April 2023
Booking.com	Booking Holdings	VLOP	25 April 2023
ChatGPT	OpenAI	VLOSE	31 Agustus 2026
Facebook	Meta Platforms	VLOP	25 April 2023
Google Play	Google	VLOP	25 April 2023
Google Maps	Google	VLOP	25 April 2023
Google Search	Google	VLOSE	25 April 2023
Google Shopping	Google	VLOP	25 April 2023
Instagram	Meta Platforms	VLOP	25 April 2023
LinkedIn	Microsoft	VLOP	25 April 2023
Pinterest	Pinterest, Inc.	VLOP	25 April 2023
Pornhub	Aylo	VLOP	20 Desember 2023
Reddit	Reddit, Inc.	VLOP	31 Agustus 2026
Roblox	Roblox Corporation	VLOP	31 Agustus 2026
Shein	Roadget Business Pte. Ltd.	VLOP	26 April 2024
Snapchat	Snap Inc.	VLOP	25 April 2023
Stripchat	Technius Ltd.	VLOP	20 Desember 2023	Penetapan dihentikan 27 Mei 2025
Temu	PDD Holdings	VLOP	31 Mei 2024
TikTok	ByteDance	VLOP	25 April 2023
WhatsApp	Meta Platforms	VLOP	26 Januari 2026
Wikipedia	Wikimedia Foundation	VLOP	25 April 2023
X	X Corp.	VLOP	25 April 2023
XNXX	WGCZ Holding	VLOP	10 Juli 2024
XVideos	WGCZ Holding	VLOP	20 Desember 2023
YouTube	Google	VLOP	25 April 2023
Zalando	Zalando SE	VLOP	25 April 2023

^[17]

Amazon dan Zalando mengajukan gugatan terhadap penetapan mereka sebagai VLOP pada 2023. Pengadilan Umum Uni Eropa kemudian menolak gugatan Zalando pada 2025, sementara Zalando mengajukan banding ke Mahkamah Kehakiman Uni Eropa.^[18]

Tindakan penegakan

Komisi Eropa mulai melakukan berbagai penyelidikan terhadap VLOP dan VLOSE untuk menilai kepatuhan mereka terhadap DSA. Hingga November 2025, Komisi telah memulai 14 penyelidikan terhadap berbagai platform, termasuk AliExpress, Facebook, Instagram, Temu, TikTok, X, dan sejumlah platform konten dewasa.^[19]

Pada 5 Agustus 2024, Komisi Eropa menerima komitmen dari ByteDance untuk menarik TikTok Lite secara permanen dari pasar Uni Eropa. Komitmen tersebut berkaitan dengan fitur penghargaan dalam aplikasi yang memberikan insentif kepada pengguna untuk melakukan aktivitas tertentu. Penerimaan komitmen tersebut bukan merupakan penetapan bahwa ByteDance telah melanggar DSA, tetapi ketidakpatuhan terhadap komitmen dapat menimbulkan sanksi.^[20]

Pada 5 Desember 2025, Komisi Eropa menjatuhkan denda sebesar €120 juta kepada X dalam keputusan pelanggaran DSA pertama yang menghasilkan denda. Komisi menyatakan bahwa pelanggaran tersebut berkaitan dengan desain verifikasi tanda centang biru, transparansi iklan, dan akses peneliti terhadap data. Denda tersebut terdiri atas €45 juta untuk pelanggaran mengenai verifikasi, €35 juta untuk transparansi iklan, dan €40 juta terkait akses peneliti.^[21]

Tanggapan

DSA memperoleh tanggapan yang beragam dari akademisi, organisasi hak asasi manusia, kelompok kebebasan berekspresi, perusahaan teknologi, serta kelompok politik. Sejumlah akademisi dan organisasi menyambut peningkatan transparansi, perlindungan konsumen, dan mekanisme pengaduan yang diberikan kepada pengguna, sementara pihak lain mempertanyakan cakupan dan bentuk kewajiban yang dibebankan kepada platform.

Electronic Frontier Foundation menyatakan bahwa beberapa bagian DSA dapat memperkuat perlindungan privasi dan hak pengguna. Human Rights Watch menyambut ketentuan mengenai transparansi dan mekanisme pemulihan, tetapi juga menyampaikan kekhawatiran mengenai pengawasan dan pembuatan profil pengguna. Amnesty International menyatakan bahwa peraturan tersebut berupaya menyeimbangkan perlindungan hak dasar dengan pengaturan platform, tetapi menyerukan pembatasan yang lebih kuat terhadap iklan berbasis pelacakan.

Sejumlah pengamat juga memperdebatkan sejauh mana platform seharusnya diwajibkan menangani konten yang berisiko. Kritik yang muncul sebelum penerapan DSA antara lain anggapan bahwa beberapa kewajiban terlalu preskriptif, terlalu berfokus pada konten individual, atau memberikan ruang interpretasi yang besar dalam penilaian risiko. European Federation of Journalists menyerukan transparansi yang lebih besar mengenai sistem rekomendasi, sedangkan Mike Masnick mengkritik beberapa mekanisme yang menurutnya tidak cukup mensyaratkan perintah pengadilan dalam tindakan terhadap konten.

Sejumlah media Amerika Serikat melihat DSA sebagai salah satu model yang dapat memengaruhi perdebatan mengenai regulasi teknologi di luar Eropa. The Washington Post menyatakan bahwa Amerika Serikat dapat mempelajari pendekatan Eropa tersebut, sementara beberapa pengamat menyebut aturan Uni Eropa sebagai kemungkinan contoh bagi regulasi teknologi di yurisdiksi lain.

Setelah serangan Hamas terhadap Israel pada Oktober 2023, Komisaris Eropa Thierry Breton mengirim surat kepada X, Meta, TikTok, dan YouTube mengenai kepatuhan terhadap DSA. Beberapa organisasi masyarakat sipil mempertanyakan pendekatan tersebut. Atlantic Council Digital Forensic Research Lab menyatakan bahwa surat-surat tersebut tidak sepenuhnya mengikuti proses yang ditetapkan DSA, sementara Access Now mengkritik apa yang disebutnya sebagai penyamaan antara konten ilegal dan disinformasi.

Perusahaan teknologi juga menyampaikan kritik mengenai beban kepatuhan dan kurangnya kejelasan terhadap beberapa kewajiban. Sejumlah laporan membahas upaya lobi perusahaan teknologi terhadap ketentuan mengenai iklan bertarget dan kewajiban platform. Dalam salah satu kasus, CEO Google meminta maaf kepada Thierry Breton setelah dokumen internal yang berkaitan dengan strategi lobi perusahaan menjadi publik.

Di Amerika Serikat, beberapa politisi mengkritik penerapan DSA terhadap perusahaan teknologi Amerika. Pada 2025, Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance menyatakan bahwa regulasi Eropa dapat digunakan untuk melakukan penyensoran terhadap perusahaan Amerika, sementara pernyataan tersebut dibantah oleh sejumlah pejabat dan pengamat. Pada Desember 2025, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap mantan Komisaris Eropa Thierry Breton dengan alasan yang dikaitkan dengan dugaan penyensoran dan pemaksaan. Pemerintah dan pejabat Eropa memandang tindakan tersebut sebagai bagian dari perselisihan yang lebih luas mengenai regulasi teknologi dan kebebasan berekspresi.

Pada Januari 2026, Presiden Polandia Karol Nawrocki memveto rancangan undang-undang yang akan menunjuk otoritas nasional untuk melaksanakan DSA di Polandia. Ia menyatakan bahwa langkah tersebut berkaitan dengan perlindungan kebebasan berbicara. Pada Februari 2026, anggota parlemen Finlandia Päivi Räsänen juga mengkritik DSA dan menyebutnya sebagai bentuk penyensoran bergaya Eropa.

Dampak

Penerapan DSA memengaruhi cara platform menangani moderasi konten, transparansi iklan, sistem rekomendasi, dan akses terhadap data. Salah satu konsekuensi yang menjadi perhatian adalah kemungkinan platform menghapus lebih banyak konten daripada yang diwajibkan secara hukum untuk mengurangi risiko sanksi. Sebuah penelitian mengenai kebebasan berekspresi pada 2024 menyatakan bahwa mekanisme tersebut dapat memberikan insentif terhadap penghapusan konten secara berlebihan.

DSA juga digunakan dalam penyelidikan terhadap TikTok yang berkaitan dengan pemilihan presiden Rumania 2024. Penyelidikan tersebut memperhatikan kemungkinan risiko sistemik yang berkaitan dengan sistem rekomendasi platform dan proses pemilihan umum.

Di luar Uni Eropa, penerapan DSA menjadi bahan perdebatan mengenai kemungkinan Brussels effect, yaitu kecenderungan perusahaan global menerapkan standar Uni Eropa secara lebih luas karena lebih mudah menggunakan satu standar untuk berbagai pasar. Beberapa akademisi menyatakan bahwa DSA dapat mendorong perusahaan menerapkan sebagian mekanismenya secara sukarela di luar Uni Eropa, sementara penelitian lain menilai bahwa kemungkinan tersebut terbatas dan bergantung pada jenis kewajiban yang dimaksud.

Pada 2023, The Washington Post melaporkan bahwa perusahaan teknologi dapat menerapkan sejumlah fitur yang diperkenalkan melalui DSA secara global. Sebaliknya, The Economist mempertanyakan apakah penerapan DSA secara otomatis akan menghasilkan Brussels effect. Dawn Nunziato berpendapat bahwa DSA dapat menjadi salah satu bentuk perluasan pengaruh regulasi Uni Eropa, sedangkan penelitian oleh Martin Husovec dan Jan Urban pada 2024 menyatakan bahwa kemungkinan penerapan sukarela di luar Uni Eropa berbeda-beda menurut jenis kewajibannya.

Peraturan serupa

DSA menjadi salah satu referensi dalam pembahasan regulasi platform digital di luar Uni Eropa. Di Brasil, rancangan undang-undang mengenai berita palsu pada 2023 banyak merujuk pada pendekatan yang digunakan dalam DSA, terutama mengenai tanggung jawab platform dan transparansi.

Di Swiss, pemerintah membuka konsultasi mengenai rancangan Neues Gesetz über Kommunikationsplattformen und Suchmaschinen pada Oktober 2025 hingga Februari 2026. Rancangan tersebut membahas pengaturan terhadap platform komunikasi dan mesin pencari serta menunjukkan adanya perkembangan regulasi digital yang memiliki sejumlah kemiripan dengan pendekatan Uni Eropa.

Referensi

Pranala luar

• Teks resmi Digital Services Act di EUR-Lex
• The Digital Services Act package — Komisi Eropa
• DSA Transparency Database — Komisi Eropa